Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

AGRARIA KEHUTANAN: ISU DAN KEBIJAKAN 2015-2019: SUPERVISI NKB-KPK HARIADI KARTODIHARDJO BOGOR, NOPEMBER 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "AGRARIA KEHUTANAN: ISU DAN KEBIJAKAN 2015-2019: SUPERVISI NKB-KPK HARIADI KARTODIHARDJO BOGOR, NOPEMBER 2014."— Transcript presentasi:

1 AGRARIA KEHUTANAN: ISU DAN KEBIJAKAN : SUPERVISI NKB-KPK HARIADI KARTODIHARDJO BOGOR, NOPEMBER 2014

2 Isi Presentasi 1.NAWA CITA & PRIORITAS PEMBANGUNAN 2.MASALAH EMPIRIS & STRUKTURAL 3.MASALAH MENYELESAIKAN MASALAH 4.PROGRAM PRIORITAS DAN PRASYARAT 5.PERUBAHAN STRUKTUR, KAPASITAS DAN LEADERSHIP 6.NKB-12K/L 7.NKB-KPK DI PROPINSI 8.PENUTUP

3 SEMBILAN PRIORITAS (NAWACITA) 1.Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara 2.Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 3.Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan 4.Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 5.Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 6.Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7.Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8.Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa 9.Kami akan memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia 11

4 ISU-ISU POKOK 1.Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a.Reforma agraria dan pengelolaan SDA berjalan sesuai Tap MPR IX/2001 b.Implementasi kebijakan satu peta  Inpres c.Area kawasan hutan dikelola masyarakat secara lestari  10 juta ha (2015) dan 40 juta ha (2019)  minimal 30% kawasan hutan dikelola oleh masyarakat dengan skema Hutan Adat, Hutan Desa, dan Hutan Kemasyarakatan  percepatan penetapan ijin HD dan HKm yang telah diajukan masyarakat

5 2.Mencegah dan Memulihkan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a.Titik api kebakaran hutan  zero hot spot di konsesi perusahaan  menurunkan 75% intensitas dan luasan kebakaran hutan/lahan serta 100% di dalam konsesi perusahaan b.Area lahan kritis yang dipulihkan  1.1 juta ha (2015) dan 5.5 juta ha (2019)  memulihkan 5.5 juta ha hutan dan ekosistem penting sangat kritis & rusak dengan melibatkan masyarakat c.Laju deforestasi  ha per tahun (2015) d.Persentase pemulihan pesisir dan karst sumber air yang kritis yang terintegrasi  ada planning pemulihan (2015), area yang dipulihkan 50% (2019) e.Jumlah DAS kritis dipulihkan secara terpadu & dengan masyarakat  4 DAS kritis (Ciliwung, Citarum, Siak, dan Kapuas) (mulai 2015) dan 30 DAS kritis (2019)  Pemulihan DAS kritis (dengan 4 prioritas Ciliwung, Citarum, Siak, Kapuas)  Perpres Pemulihan Das Kritis

6 3.Penegakan Hukum Lingkungan tanpa Pandang Bulu a.Jumlah mafia SDA  terbentuk Tim Cepat Anti Mafia SDA (2015) dan nol mafia SDA (2019)  penindakan terhadap aktor utama di sektor migas, tambang, hutan, perkebunan, kelautan/perikanan 4.Kesiap-siagaan Menghadapi Perubahan Iklim dan Bencana Ekologis a.Hutan alam dan lahan gambut yang tersisa tidak rusak  100% tidak rusak  mengeluarkan Perpres tentang Perlindungan Total Hutan Alam dan Lahan Gambut  revisi Inpres moratorium ijin & memperpanjang masa moratorium b.Area gambut dikelola masyarakat secara lestari  meningkat (2015) c.Jumlah emisi karbon  1.4 Giga Ton (2019)  Revisi & perkuat RAN Adaptasi Perubahan Iklim dengan APBN/D d.Peristiwa bencana ekologis  700 (2019)

7 5.Land Reform untuk Memastikan Hak dan Meningkatkan Akses Petani atas Lahan Pertanian a.Restitusi hak atas wilayah adat dan pertanian rakyat lainnya sekitar seluas lebih 7 juta hektar, baik yang berada di kawasan hutan negara atau bukan b.Mengusahakan penyelesaian konflik-konflik agraria struktural yang berkenaan dengan ijin-ijin yang diberikan oleh badan- badan pemerintah pusat dan daerah c.Inisiasi hak kelola penuh desa atas lahan pertanian dan hutan di kawasan hutan negara di Jawa yang berada di bawah pengelolaan Perhutani d.Akselerasi ijin-ijin akses rakyat untuk memanfaatkan hutan negara di luar Pulau Jawa melalui proses perizinan oleh Kementerian Kehutanan dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Desa (HD) e.Program redistribusi 9 juta hektar lahan dari hutan produksi konversi untuk petani dan pertanian rakyat f.Peningkatan nilai jual hasil kayu melalui pembentukan ‘Warung Kayu’ sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengelola, mengolah, dan trading

8 MASALAH EMPIRIS DAN STRUKTURAL 22

9 Kondisi Lapangan/Paradoks Kebijakan Hampir tidak ada hutan negara yang bebas klaim/tumpang tindih serta high cost economy—tdk ada dlm program pembangunan; Masy adat/lokal: warga negara yang tidak mendapat pelayanan publik. Hak warga negara disimplikasi menjadi urusan administrasi dng biaya transaksi tinggi; Aparat keamanan (oknum polisi, tentara) menjadi bagian dari perizinan legal atau illegal—paradigma positivistik hukum & kepentingan politik—cabut Inpres 4/2005 ?; Soal program—kegiatan—anggaran—masalah— tupoksi—ukuran kinerja sbg masalah struktural; LH-Kehutanan menjadi “hambatan” eksploitasi SDA— kekuatan jaringan CSO

10 Masalah Struktural: 1.Kondisi saat ini: program/kegiatan mengikuti tupoksi, bukan mengikuti masalah di lapangan (asset specificity); 2.Seluruh kebijakan dan aktivitas kuat/besar di Pusat, padahal masalahnya di Prop/Kab. (perkembangan regulasi # kelembagaan); 3.Power hanya dari kewenangan/teks—menafikan kekuatan jaringan & informasi (Weberian); 4.Banyak mengetahui hal baru—sulit meninggalkan kebiasaan lama (minim counter discource).

11 Struktural: Soal Diskursus Keberhasilan/kegagalan pembangunan tidak diukur oleh masyarakat yang dilayani, tetapi oleh ukuran administrasi; Jebakan kinerja agregat atau “the large number” yang bertentangan dengan keadilan dan hak asasi manusia; Kehilangan pertanyaan “untuk siapa”. Sudah biasa melakukan hal teknikal tanpa subyek; Dominasi dan hegemoni fakta dan interpretasinya, yg dpt bertentangan dng pendapat umum.

12 MASALAH MENYELESAIKAN MASALAH 1.Perencanaan pembangunan dan masalahnya 2.Kawasan hutan dan ruang hidup masyarakat 3.Pelaksanaan & perubahan2 kebijakan: 1.REDD+ 2.PHL-VLK 3.ON-LINE SISTEM PERIZINAN 4.UUP3H 5.Revisi UU 32/2004—UU No 23/ RUU Konservasi Tanah dan Air 7.RUU P2MHA 8.RUU Pertanahan 9.REVISI PP 44/04 & PP 6/07 33

13 PERMASALAHAN PERIZINAN ONLINE 4 Sistem Lama Lebih Cepat Biaya Mahal 2 Perlu Komunikasi Langsung3 Prosesnya Lama 1 Beberapa Lama Waktu Mengurus Izin: IPPKH 720 hari IPKH Hari IUPHHK Hari (253 Hari)

14 Layanan Perijinan Online 1 Januari 2013 sd 11 Agustus 2014 NoJenisMohonDitolakProsesIzin 1IUPHHK-HA4400 2IUPHHK-HTI IUPHHK-RE4121 4Pelepasan Kawasan HPK IPPKH Produksi/non tambang IPPKH survai/Eksplorasi IU Industri Pengolahan HHK2110 8Izin Penangkaran0000 9Izin Pengusahaan PA Izin Export Benih/Bibit Izin Import Benih/Bibit Izin Lembaga Konservasi1010 JUMLAH LINGKUP KAJIAN

15 Metoda survei, wawancara dan FGD: Respon diperoleh dari penyedia dan pengguna sistem online: 116 responden PENGGUNA LAYANAN PENYEDIA LAYANAN UNIT KERJA KEPUASAN respon Metoda Kajian Jawaban responden atas pengalaman mengurus perijinan diberi nilai dengan kelas nilai: Sangat baik: 81 – 100; Baik: 71 – 80; Cukup baik: 61 – 70; Buruk: 31 – 60; Sangat buruk : 0 – 30 Penjelasan responden atas pertanyaan terbuka: a.Dikelompokan sesuai dengan jenis masukannya, dan b.Dihitung frekuensinya, untuk mengetahui masalah utama dalam pelayanan perijinan menurut responden. Metode Penilaian

16 Indeks Kinerja Unit Kerja Layanan Menurut pandangan Penyedia & Pengguna Layanan Indeks Kinerja Unit Kerja Layanan Perizinan Menurut Pengguna Layanan per Variabel SistemKapasitasIntegritas Indeks Kinerja Unit Kerja Layanan Perizinan Menurut Penyedia Layanan per Variabel SistemKapasitasIntegritas

17 Indeks Kinerja Unit Kerja Layanan Perizinan Menurut Penyedia Layanan per Indikator Tekanan dr Kemhut atau pihak lain , Petugas sopan & sabar Kenyamanan dan fasilitas pendukung Diskriminasi Pelayanan SOP Praktis dan Mudah Informasi/pengalaman gratifikasi ke petugas Informasi transparan dan sistem online Kecepatan pelayanan Pungutan biaya Profesionalisme petugas Indeks Kinerja Unit Kerja Layanan Menurut pandangan Penyedia & Pengguna Layanan Indeks Kinerja Unit Kerja Layanan Perizinan Menurut Pengguna Layanan per Indikator Tekanan dr Kemhut atau pihak lain , Petugas sopan & sabar Kenyamanan dan fasilitas pendukung Diskriminasi Pelayanan SOP Praktis dan Mudah Informasi/pengalaman gratifikasi ke petugas Informasi transparan dan sistem online Kecepatan pelayanan Pungutan biaya Profesionalisme petugas

18 Indek Kinerja Perijinan Online Kementerian Kehutanan berdasarkan Kepuasan Pengguna Layanan Indeks Kinerja Perijinan Online berdasarkan Kepuasan Pengguna Layanan per Indikator ,55 46, Indeks Kinerja Perijinan Online berdasarkan Kepuasan Pengguna Layanan per Variabel SistemKapasitasIntegritas Biaya Percepatan Layanan Kemudahan dan Kejelasan Respon atas pengaduan Pertemuan petugas dng pengguna layanan Keterbukaan pd masukan Kemudahan prosedur Keramahan & Profe- sionalisme Petugas Kepuasan layanan satu pintu (online) Ketepatan Waktu

19 PROGRAM PRIORITAS & PRASYARAT 1.PERCEPATAN SOLUSI STATUS HUTAN NEGARA 2.KEADILAN PENGELOLAAN: pencadangan, pangan, bio energi 3.PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN SDH Syarat: 1.INFORMASI & MANAJEMEN PENGETAHUAN 2.TATA KELOLA YANG BERSIH 3.PERDAGANGAN DAN EFISIENSI USAHA 44

20 SYARAT: PERUBAHAN STRUKTUR, KAPASITAS & LEADERSHIP 1.Pejabat politik vs pejabat negara 2.Perbaikan struktur dan pengendalian: Itjen-KPK-CSO 3.Leadership 4.Power bagi perubahan 55

21 NKB 12 K/L: 21 66

22 REKAP TOTAL RENAKSI OLEH K/L 22 KATEGORI KEGIATAN Periode B03B04B06B09B12B15B18B21B24B27B30B33B36B39Grand Total A. Harmonisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangan B. Penyelarasan Teknis dan Prosedur C. Resolusi Konflik Grand Total Sumber: KPK, 2013

23

24 Capaian Agenda NKB-KPK, Okt’14 24

25 Variable CIAPengertianPeraturan dan Wawancara Kemudahan PelaksanaanIUPHHK-HAIUPHHK-HTIPPKH 1.Kecukupan Beban Pelaksanaan Kewajaran biaya & korbanan dlm melaksanakan peraturan Sangat bermasalah Ada masalah 2.Kecukupan tingkat hukuman Besaran hukuman dibandingkan dng aturan sejenis Ada masalah 3.Kemungkinan perlakukan memihak Apakah kelompok tertentu diuntungkan Sangat bermasalah Ketepatan Kebijakan 1.Kejelasan peraturan Kejelasan siapa, apa, dan batasan kewenangan Ada masalah 2.Ketepatan lingkup kewenangan Ketepatan kewenangan diukur dari norma lokal dan internasional Ada masalah 3.Keobyektifan standar kebijakan Kejelasan pelaksanaan diskresi dan penjabarannya oleh pihak 3 Sangat bermasalah Transparansi Prosedur Administrasi 1.Akses dan Keterbukaan Keterbukaan pembuatan & pelaksanaan peraturan Sangat bermasalah 2.Dapat diprediksi Proses izin dan administrasi pelaksanaan dapat diprediksi Sangat bermasalah 3.Sistem pengendalian korupsi Ada kontrol khusus pelaks korupsi dan dijalankan scr konsisten Sangat bermasalah Hasil Analisis Corruption Impact Assesment (CIA) terhadap Peraturan Perizinan Kehutanan (KPK, 2013)

26 NKB-KPK di Propinsi: Januari Pemetaan wilayah masyarakat desa atau adat dalam hutan negara dan di luarnya serta status hukumnya; 2.Pembentukan tim penyelesaian klaim/tumpang- tindih dalam hutan negara; 3.Rekonsiliasi perizinan (pemanfaatan, penggunaan, dan pelepasan) dan penertiban perizinan dalam hutan negara serta pengendalian korupsi perizinan; 4.Operasionalisasi KPH; 5.Penetapan hak/izin berdasarkan pencadangan hutan negara untuk perhutanan sosial: hutan hak, hutan adat, hutan kemasyarakatan, dan hutan desa; 77

27 PENUTUP 1.Kawasan Hutan = negara+hak+adat = reforma agraria = KPH 2.Efisiensi perizinan dan hubungan pemerintahan = pengendalian korupsi 3.Efektifitas pengelolaan = basis konstituen 4.Penerapan NKB-KPK di daerah. 88

28 PERENCANAAN KEHUTANAN Inventarisasi Hutan Pengukuhan Kawasan Hutan Penatagunaan Kawasan Hutan Pembentukan Wilayah Hutan Penyusunan Rencana Hutan Negara Hutan Hak Hutan Adat Kawasan Hutan PENGELOLAAN HUTAN Data dan informasi (NSDH; PDB KH)

29 T e r i m a k a s i h


Download ppt "AGRARIA KEHUTANAN: ISU DAN KEBIJAKAN 2015-2019: SUPERVISI NKB-KPK HARIADI KARTODIHARDJO BOGOR, NOPEMBER 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google