Standar nasional RISET Permendiknas 049/2014

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Advertisements

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
Pengantar HKI.
Hak atas kekayaan Intelektual (HAKI)
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
Oleh : AGUS FATKHUROKHMAN, SE
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pajak Pertambahan Nilai (Sesi 2)
PERTEMUAN #2 HAK DAN KEWAJIBAN WP
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN.
LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN
Kopertis wilayah vii kementerian riset dan pendidikan tinggi
DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN 1. UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEU
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN PENELITIAN & PM
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
Panduan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2015
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN
Ketentuan Pajak untuk Hibah Penelitian
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
WORKSHOP STANDARISASI PELAPORAN BANSOS
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
PMK- 91/PMK.03/2015 IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CAB. BALI
HKI Hak Kekayaan Intelektual Etika Profesi - Fasilkom Udinus
FAKTUR PAJAK KETENTUAN YANG MENGATUR ■ 38/PMK.03/2010
HIBAH PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI (PEKERTI)
Pelaporan Pelaksanaan PPM & Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
AKUNTANSI PAJAK PPN Sebagaimana kita ketahui, fihak yang dikenakan kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (disingkat PPN) adalah Pengusaha Kena.
Kuliah ke – 5 & 6 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan atas BELANJA BARANG
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK
KULIAH KE – 8 PEMERIKSAAN PAJAK
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU Dasar Hukum : PER DIRJEN NOMOR 32/PJ/2010.
MATERI KULIAH PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
Oleh : ZULFAHRIZAL STP, M.Si 07 Januari 2010
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA
PPN MEMBANGUN SENDIRI Niken Nindya H, SE., MSA., CA.
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SETELAH MEMILIKI NPWP
Bagi Bendahara Kelurahan/Desa
PENJELASAN ADMINISTRASI
PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
DESAIN INDUSTRI, RAHASIA DAGANG dan DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN DANA DESA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Kopertis wilayah vii kementerian riset dan pendidikan tinggi
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN/SPJ
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
BAGAIMANA MEKANISME PERENCANAAN (PENGANGGARAN), PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGUNGJAWABAN PENELITIAN TAHUN 2018? APAKAH BERBASIS “PROSES” ATAU “OUTPUT/KELUARAN”
Sistem Penyaluran Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Kegiatan Diklat PKB Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2018.
LPPM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten Dra
Manajemen risiko penelitian dan pengabdian pada masyarakat
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH / LEMBAGA NEGARA Oleh: KPP Pratama Tenggarong Tenggarong, 11 Januari 2018.
SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH DAMAS PENGEMBANGAN MATA KULIAH BERBASIS IT FK-KMK UGM TAHUN 2019.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN DANA DESA KPP PRATAMA PALOPO 2017.
PPUPIK TRAINING CENTER PRODUCTION CENTER MAINTENANCE & REPAIR RESEARCH
Transcript presentasi:

Standar nasional RISET Permendiknas 049/2014

Jenis luaran kegiatan PKM HKI (paten) Refereed journal paper (original paper, review article, short communication. technical note) Book & book chapter(s) Refereed conference paper Teknologi tepat guna Rekayasa sosial (kebijakan)

2. Hak Kekayaan Industri, terdiri dari: - Paten (UU no 14/2001) REZIM HKI/LINGKUP HKI 1. Hak Cipta (UU no 19/2002) 2. Hak Kekayaan Industri, terdiri dari: - Paten (UU no 14/2001) - Desain industri / industrial design (UU no 31/2000) - Desain tata letak sirkuit terpadu / circuit lay-out (UU no 32/2000) - Merek / trademark (UU no 15/2001) - Rahasia Dagang/trade secret (UU no 30/2000) - Perlindungan Varietas Tanaman (UU 29/2000)

MASA PERLINDUNGAN 1. Hak Cipta: selama hidup + 50 th 2. Hak Kekayaan Industri: - Paten: maks 20 th sejak filing date - Desain industri: 10 th sejak filing date - Desain tata letak sirkuit terpadu: 10 th - Merek: maks 10 th, bisa diperpanjang - Rahasia Dagang (trade secret): sepanjang rahasia terjaga

CONTOH SITUS PATEN Alamat Pemilik http://www.delphion.com Thomson Group http://ep.espacenet.com European Patent Office http://www.uspto.gov/patft/index.html US Patent Office http://www.jpo.go.jp Japan Patent Office http://www.google.com/patents Google Inc (USA) http://www.wipo.int/ipdl/en (WIPO-PBB) http://www.surfip.gov.sg Singapore Patent Office http://www.cambiaip.org Cambia (Australia) http://www.dgip.go.id Indonesia Patent Office 5

PELAPORAN KEUANGAN & KEMAJUAN PENELITIAN

JENIS PENGELUARAN BIAYA PENELITIAN NO KOMPONEN PENGELUARAN MAKSIMUM 1 HONORARIUM 30 % 2 BELANJA BARANG (PERALATAN) 15 % 3 BELANJA BAHAN HABIS PAKAI/ATK 25 % 4 BELANJA PERJALANAN/TRANSPORTASI 5 BELANJA NON OPERASIONAL LAINNYA 5 %

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENELITI Bertanggungjawab penuh terhadap : Usulan penelitian dan unggah proposal Pelaksanaan penugasan penelitian Pelaporan hasil pelaksanaan penelitian (laporan kemajuan dan laporan akhir, poster, dll) Laporan pertanggungjawaban keuangan (termasuk pajak) Output hasil penelitian sesuai dengan janji yang dituangkan dalam proposal penelitian. Memenuhi undangan LP/Dikti untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan penugasan penelitian (monev internal/eksternal, seminar hasil penelitian, dll)

LATAR BELAKANG LPPM WAJIB VERIFIKASI DATA PENGGUNAAN DALAM BENTUK HARDCOPY DILAKSANAKAN OLEH TIM EVALUASI PENELITIAN TEMUAN 2015: HR tdk sesuai, transport tdk SBU, tanggal nota di luar kontrak, pembelian alat/sewa alat, hr sewa kendaraan, nota tanpa vendor, nilai biaya, perpajakan, format laporan, ttd

PENTING JADWAL URUTAN PELAKSANAAN KEGIATAN MOU SIMLITABMAS BPK KOPERTIS NOTA KWITANSI FOTO

CONTOH TGL RINCIAN KEGIATAN BUKTI RINCIAN BUKTI& BESARAN 4 MAR Mendatangi lokasi untuk survey persiapan pelatihan Menemui pak kadesdan ibu PKK Menemui petani utk bahan baku Menemui calon pengrajin Membuat agenda kerja bersama: penyampaian pd masy. Desa; persiapan pelatihan; pertemuan berkala Nota bensin Foto Buku Kunjungan 3 orang; 3 motor @ Rp. 50.0000 Total Rp.150 rb

Buat FOLDER

PENGISIAN LOGBOOK

BUAT REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA

001/0762/lppmikippgrimadiun/K/2016 No Pembayaran No Urut dalam MOU PKM 001/0762/lppmikippgrimadiun/K/2016 NOMOR KWITANSI

KETENTUAN PERPAJAKAN PKM Hindari Pajak Hindari Pembelian Barang tidak habis pakai Perhatikan ketentuan prosentase penggunaan dana Realistis

Dikenakan pajak penghasilan (PPh) pembelian barang dengan ketentuan : Pajak Penghasilan PPh Ps. 22 : (Pasal 22 Undang Undang PPh, Permenkeu No. 154/PMK.03/2010 dan Perdirjen Pajak nomor : Per-57/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : Per-15/PJ/2011) setiap pembelian barang > dari Rp 2.000.000,- dikenakan pajak sebesar 1,5% dari nilai pembelian, (tidak termasuk PPN) dilampiri bukti Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur standar dengan NPWP, tanda tangan, stempel toko. Pajak Penghasilan PPh Ps. 23 : (pasal 23 Undang-undang PPh, Permenkeu No.244/PMK.03/2008) setiap pembelian jasa/sewa dikenakan pajak PPh Ps. 23 sebesar 2% dari nilai pembelian jasa/sewa, dilampiri SSP yang distempel toko/ pemberi jasa/sewa. 3. Pembelian konsumsi/jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh 23 sebesar 2% dari nilai pembelian, dilampiri SSP dengan NPWP, stempel jasa catering, presensi/daftar hadir. 4. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) (PPh Ps. 4 ayat 2) setiap sewa tanah/ bangunan berupa tanah, rumah, dan lainnya dikenakan pajak 10% dari nilai sewa, dilampiri SSP, dengan NPWP stempel yang menyewakan badan/orang pribadi.

Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian barang/jasa/sewa (Undang- undang No. 42 Tahun 2009, Permenkeu No. 68/PMK.03/2010, Peraturan Dirjen Pajak No. 44/PJ/2010, Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003) setiap pembelian barang/jasa yang nilainya > Rp 1.000.000,- dengan satu penyedia barang/ jasa dalam jangka waktu satu bulan kalender dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah pecah dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP, dilampiri SSP, faktur pajak standar dengan NPWP penyedia barang/jasa, dan distempel toko/penyedia barang/ jasa. Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP = 100/110 x Jumlah Pembelian. Sewa Kendaraan menyertakan fotocopy STNK Kendaraan dan KTP Pemilik, Kuitansi dirinci dengan jelas pemakaian jumlah hari, tanggal dan peruntukan. Bila sewa mobil tidal include dengan bahan bakar disertakan print out nota dari pom bensin Hal-hal mengenai prosedur hibah barang akan disosialisasikan lebih lanjut pada kesempatan lain

LAPORAN KOPERTIS 70% DAN 30% RINGKASAN EKSKLUSIF REKAPITULASI DANA BUKTI-BUKTI NOTA DAN KUITANSI (scan) BUKTI PEMBAYARAN PAJAK BUKTI DAFTAR INVENTARISASI BARANG NEGARA EFISIENSI KERTAS EFISIENSI WAKTU

LAPORAN BPK PAJAK PPN 70% dan 30% PAJAK PPH 70% dan 30% REKAP PAJAK ISI BLANGKO PAJAK RINCI BAYAR SCAN KIRIM KE lppmikippgrimadiun@yahoo.co.id File diberi nama : PKM-K/Namaketua/prodi

TIM PKM IKIP PGRI MADIUN SUKSES MENUJU PIMNAS HEBAT TIM PKM IKIP PGRI MADIUN