Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-3 JULIUS HARDJONO HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-3 JULIUS HARDJONO.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-3 JULIUS HARDJONO HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-3 JULIUS HARDJONO."— Transcript presentasi:

1

2 HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-3 JULIUS HARDJONO HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-3 JULIUS HARDJONO

3 AGENDA : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN - Terminologi UU.KUP - NPWP, PKP, - NPWP, PKP, - SPT - SPT - Sanksi Pajak - Sanksi Pajak

4 Kronologis UU KUP : sejak Tax Reform Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) - Undang-Undang Nomor 6 Tahun Undang-Undang Nomor 9 Tahun Undang-Undang Nomor 16 Tahun Undang-Undang Nomor 28 Tahun Peraturan Pemerintah (Perpu) No. 5 tahun - Peraturan Pemerintah (Perpu) No. 5 tahun 2008 (karena ada Sunset Policy) (karena ada Sunset Policy). - Undang-Undang Nomor 16 Tahun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

5 Mencari Nama Singkat Untuk UU KUP Oleh : Agus Suharsono (PUSDIKLAT PAJAK) Nama Undang-Undang KUP “Tulisan ini akan membahas tentang nama Undang-Undang KUP. Nama resmi pada awalnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, cukup singkat sebenarnya. Akan tetapi karena Undang- Undang tersebut mengalami empat kali perubahan maka namanya menjadi panjang dan masing-masing periode perubahan mananya menjadi berubah-ubah. Nama resmi terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Nama yang cukup panjang. Karena namanya yang cukup panjang untuk memudahkan sering disebut dan ditulis dengan Undang-Undang KUP. Sebenarnya akromim atau penyingkatan ‘Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan’ menjadi ‘KUP’ kurang tepat. Tapi, bisa dimaklumi karena jika disingkat ‘KUTCP’ tidak enak diucapkan dan sulit diingat. Jadi sebelum ada nama singkat yang resmi dan karena panjangnya nama resminya maka penulis juga menyebutnya sebagai Undang-Undang KUP. “

6 SISTEMATIKA dari Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Bab 1 : Ketentuan Umum. Bab 2 : NPWP, Pengukuhan PKP, SPT & Tata Cara Pembayaran. Cara Pembayaran. Bab 3 : Penetapan dan Ketetapan Pajak. Bab 4 : Penagihan Pajak. Bab 5 : Keberatan dan Banding. Bab 6 : Pembukuan dan Pemeriksaan. Bab 7 : Ketentuan Khusus. Bab 8 : Ketentuan Pidana. Bab 9 : Penyidikan. Bab 10 : Ketentuan Peralihan. Bab 11 : Ketentuan Penutup.

7 Bab 1 : Ketentuan Umum. Dalam bab 1 ada 1 Pasal (41 ayat) yang berisi Glosarium/termonologi (daftar istilah berikut pengertian dalam UU.KUP). Dalam UU ini yang dimaksud dengan: 1.Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8 P A J A K - kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh - orang pribadi atau badan yang bersifat bersifat - memaksa berdasarkan berdasarkan - Undang-Undang, dengan dengan - tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan - keperluan negara - Bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi : - pembayar pajak, - pembayar pajak, - pemotong pajak, dan - pemotong pajak, dan - pemungut pajak, - pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Badan 4. Pengusaha 5. Pengusaha Kena Pajak

10 6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 7. Masa Pajak 8. Tahun Pajak 9. Bagian Tahun Pajak 10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

11 11. Surat Pemberitahuan 12. Surat Pemberitahuan Masa 13. Surat Pemberitahuan Tahunan 14. Surat Setoran Pajak 15. Surat ketetapan pajak 16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Tambahan 18. Surat Ketetapan Pajak Nihil 19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 20. Surat Tagihan Pajak 21. Surat Paksa 22. Kredit Pajak

12 23. Kredit Pajak 24. Pekerjaan bebas 25. Pemeriksaan 25. Bukti Permulaan 27. Pemeriksaan Bukti Permulaan 28. Penanggung Pajak 29. Pembukuan 30. Penelitian 31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan perpajakan 32. Penyidik 33. Surat Keputusan Pembetulan 34. Surat Keputusan Keberatan

13 35. Putusan Banding 36. Putusan Gugatan 37. Putusan Peninjauan Kembali 38. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Kelebihan Pajak 39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga 40. Tanggal dikirim 41. Tanggal diterima

14 Bab 2 : NPWP, Pengukuhan PKP, SPT & Tata Cara Pembayaran. (Pasal 2-11) Cara Pembayaran. (Pasal 2-11) NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 07: jenis WP 07: jenis WP : : Nomor WP Nomor WP 6 : Digit 6 : Digit pengecekan pengecekan 004 : Kode KPP 004 : Kode KPP 000 : Status WP 000 : Status WP

15 NPWP – contoh Surat Keterangan Terdaftar

16 NPWP – Fungsinya 1. Sebagai identitas dari si wajib pajak 2. Sebagai alat dalam administrasi perpajakan (pembayaran/pengawasan) 3. Dilampirkan atau dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan berkaitan dengan si wajib pajak 4. Mewujudkan administrasi perpajakan yang tertib dan rapi.

17 NPWP – Siapa yang wajib memiliki ? 1.Setiap WP pribadi yang mempunyai penghasilan netto dalam satu tahun diatas penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 2. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta yang didasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis 3. Setiap badan usaha termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi subjek pajak walaupun menderita kerugian. 4. WP pemotong atau Pemungut Pajak

18 NPWP – Siapa Tidak wajib memiliki ? 1.Setiap WP pribadi yang mempunyai penghasilan netto dalam satu tahun dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2. Wanita, kawin, suami memiliki NPWP yang memperoleh penghasilan semata- mata hanya dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak penghasilan oleh pemberi kerja.

19 NP.PKP : Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak - Kaitannya dengan UU.PPN & PPn BM Kaitannya dengan UU.PPN & PPn BM Fungsinya : 1. Dibergunakan sebagai identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya 2. Berguna untuk admnistrasi pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan barang Mewah. 3. Berguna untuk pengawasan administrasi perpajakan.

20 NP.PKP : Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak - Kaitannya dengan UU.PPN & PPn BM Kaitannya dengan UU.PPN & PPn BM Wajib PKP : 1. Pengusaha yang telah melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak lebih dari Rp ,00 setahun (UU Nomor 18 tahun 2000) 2. Pengusaha yang melakukan kegiatan impor barang kena pajak (importer) 3. Pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor barang kena pajak (eksportir).

21 NP.PKP : Contoh Surat PKP

22 NP.PKP : Contoh Faktur Pajak

23 SPT & Tata Cara Pembayaran.  Surat Pembeitahuan adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an SPT Masa SPT Tahunan - PPh Pasal 4(2) Final - OP : 1770, 1770s, - PPh Pasal 21 & ss - PPh Pasal 22 - Badan : PPh Pasal 23 - PPN

24 SPT Masa : PPh Pasal 4(2) Final

25 SPT Masa : PPh Pasal 21

26 SPT Masa : PPN PPN Keluran: PPN masukan : asukan - A1, A2 - B1, B2, B3 PPN Keluran: PPN masukan : asukan - A1, A2 - B1, B2, B3

27 SPT Tahunan SPT OP - Khusus Karyawan : 1770s, 1770 ss - Untuk Active/passive Income : 1770 * Norma * Norma * Pembukuan * Pembukuan SPT Badan : wajib dilampirkan laporan keuangan

28 Setor Pajak : Menggunakan SSP 1. NPWP, Nama WP, & 1. NPWP, Nama WP, & Alamat Alamat 2. Transaksi Jual-beli tanah 2. Transaksi Jual-beli tanah dan/atau Bangunan dan/atau Bangunan 3. Kode Setoran : Jenis Pjk 3. Kode Setoran : Jenis Pjk Kode map : masa/thn/ Kode map : masa/thn/ stp/skp. stp/skp. 4. Pmbyr: Masa / Thn 4. Pmbyr: Masa / Thn 5. No. STP/SKP 5. No. STP/SKP 6. Jumlah/terbilang Nominal 6. Jumlah/terbilang Nominal Rp. Rp. 7. Tempat/tgl/ttd/cap/nama 7. Tempat/tgl/ttd/cap/nama

29 Batas waktu pembayaran dan Pelaporan untuk kewajiban perpajakan bulanan:

30 NoJenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas WaktuPelaporan M a s a 1PPh Pasal 4 ayat (2) Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 2PPh Pasal 15 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 3PPh Pasal 21/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 4PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 5 PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 6 PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa Akhir masa Pajak terakhir Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

31 7 PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai 1 hari setelah dipungut Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan) 8 PPh Pasal 22 - Bendahara Pemerintah Pada hari yang sama saat penyerahan barang Tgl. 14 bulan berikut 9PPh Pasal 22 - Pertamina Sebelum Delivery Order dibayar 10 PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 11PPN dan PPn BM - PKP Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak

32 12 PPN dan PPn BM - Bendaharawan Tgl. 7 bulan berikut Tgl. 14 bulan berikut 13 PPN & PPn BM - Pemungut Non Bendahara Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut 14 PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPN dan PPnBM Untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu Sesuai batas waktu per SPT Masa Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

33 Tgl Jatuh Tempo Pelaporan SPT A. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; 1.Tgl 20 bulan berikutnya, untuk : SPT Masa PPh pasal 25, SPT Masa PPN dan SPT Masa atas pemotongan/pemungutan PPh (PPh pasal 21/26, PPh pasal 23/26, PPh Final pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22) 2. Hari kerja terakhir minggu berikutnya, untuk: PPh pasal 22; PPN, PPn BM Impor yang dipungut Bea Cukai hari setelah masa pajak berakhir; Untuk PPh 22 dan PPN yang dipungut Bendaharawan. 4. Apabila tgl jatuh tempo bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

34 Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah (Ref PMK 184/PMK.03/2007)

35 B. Untuk SPT Tahunan : 1.untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; 2. untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.


Download ppt "HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-3 JULIUS HARDJONO HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-3 JULIUS HARDJONO."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google