PROGRAM KEGIATAN DALAM PENYUSUNAN RKAKL DAN IMPLEMENTASI DIPA TA 2016

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pengelolaan Program dan Anggaran Kementerian PP dan PA
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
PRINSIP-PRINSIP POKOK SIKLUS ANGGARAN APBN
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
19/Permentan/OT.020/5/2017 HIGHLIGHT PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
Proses Penyusunan Anggaran BSN Tahun N Jan tahun N-1 Unit kerja mengusulkan RKA kepada ess 1 untuk penetapan prioritas Unit Kerja Ess 1. RKA hasil reviu.
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA KEPALA BBP2TP
DR. HARIS SYAHBUDDIN KEPALA BBP2TP
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PERJANJIAN KINERJA.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DILINGKUNGAN KEMENDAGRI
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PROGRAM KERJA PENGURUS FORUM SPI PTN TAHUN 2018
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
EVALUASI implementasi SAKIP
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
Pengelolaan Hibah Daerah
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI
Sistem Informasi Perencanaan dan
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

PROGRAM KEGIATAN DALAM PENYUSUNAN RKAKL DAN IMPLEMENTASI DIPA TA 2016 BB Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Badan Litbang Pertanian Workshop Konsolidasi Akuntabilitas Manajemen Keuangan dan Tata Kelola BMN Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Lingkup BBP2TP SOLO 12- 14 MEI 2016

PERENCANAAN PROGRAM, ANGGARAN, MONEV dan PELAPORAN PENINGKATAN KINERJA PE PERENCANAAN PROGRAM, ANGGARAN, MONEV dan PELAPORAN OUTPUT yg BERDAMPAK SIGNIFIKAN & BERMANFAAT BAGI MASY . EFEKTIVITAS PROGRAM EFISIENSI ANGGARAN Pelaksanaan TUSI + Tugas2 ESKALATIF

PROGRAM DAN ANGGARAN

PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN (UUNo.17/2003; UU.No.25/2004; Permentan 44/2011) Perencanaan program dan anggaran mendukung program strategis Kementan dan Badan Litbang Pertanian Paradigma “Penelitian untuk Pembangunan”” BERBASIS OUTPUT 3. Upaya reformasi perencanaan dan penganggaran program/kegiatan dalam kerangka performance base budgetting.  (EFEKTIFITAS PROGRAM, EFISIENSI Sumberdaya; untuk menghasilkan OUTPUT yang signifkan bermanfaat bagi Masyarakat

PERMENTAN NOMOR: 44/PERMENTAN/OT.140/8/2011 MEKANISME PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN PERMENTAN NOMOR: 44/PERMENTAN/OT.140/8/2011 Kebijakan Pembangunan Pertanian (Restra Kementan) Kebijakan Perencanaan Program Litbang Pertanian (Renstra Litbang/UK/UPT) Januari-Maret BALAI PENELITIAN RPTP/RDHP BPTP RPTP/RDHP PEMBAHASAN INTERN : MATRIK DAN PROPOSAL PUSLITBANG/BB RPTP/RDHP BB. P2TP RPTP/RDHP Pagu Indikatif -----Maret Renja Badan Litbang, Pembahasan dan Penetapan RKT April Umpan Balik Penyusunan RKA-KL Mei Penyusunan Konsep Nota Keuangan Litbang Pertanian ----- Juni - Juli Penelaahan Pagu Anggaran  Alokasi Anggaran (Eksekutif-Legislatif) ----- Sept-Nop Penelaahan RKA-KL: DJA (SP-RKA-KL, DNA) ----- Okt-Nop Desember DIPA dan POK Januari-Desember thn berikut PK-Pelaksanaan, Revisi, Monev, dan Laporan Hasil Kegiatan-LAKIP, SAI

RUANG LINGKUP PERENCANAAN Penyusunan KEGIATAN RPTP, RDHP, RKTM  transformasi menjadi RKA/KL & DIPA RPTP dan RDHP implementasi dan penjabaran program utama litbang harus mengikuti prioritas program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra RPTP dirancang untuk memacu inovasi, penciptaan dan pengembangan teknologi unggul yang bermanfaat bagi masyarakat. RDHP bertujuan untuk menyebarluaskan dan memasyarakatkan hasil-hasil penelitian kepada pengguna atau mendekatkan penelitian dan pengembangan sampai kepada pengguna akhir (end users). RKTM menyelaraskan kegiatan internal. 6

CORPORATE PROGRAM BALITBANGTAN RENSTRA KEMENTAN LINGSTRA RENSTRA BALITBANGTAN RENSTRA LITBANG TANAMAN PANGAN (BB PADI, BALITKABI, BALITSEREAL, LOLIT TUNGRO) RENSTRA LITBANG HORTIKULTURA (BALITSA, BALITBU, BALITHIAS, BALITJESTRO) RENSTRA LITBANG PETERNAKAN (BALITNAK, BB LITVET, LOLITKAMPOT, LOLITSAPOT) RENSTRA PERKEBUNAN (BALITTAS, BALITPALMA, BALITTRI, BALITTRO) RENSTRA KEMENTAN Linking Program Bridging Program LINK and MATCH BONDING Program DUKUNGAN YANG KONVERGEN PSEKP, PUSTAKA, BBBIOGEN,, BBSDLP, BBMEKTAN, BBPASPA , BBP2TP SEKRETARIAT BALITBANGTAN

HILIRISASI INOVASI DALAM KERANGKAN KERJA LITKAJI-BANG-DIKLATLUH-RAP KOMISI PENELITIAN PERTANIAN TEKNOLOGI PENGEM- BANGAN MODEL PENERAPAN USAHA AGRIBISNIS I. TAHAP PENELITIAN II. TAHAP PENGKAJIAN III. TAHAP PENGEMBANGAN IV. TAHAP PENERAPAN DAN UMPAN BALIK UMPAN BALIK KOMPONEN SIAP KAJI PENGKAJIAN TEKNOLGI SPESIFIK LOKASI PENGEMBANGAN, DIKLATLUH DAN PENERAPAN HILIRISASI AKTOR: Balitbangtan, Ditjen Terkait, Pemda, PT, Balitbangda, Penyuluh dan komunitas (Masy. dan Pelaku Bisnis) PENELITIAN / PENGKAJIAN www.litbang.deptan.go.id

KERANGKA TUPOKSI BALITBANGTAN 8 ARAHAN KA BADAN 1. Dalam Renstra Balitbangtan secara garis besar memuat penelitian, pengembangan dan diseminasinya: KERANGKA TUPOKSI BALITBANGTAN RESEARCH DEVELOPMENT VALIDATION CUSTOMIZATION TECHNOLOGY TRANSFER

2. Memperhatikan Renstra Kementan Seiring Renstra Kementan Semangat Kabinet Kerja Style riset spt gaya dan semangat JOKOWI (Konkrit, pro Rakyat dan visioner sesuai sumber daya dan karakter Indonesia) Penelitian berbasis OUTPUT Semangat SCIENCE.INNOVATION.NETWORKS BALITBANGTAN lebih MEMBUMI

PERMASALAHAN CONTROL by step SIKLUS PERENCANAAN? Terutama aspek manajemen waktu (TIMING)  PIC nya? Control dalam proses pengusulan MATRIK PROGRAM dan PROPOSAL (RPTP/RDHP/RKTM) .......... i-PROG PEMAHAMAN terhadap kebijakan MAKRO (nasional) dan feed back dari stakeholders di daerah  INTEGRASI TOP DOWN POLICY – BOTTOM-UP PLANNING ....... (NUANSA KEBATINAN) Sumber data dan infomasi masih sulit didapatkan dari peneliti/penyuluh/calon pelaksana kegiatan Transformasi progkeg ke dalam RKA-KL (pemahaman Program-Kegiatan – OUTPUT-Komponen-AKUN)

ANGGARAN LINGKUP BB PENGKAJIAN TA 2010-2016 PER JENIS BELANJA No. JENIS BELANJA Anggaran (Rp. M) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1. Belanja Gaji 149,34 163,58 182,99 202,72 207,05 224,68 230,17 2. Operasional Perkantoran 20,49 23,01 29,72 35,21 39,21 45,83 52,89 3. Belanja Modal 28,73 23,62 37,53 92,77 44,07 99,81 103,75 4. Penelitian/Pengkajian 36,15 17,53 51,22 52,10 37,33 31,37 28,47 5. Diseminasi 56,73 68,43 87,54 102,84 111,17 293,16 277,61 6. Manajemen 27,30 23,58 46,82 44,24 41,00 51,67 63,35 T O T A L 318,74 319,75 435,82 529,88 479,83 742,52 756,24 12 12

MONEV - SPI

EVALUASI AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH Kinerja RENCANA KINERJA TAHUNAN PERJANJIAN KINERJA LAPORAN KINERJA EVALUASI KINERJA Kem. PAN-RB Sistem AKIP AA, A, B, CC, C, D LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBN RPJM RENCANA STRATEGIS Sistem Akuntansi Keuangan RENCANA KERJA & ANGGARAN DIPA LAP KEUANGAN AUDIT KEUANGAN BPK WTP, WDP, TW, TMP ®onn 2010 16

MONEV DAN PELAPORAN Permentan No: 31/2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian Sistem pelaksanaan rangkaian kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan di lingkungan Kementerian Pertanian. MONITORING DAN EVALUASI Monitoring: Mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang akan dan/atau timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi: penilaian dalam kurun waktu tertentu secara sistematis dan objektif suatu pelaksanaan, dan dampak/ keberhasilan dari program dan kegiatan PELAPORAN Bentuk penyampaian informasi mengenai hasil program/kegiatan

PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lanjutan (monev) PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk mengawal tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) wajib dibentuk untuk membantu Kepala Badan/UK/UPT dalam mengevaluasi penerapan SPI guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

PELAKSANAAN MONEV PELAPORAN Mengamati, menilai kesesuaian kegiatan yang sedang/telah berlangsung dengan rencananya. Mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan. Kegiatan manajemen dan pengkajian Ex-ante, on-going, ex-post. Monev merupakan alat untuk pelaporan dan pengendalian. PELAPORAN Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kegiatan. Bentuk pertanggungjawaban dan meningkatkan transparansi. Penyampaian informasi mengenai hasil program/kegiatan Laporan Kinerja (LAKIP)

PELAKSANAAN SPI Diterapkan untuk peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas, pengelolaan keuangan, dan pengamanan aset negara. Dilaksanakan agar tujuan organisasi tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efsien dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup SPI meliputi: (1) Lingkungan pengendalian; (2) Penilaian risiko; (3) Kegiatan pengendalian; (4) Informasi dan komunikasi dan (5) Pemantauan

PERMASALAHAN Permasalahan yang terjadi: Sistem Monitoring Evaluasi, Pelaporan, dan SPI kurang efektif. Person in charge (PIC) pada sistem Monev, Pelaporan, dan SPI belum berjalan. Monev: Kasi Monev dan koordinator PE Pelaporan: Kasi Monev dan Koordinator PE Sumber data dan infomasi (peneliti, penyuluh, staf Keu ...dll) Tersendatnya up-dating e-MONEV

PELAPORAN

PELAPORAN SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN MASING-MASING UNIT KERJA Laporan Bulanan dan Triwulanan (kemajuan fisik dan keuangan) Laporan Tengah Tahun Kegiatan Laporan Akhir Tahun Kegiatan Laporan Tahunan (Satker/UK) Laporan Simonev Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBP2TP dan Lingkup Laporan Perkembangan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian Laporan Bahan Rapat Pimpinan (bulanan) Laporan Perkembangan Ekonomi Kreatif Laporan Realisasi Keuangan (i-monev) 23

PERLUNYA PERHATIAN KaBPTP/LPTP untuk mengkoordinasikan PELAPORAN LINGKUP BBP2TP SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA BADAN LITBANG Laporan Triwulanan Perkembangan IKU Laporan Tahunan Laporan Triwulanan Simonev Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Laporan Perkembangan Output Utama Laporan Realisasi Keuangan Laporan Perkembangan Ekonomi Kreatif PERLUNYA PERHATIAN KaBPTP/LPTP untuk mengkoordinasikan penyusunan LAPORAN Sesuai Jadwal yg ada BBP2TP 24

DISKUSI – RENCANA AKSI

Langkah-langkah Perbaikan DISKUSI Langkah-langkah Perbaikan Deliniasi/positioning monev, SPI, pelaporan Peningkatan komunikasi –koordinasi perencanaan Sharing informasi dan lesson learn Sistem Control thd manajemen WAKTU perencanaan program dan anggaran Rencana Tindak Lanjut

UN USUAL PLANNING for Good Management Practice Lanjutan ... DISKUSI UN USUAL PLANNING for Good Management Practice Lingkungan Institusional/ Kebijakan: KEMENTAN (Badan Litbang Pertanian Mekanisme Pasar; State Regulation Tindakan Kolektif Proses Perencanaan&MONEV (saluran dan Media) Stakeholders: FORMAL & INFORMAL RULES Manajemen Perencanaan PROPROTIONAL INCENTIVES Compliance Decouple Monev & Enforcement Petani/Pelaku Agb User Lainnya

1 Terima Kasih