PERATURAN KPU TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PKPU Nomor 11 Tahun 2015; dan PKPU Nomor 15 Tahun 2016.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BINTEK KAMPANYE, PEMBENTUKAN KPPS DAN TUNGRA PEMILIHAN BUPATI GARUT TAHUN 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
Advertisements

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
SAKSI &PENGAMANAN SUARA TIM ADVOKASI & PENGAMANAN SUARA
SESI 6 MENGAMANKAN SUARA CALEG PEREMPUAN
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPK
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPS
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
Regulasi Kampanye Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati dan/atau Walikota & Wakil Walikota SUHARDI SOUD, SE.
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
ANAK YANG IKUT KAMPANYE
Pemutakhiran Data Pemilih dalam
REKRUTMENT KPPS Oleh KPU Kota Semarang.
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
COKLIT & PEMUTAKHIRAN DATA & DAFTAR PEMILIH Bimtek Mutarlih PPK & PPS
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI WILAYAH ACEH,
DISKUSI KELOMPOK PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILU SERENTAK
POTENSI DAN ANTISIPASI PERMASALAHAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
KPU Komisi Pemilihan Umum
PELAPORAN DANA KAMPANYE
UJI PUBLIK PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PENCALONAN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017
Tata Cara Pencalonan pada Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU.
KODIFIKASI PKPU TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN/PPK
Kewenangan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua.
Potensi Sengketa Pemillu Presiden dan Wakil Presiden
OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI
PELATIHAN SAKSI TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN.
RAPAT KERJA PENYULUHAN/PEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN.
ARIEF BUDIMAN, S.S., S.IP., MBA.
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH Oleh I Gusti Putu Artha.
RAPAT KERJA PENYULUHAN/PEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN.
Tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
POTENSI MASALAH PEMUNGUTAN & REKAPITULASI SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
PENGANTAR DISKUSI REGULASI PROSEDUR ETIK
Dr. FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH, S.IP., M.Si
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
PEMETAAN MASALAH DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
PESERTA PEMILIHAN Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta.
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014
BIMBINGAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
PENGADAAN , PENCETAKAN DAN DISTRIBUSI
Petunjuk Teknis Monitoring dan Pemeriksaan Kerja PPDP
logistik PEMILIHAN 2017 Pemetaan Masalah Logistik
POTENSI MASALAH PEMUNGUTAN & REKAPITULASI SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMU KOTA SUNGAI PENUH TEKNIS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERBAWASLU 8/2018.
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PEMILU DALAM PENGAWASAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2017 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN.
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019.
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA M. Amir Nashiruddin BAWASLU DIY.
Transcript presentasi:

PERATURAN KPU TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PKPU Nomor 11 Tahun 2015; dan PKPU Nomor 15 Tahun 2016

NO ISU STRATEGIS Rancangan Pengaturan 1. Perlu ditambahkan kalimat yang mengatur bahwa saksi tidak hanya menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara tetapi juga terlibat dalam proses dan mendokumentasikan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasal 1 angka 22 22. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS. 2. Perlu adanya pengaturan agar KPPS dilibatkan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara agar lebih efektif dan memperkuat proses yang sudah ada. Pasal 8 (2) Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh: Saksi; Panwas Kecamatan; PPS dan Sekretariat PPS; dan KPPS.

Panwas Kabupaten/Kota; dan PPK. NO ISU STRATEGIS Rancangan Pengaturan 3 Pengaturan tentang saksi dalam Rapat Rekapitulasi di PPK harus dipertegas penjelasan mekanisme kerjanya agar tidak menimbulkan multi interpretasi Pasal 8 ayat (3) huruf d  d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan secara paralel; 4 Perlu penggunaan nomenklatur yang dapat memberikan ruang dalam hal tidak semua peserta dapat hadir, rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tetap dapat terlaksana Pasal 23 ayat (2) (2) Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh: Saksi; Panwas Kabupaten/Kota; dan PPK.

2 (dua) orang sebagai Saksi; dan NO ISU STRATEGIS Rancangan Pengaturan 5 Kurangnya jumlah saksi pada saat proses rekapitulasi tk. Kab/kota sehingga, perlu penambahan jumlah saksi agar lebih cepat dan efektif dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pasal 23 ayat (3) huruf d d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri atas: 2 (dua) orang sebagai Saksi; dan 2 (dua) orang sebagai operator pembantu; 6 Pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara terdapat saksi dan/ Panwas tidak hadir, maka rapat pleno dapat dilanjutkan, Pasal 30 Dalam hal Saksi dan Panwas Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota tetap dilanjutkan.

NO ISU STRATEGIS Rancangan Pengaturan 7 Terdapat kesalahan penulisan nama formulir Pasal 37 (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan hasil rekapitulasi antara formulir Model DB1-KWK dan lampirannya dengan formulir Model DA1-KWK. (3) Pencocokan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan dengan mencocokan formulir Model DA1-KWK Plano. 8 Belum ada kejelasan dalam melakukan pencoretan pada angka yang salah Pasal 37 ayat (5) (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DB-KWK dan lampirannya.

Kotak Hasil Rekapitulasi; NO ISU STRATEGIS Rancangan Pengaturan 9 Pengaturan terhadap rekapitulasi yang mengalami kejadian khusus/ gangguan keamanan perlu dilakukan apabila terjadi kerusuhan/ gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil penghitungan suara dari TPS tidak dapat digunakan untk menjadi dasar rekapitulasi hasil penghitungan suara, Pasal 69 ayat (2) (2) Dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK meminta persetujuan Panwas Kecamatan dan Saksi untuk menggunakan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan disandingkan salinan formulir Model C1-KWK milik Saksi. 10 Surat pengantar dari PPK DA-4 dan tanda terima DB-3 dijelaskan secara rinci mengenai 4 kotak suara dari PPK, yakni: Kotak C dan C1; Kotak Daftar Pemilih; Kotak Hasil Rekapitulasi; Kotak suara yang berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya Perubahan lampiran : Perubahan formulir model DA4 dan DB3

Terima Kasih