Keterkaitan RenStra OPD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
oleh Haryo Habirono Salatiga
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
Perencanaan Pembangunan
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
REVIEW PENYUSUNAN LPPD Bogor, 18 Maret 2015
PENYUSUNAN PERENCANAAN,PENGANGGARAN &LAPORAN KEUANGAN SKPD
TUJUH TOPIK PENTING DALAM PENYUSUNAN RENSTRA OPD
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KONSISTENSI DAN INTEGRASI PENYUSUNAN RENJA SKPD TAHUN 2017
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Universitas Negeri Semarang
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PERSIAPAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018
RANCANGAN AWAL RKP 2016 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
Pemerintah Kota Lubuklinggau
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
SISTEM INFORMASI DATA (SIDATA) SEBAGAI INSTRUMENT PERENCANAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Oleh: Ir. Suprayitno, MA
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Logical Framework Penyusunan RPJMD
Kaitan Perencanaan dan Penganggaran
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT-DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Strategi Pembangunan Nasional untuk Menjadi Negara Maju
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
RPJMN Bidang Tata Ruang
MUSRENBANG RPJMD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
Forum Konsultasi Publik Bappeda Provinsi Yogyakarta Tahun 2018
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

Keterkaitan RenStra OPD My First Template Keterkaitan RenStra OPD dengan RPJMD

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Renstra PD dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, & kegiatan pembangunan dlm rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib &/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dgn tugas & fungsi setiap Perangkat Daerah. (Pasal 272 UU 23/2014) Ditetapkan dgn Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Pencapaian sasaran, program, & kegiatan pembangunan dlm Renstra PD diselaraskan dgn pencapaian sasaran, program, & kegiatan pembangunan yg ditetapkan dlm Renstra K/L utk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU Dasar Hukum Perencanaan & Penganggaran PERENCANAAN PENGANGGARAN UU No. 25/2004 UU No. 23/2014 UU No. 17/2003 UU No. 1/2004 UU No. 23/2014 PP No. 8/2008 PP No. 58/2005 SE Mendagri 050/795/SJ Tgl 4/3/ 2016 Permendagri No. 54/2010 Permendagri No. 13/2006 Permendagri No. 59/2007 Permendagri No. 21/2011 SEB Mendagri-Bappenas 050/4936/B1/SJ 0430/M.PPN/12/2016 Tgl 23/12/ 2016 SE Mendagri 050/781/B1/IJ Tgl 24/8/ 2016 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU

Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD dengan RPJMD sesuai Musrenbang RPJMD Ranc. Akhir RPJMD Rancangan RPJMD PENYUSUNAN RANWAL RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-PD VERIFI-KASI Penyesuaian Rancangan Renstra-PD Rancangan Akhir Renstra PD Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra-PD Penetapan Renstra PD Renstra PD Tdk sesuai PERDA RPJMD Tidak sesuai Program prioritas, outcome, & pagu Kegiatan prioritas, output, & pagu RPJMD RENSTRA PD Penyusunan Rancangan Renstra PD

Keterkaitan Materi RPJMD & Renstra-PD RENSTRA-PD RPJMD BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB I Pendahuluan BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan BAB II Gambaran Pelayanan PD BAB IV Analisa Isu–isu Strategis BAB III Isu–isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi BAB V Visi, Misi, Tujuan & Sasaran BAB VI Strategi & Arah Kebijakan BAB IV Tujuan & Sasaran, Strategi dan Kebijakan BAB VII Kebijakan Umum & Program Pembangunan Daerah BAB V Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Keluaran Sasaran & Pedanaan Indikatif BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah BAB VI Indikator Kinerja PD mengacu ke RPJMD BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanan

“Apa yang ingin dicapai” Pendekatan Kerangka Logika (Logic Model) Program Berbasis Pada Outcome Visi/Misi Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian outcome “Apa yang ingin diubah” Dampak (Impact) Tujuan dan Sasaran merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu Hasil (Outcome) “Apa yang ingin dicapai” Program Keluaran (Output) adalah suatu produk akhir yang dihasilkan dari serangkaian proses yang diperuntukkan bagi customer atau target group agar outcome dapat terwujud. “Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)” Kegiatan Aktivitas merupakan berbagai proses yang diperlukan untuk menghasilkan output mekanisme mengkonversi input menjadi output Input merupakan sumberdaya atau prasyarat yang dibutuhkan selama aktivitas berlangsung guna menghasilkan dan men-deliver output Masukan (Input) “Apa yang digunakan dalam bekerja”

Posisi Renstra Dalam Tahapan Penyusunan RPJMD Persiapan Penyusunan RPJMD Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RPJMD Musrenbang RPJMD Evaluasi RANPERDA RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Pembahasan dan persetujuan bersama RANPERDA RPJMD VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RPJPD Penelaahan RPJMN/ RPJMD Provinsi Perumusan Indikasi rencana program prioritas & Kerangka pendanaan Hasil evaluasi capaian RPJMD Penelaahan RTRW RTRW daerah lainnya Penyusunan Rancangan Renstra PD Rancangan RPJMD Analisis isu-isu strategis 1 2 4 5 Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Perumusan Strategi dan arah kebijakan Analisis Gambaran umum kondisi daerah & pengelolaan keuangan daerah Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran Pembahasan dengan DPRD Penyelarasan program prioritas dan pendanaan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 3 Penetapan Pengolahan data & informasi 6

Keterkaitan Program Prioritas Dengan Program Perangkat Daerah Bab VIII. RPJMD Kode   Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Penanggung Jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target Rp Target 1 Urusan Wajib 01 Pendidikan 02 Program......... 03 Dst ..... Program prioritas dalam RPJMD dimuat dalam Renstra-PD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, untuk diterjemahkan ke dalam kegiatan. Bab V. Renstra-PD Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra-PD target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Tujuan 1 Sasaran 1   Program ............ Kegiatan..............

9 Agenda Prioritas NAWACITA JOKOWI-JK Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Tercapainya NAWACITA 9 Agenda Prioritas NAWACITA JOKOWI-JK Sesuai kewenangan EVALUASI MDN EVALUASI GUB Laporan RPJMN RPJMD PROV KONSULTASI PULBIK & MUSRENBANG RPJMD K/K KONSULTASI PULBIK & MUSRENBANG RENSTRA K/L RENSTRA-PD PROV FORUM-PD PROV RENSTRA-PD K/K FORUM-PD K/K RKP RKPD PROV KONSULTASI PULBIK & MUSRENBANG RKPD K/K KONSULTASI PULBIK & MUSRENBANG RENJA-K/L RENJA-PD PROV FORUM-PD PROV RENJA-PD K/K FORUM-PD K/K APBN APBD PROV APBD K/K

NAWA CITA - 9 Agenda Prioritas Menghadirkan kembali negara utk melindungi segenap bangsa & memberi rasa aman pd seluruh WN. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis & terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dgn memperkuat daerah-daerah & desa dlm kerangka Negara Kesatuan. Memperkuat kehadiran Negara dlm melakukan reformasi sistem & penegakan hukum yg bebas korupsi, bermartabat & terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia & masy Indonesia. Meningkatkan produktivitas rakyat & daya saing di pasar internasional. Mewujudkan kemandirian ekonomi dgn menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa. Memperteguh kebhinekaan & memperkuat restorasi sosial.

Strategi Pembangunan Nasional NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 3 DIMENSI PEMBANGUNAN QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB Pendidikan Kesehatan Perumahan Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri Membangun utk manusia & masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tdk blh menciptakan ketimpangan yg makin melebar. Perhatian khusus diberikan kpd peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan & mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar utk terus mjd agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tdk blh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan & keseimbangan ekosistem Mental / Karakter

Mekanisme Pencapaian Target Pembangunan Nasional Menurut UU 23/2014 (Pasal 24) TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL MENDAGRI KEMENTERIAN & LEMBAGA (K/L) DIKOORDINASIKAN MENDAGRI DENGAN MEN PPN KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN ANTAR K/L DAN DAERAH PEMETAAN URUSAN WAJIB NON DASAR DAN URUSAN PILIHAN SINKRONISASI & HARMONISASI HASIL PEMETAAN Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dr pelaksanaan Urusan Pemerintahan yg tlh diserahkan ke Daerah sbg bagian integral dr pembangunan nasional. Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi PROVINSI (Pasal 258 & Pasal 259)

PENERIMA MANFAAT (Masyarakat & Integrasi Perencanaan Pembangunan & Penganggaran Daerah RPJPD RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD; RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD; RPJMD mjd dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yg dilaksanakan melalui Renstra SKPD; Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja program & kegiatan Renstra SKPD; Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD; RPJMD dilaksanakan melalui RKPD; Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas; RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD; Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD. Renstra PD RPJMD Renja PD RKPD KUA PPA Disepakati KDH & DPRD RKA-PD Rancangan APBD DPA-PD APBD PENERIMA MANFAAT (Masyarakat & Dunia Usaha) DIEVALUASI MDN & GUB PEDOMAN EVALUASI DITETAPKAN MDN

Konsistensi Dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan RPJPD Arah & Tahapan Pembangunan Daerah I (5) II (10) III (15) IV 20) Renstra PD RPJMD Sasaran, program dan kerangka pendanaan I II III IV V Sasaran, program dan kegiatan PD I II III IV V Renja PD RKPD Program dan kegiatan Pembangunan Daerah 1 2 3 .... 12 Program dan keg Pemb Daerah 1 2 3 .... 12

Dengan Renstra Perangkat Daerah Keterkaitan RPJMD Dengan Renstra Perangkat Daerah

Tahapan Penyusunan Program & Kegiatan Tahap Penyusunan Program Tahap Penyusunan Kegiatan Langkah 3 Penyusunan Indikator Kinerja Program (outcome) Langkah 4 Penamaan Program Langkah 1 Identifikasi Visi, Misi, Tujuan & Sasaran RPJMD Langkah 2 Identifikasi Indikator Kinerja Sasaran (Impact) Langkah 5 Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan (output) Langkah 6 Penamaan Kegiatan

Keterkaitan Indikator Kinerja Daerah pd BAB IX RPJMD dgn Indikator Kinerja Perangkat Daerah pd Bab VI RENSTRA-PD Tabel: Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten X NO. ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD THN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)   ASPEK PELAYANAN UMUM PELAYANAN URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKAN 1.1. PENDIDIKAN DASAR: 1.1.1. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH 1.1.2. RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/PENDUDUK USIA SEKOLAH 1.1.3. RASIO TERHADAP MURID 1.1.4. Dst…. Tabel: Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No Indikator Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 0 Tahun 5 Tahun 2 Tahun35 Tahun 4

Renstra Perangkat Daerah Reviu Renstra Perangkat Daerah

My First Template TERIMA KASIH