REVIU PENYERAPAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG/JASA, SERTA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA OLEH APIP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA Oleh: Dadang Kurnia, Ak.,

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pengaturan BOS 2012 dalam PMK Kementerian Keuangan R.I. Disampaikan oleh: Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian.
Advertisements

PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
KEBIJAKAN BOS TA 2015 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2015
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN)
0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TIM KOORDINASI AKSI PPK ACEH UTARA
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tahun 2017
REALISASI DANA DESA DI PROV KALTENG TAHUN 2017
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
KELOMPOK 2 RIZKI RAMADHAN HERI SETIAWAN
PENGAWALAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA DALAM UU DESA
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
LAPORAN KEPALA BPKP Pada RAKORNAS APIP 2016
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sosialisasi bos lembaga swasta tahun 2016
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
KEBIJAKAN DANA DESA Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul Kamis, 23 Nopember 2017.
PRINSIP DASAR DANA DESA DIGUNAKAN UNTUK MENDANAI PELAKSANAAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA YANG DIATUR DAN DIURUS.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
Muara badak, jumat, 26 desember 2014
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA HILIR
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DESA TAHUN 2018
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA
KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN TA 2016
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
Kementerian Kesehatan
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
Jakarta, 1 November 2018 Direktorat Pengawasan BUMD
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Pengelolaan Hibah Daerah
Yogyakarta, 18 September 2017 PENGAWALAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA “Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel”
RAPAT PAPARAN KONDISI DATA TERPADU PROGRAM PENANGGULANGAN FAKIR MISKIN (DT PPFM) TANGGAL 8 JANUARI 2018.
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

REVIU PENYERAPAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG/JASA, SERTA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA OLEH APIP KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA Oleh: Dadang Kurnia, Ak., MBA., CA, CGAP Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Jakarta, 23 Maret 2016

POPULASI DAN OBJEK REVIU PRA DIPA

HASIL REVIU PRA DIPA OLEH APIP K/L/P (DALAM TRILYUNAN RUPIAH) % KONTRAK THD TARGET LELANG PBJ 27,48% 1,64% 1,11% 16,71%

REVIU TENDER PRA DIPA MERUPAKAN HASIL KERJA BERSAMA APIP K/L/P FGD tanggal 12 Januari 2016 Rakor tanggal 19 Januari 2016 Workshop Aplikasi tanggal 22 Januari 2016 Masa inputing data FGD Pembahasan Hasil Reviu 5 Februari 2016 Reviu penyerapan anggaran, PBJ, serta Dana Desa KERJA BERSAMA SELANJUTNYA

TAHAPAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN PBJ TRIWULAN I TAHUN 2016 25 April 2016 Laporan Ke Presiden 18 Maret: Pra-Rakor dengan 10 KL Big Spender + 3 Pemerintah Provinsi (DKI, Jabar dan Banten) : masukan terhadap Rancangan Pedoman reviu 28 Maret – 1 April 2016 : Sosialisasi/Workshop di Pusat dan daerah 23 Maret : Rakor dengan seluruh APIP K/L/P (untuk pemda seluruh APIP provinsi ditambah 2 APIP kab/kota) 4-8 April 2016 reviu oleh APIP K/L/P didampingi LO BPKP dan Kaper untuk pemda 11-15 April 2016 perekaman data di aplikasi oleh APIP K/L/P 5

6

10/8/2017 7

INSERT TAYANGAN DANA DESA MEKANISME REVIU ATAS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DAN DESA dana desa yang diterima di RKUD alokasi dana desa per Kabupaten/ kota sesuai Perpres 36/2015 Selisih dana desa yang telah disalurkan dari RKUD ke Rekening kas desa alokasi dana desa per desa sesuai Perkada daerah yang bersangkutan Sisa di RKUD realisasi penggunaan dana desa realisasi dana desa yang telah diterima desa dari RKUD SILPA DANA DESA Realisasi penggunaan dana desa per bidang Total Realisasi Pengunaan dana desa Kesesuaian prioritas penggunaan dana desa (Permendes 5/2015) 8

PENYALURAN DANA DESA DARI RKUN KE RKUD ENTRY SHEET PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA PER KABUPATEN/KOTA PENYALURAN DANA DESA DARI RKUN KE RKUD PAGU DANA DESA PER KABUPATEN/KOTA SESUAI PERPRES 36/2015 TAHAP TAHAP TAHAP SELISIH I II III TOTAL Rp Rp Rp Rp PENYALURAN DANA DESA DARI RKUD KE REK KAS DESA PAGU DANA DESA PER DESA SESUAI PERKADA TAHAP TAHAP TAHAP SISA DI RKUD I II III TOTAL Rp Rp Rp Rp PENGGUNAAN DANA DESA REALISASI DANA DESA YG DITERIMA DESA BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG SILPA DANA DESA I II III IV TDK TERDUGA TOTAL Rp Rp Rp Rp Rp Rp 9

Alur Pengumpulan Data Monitoring Penyaluran dan Penggunaan dana desa Inspektorat Kab/Kota BPMPD Kecamatan A Kecamatan B Desa D Desa E Desa F Desa A Desa B Desa C 10

PENDAMPINGAN BPKP PELAKSANAAN REVIU YANG DILAKSANAKAN APIP K/L/P AKAN DIDAMPINGI OLEH TIM PENDAMPING DARI BPKP PUSAT (K/L) : DARI MASING MASING DEPUTI YANG MENJADI MITRA K/L PEMDA : PERWAKILAN BPKP 11

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV KEBERLANJUTAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN, PBJ SERTA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK TAHUN 2016 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV AWAL APRIL 2016 AWAL JULI 2016 AWAL OKTOBER 2016 AWAL JANUARI 2017 12

TERIMA KASIH 13