SIPPD Sosialisasi Musrenbang RKPD PROV JATIM ** UMUM ** 13 Peb 2014

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
SIPPD Bimbingan Teknis KUA-PPAS 2012 Kalimantan Timur
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
MEMBACA DAN ANALISIS APBD
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
S.I.P.P.D Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KONSISTENSI DAN INTEGRASI PENYUSUNAN RENJA SKPD TAHUN 2017
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Pemerintah Kota Surabaya
Keterkaitan RenStra OPD
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Pemerintah Kota Lubuklinggau
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
SISTEM INFORMASI DATA (SIDATA) SEBAGAI INSTRUMENT PERENCANAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
Hotel "SUN CITY" Sidoarjo, 28 Januari 2009
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Oleh: Ir. Suprayitno, MA
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Logical Framework Penyusunan RPJMD
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Kaitan Perencanaan dan Penganggaran
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Latihan Penyusunan RPJMD
SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT-DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
Forum Konsultasi Publik Bappeda Provinsi Yogyakarta Tahun 2018
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ciamis
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Simda perencanaan Dekstop rilis 16. Catatan Update Rilis 16 Perbaikan Laporan RPJMD Perbaikan Laporan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemda.
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

SIPPD Sosialisasi Musrenbang RKPD PROV JATIM ** UMUM ** 13 Peb 2014 Ali Mujib, S.Kom, MM

LATAR BELAKANG Pencapaian Visi dan Misi KDH 1 Petakan Existing, Plan development : Organisasi, SDM, Infrastruktur 2 Proses perencanaan pembangunan yg baik (sesuai prinsip & aturan) 3 Konsistensi planning dg budgeting Dibutuhkan Sistem untuk memfasilitasi proses perencanaan yang ada !

RPJMD JATIM (2014-2019) VISI Misi (12) Tujuan (18) Sasaran (51) Arah Kebijakan VISI Strategi Misi (12) Tujuan (18) Sasaran (51) Kebijakan Umum Program IK Sasaran IK Program + Pagu IK Sasaran = Impact IK Program = Outcome 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

RPJMD JATIM (2014-2019) VISI “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing” No Misi 1 Perluasan Lapangan Kerja, dan Pemberdayaan perekonomian rakyat, terutama yang berbasis pertanian (NAKER) 2 Meningkatkan kapasitas kemampuan dan daya saing UMKM dan koperasi 3 Meningkatkan penguatan ekonomi kaum perempuan (GENDER) 4 Meningkatkan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Kemiskinan) 5 Meningkatkan aksesbilitas pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu (Pendidikan) 6 Meningkatkan Aksesibilitas pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas (Kesehatan) 7 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur 8 Meningkatkan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan pembangunan berwawasan lingkungan 9 Meningkatkan Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Jawa Timur 10 Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (birokrasi) 11 Meningkatkan kualitas kesalehan sosial 12 Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM (Keamanan)

TD BU Rancangan Awal RKPD Tema 2014 PP 1 PP 2 PP .. PP n Prog 1 Prog 2 Prog n TD Usulan K/K-2 Usulan K/K-1 Usulan SKPD BU

DASAR HUKUM UU 25/2004 : SPPN Permendagri 13/2006 : Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (diubah Permendagri 59/2007 + Permendagri 21/2011) PP 8/2008 : Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri 54/2010 : Pelaksanaan PP 8/2008 Perencanaan pembangunan daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah DASAR HUKUM PP 8/2008, Pasal 30 (1) : Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah SIPPD Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Siklus Pembangunan Planning Development Evaluation Monitoring

SIPPD SIMDA Modul SIPPD Musrenbang RKPD Tahun N Tahun N+1 Musrenbang RPJPD Musrenbang RPJMD SIPPD Musrenbang RKPD PPAS / MAP RKA / DPA MONEV RKA / DPA Penata usahaan Akun tansi Musrenbang RKPD SIMDA

MODUL MUSRENBANG RKPD Fokus : mensinergikan semua sumberdaya u mencapai visi-misi KDH secara optimal Multi Sumber Dana : APBD KK, APBD Prov, APBN Multi Pelaksana : SKPD KK, SKPD Prov, Departemen Fungsi: Fasilitasi sinkronisasi usulan antara Kec-SKPD-Bappeda (fasilitasi : Forum SKPD, Musrenbang) Mendukung Aktifitas Musrenbang Keluaran : (1) RKPD (2) Renja

MODUL KUA/PPAS (1) Fokus : Persiapan & Pengendalian ke Fase penganggaran Satu Sumber Dana : APBD Prov (BP, BBJ, BM) Isian Lengkap ‘Header RKA/DPA’, utamanya indikator kinerja Fungsi: Fasilitasi Penyusunan KUA/PPAS Fasilitasi Menjaga konsistensi proses perencanaan dengan penganggaran Fasilitasi Dokumen komunikasi ke DPRD Keluaran : (1) PPAS (2) Dok Pengendali

MODUL MONEV Monitoring : Evaluasi :  Planning tahun berikutnya ! Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Permasalahan/Hambatan  Solusi ! Evaluasi : Realisasi Pencapaian Kinerja RPJMD Realisasi Pencapaian Kinerja RKPD  Planning tahun berikutnya !

Spesifikasi SIPPD Web Based Lintas Platform Implementasi Lebih Mudah Online 24 Jam sehari, 7 Hari Seminggu Data Terpusat  Pengendalian lebih mudah Maintenance Aplikasi Lebih Mudah

Spesifikasi SIPPD (HW) Infrastruktur ISP

SIPPD Musrenbang rkpd Prov jatim 2014 www.musrenbang-jatim.net www.themegallery.com

Pengguna Sistem Bappeda SKPD Prov : Usulan Program/Keg (BL/BTL) Sungram : sebagai Admin Bidang Perencana : Substansi SKPD Prov : Usulan Program/Keg (BL/BTL) Bakorwil : Verifikasi Usulan Kab/Kota Kab/Kota : Usulan Program/Keg www.themegallery.com

Yang Baru di 2014 RPJMD - RENSTRA Pengendalian Pasif  Pengendlian Aktif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MUSRENBANG RKPD KUA/PPAS APBD KUA/PPAS P-APBD

Yang Baru di 2014 Saat Tambah Prog, ada tambahan : Kolom RPJMD *  Prog yg ada di RPJMD Prov **  .... + dan ada pagu indikatif pd tahun rencana Kolom RENSTRA *  Prog yg ada di RENSTRA SKPD Prov

Usulan SKPD Prov Usulan sesuai Urusan-Bidang SKPD Prov Dispendik Prov  1.01 Pendidikan Disperindag Prov  2.06 Perdagangan  2.07 Perindustrian Usulan Program sesuai yang ada pada sistem (Permendagri 13/2006 + penyempurnaan) Usulan Kegiatan sesuai yang ada pada sistem (Permendagri 13/2006 + penyempurnaan)

Usulan Kab/Kota Usulan sesuai RELASI SKPD Kab/Kota dengan SKPD Prov Kota Mojokerto : ( Dinas Pertanian dan )  Dinas Pertanian Prov ( Perkebunan )  Dinas Perkebunan Prov Usulan Program sesuai yang ada pada sistem (Permendagri 13/2006 + penyempurnaan) + sudah ada di RENJA SKPD Prov ybs Usulan Kegiatan di ‘entry’ sendiri lewat SKPD Kab/Kota Maksimal 5 Kegiatan per Program

Contoh : Dinas PU BM Prov 1.03.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.03.18.006 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan BPJ Jatim-x Lokasi Keterangan APBD-Prov APBN Kota Mojokerto Swakelola & 2 paket 1.952.000.000 Kab. Jombang Swakelola 1.568.000.000 Kab. Bojonegoro Swakelola & 4 paket 4.860.000.000

Kota Mataram Dinas PU Bina Marga - 1.03.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan - 1.03.18.001 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota Mojokerto - APBD KK : 750.000.000 - APBD Prov : 1.952.000.000 - APBN : 5.000.000.000

Suksesnya Implementasi ! Mengembangkan Strategi Mendesain proses bisnis Komitmen Manajemen Manajemen M Software Hardware Telekomunikasi Koneksi Internet SIPPD O Organisasi T Bappeda Prov SKPD Prov Bappeda Kab/Kota Teknologi

Terima Kasih!