PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PENYERAHAN PENGHARGAAN GUBERNUR JAWA TIMUR HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SKPD PROVINSI JAWA TIMUR, PEMENANG GELAR BUDAYA KERJA PROVINSI JAWA TIMUR SERTA INOVASI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 Oleh Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setda Prov Jatim (DWI SUYANTONO, SH, MM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Oleh Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setda Prov Jatim (DWI SUYANTONO, SH, MM)

MENDORONG PELAKSANAAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI 8 Area pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan belum efektif dan efisien pelayanan publik masih buruk Perubahan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi pemerintahan yang efektif dan efisien pelayanan publik yang baik dan berkualitas EVALUASI REFORMASI BIROKRASI ZONA INTEGRITAS AKUNTABILITAS KINERJA MENDORONG PELAKSANAAN 2

MANAJEMEN BERBASIS KINERJA Pemerintahan yang baik Pemerintahan yang berorientasi hasil Hasil dari Kegiatan/Program (Outcomes) Keterkaitan antara Program dan Tujuan Indikator Kinerja Target

Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan PERUBAHAN PARADIGMA Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Rencana Kinerja Tahunan PEM. DAERAH SKPD RPJMD Rencana Strategis EVALUASI FEEDBACK Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kinerja Tahunan DPA SKPD R- APBD DIPA Perjanjian Kinerja Kepala SKPD Perjanjian Kinerja KDH PK ES. III PK ES. IV PK JFU SIAKIP.JATIMPROV.GO.ID Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja LAPORAN KINERJA LAPORAN PJ KEUANGAN

PERENCANAAN KINERJA DOKUMEN PERENCANAAN 7 RPJMD (Perencanaan 5 tahunan Tingkat Pemda) Renstra (Perencanaan 5 tahunan tingkat SKPD) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (Perencanaan Tahunan) PerjanjianKinerja (PK) (Kontrak kinerja tahunan) Rencana Kerja & Anggaran (RKA) ( tahunan tingkat SKPD) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)( tahunan tingkat SKPD) 7

Komponen Minimal RPJMD/Renstra NILAI-NILAI LUHUR VISI MISI ISU STRATEGIS TUJUAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN 8

Komponen Minimal Renja/RKT INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Keterangan mengenai (antara lain): . Keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan programnya . Keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain 9

10 Kelompok Sasaran Kegiatan Indikator Program   RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR RKAP SKPD 2.2.1 Urusan : 1.03 Pekerjaan Umum Organisasi 1.03.01 Dinas PU Bina Marga Program 1.03.1.03.01.44 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Insfrastruktur Kebinamargaan Kegiatan 1.03.1.03.01.43.001 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 Lokasi Kegiatan Sumber Dana PAD Jumlah Thn 2016 0,00 Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Persentase panjang jalan yang dipelihara 75% Masukan Jumlah Dana Rp. 62.737.575.000 Keluaran panjang jalan yg dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan 300 km Hasil Persentase Panjang Jalan kabupaten dalam Kondisi mantap 84% Kelompok Sasaran Kegiatan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo Indikator Kegiatan (Keluaran /Output) Indikator Program Indikator (Sasaran /Hasil) 10

11 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR DPA SKPD Formulir DPA - SKPD 2.2.1 1.03 1.03.01 44 001 5 2 PEMERINTAH ......................... TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum Organisasi 1.03.01 Dinas PU Bina Marga Program 1.03.1.03.01.44 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan Kegiatan 1.03.1.03.01.44.001 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan (DAK, BK Propinsi dan sumber dana lainnya) Waktu pelaksanaan 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 Lokasi Kegiatan Sumber Dana PAD/DAK Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Persentase panjang jalan yang dipelihara 75% Masukan Jumlah Dana 62,737,575,000.00 Keluaran panjang jalan yg dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan 300 km Hasil Persentase Panjang Jalan kabupaten dalam Kondisi mantap 84% Kelompok Sasaran Kegiatan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo Indikator Kegiatan (Keluaran /Output) Indikator Program Indikator Sasaran (Hasil) 11

DEFINISI PERJANJIAN KINERJA KESEPAKATAN KINERJA yang terukur PEMBERI AMANAH PENERIMA AMANAH Merupakan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan sumber daya yang tersedia Berdasarkan pertimbangan sumberdaya yang ada 12

FORMAT PERJANJIAN KINERJA KEPALA DAERAH Merupakan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan sumber daya yang tersedia 13

FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) Program Anggaran 1 ....................... Rp. ......................... 2 ..............,.............................20XX Gubernur/Bupati/Walikota .............................................................. (..............................................) Merupakan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan sumber daya yang tersedia 14

FORMAT PERJANJIAN KINERJA ESELON II 15

FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX SKPD NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) Program Anggaran Keterangan 1 ....................... Rp. ......................... APBD/APBN 2 .............., …. Januari 2016 Gubernur/Bupati/Walikota Pimpinan SKPD (..............................................) 16

REVISI & PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA DAPAT DIREVISI ATAU DISESUAIKAN DALAM HAL TERJADI KONDISI SEBAGAI BERIKUT : 1. TERJADI PERGANTIAN ATAU MUTASI PEJABAT. 2. PERUBAHAN DALAM STRATEGI YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN (PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN). 3. PERUBAHAN PRIORITAS ATAU ASUMSI YANG BERAKIBAT SECARA SIGNIFIKAN DALAM PROSES PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 17

SASARAN STRATEGIS SKPD POHON KINERJA DAERAH SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH (Impact) KEPALA DAERAH SKPD KEPALA SKPD SASARAN STRATEGIS SKPD (outcome ) ESELON III SASARAN PROGRAM (outcome) SASARAN PROGRAM (outcome) ESELON IV SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) Proses Pencapaian Output Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses input input input input input input input input input input input input input input input input Sumberdaya Yang Digunakan 18

Contoh : PENYELARASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH Sasaran : Meningkatnya sektor Pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB sektor pertanian BAPPEDA Sasaran: Terjaganya fungsi lahan sesuai peruntukannya. DINAS PERTANIAN Meningkatnya produksi pertanian. DINAS PU Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Sarana dan prasarana Dinas Kop. & UKM Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indikator Kinerja: % Lahan pertanian terhadap luas wilayah Jumlah produksi pertanian Panjang jalan dengan kualitas baik. Jumlah koperasi aktif. Kegiatan: Menetapkan lahan pertanian agar digunakan sesuai dengan fungsinya. Menerapkan teknologi pertanian. Penggunaan bibit unggul. Membangun sarana irigasi. Membangun sarana pengangkutan hasil pertanian Penyaluran kredit usaha mikro bidang pertanian. 1919 19

Contoh : PENYELARASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 1. % Taman dengan kondisi Baik 2. % Permakaman dengan kondisi baik % Taman dengan kondisi Baik + Output Kegiatan 1. Jumlah taman yang dilengkapi dengan sarana prasarana 1. Jumlah peralatan yang dibeli untuk merawat taman % Permakaman dengan kondisi baik 1. Jumlah makam yang dilengkapi dengan sarana prasarana 1. Jumlah peralatan yang dibeli untuk merawat makam Dinas Pertamanan dan Permakaman Eselon III Eselon IV 2020 20

Contoh : PENYELARASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH % SKPD dengan Nilai Akuntabilitas kategori baik 1. % SKPD dengan Nilai Akuntabilitas kategori baik + 2. Jumlah SKPD yang dibina 3. Jumlah SKPD yg dievaluasi (pada wilayahnya) Inspektorat Inspektur Pembantu 2121 21

Contoh : PENYELARASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH % dokumen kependudukan yang diselesaikan tepat waktu % KTP yang diselesiakan tepat waktu % KK yang diselesaikan tepat waktu Jumlah KTP yang dikeluarkan Jumlah Akte kelahitan yang dikeluarkan % akte kelahiran yang diselesiakan tepat waktu % akte kematian yang diselesaikan tepat waktu Jumlah akte kelahiran yang dikeluarkan Jumlah akte kematian yang dikeluarkan Eselon II Eselon III Eselon IV 2222 22

Contoh : PENGINTEGRASIAN ANTARA KINERJA & ANGGARAN PEMDA KINERJA UTAMA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF, MANDIRI DAN BERDAYA SAING, BERBASIS AGROBISNIS/AGROINDUSTRI DAN INDUSTRIAL INDIKATOR KINERJA TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI TARGET 2016 7,20 RPJMD Meningkatnya kontribusi UMKM terhadap PDRB Meningkatnya kontribusi sektor industri Meningkatnya perkembangan Industri logam mesin tekstil dan aneka Persentase kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur Target 54,85 % Persentase Pertumbuhan sektor industri pengolahan Target 6% Persentase peningkatan realisasi penanaman modal PMA & PMDN Target 2 % Meningkatnya realisasi penanaman modal Meningkatnya produksi sektor pertanian Persentase peningkatan produksi padi Target 6,11 % RENSTRA Pengembangan kewirausahaan usaha kecil dan menengah Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Peningkatan produksi pertanian Jumlah PDRB UMKM Target : 926 T Jumlah IKM yang meningkat kemampuan berproduksi Target 220 IKM Realisasi investasi PMA dan PMDN Target 67,91 T Jumlah produksi padi Target 13.155 juta ton PROGRAM Pengembangan industri aneka Peningkatan kerja sama lintas sektor Pengembangan sistem informasi penanaman modal Pengembangan usaha tani pertanian kemitraan usaha bagi UMKM Pemberdayaan UMKM KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BADAN PENANAMAN MODAL DINAS PERTANIAN 24.851.869.000 12.867.660.000 5.980.470.000 77.551.662.0,496,500 ANGGARAN 2323 23

Contoh : PENGINTEGRASIAN ANTARA KINERJA & ANGGARAN PD Meningkatnya kontribusi sektor Industri, standarisasi dan HKI Persentase Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan Target : 6,6% RENSTRA Meningkatnya perkembangan Industri Agrokimia Persentase Pertumbuhan sektor industri Tekstil,barang dari kulit&alas kaki Target : 6% Meningkatnya perkembangan Industri logam mesin tekstil dan aneka Persentase Pertumbuhan sektor industri Transportasi Target : 5% Meningkatnya perkembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika Meningkatnya kontribusi standardisasi, HKI dan desain produk industri sbg faktor penguat daya saing Pertumbuhan sektor Industri Makanan & Minuman Target : 8% Persentase peningkatan pemahaman IKM dibidang standarisasi, HKI, Desain Produk Industri Target : 10% ESELON 3 Meningkatnya perkembangan industri makanan, minuman & tembakau Meningkatnya perkembangan industri tekstil & produk tekstil Meningkatnya perkembangan industri maritim Jumlah sarana dan Jumlah IKM yang mendapatkan Fasilitasi Target : 409 IKM Jumlah IKM yang mendapatkan Fasilitasi Target : 435 IKM Jumlah IKM yang mendapatkan pelayanan standarisasi,HKI, desain produk Target : 300 IKM Meningkatnya kontribusi desain produk industri sebagai faktor penguat daya saing Jumlah IKM yang mendapatkan Fasilitasi Target : 1.890 IKM ESELON 4 Jumlah dokumen Informasi dan profil IKM Kapal Rakyat Jumlah dokumen perencanaan pengembangan industri Mamin sebagai bahan kebijakan industri di Jatim Jumlah dokumen evaluasi pengembangan industry tekstil & produk tekstil Operasional Pusat Pelayanan Standarisasi HKI (PPSH) & Klinik Desain PELAKSANA Rp. 5,368,370,000 Rp. 2,213,000,000 Rp. 2.420.080.000 Rp. 3,033,496,500 ANGGARAN 2424 24

PENGUKURAN KINERJA Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam menyusun ukuran kinerja yang baik dan melakukan pengukuran kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) IKU (sesuai Permenpan 9/2007) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Mekanisme pengumpulan data yang memadai : Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up-to-date Ada kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan Terdapat penanggungjawab yang jelas Jelas waktu deliverynya Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data

CONTOH : PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2016 REALISASI TAHUN 2016 KETERANGAN TW I TW II TW III TW IV TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Meningkatnya ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) APK PAUD 97,24 Pendataan untuk mengukur indikator kinerja dilaksanakan setahun sekali per tahun ajaran sekolah Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pelayanan Pendidikan Dasar yang berkualitas Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (APM DIKDAS) 94,81   Meningkatnya ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah (APK DIKMEN) 80,09 Meningkatnya ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan Pendidikan Nonformal Angka Melek Huruf 15 - 59 th (AMH) 96,19 Tahun 2016 BPS masih dalam proses pengumpulan data

PELAPORAN KINERJA Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Mengungkapkan keberhasilan/kegagalan, upaya mencapainya, tantangan/hambatan, dan strategi ke depan. Laporan Akuntabilitas ini harus dapat diakses masyarakat dengan mudah. 27

FORMAT LAPORAN KINERJA Menyajikan informasi tentang: Uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi). Rencana dan target kinerja yang ditetapkan (Perjanjian Kinerja). Pengukuran capaian Perjanjian Kinerja. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang: Uraian singkat organisasi Rencana dan target kinerja yang ditetapkan Pengukuran kinerja Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap Sasaran Strategis atai hasil program/kegiatan 28

PENYAJIAN BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Ditulis sedikit alinea pembuka kemudian diuraikan penjelasan pencapaian sasaran strategis organisasi satu per satu. CONTOH: Tujuan #1… Sasaran #1 : Meningkatnya nilai ekspor produk perkebunan Tabel xx Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian 1 2 3 4 5 Tabel xx Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Th. 2014 (n-1) Th. 2015 (n) 1 2 3 4 5 Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang: Uraian singkat organisasi Rencana dan target kinerja yang ditetapkan Pengukuran kinerja Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap Sasaran Strategis atai hasil program/kegiatan 29

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN COST PER OUTCOME PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN Sasaran / Program Indikator Kinerja Anggaran Target Realisasi Capaian Alokasi Sasaran 1 Meningkatnya kemantapan jalan % jalan dalam kondisi baik + sedang 70% 65% 92% 1 M 950 jt 95% Program 1.1 Pembangunan Jalan Program 1.2 Pemeliharaan Jalan Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang: Uraian singkat organisasi Rencana dan target kinerja yang ditetapkan Pengukuran kinerja Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap Sasaran Strategis atai hasil program/kegiatan 30

EVALUASI INTERNAL Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi mandiri terhadap penerapan manajemen kinerja. Evaluasi internal atas unit kerja Apakah terdapat pedoman evaluasi internal. Kualitas pehamahaman evaluator internal. Kualitas rekomendasi perbaikan yang diusulkan kepada unit kerja. Apakah terdapat monitoring pencapaian kinerja. Apakah terdapat evaluasi program kegiatan. 31

TUJUAN EVALUASI Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya 32

RUANG LINGKUP EVALUASI Evaluasi atas penerapan Sistem AKIP dan Pencapaian Kinerja Instansi Evaluasi penerapan SAKIP mempertimbangkan upaya atau kemajuan yang telah dicapai sampai dengan pembahasan hasil evaluasi Penyusunan rating atau kategori hasil evaluasi Evaluasi dilakukan terhadap seluruh SKPD kabupaten / kota yang telah Menyampaikan Laporan Kinerja 80% Penerapan Sistem AKIP 20% capaian kinerja evaluasi progres 2014 2015 A B C D Laporan Kinerja 33

Partisipasi dan co-evaluation. METODOLOGI EVALUASI Partisipasi dan co-evaluation. Proses konsultasi terbuka dan fokus pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 34

KOMPONEN PENILAIAN EVALUASI PERENCANAAN KINERJA Setiap instansi harus memiliki rencana kinerja yang baik, tepat dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat baik dilevel outcome, output maupun input. PENGUKURAN KINERJA Setiap instansi melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan metode yang tepat dengan membandingkan antara target dengan capaiannya. PELAPORAN KINERJA Setiap instansi melaporkan kinerjanya secara berjenjang dari unit terbawah hingga tertinggi. EVALUASI KINERJA Setiap instansi melakukan evaluasi capaian kinerjanya untuk mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, hambatan dan tantangan yang dihadapi pada setiap level mulai terbawah hingga tertinggi CAPAIAN KINERJA Capaian kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah pada kurun waktu satu tahun. 30 25 15 10 20 35

SKOR PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNTUK SKPD Sistem AKIP FORMAL KUALITAS PEMANFAATAN TOTAL Perencanaan Kinerja 6% 15% 9% 30% Pengukuran Kinerja 5% 12,5% 7,5% 25% 80% Pelaporan Kinerja 3% 7,5% 4,5% 15% Evaluasi 2% 5% 10% 3% CAPAIAN KINERJA TOTAL OUTPUT OUTCOME LAINNYA 7,5% 12,5% - 20% 36

DOKUMEN YANG DIEVALUASI NO KOMPONEN PENILAIAN PEMERINTAH DAERAH PERANGKAT DAERAH 1 PERENCANAAN KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA DAERAH. RENCANA KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA DAERAH 2016 DAN 2017. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA DAERAH 2016 DAN 2017. DAFTAR PENLAKSANAAN ANGGARAN 2016 DAN 2017. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA. RENCANA KINERJA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA 2016 DAN 2017. PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA 2016 DAN 2017. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH /UNIT KERJA 2016 DAN 2017. 2 PENGUKURAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA GUB/BUPATI /WALIKOTA DAN KEPALA SATUAN KERJA DAERAH 2016 DAN 2017. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA DAERAH TERAKHIR. MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA. PERJANJIAN KINERJA KEPALA OPD S/D PEJABAT ESELON IV 2016 DAN 2017. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) PEJABAT ESELON III S/D ESELON IV SERTA JFU YANG TERAKHIR. 37

LANJUTAN………………… 38 NO KOMPONEN PENILAIAN PEMERINTAH DAERAH PERANGKAT DAERAH 3 PELAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA DAERAH 2016. REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH OLEH INSPEKTORAT. LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA 2016. REVIU LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH OLEH TIM INTERNAL. 4 EVALUASI KINERJA PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL. PEDOMAN EVALUASI PROGRAM INTERNAL. LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS OLEH INSPEKTORAT 2016. LAPORAN HASIL EVALUASI PROGRAM OLEH INTERNAL 2016. PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PEDOMAN EVALUASI PROGRAM INTERNAL LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS OLEH INTERNAL 2016. LAPORAN HASIL EVALUASI PROGRAM OLEH INTERNAL 2016. 5 CAPAIAN KINERJA LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 2016. PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH SELAMA 2016. LAPORAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH S/D ESELON IV 2016. PERNGHARGAAN PERANGKAT DAERAH 2016. 38

MINIMUM REQUIREMENT PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP No. ITEM AA A BB B CC C D 1 Jumlah Sampling unit kerja 100% 75% 50% Hanya yang wajib 2 Indikator Kinerja Utama:   Instansi Pemerintah Ada dan Baik Ada Unit Kerja/SKPD 3 Persentase Unit Kerja yang sudah baik implementasi SAKIP nya (pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatannya) 25% X 4 Cascade IKU 100% hingga ke level individu dan sudah baik 100% hingga ke level Struktural terendah dan sudah baik 50% hingga level struktural terendah dan sudah baik 5 Pemanfaatan IKU (contoh: digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment, penilaian kinerja) Sudah Sangat Baik Sudah dimulai 6 Budaya Kinerja Sudah sangat terasa di seluruh unit kerja Sudah sangat terasa Sudah mulai terasa 39

KEPALA DAERAH BESERTA JAJARANNYA KEY FACTOR MEMBANGUN KOMITMEN KEPALA DAERAH BESERTA JAJARANNYA 40

terima kasih IJEN CRATER