RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2010-2014 BIDANG PENDIDIKAN Oleh: NINA SARDJUNANI Deputi Menneg PPN/ Kepala Bappenas Bidang SDM dan Kebudayaan Disampaikan dalam Rembugnas Departemen Pendidikan Nasional Sawangan – Bogor, 23 Februari 2009 1

KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN RPJMN TEKNOKRATIK 2010-2014 Arahan RPJPN 2005-2025 Sasaran RPJPN 2009-2014 Kondisi Saat Ini Perkembangan Global Tantangan Pembangunan Pendidikan 2010-2014 VI. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN untuk penyusunan RPJMN 2010-2014 2

I. ARAHAN RPJPN 2005-2025 3

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, RPJPN 2005-2025 Visi Pembangunan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Mandiri Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Maju Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Adil Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Makmur Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup 4

RPJPN 2005-2025 Misi Pembangunan Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan Mewujudkan Indonesia asri dan lestari Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional 5

Arah Pembangunan Jangka Panjang: PEMBANGUNAN DAYASAING BANGSA Sumberdaya Manusia yang Berkualitas Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdayasaing Global Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Iptek Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju Reformasi Hukum dan Birokrasi 6

Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 7

II. SASARAN RPJMN 2010-2014 (yang relevan dengan pembangunan SDM)

Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (1) Meningkatnya pendapatan perkapita, Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap, Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, Meningkatnya kesetaraan gender, Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak,

Sasaran Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (2) Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, Menurunnya kesenjangan kesejahteraan (antara individu, kelompok, dan daerah), dipercepatnya pengembangan pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa, Makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.

Sasaran Daya Saing Perekonomian Meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan

Sasaran Perbaikan Pelayanan Publik Membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dalam kehidupan bangsa Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimun (SPM) di semua tingkatan pemerintahan

Peran Pembangunan SDM terhadap Misi Pembangunan Berakhlak, bermoral, beretika, berbudaya Misi 8: Peran dalam Pergaulan Internasional Akhlak Mulia Misi 2: Bangsa Berdaya Saing Kreatif Misi 7: Neg. kepulauan yg mandiri, maju, kuat Berpendidikan Harkat Sehat Jatidiri Kompetitif Martabat Berpendidikan Etos Kerja Kreatif Berpendidikan Orientasi Iptek Sumber Daya Tangguh Kompetitif Maju Mandiri Adil Makmur Jatidiri Insan Saling percaya Misi 6: Asri dan Lestari Berpendidikan Misi 3: Demokratis berlandaskan Hukum Harmonis Bermoral Rukun Harmonis Akhlak Mulia Harmonis Toleran Kualitas hidup Perempuan & Anak Saling percaya Misi 4: Aman, Damai, Bersatu Misi 5: Pemerataan Pembangunan & Berkeadilan 13 13

III. KONDISI SDM INDONESIA SAAT INI 14

HDI Beberapa Negara ASEAN Tahun 2002-2005 2003 2004 2005 HDI Ranking Singapura 0,902 25 0,907   0,922 Brunei Darussalam 0,867 33 0,866 0,894 30 Malaysia 0,793 59 0,796 61 0,805 0,811 63 Thailand 0,768 76 0,778 73 0,784 74 0,781 78 Pilipina 0,753 83 0,758 84 0,763 0,771 90 Vietnam 0,691 112 0,704 108 0,709 109 0,733 105 Indonesia 0,692 111 0,697 110 0,711 0,728 107 Myanmar 0,551 132 0,578 129 0,583 Cambodia 0,568 130 0,571 0,598 131 Sumber: UNDP, Human Development Report 2004-2007/2008

(Human Development Report 2007/2008) Indikator IPM 2005 (Human Development Report 2007/2008) Rank Negara Umur Harapan Hidup Angka Melek Aksara 15+ Gabungan Angka Partisipasi Kasar PDB per kapita 25 Singapura 79,4 92,5 87,3 29.663 30 Brunei Darussalam 76,7 92,7 77,7 28161 63 Malaysia 73,7 88,7 74,3 10.882 78 Thailand 69,6 92,6 71,2 8.677 90 Pilipina 71,0 81,1 8.137 105 Vietnam 90,3 63,9 3.071 107 Indonesia 69,7 90,4 68,2 3.843 131 Cambodia 58,0 73,6 60,0 2.727 132 Myanmar 60,8 89,9 49,5 1.027 Sumber: UNDP, Human Development Report 2007/2008

GDI Beberapa Negara ASEAN Tahun 2002-2005 2003 2004 2005 GDI Ranking Singapura 0,884 28 -   Brunei Darussalam 0,886 31 Malaysia 0,786 52 0,791 50 0,795 51 0,802 58 Thailand 0,766 61 0,774 57 0,781 0,779 71 Pilipina 0,751 66 0,755 63 0,761 0,768 77 Vietnam 0,689 87 0,702 83 0,708 80 0,732 91 Indonesia 0,685 90 0,691 0,704 81 0,721 94 Myanmar Cambodia 0,557 105 0,567 99 0,578 97 0,94 114 Sumber: UNDP, Human Development Report 2004-2007/2008

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, Tahun 1999-2005 TERTINGGI DKI 69,1 75,6 76,1 DIY 65,4 SULUT 71,3 74,2 KALTIM 63,9 70,8 RIAU 73,6 TERENDAH NTB 49,0 57,8 PAPUA 62,1 52,3 60,1 62,4 NTT 54,3 60,3 63,6 NASIONAL 64,3 65,8 69,6 18 Sumber: BPS.

IV. PERKEMBANGAN GLOBAL 19

PERKEMBANGAN GLOBAL (Krisis Global) Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (persen) Sumber : WEO Jan 09, IMF Sumber : WEO Jan 09, IMF Krisis ekonomi global yang terjadi saat ini, diperkirakan akan terus berlanjut; Melalui langkah-langkah kebijakan moneter, fiskal dan pembenahan struktural diharapkan pada tahun 2010 perekonomian akan membaik 20

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 menjadi 4,0% - 5,0% Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 2009 ke 4,0% - 5,0%, pertumbuhan konsumsi RT diharapkan 4,7%, kisaran pertumbuhan ekspor adalah 0 – 5 % tergantung pada perkembangan perdagangan dan pertumbuhan dunia Jika proyeksi pertumbuhan ekspor 0% mengakibatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sedikit atas 4%, jika 5% maka proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 4,5% 21 21

Dampak Pada Pengangguran & Kemiskinan Fenomena 1999-2005 akan terulang – less job growth with poverty reduction 22 22 22

MASALAH DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 23

1. Wacana Pendidikan Dasar Gratis 24

Tantangan (1) Pendidikan dasar gratis dimandatkan dalam UU dan tepat dari pandangan ekonomi publik, namun membutuhkan langkah besar dan mobilisasi sumberdaya yang sangat besar  dibutuhkan strategi pelaksanaan yang baik Penyamaan persepsi mengenai DEFINISI GRATIS  dalam batasan Standar Pelayanan Minimum (meliputi biaya investasi dan operasional) Tantangan besar  variasi yang lebar dalam tataran kualitas sekolah, ketersediaan sumberdaya, dan kesiapan untuk pengembangannya

Tantangan (2) Perlu kejelasan hubungan antara BOS dengan pemenuhan SPM. Perlu disepakati bagaimana sekolah yang sudah beroperasi diatas SPM tetap mendapatkan kontribusi dari orangtua guna mempertahankan kualitas pembelajaran Perlu disediakan kerangka kerja akuntabilitas di tingkat sekolah yang memperoleh anggaran dari pemerintah dan swasta/orangtua

Bagaimana pembagian peran pemerintah dan masyarakat? Tantangan (3) Bagaimana pembagian peran pemerintah dan masyarakat? “Privatisasi” pendidikan secara diam-diam sudah mulai terjadi Penduduk miskin seringkali harus membayar lebih mahal untuk mendapat pendidikan dengan kualitas yang lebih rendah Pemisahan siswa karena latar belakang sosial ekonomi  penduduk kaya lebih memilih sekolah yang lebih bagus yang umumnya lebih mahal

2. Disparitas Kinerja Pendidikan 28

Persentase Penduduk Usia 16-18 Tahun Menurut Jenjang dan Kelas Tertinggi yang Pernah Diikuti, 1995 & 2006

Rendahnya pendidikan  Rendahnya produktivitas  Rendahnya daya saing Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2008. (Februari) Wilayah Pulau Perdesaan Perkotaan Kota + Desa ≤ SLTP ≥ SLTA Sumatera 81,05 18,95 48,71 51,29 70,40 29,60 Jawa dan Bali 86,38 13,62 55,77 44,23 71,57 28,43 Nusa Tenggara 85,13 14,87 59,34 40,66 78,90 21,10 Kalimantan 85,25 14,75 52,57 47,43 74,65 25,35 Sulawesi 79,31 20,69 47,60 52,40 70,44 29,56 Maluku 79,03 20,97 42,31 57,69 69,72 30,28 Papua 80,85 19,15 34,97 65,03 71,34 28,66 INDONESIA 84,26 15,74 54,02 45,98 71,69 28,31 Rendahnya pendidikan  Rendahnya produktivitas  Rendahnya daya saing

32

3. Desentralisasi dan Pembiayaan Pendidikan 33

Desentralisasi menciptakan lingkungan baru dan membutuhkan kelembagaan dan tata kelola yang berbeda dari sentralisasi; Pembagian tugas yang baru sesuai UU 32/2004 and PP 38/2007  penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggungjawab pemerintah kab/kota; Implementasi PP 38/2007 membutuhkan road map yang jelas dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas semua jenjang pemerintahan agar proses transisi dapat berjalan dengan baik; Implementasi reformasi pengelolaan keuangan diperlukan untuk meningkatkan kinerja keuangan publik secara keseluruhan;

Pembiayaan pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berasal dari berbagai sumber yang belum secara baik terkoordinasi  membutuhkan akuntabilitas yang baik Masih cukup banyak inkonsistensi antara alokasi anggaran dengan kewenangan yang dimiliki terutama di tingkat pusat DAU sebagai mekanisme transfer utama dari pemerintah pusat ke daerah belum sepenuhnya berhasil mendukung agenda pembangunan pendidikan di tingkat kab/kota Mekanisme DAK cukup menjanjikan tetapi sampai saat ini masih terbatasi oleh jumlah anggaran yang tidak terlalu besar dan kelayakan penggunaan anggaran ( masih terbatas pada kegiatan fisik);

Pembiayaan Pendidikan Sumber : Bank Dunia, diolah dari data Depkeu

Komposisi Alokasi Anggaran Kab/kota menerima mayoritas anggaran rutin (83%) dan sebagian besar diantaranya untuk gaji guru (96%) Provinsi Pusat Rutin lain Rutin Pemba-ngunan Kab/Kota Functional breakdown of routine expenditures at regional levels – majority spent on personnel Although the central government still invests part of their central development expenditures for education in the regions, the respective regional administrations have no spending authority over such investment Gaji Kab/kota hanya mengalokasikan 12% anggaran pendidikan untuk anggaran pembangunan/investasi 37

Presentase Distribusi Anggaran Pendidikan antar Tingkatan Pemerintahan kabupaten Pusat Pusat Provinsi Kab/Kota Provinsi 38

Persentase Anggaran Pendidikan terhadap Total Pengeluaran Anggaran di Tingkat Kabupaten/Kota 39

4. Ketersediaan, Persebaran, dan Kualitas Pendidik

Efisiensi Rasio siswa : guru Indonesia sudah sangat rendah (salah satu terendah di dunia) Gaji guru merupakan porsi terbesar anggaran pendidikan Tunjangan guru yang diperkenalkan dalam UU No. 14/2005 Guru dan Dosen akan meningkatkan lebih besar lagi anggaran untuk remunerasi guru & dosen Distribusi yang tidak efisien berdampak pada besar pada anggaran yang harus disediakan Beban kerja umumnya rendah (variasi cukup lebar)

Pemerataan Pelaksanaan desentralisasi Ketersediaan guru yang terbatas pada sekolah di daerah tertinggal, sementara di wilayah kota sering terjadi kelebihan guru Kualitas guru juga tidak merata Pelaksanaan desentralisasi Sebagian besar kewenangan pengelolaan guru sudah dipindahkan dari tingkat pusat ke tingkat kab/kota Tantangan untuk penyesuaian sistem dari sentralisasi ke desentralisasi Kapasitas untuk pengelolaan guru masih rendah di sebagian kab/kota

Efisiensi: Rasio siswa-guru Indonesia termasuk salah satu yang terendah di dunia Rasio siswa : guru di negara EAP adalah sekitar 31:1 untuk SD dan 25:1 untuk SMP. Rasio di Indonesia berturut-turut sebesar 20,3 dan 14.2 SD SMP US UK Malaysia Japan Indonesia Thailand China Vietnam Lao PDR Mongolia Korea, Rep. Philippines India Cambodia 56.24 Japan Indonesia US Malaysia Korea, Rep. China UK Mongolia Cambodia Thailand Vietnam Lao PDR India Philippines 37.09 41.33 32.32 34.93 25.66 31.26 25.59 30.77 24.86 30.64 23.59 Indonesia has efficiency issues, including leakage and inefficient flow of funds. The GDS finance module indicates that 1/3 of all funds do not reach schools Excess Supply of Teachers Indonesia has one of the lowest student-teacher ratios (STR) in the region This creates significant financial burden on the system as 78% of overall routine budget for primary and secondary education is spent on salaries of teachers In evaluating the financial impact of this oversupply, only taking into account primary and secondary schools, the estimated 21% oversupply creates a cost burden of 5.7 trillion Rp or ~ 10% of total education spending 24.65 21.52 21.05 19.05 20.68 18.61 20.29 18.24 19.56 17.72 18.92 14.92 17.1 14.23 14.81 13.22 10 20 30 40 50 60 5 10 15 20 25 30 35 40 Source: Edstats database 43

Rasio Siswa-Guru pada jenjang Sekolah Dasar (PNS dan Non PNS)

Rasio Siswa-Guru pada jenjang SMP (PNS dan Non PNS)

Besaran Sekolah Dasar Menurut Jumlah Siswa 14% 47% sekolah memiliki murid kurang dari 150 siswa 12% 10% 78% sekolah memiliki murid kurang dari 250 siswa 8% 6% 4% 2% 0% 1-25 26-50 51-75 76-100 101-125 126-150 151-175 176-200 201-225 226-250 251-275 276-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-600 601-700 701-800 801-900 Klasifikasi Sekolah Menurut Jumlah Siswa Sumber: SIMPTK2005/2006

Rasio Siswa – Guru Menurut Besaran Sekolah Jenjang SD 50 Rasio siswa-guru 40 Rata-rata jumlah guru 30 24.1 21.8 20 19.7 17.3 14.7 15.7 13.3 11.3 12.0 8.5 8.7 9.0 9.3 9.7 10.1 10.6 10 7.1 8.0 4.9 5.8 1- 25 26- 50 51- 75 76- 100 101- 126- 151- 176- 201- 226- 251- 276- 301- 351- 401- 451- 501- 601- 701- 801- 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500 600 700 800 900 Klasifikasi Sekolah Menurut Jumlah Siswa Sumber: SIMPTK2005/2006

Besaran SMP Menurut Jumlah Siswa 40% sekolah memiliki jumlah siswa < 300 Dengan rata-rata rasio siswa-guru sebesar 10:1 18% 16% 14% 12% 10% % dari total sekolah 8% 6% 4% 2% 0% 1-100 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001- 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 Klasifikasi Sekolah Menurut Jumlah Siswa

Rasio Siswa – Guru Menurut Besaran Sekolah Jenjang SMP 25 Rata-rata jumlah guru 70 19.9 20 18.3 18.5 57.5 17.0 17.2 17.2 60 16.1 51.2 15.2 15 46.1 50 43.3 12.9 37.7 40 11.0 32.3 10 28.1 Rata-rata jumlah siswa 30 Rasio siswa-guru 7.2 23.7 19.9 15.2 20 5 11.7 10 1-100 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001- 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 Klasifikasi Sekolah Menurut Jumlah Siswa

Beban Kerja : Banyak guru yang mengajar kurang dari batasan minimum (24 jam mata pelajaran) Rata-rata 29% 28% 6% 30% 8% SD 11% 18% 6% 51% 13% SMP 40% 41% 8% 9% SMA/SMK 43% 38% 5% 11% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1-12 jam 13-23 jam 24 jam 25-36 jam >36 jam

25% guru negeri berumur 50 tahun atau lebih Masa Pensiun: peluang untuk memecahkan masalah kelebihan dan distribusi guru 140,000 120,000 25% guru negeri berumur 50 tahun atau lebih Guru sekolah negeri cenderung lebih tua 100,000 80,000 60,000 40,000 Swasta 20,000 Negeri 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Sumber: SIMPTK2005/2006

Jumlah Guru Menurut Tahun Rekrutmen 180,000 Setelah Desentralisasi Rekrutmen guru tidak tetap (GTT) meningkat signifikan setelah desentralisasi  menjadi masalah jika kualitas GTT tidak ada standarnya 160,000 140,000 120,000 GTY 100,000 GTT 80,000 Kontrak kab/kota 60,000 Kontrak Pusat 40,000 PNS 20,000 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Tahun

Gaji guru akan meningkat signifikan dengan adanya berbagai tunjangan 180 Total gaji dan tunjangan jika inflasi dihitung 7% 160 140 120 100 Triliun Rp. . Total anggaran 2006 (untuk pembanding) 80 Tunjangan profesi As can be seen in the graph, as more teachers become certified, the cost of the allowances increase To give an idea of the impact of this cost, the total education budget for 2004 is shown for comparison The base salary and allowance costs are equivalent to the total education budget by 2012 Allowances become more than base salary costs because some teachers will receive triple salary for being certified and living in special areas Private school teachers are also eligible for certification Tunjangan khusus 60 Tunjangan fungsional 40 Gaji dasar 20 2006 Total Anggaran Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sumber: Dihitung dengan menggunakan data gaji guru yang dikeluarkan oleh Depkeu dan target jumlah guru yang bersertifikat 53

5. PENINGKATAN DAYA SAING

Global Competitiveness Index / Indeks Daya Saing Global (Indonesia) Peringkat (dari 134 negara) GCI 2008 – 2009 .......................................... 55 GCI 2007-2008 (dr 131 negara).................. 54 Persyaratan Dasar....................................... 76 Pilar 1 : Kelembagaan.................................... 68 Pilar 2 : Infrastruktur........................................86 Pilar 3 : Stabilitas ekonomi makro ..................72 Pilar 4 : Kesehatan dan pendidikan dasar ......87 Penguat Efisiensi......................................... 49 Pilar 5 : pendidikan tinggi dan pelatihan ........ 71 Pilar 6 : Efisiensi pasar barang....................... 37 Pilar 7 : Efisiensi pasar tenaga kerja.............. 43 Pilar 8 : Kemapanan pasar keuangan.............57 Pilar 9 : Kesiapan teknologi............................ 88 Pilar 10 : Besaran pasar..................................17 Inovasi dan Faktor keunggulan....................45 Pilar 11 : Kemapanan bisnis............................39 Pilar 12 : Inovasi..............................................47 55 Sumber: WEF 2005-2008 55

Indeks GCI Pendidikan Peringkat (dari 134 negara) Pilar 4 : Kesehatan dan pendidikan dasar ....87 4.09 Kualitas Pendidikan Dasar........................51 4.10 Partisipasi Pendidikan Dasar....................48 4.11 Anggaran Pendidikan..............................126 Pilar 5 : pendidikan tinggi dan pelatihan ......71 5.01 Partisipasi pendidikan menengah............102 5.02 Partisipasi pendidikan tinggi......................91 5.03 Kualitas sistem pendidikan........................39 5.04 Kualitas matematika dan sains..................46 5.05 Kualitas sekolah manajemen.....................48 5.06 Akses internet di sekolah...........................58 5.07 Ketersediaan lembaga penelitian dan pelatihan di tingkat lokal.....................43 5.08 Pelatihan staf.............................................31 Pilar 12 : Inovasi..............................................47 12.02 Kualitas lembaga penelitian.....................39 12.04 Kerjasama penelitian industri dan PT......54 12.06 Ketersediaan ilmuwan & ahli teknik.........31

Perbandingan GCI – Partisipasi Pendidikan di Beberapa Negara, 2008 - 2009

Perbandingan GCI – Inovasi di Beberapa Negara, 2008-2009

Perbandingan GCI – Kualitas Pendidikan di Beberapa Negara, 2008-2009

Skor Test Matematika dan Sains dalam TIMSS 2007 Sumber : Trends in International Mathematic and Sains Study 2007

Persentase Siswa Kelas 8 yang Mencapai Benchmark Internasional dalam TIMSS 2007  # : Mendekati 0 Sumber : Trends in International Mathematic and Sains Study 2007

VI. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN untuk penyusunan RPJMN 2010-2014

ALUR PIKIR PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMN 2010-2014 Arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN ke-2 2010-2014 Rancangan Awal RPJMN 2010-2014 Tantangan Arah Pembangunan Prioritas Pembangunan Kondisi Saat Ini Perkembangan Global Aspirasi Masyarakat 63

RESTRUKTURISASI PROGRAM PEMBANGUNAN (DEPARTEMEN)

Reformasi Keuangan Negara Unified budget: Konsolidasi dan integrasi anggaran rutin dan pembangunan Medium term expenditure framework (MTEF): Anggaran yang berdasarkan kebijakan Penerapan kerangka kinerja dalam proses alokasi anggaran Berorientasi jangka panjang Kepastian penganggaran yang lebih besar untuk program dan kegiatan prioritas Performance based budgeting (PBB): Berorientasi pada kinerja Indikator Output/outcome Akuntabilitas pada setiap tingkat manajemen Gender Responsive Budgeting

Terima Kasih 66