Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TAHAPAN, PROGRAM, & JADUAL
Advertisements

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
BINTEK KAMPANYE, PEMBENTUKAN KPPS DAN TUNGRA PEMILIHAN BUPATI GARUT TAHUN 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILUKADA
MEKANISME KERJA DAN PELAPORAN RELAWAN KELOMPOK KERJA NASIONAL (POKJANAS) GERAKAN SEJUTA RELAWAN PENGAWAS PEMILU 2014.
TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPK
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPS
PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH SERENTAK
BIMTEK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PPS
Regulasi Kampanye Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati dan/atau Walikota & Wakil Walikota SUHARDI SOUD, SE.
PENYUSUNAN TAHAPAN PEMILU KDH TAHUN 2010
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
PERATURAN KPU TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PKPU Nomor 11 Tahun 2015; dan PKPU Nomor 15 Tahun 2016.
PENYELENGGARAAN PEMILU
Pemutakhiran Data Pemilih dalam
OLEH : AGUS SALAM NASUTION, S.H.I
REKRUTMENT KPPS Oleh KPU Kota Semarang.
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
COKLIT & PEMUTAKHIRAN DATA & DAFTAR PEMILIH Bimtek Mutarlih PPK & PPS
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
POTENSI PERMASALAHAN DALAM PEMILIHAN
Tata Cara Pencalonan pada Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU.
KODIFIKASI PKPU TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN/PPK
Potensi Sengketa Pemillu Presiden dan Wakil Presiden
OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI
BIMTEK MUTARLIH (PELAKSANAAN COKLIT) PILGUB JATENG 2013 BAGI PPS
PELATIHAN SAKSI TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN.
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH Oleh I Gusti Putu Artha.
RAPAT KERJA PENYULUHAN/PEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN.
Tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
POTENSI MASALAH PEMUNGUTAN & REKAPITULASI SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
PENGANTAR DISKUSI REGULASI PROSEDUR ETIK
KESIAPAN KPU KAB. PURWOREJO dalam MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010 Oleh: KPU Kab Purworejo.
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
TAHAPAN PILKADA TAHUN 2018 Diana Ariyanti
PEMETAAN MASALAH DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
PESERTA PEMILIHAN Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta.
HABIB M. ROHAN KPU KAB. JEMBER
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI HAL-HAL PENTING TERKAIT PEMILU 2014
Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR
KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
BIMBINGAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
Penanganan Perkara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
logistik PEMILIHAN 2017 Pemetaan Masalah Logistik
MUNSIR SALAM KOORDIV PENGAWASAN DAN HUBAL BAWASLU PROVINSI SULTRA Disampaikan pada Kegiatan RAKERNIS PENINGKATAN SDM BAWASLU KAB/KOTA dan PANWASCAM GELOMBANG.
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
MATERI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CIANJUR KPU Kabupaten Cianjur | Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang Telp./Fax.
Transcript presentasi:

Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015

1.Ketua, selain melaksanakan tugas sebagai ketua PPS, juga membidangi logistik, keuangan, (hal ini dibantu oleh Sekretariat PPS) dan membidangi kampanye 2.Anggota 1 : Pemutakhiran data, dan daftar pemilih 3.Anggota 2 : Teknis sosialisasi dan pencalonan perseorangan

Membantu KPU, PPK dalam melakukan: 1.Pemutahiran data Pemilih (Juli-Sep) 2.Daftar Pemilih Sementara (awal Sep) 3.Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (akir Sep) 4.Daftar Pemilih Tetap (awal Okt) 5.Pengesahan DPT (02 Okt 2015)

1.Membentuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) awal Sep anggota 2.Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan 23 Juni 2015 – 06 Juli orang  Petugas Peneliti

1.Mengusulkan calon PPDP kepada KPU Kab/Kota melalui PPK dan M-angkat PPDP (Petugas Pemutahiran Data Pemilih) 15 Jul 2015 – 19 Agust orang  anggota KPPS no. 4 2.Melakukan bimtek kepada PPDP

1.Mengusulkan nama anggota petugas ketertiban TPS kepada KPU Kab/Kota melalui PPK 2.Menetapkan petugas ketertiban TPS dg Keputusan PPS 3.Melaporkan nama anggota KPPS, Petugas PPDP, dan petugas ketertiban TPS kepada KPU Bul melalui PPK

1.Melaporkan kepada KPU melalui PPK : Pemutahiran data DPS + perbaikan (DPSHP) DPT 2.M-gumumkan DPSHP, DPT penetapan KPU Bul 3.Menerima masukan dari masyarakat 4.Melakukan perbaikan DPS 5.Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK

1.Melaksanakan semua tahapan di tingkat desa/kelurahan yg telah ditetapkan 2.Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayahnya 3.Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah disegel 4.Meneruskan kotak suara dari tiap TPS ke PPK pada hari yg sama setelah semua terkumpul dan tidak punya kewenangan membuka yg sdh disegel KPPS

1.Menindaklanjuti dg segera temuan dan laporan dari PPL 2.Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 3.Sanksi adm dan PAW  PPDP &/ KPPS yg melanggar peraturan perundang-2an 4.Menindak lanjuti  Temuan dan Laporan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)

1.Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yg berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat 2.Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oeleh peraturan perundang-undangan KPU Kab/Kota dan/atau PPK 3.Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan kecuali dalam hal penghitungan suara

1.Memimpin kegiatan PPS 2.Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK 3.Mengawasi kegiatan KPPS 4.Mengadakan koordinasi dengan pihak yg dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas 5.Menandatangani DPS dan DPSHP

1.Memberikan salinan DPSHP kepada yg mewakili Paslon di tingkat desa/kelurahan 2.Melaksanakan kegiatan lain yg dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kab/Kota

BILA KETUA PPS BERHALANGAN, TUGASNYA DAPAT DILAKSANAKAN OLEH SALAH SEORANG ANGGOTA PPS ATAS DASAR KESEPAKATAN ANTAR ANGGOTA

1.Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas 2.Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3.Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai pertimbangan DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA, ANGGOTA PPK BERTANGGUNGJAWAB THD KETUA PPS

1.Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota 2.Semua anggota mempunyai hak yang sama 3.Setiap anggota wajib melaksnakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat 4.Rapat PPS sah bila dihadiri paling kurang 2 anggota dibuktikan dg daftar hadir 5.Keputusan rapat PPS sah, bila disetujui paling kurang 2 anggota yg hadir

NoTahapanWaktu 1Pembentukan PPDP15 Juli Agst Pembentukan KPPS Pengumuman09 Sept Sept 2013 Pendaftaran12 Sept Sept 2015 Pelantikan5 Okt 2015

NoTahapanWaktu 3Sosialisasi (Badan P)1 Okt Okt Penyampaian bahan DPS kpd PPS melalui PPK 3 Sept Sept Pencocokan dan penelitian bahan DPS 15 Sept Sept Penyusunan DPSHP10 Sept Sept 2015

NoTahapanWaktu 7 Penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Bul 19 Jun 2015 Ver. Administrasi Ver. Faktual Lanjut 1 Lanjut 2 22 Juni – 25 Juni Juni – 3 Juli 4 Juli – 6 Juli aPenelitian & Rekap (PPS)23 Juni Juli 2015 bPnelitian&Rekap (PPK)7 Juli Juli 2015

NoTahapanWaktu 9Pengesahan & tapan DPS1 Sept Sept Penetapan DPSHP26 Sept Sept Pengesahan &tapan DPT1 Okt Okt Rekapitulasi DPSHP  PPK 29 Sept Sept 2015

NoTahapanWaktu 14 Pendistribusian surat suara dan kelengkapan adm dari PPK ke PPS 7 Des Des PPS ke TPS8 Des Masa tenang6 Des Des Pungut & Hit Suara - TPS 9 Desember 2015

NoTahapanWaktu 18Rekapitulasi di TPS9 Des Rekapitulasi di PPK10 Des Des Rekapitulasi di KPU Kab14 Des Des Rekapitulasi di KPU Prov16 Des Des Penetapan Pasangan Calon Terpilih Februari 2016

Pembubaran PPK, PPS dan KPPS 31 Des Januari 2016 Semoga kita tidak ikut Acaranya Mahkamah Konstitusi Maret 2016