Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Dedie A. Rachim Direktur Pendidikan & Pelayanan Masyarakat KPK.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Dedie A. Rachim Direktur Pendidikan & Pelayanan Masyarakat KPK."— Transcript presentasi:

1 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Dedie A. Rachim Direktur Pendidikan & Pelayanan Masyarakat KPK

2 SUMBER DARI LEMBAGA SURVEY NASIONAL & INTERNASIONAL

3 Penerimaan sektor Migas Rp. 340 T Potensi Hutan Industri Indonesia 101 Jt Ha. Penerimaan sektor Tambang Rp. 42 T Penduduk Potensi Perikanan 5.37 Juta Ton 945 Jenis Tanaman Pangan

4 NOPERUSAHAANKOMODITAS/ BISNIS DEVIDEN KE NEGARA 1PT. PERTAMINAMIGAS10.47 T 2PT. TELKOMTELEKOMUNIKASI3.3 T 3PT. FREEPORTTAMBANG2.1 T 4PT. BANK MANDIRIPERBANKAN1.5 T 5PT. BANK BRIPERBANKAN1.5 T 6PT. SEMEN GRESIKSEMEN827 M 7PT. PGNGAS703 M 8PT. BATAMBANG656 M 9PT. PELINDO IIPELABUHAN560 M 10PT. TIMAHTAMBANG436 M SUMBER : Audit BPK Kementerian Keuangan 2009 PENERIMAAN/SUMBERJUMLAH PROYEKSI PENERIMAAN PAJAK T WAJIB PAJAK PRIBADI9.8 JT ORANG WAJIB PAJAK BADAN USAHA1.2 JT INSTANSI PENERIMAAN PAJAK T PROYEKSI PENERIMAAN BEA & CUKAI T PENDAPATAN PT. PLN T LABA BERSIH PT. PLN T ASSET NEGARA RI Rp T ASSET BUMN Rp T CADANGAN DEVISA M US $ APBN 2009 Rp T (22.7% PDB) GNP US $

5

6 Juara Olympiade Fisika Int’l 2010 Juara Futsal Asia Tenggara (AFF) 2010 Juara South East Asia Equastrian Champ 2010 Juara Down River Race Australasia 2010 Juara F 3 Asia di Turki Juara Shell Eco Challenge 2010

7 CPI 2009 PERC 2010 HDI 2009 INDEX SUAP 2009

8 NOHUMAN DEVELOPMENT INDEX - UN 2009 SCORE 1NORWAY MALAYSIA CHINA TURKMENISTAN PALESTINIAN AUTORITY INDONESIA HONDURAS NIGER0.340 NOCORRUPTION PERSEPTION INDEX – TI 2009 SCORE 1NEW ZEALAND9.6 2DENMARK9.3 3SINGAPORE9.2 56MALAYSIA4.5 79CHINA INDONESIA DJIBOUTI SOMALIA1.1 NOPOLITICAL ECONOMIC RESEARCH CONSULTANCY – PERC 2009 SCORE 1SINGAPORE1.42 9MALAYSIA CHINA INDONESIA9.27

9 INDEX SUAP INSTANSI PUBLIK – TII 2009 SCORE 1POLISI48% 2BEA & CUKAI41 % 3IMIGRASI34 % 4DLLAJR33 % 5PEMKOT/KAB/PROV33 % 6BPN32 % 7PELINDO30 % 8PENGADILAN30 % 9KEMKUMHAM21 % 10ANGKASA PURA21 % 11KANTOR PAJAK DAERAH17 % 12KEMKES15 % 13KANTOR PAJAK NASIONAL14 % 14BPOM14 % 15M U I10 %

10

11 Mengenal KPK dan Upaya Pemberantasan Korupsi

12 UNDANG-UNDANGKORUPSI 13 Pasal 30 Jenis UU No. 31 Tahun 99 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Kerugian keuangan negara Suap menyuap Penggelapan dalam jabatan Pemerasan Pengadaan barang Benturan kepantingan dalam pengadaan Gratifi kasi 7 KELOMPOK  Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerjacorrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupunpegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada merekabahasa Latinrusakpegawai negeri  Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1. perbuatan melawan hukum;hukum 2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; 3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; 4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara  Korupsi sebagian besar melibatkan 2 aktor yakni Pemerintah dan Sektor Swasta & Masyarakat Sipil yang jadi korban. (TI – Jeremy Pope)

13 UU NO. 30 Tahun 2002 Tentang KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UU NO. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN TAP MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN

14 PS.1 BUTIR 3 UU 30 / 2002 PENINDAKAN PERANSERTA MASYARAKAT PENCEGAHAN Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan – penyidikan – penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.

15 PENINDAKAN PS. 6 c KOORDINASI PS. 7 SUPERVISI PS. 8 MONITORING PS. 14 PENCEGAHAN PS. 13

16 PENCEGAHAN PENINDAKAN PENYELIDIKANPENYIDIKANPENUNTUTAN PENDAFTARAN & PEMERIKSAAN LHKPNPENETAPAN STATUS GRATIFIKASIMONITORING & PERBAIKAN SISTEMPENDIDIKAN ANTIKORUPSIKERJASAMA BILATERAL & MULTILATERAL 1.Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara (UU 28/99). 2.Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau. 3.Menyangkut kerugian negara > satu milyar. Pasal 11 UU 30 Tahun 2002 PERAN SERTA MASYARAKAT UU 31 TAHUN 1999 PS. 41 & 42 LAPORAN INFORMASI ADUAN KEWENANGAN KPK PASAL 12 UU 30 TAHUN 2001 KEWENANGAN KPK PASAL 13 UU 30 TAHUN 2001 Peran serta Masyarakat PP No. 71 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (1) Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

17 1. Menyadap dan merekam pembicaraan.2. Memerintahkan pelarangan ke luar negeri.3. Meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.4. Memerintahkan pemblokiran rekening milik tersangka atau terdakwa atau orang lain yang terkait.5. Memerintahkan pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya.6. Meminta data kekayaan & perpajakan tersangka.7. Menghentikan transaksi untuk sementara/ mencabut sementara perijinan/ lisensi/ konsesi.8. Meminta bantuan pencarian, penyitaan dan pencarian barang bukti di luar negeri.9. Meminta bantuan penangkapan, penahanan, penggeladaahan, penyitaan KEWENANGAN KPK PS. 12 UU 30/2002 Segala kewenangan dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) juga dimiliki KPK

18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 UNCAC Article 12 : Private Sector

19 DEFINISI KORUPSI Dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk / jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk / jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi : 1. Kerugian keuangan negara 2. Suap – menyuap 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan curang 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 7. Gratifikasi

20 TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi 2. Tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan keterangan atau memberi keterangan palsu 6. Saksi yang membuka identitas pelapor

21 UNCAC Article 12 : Private Sector Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan sesuai hukum nasionalnya untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit dan dimana diperlukan memberi hukuman-hukuman perdata, administratif atau pidana yang efektif. Tindakan untuk mencapai tujuan ini meliputi : 1. Meningkatkan kerjasama antara badan penegakkan hukum dan perusahaan swasta. 2. Meningkatkan pengembangan standar dan prosedur yang dirancang untuk melindungi integritas perusahaan swasta termasuk “kode etik” dalam melakukan aktivitas bisnis dengan semua profesi yang berkaitan dengan benar, terhormat dan pantas, mencegah benturan kepentingan (COI), menerapkan praktik komersial yang baik antara kepentingan bisnis dan Negara. 3. Meningkatkan transparansi perusahaan swasta, termasuk manajemennya.

22 Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan UNCAC 2003 melalui UU No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC Ratifikasi dikecualikan (diterapkan secara bersyarat) terhadap ketentuan Pasal 66 ayat (2) tentang penyelesaian sengketa. Impikasi ratifikasi terhadap Indonesia, yaitu: 1. Menjadi dorongan kuat terhadap negara lain termasuk yang dianggap non-kooperatif dalam pengembalian aset hasil korupsi dari Indonesia. 2. Langkah pemerintah Indonesia untuk mengembalikan aset hasil korupsi di negara lain menjadi bagian dari agenda kerjasama internasional. 3. Mewujudkan kemampuan Indonesia memberantas sendiri korupsi dengan tetap menghormati UNCAC 2003 dalam perspektif kedaulatan NKRI. 4. Menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi melalui kerjasama internasional. 5. Langkah strategis untuk menciptakan iklim bisnis di Indonesia dengan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pelaku bisnis

23 Sistem Lembaga Penegakkan Hukum Sosial Kemasyarakatan Kebangsaan

24 Aturan/Per UU an Organisasi Keadilan Politik SISTEM UU Organisasi Personel Kompetensi PENEGAKKAN HUKUM Permisifisme Perilaku/Budaya Panutan Integritas SOSIAL KEMASYARAKATAN Nasionalisme Kepribadian Jati Diri KEBANGSAAN

25 SISTEM Reformasi Birokrasi Reformasi Per UU an dan Kelembagaan Peneggakkan Hukum Reformasi Pelayanan kepada Masyarakat Reformasi Perpolitikan PENEGAKKAN HUKUM Lembaga Independen dengan Kewenangan Luas Penegakkan Hukum yang Konsisten Pembagian Kewenangan yang Jelas SOSIAL KEMASYARAKATAN DisiplinKerja KerasTaat Hukum KEBANGSAAN Pendidikan Karakter Arah Kebijakan Nasional Pelayanan Kepada Negara

26 TERIMA KASIH


Download ppt "KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Dedie A. Rachim Direktur Pendidikan & Pelayanan Masyarakat KPK."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google