TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTER I TA 2016 Jakarta, 20 Juni 2016 Biro Umum.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
Advertisements

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
APLIKASI SIMAK BMN 2013.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
Sosialisasi Kmk - nomor : 271/kmk.06/2011
SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN
MANAGEMENT PENGELOLAAN BMN (Khusus BMN yang Bersumber dari Pengadaan
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
LATAR BELAKANG PENERAPAN PENYUSUTAN
Latar Belakang Inventarisasi terhadap peralatan sangat penting mengingat peralatan adalah investasi. Sebagai sebuah institusi, Yayasan Pendidikan Telkom.
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
OPNAME FISIK BARANG MILIK NEGARA
Pencatatan Barang Milik Sekolah/Madrasah
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Oleh : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
AKUNTANSI ASET TETAP (Perubahan Pergub 156 tahun 2013)
PEDOMAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
SOP Penyusunan data Barang Milik Negara (BMN)
AKUNTANSI PERSEDIAAN.
PAPARAN PENGELOLAAN BMN
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
Sistem Pengendalian Intern
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kebijakan Akuntansi Persediaan dan Penyajiannya di Laporan Keuangan
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA
PENYUSUTAN DALAM APLIKASI SIMAK-BMN
KEBIJAKAN PENYUSUNAN LAPORAN BMN
Inspektorat Kabupaten Sleman
Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Pengelolaan BMN
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
Review ER-Diagram.
KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BMN BIRO KEUANGAN DAN BMN
AKUNTANSI PAJAK ATAS ASET LANCAR (Current Asset)
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. BULELENG DESEMBER 2017.
Bab 15 sistem akuntansi persediaan
Sistem Akuntansi Instansi
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA.
Penyusunan CaLK dan Format Pendukung LK
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
AKUNTANSI PERSEDIAAN (Aplikasi pada SAPD SKPD)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
Penyusunan LK TW III 2018 Jakarta, 27 September 2018.
BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.
Kegiatan Koordinasi Aset SD, SMP dan TK Negeri Pembina
PENYELESAIAN ADMINISTRASI & PERCEPATAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN.
TATA CARA REVISI LAPORAN DAN BERITA ACARA REKONSILIASI
Simulasi Reviu atas Penilaian Kembali
REVISI LAPORAN DAN BERITA ACARA REKONSILIASI
SUMARTONO Kepala Bagian Penatausahaan BMN Jakarta, 15 Maret 2019
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
PUSAT PENELTIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI “LEMIGAS” BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PENGELOLAAN PERSEDIAAN.
PENGENDALIAN : BIAYA MATERIAL (Meterials Controlling)
Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
AUDIT PERSEDIAAN DAN PERGUDANGAN
Kebijakan Penyelesaian Hibah BMN DK/TP Dan Dropping
Semester I Tahun Anggaran 2019
Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester I 2019
HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN DITJEN P2P DAN BADAN LITBANGKES
Penentuan Biaya Bahan Baku
Transcript presentasi:

TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTER I TA 2016 Jakarta, 20 Juni 2016 Biro Umum

TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI Persediaan Aset Tetap Aset Tak Berwujud

PERSEDIAAN

Pengelolaan Persediaan Badan POM belum tertib Penetapan personil dan deskripsi kerja penanggung jawab persediaan belum memadai

Cont’d

Klasifikasi pencatatan persediaan ke aplikasi tidak seragam Contoh : Leaflet/gimmick/brosur : Dicatat sbg barang konsumsi (BBPOM Yogyakarta, BBPOM Manado, BBPOM Makassar) Barang Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (Deputi III, BBPOM Pekanbaru dan BBPOM Palembang)  Berpengaruh dalam laporan keuangan untuk Beban Persediaan

Pelaksanaan, perhitungan dan pelaporan hasil Stock Opname per 31 Desember 2015 belum tepat : Inventarisasi alat gelas stock opname tidak dapat mengidentifikasi alat gelas yang sebelumnya tidak dilaporkan Pencatatan arsip sampel secara manual tidak direkonsiliasi dengan pencatatan aplikasi persediaan pada BBPOM di Jakarta  pencatatan berdasarkan SIPT bukan kuantitas riil Hasil stock opname alat gelas di laboratorium dan Pos POM pada BBPOM di Manado tidak diinput ke aplikasi persediaan Tidak dilakukan stock opname atas persediaan leaflet/booklet pada BBPOM di Makassar

Pencatatan pada aplikasi persediaan dan/atau kartu stok tidak tertib Terdapat barang persediaan dengan kuantitas dan/atau saldo negatif dan/atau nihil pada tujuh satker Terdapat pemakaian barang persediaan dengan nilai nihil pada tujuh satker

Terdapat harga satuan barang persediaan hasil pengadaan yang belum termasuk PPN pada dua satker :Makassar dan Yogyakarta Terdapat pencatatan ganda atas barang persediaan sejenis pada lima satker Terdapat mutasi barang persediaan yang tidak dicatat secara bruto pada tiga satker BBPOM Jakarta, manado, palembang  retain sampel

Terdapat pencatatan barang persediaan secara gelondongan pada lima satker Input transaksi persediaan pada Deputi III tidak direviu secara memadai oleh koordinator pengelolaan persediaan Terdapat barang persediaan tidak dibuat kartu stoknya pada enam satker : PPOMN, BBPOM Jakarta, Yogyakarta, Palembang, Manado, Makassar Pencatatan pada kartu stok belum tertib pada empat satker : Jakarta, Yogyakarta, Palembang, Makassar Terdapat penggunaan satuan untuk pencatatan arsip sampel (Dus, strip, sachet) tidak konsisten pada dua satker : Yogyakarta, Makassar Terdapat pencatatan barang persediaan pada kartu stok yang tidak mengacu pada jenis barang persediaan pada PPOMN, seperti : desicator 250 ml : 7, desicator 150 ml : 5  dicatat desicator 12 pcs

Pencatatan barang persediaan yang rusak/usang dan pemusnahannya belum tertib Terdapat barang persediaan kadaluarsa yang belum diklasifikasikan sebagai persediaan usang/rusak pada enam satker Pelaksanaan pemusnahan arsip sampel belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Terdapat perbedaan nilai antara barang persediaan yang dimusnahkan dengan yang tercatat pada BBPOM di Makassar Terdapat barang persediaan yang telah disetujui pemusnahannya namun masih tercatat dalam aplikasi persediaan pada dua satker Terdapat barang persediaan yang sudah tidak digunakan namun belum diusulkan pemusnahannya pada tiga satker Acuan harga satuan baku pembanding dan hewan percobaan pada PPOMN belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan akuntansi mengenai pengukuran persediaan Penyajian Beban Persediaan Bahan Baku, Beban Persediaan Lainnya, dan Beban Persediaan Lainnya Untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda pada PPOMN belum mencerminkan transaksi pemakaian yang sebenarnya

ASET TETAP

Pengelolaan Aset Tetap Pada Tiga Satuan Kerja di BPOM Belum Tertib 1. Deputi 1 terdapat 15 unit laptop yang telah diserahkan kepada pengguna barang namun belum dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) dan laptop/notebook yang ditujukan untuk dipinjamkan secara insidentil belum didukung prosedur peminjaman Pengelola BMN belum melakukan pemutakhiran terhadap Daftar Barang Ruangan (DBR) per 31 Desember 2015 baik manual maupun dalam SIMAK-BMN 2 unit PC Unit merk Dell Vostro 430 MT pembelian tahun 2010 senilai Rp23.990.950,00 yang kondisinya rusak berat. BMN tersebut masih tercatat dengan kondisi baik, belum dihentikan penggunaannya dan belum direklasifikasi ke akun Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan ataupun diusulkan penghapusannya

2. Deputi 3 Hanya barang jenis notebook/laptop dan PC unit yang telah diberi label BMN sedangkan sisanya belum diberi label BMN dan 12 unit notebook/laptop yang telah diserahkan kepada pengguna barang namun belum dibuat bukti serah terima atau Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengelola BMN belum melakukan pemutakhiran terhadap Daftar Barang Ruangan (DBR) per 31 Desember 2015 baik manual maupun dalam SIMAK-BMN 5 unit notebook senilai Rp50.435.000,00 (1 unit notebook merk Fujitsu pembelian tahun 2006 belum diketahui nilainya), 2 unit printer pembelian tahun 2006 dan 36 item barang berupa meubelair lainnya yang kondisinya rusak berat dan 2 unit notebook senilai Rp19.792.500,00, 3 unit printer senilai Rp7.990.000,00, dan 88 item barang inventaris kantor yang kondisinya rusak berat. BMN tersebut di atas masih tercatat dengan kondisi baik, belum dihentikan penggunaannya dan belum direklasifikasi ke akun Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan ataupun diusulkan penghapusannya Terdapat biaya langsung yang tidak dikapitalisasi ke nilai asetnya

3. PIOM terdapat 4 unit laptop dan 1 unit PC unit yang telah diserahkan kepada pengguna barang namun belum dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengelola BMN belum melakukan pemutakhiran terhadap Daftar Barang Ruangan (DBR) per 31 Desember 2015 baik manual maupun dalam SIMAK-BMN 20 unit notebook senilai Rp328.772.290,00 dan 1 unit firewall merk cisco ASA5580 pembelian tahun 2011 senilai Rp572.000.000,00 yang kondisinya rusak berat. BMN tersebut masih tercatat dengan kondisi baik, belum dihentikan penggunaannya dan belum direklas ke akun Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan ataupun diusulkan penghapusannya

Adanya pelaksanaan kapitalisasi biaya langsung yang tidak seragam antar satker dalam lingkungan BPOM

ASET TAK BERWUJUD

1) Terdapat 20 unit aset tak berwujud pada dua satker yang sudah tidak digunakan lagi tapi masih tercatat di neraca

2) Terdapat 20 unit ATB pada Deputi III yang tidak memenuhi karakteristik ATB tetapi tercatat dalam neraca sebagai ATB

4. Pelaksanaan Transfer Barang Persediaan dan Aset Tetap antar Satuan Kerja di Lingkungan BPOm belum tertib pencatatan transfer barang yang tidak sinkron antara pemberi dan penerima di mana pemberi mencatat transfer keluar sedangkan penerima tidak mencatat transfer masuk ataupun sebaliknya   Klasifikasi pencatatan transfer antar satker berupa persediaan belum sinkron antara satker pemberi dan satker penerima

Langkah-langkah untuk perbaikan dalam penyusunan laporan BMN Semester I TA 2016 Persediaan Melakukan klasifikasi persediaan dalam Aplikasi Persediaan sesuai dengan Mapping Persediaan. Melakukan stok opname per 30 Juni 2016 dengan melakukan inventaris fisik persediaan baik untuk persediaan yang ada di gudang maupun persediaan utuh di laboratorium ataupun di ruang Serlik khusus untuk leaflet/gimmick/brosur KIE. Melakukan pendataan nilai minus pada Aplikasi Persediaan per 31 Desember 2015 dan melakukan perbaikan di Saldo Awal per 1 januari 2016; Memastikan seluruh transaksi keluar masuk dalam aplikasi sudah sesuai dengan bukti dokumen yang ada baik kuitansi/SPB/SBBK; Memasikan tidak ada nilai nihil dalam aplikasi, untuk perbaikannya mengacu pada Surat Kepala Biro Umum Nomor KU.03.09.24.06.16.2860 tanggal 7 Juni 2016 tentang perbaikan nilai minus.

Memastikan input nilai satuan persediaan dalam aplikasi sudah memperhitungkan PPN dan PPh, sehingga nilai akhir persediaan adalah Nilai Satuan + PPN dan PPh. Pencatatan pembelian sampel untuk obat, makanan, kosmetik dan OT agar mengacu pada bukti pertanggungjawaban seperti kuitansi/faktur, bukan berdasarkan SIPT. Untuk menghindari terjadinya permasalahan berulang terkait persediaan belum diregister. Melakukan pencatatan barang persediaan per item barang sesuai klasifikasi persediaan bukan gelondongan per komoditi. Melakukan inventarisasi fisik barang persediaan yang sudah usang/rusak, dan selanjutnya untuk dapat diusulkan pemusnahannya kepada Pengguna barang c.q Sestama Badan POM. Melakukan inventarisasi atas barang-barang persediaan yang diperoleh dari transfer masuk dari satker pusat disertai BAST untuk selanjutnya diinput ke dalam aplikasi menu transfer masuk pada satker penerima dan transfer keluar pada satker pemberi. Persediaan

Aset tetap & ATB 2. Aset Tetap 3. Aset Tak Berwujud Melakukan inventarisasi BMN berupa aset tetap yang kondisinya rusak berat untuk selanjutnya dilakukan penghentian penggunaan BMN di dalam Aplikasi SIMAK BMN dan melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang. Melakukan pendataan BMN yang akan diserahkan ke satker-satker dan melakukan input transaksi sebagai transfer keluar pada satker pemberi atau transfer masuk pada satker penerima disertai dengan data dukung BAST. Pada saat input pembelian, harga satuan pada Aplikasi SIMAK BMN agar memperhitungkan biaya lain yang diatribusikan untuk memperoleh aset tetap tersebut seperti biaya rapat dan administrasi serta honor narasumber dan panitia terkait. 3. Aset Tak Berwujud Melakukan inventarisasi ATB yang sudah tidak digunakan namun masih tercatat di neraca TA 2015, agar segera melakukan penghentian BMN dari penggunaan dan dirubah kondisi menjadi Rusak berat. Untuk ATB yang tidak memenuhi karakteristik ATB tetapi tercatat dalam neraca TA 2015, agar melakukan koreksi nilai ATB per 30 Juni 2016. Aset tetap & ATB

TERIMA KASIH