MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP No. 11 Thn 2017)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
Advertisements

Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun
Usulan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
SK PEMBERHENTIAN PNS PEJABAT YBW MENETAPKAN Oleh
SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL.
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
PENSIUN Endah Setyowati.
PEMBINAAN DISIPLIN PNS
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
INTEGRASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN MENGHADAPI PELAKSANAAN
DISIPLIN PNS Disusun Oleh : SUTRISNO, S.H.,M.H
Bidang Pengangkatan dan Pensiun
SOSIALISASI PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS SERTA JANDA/DUDANYA
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS
ADMINISTRASI PERSIAPAN PENSIUN Pegawai Negeri Sipil
PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2015
MANAJEMEN PNS BERDASARKAN PP NO 11 TAHUN 2017
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
ISU – ISU STRATEGIS MANAJEMEN ASN OLEH : Dra
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANREG I BKN YOGYAKARTA
PEMBERHENTIAN (PENSIUN)
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA / DUDA PEGAWAI
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Bidang Kesra dan Pensiun BKD Provinsi DKI Jakarta
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
KEPALA KANTOR REGIONAL IV BKN MAKASSAR
Administrasi Persiapan Pensiun
Manajemen Sumberdaya Aparatur
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Kebijakan dalam JFPK
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Manajemen Sumberdaya Aparatur
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (BIDAN) Erni Kurniati
DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
MANAJEMEN PNS BERDASARKAN
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BATAS USIA PENSIUN JABATAN FUNGSIONAL
PEMBERHENTIAN PNS BERDASARKAN PP NO 11 TAHUN 2017
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
PENYUSUNAN KEBUTUHAN (FORMASI) PNS PEMDA DIY TAHUN 2018
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL PP NOMOR 11 TAHUN 2017.
PERATURAN BKN NOMOR 2 TAHUN 2018
Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 2 Tahun 2018 tentang :
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN Berdasarkan PP 11/2017 & PP 53/2010
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
(PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
PP 49 TAHUN 2018 MANAJEMEN PPPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA) Batam, 9 September 2019.
PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN
MUTASI PEGAWAI Sesuai dengan PP No
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP No. 11 Thn 2017)

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 Tentang MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KOMPREHENSIF MANAJEMEN PNS Azas, Prinsip, Nilai Dasar, Kode Etik Klasifikasi, jenjang, kelas dan kompetensi Jabatan Gaji, Tunjangan dan hak lainnya Ps. 17-19, 68 Ps. 79-81, 91-92, 101, 106-107 Ps. 2-5 Ps. 58-63, 95-97 Ps. 64-67, 68, 98-99, 108-118 Ps. 56-57, 94 Perencanaan Rekrutmen dan Seleksi Penempatan dan Masa Percobaan Ps. 68-69 Pengembangan Ps. 87-90, 105 Pemberhentian Reward and Punishment Penilaian dan Pengelolaan Kinerja Diklat Mutasi Pola Karier Promosi Ps. 75-78, 100 Ps. 70, 102 BUP Pensiun Dini Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri Ps. 73 Ps. 71 Ps. 82-86, 103-104 Ps. 72

M A T E R I B A B : XIV BAB Pasal 364 Pasal Juml ah Halaman 208 Hal (Pokok=162, Penjelasan=46) Tgl. Ditetapkan 30 Maret 2017 Berlaku Pada tanggal ditetapkan

DASAR HUKUM UU No. 5 Tahun 2016 Tentang ASN I S I B A B : XIV BAB Pasal 364 Pasal Juml ah Halaman 208 Hal (Pokok=162, Penjelasan=46) Tgl. Ditetapkan 30 Maret 2017 Berlaku Pada tanggal ditetapkan

DASAR HUKUM UU No. 5 Tahun 2016 Tentang APARATUR SIPIL NEGARA, Pasal : 17 - 78 18 - 81 19 - 85 20 - 86 57 - 89 67 - 91 68 - 92 74 - 125

I S I - BAB MUATAN I KETENTUAN UMUM II PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUAN III PENGADAAN IV PANGKAT DAN JABATAN V PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOPETENSI, DAN SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KARIER VI PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN VII PENGHARGAAN VIII PEMBERHENTIAN IX PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS X JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA XI PERLINDUNGAN XII CUTI XIII KETENTUAN LAIN-LAIN XIV KETENTUAN PERALIHAN

I. KETENTUAN UMUM - BAB PASAL MUATAN PADA PASAL I 1 Pengertian Manajemen PNS, ASN, Pegawai ASN, PNS, PPPK, Jabatan, JPT, Pejabat Pimpinan Tinggi, JA, Pejabat Administrasi, JF, Pejabat Fungsional, Komtek, Komman, Komsoskul, PyB, PPK, Inspem, Ins Pusat, Ins Daerah, Pemberh dai Jabatan, Pemberh Sementara, BUP, Sistem Merit, Seleksi Terbuka, Pelatihan Prajabatan, Cuti, SIm ASM, Sekolah Kader, BKN, LAN, Menteri. 2 Manajemen PNS meliputi : a. Penyusunan dan dan penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. pangkat dan Jabatan; d. pengembangan karier; e. pola karier; f. promosi; g. mutasi; h. penilaian kinerja; i. Penggajian dan tunjangan; j. penghargaan; k. disiplin; l. pemberhentian; m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan n. perlindungan. -

I. KETENTUAN UMUM - BAB PASAL MUATAN PADA PASAL I 3 Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian II 4 Peny & penetapan kebut jml & jenis Jab dilakukan sesuai siklus anggaran. Bagian Kedua Penyusunan Kebutuhan 5 Inspem susun kebutuhan juml dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. (3) Penyusunan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. (4) Penyusunan kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan rencana strategis Instansi Pemerintah. (5) Dalam rangka penyusunan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan dinamika/ perkembangan organisasi Kementerian/Lembaga.

CURICULUM VITAE Bidang Tata Usaha Kepegawaian I Tahun 1987 - 1990 Nama : Christina Heni Setyawati, S.IP., M.AP NIP : 196612221986032001 Tpt / Tgl Lahir : Blora, 22 Desember 1966 Pangkat / Golru : Pembina / IV/d Jabatan : Kabid Pengangkatan dan Pensiun Alamat Kantor : Jl. S. Parman 6 Waru – Sidoarjo (031) 8533341 Riwayat Pekerjaan : Pelaksana pada Bidang Tata Usaha Kepegawaian II Tahun 1985 - 1986 Bidang Tata Usaha Kepegawaian I Tahun 1987 - 1990 Biidang Mutasi Kenailan Pangkat Tahun 1991 - 2001 Bidang Pensiun Tahun 2002-2006 Bidang Informasi Kepegawaian Tahun 2007 – 2008 Bidang Status Kepeg dan Pensiun Tahun 2009 – 2010 Kepala Seksi pada Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian Tahun 2011 – 2013 B idang Status Kepegawaian dan pensiun Tahun 2014 Kepaa Bidang pada Bidang Pengangkatan dan Pensiun 2015 - sekarang

Penghargaan baru mempunyai arti apabila diberikan tepat waktu dan Sifat Pensiun adalah jaminan hari tua dan penghargaan Penghargaan baru mempunyai arti apabila diberikan tepat waktu dan tepat orangnya (UU 11 Tahun 1969)

Pensiun dibiayai APBN sampai dengan dibentuk lembaga dana pensiun Pembiayaan Pensiun dibiayai APBN sampai dengan dibentuk lembaga dana pensiun

SUBYEK EKS. PNS JANDA / DUDA ANAK ORANG TUA 1 PNS purna 2 Janda/Duda 3 4 0rang Tua SUBYEK EKS. PNS JANDA / DUDA ANAK - Anak Kandung - Anak Tiri - Anak Angkat - Anak Kandung yang disyahkan ORANG TUA

KAPAN KETIKA MEMASUKI BUP YAITU 56 TAHUN, ATAU DAPAT DIPERPANJANG UNTUK JABATAN TERTENTU, DENGAN MASA KERJA MINIMAL 10 TAHUN. TEWAS TANPA MELIHAT USIA DAN MASA KERJA. BERHENTI ATAS PERMOHONAN SENDIRI, USIA MINIMAL 50 TH,DAN MASA KERJA MINIMAL 20 TAHUN. DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT, USIA 50 TAHUN DAN MASA KERJA MINIMAL 10 TH.

KAPAN KEUJURAN JASMANI KARENA DINAS, TANPA MELIHAT USIA DAN MASA KERJA KEUJURAN JASMANI BUKAN KARENA DINAS, TANPA MELIHAT USIA DAN MASA KERJA MINIMAL 4 TAHUN. MENINGGAL DUNIA (TEWAS/BUKAN TEWAS), TANPA MELIHAT USIA DAN MASA KERJA

BESARNYA PENSIUN PENSIUN BIASA: PENSIUN UZUR KARENA DINAS: 2,5 % DARI DASAR PENSIUN UTUK TIAP2 TAHUN MASA KERJA, DENGAN KETENTUAN: MAKSIMUM 75 % DARI DASAR PENSIUN. MINIMUM 40 % DARI DASAR PENSIUN. PENSIUN UZUR KARENA DINAS: BIAYA PENGOBATAN. BIAYA PERAWATAN. DAN ATAU REHABILITASI, TUNJANGAN CACAT SETIAP BULAN 70 % ATAU 50 % ATAU 30 % ATAU MAKSIMUM 100 % SESUAI BERAT RINGAN CACATNYA.

BESARNYA PENSIUN ( UU No. 11 / 1969 ) PEGAWAI 20 % 72 % JANDA/DUDA MAX 75 % MIN 40 % MAX 72 % MIN 36 % JANDA/DUDA BESARNYA PENSIUN ( UU No. 11 / 1969 ) ORANG TUA 20 % TEWAS 72 %

MULAI HAK PENSIUN PENSIUN PEGAWAI : BULAN BERIKUTNYA PNS DIBERHENTIKAN SEBAGAI PNS. PENSIUN JANDA/DUDA : BULAN BERIKUTNYA PNS / PENSIUNAN PNS MENINGGAL DUNIA.

BERAKHIRNYA HAK PENSIUN PENSIUN PEGAWAI: PADA PENGHABISAN BULAN PENERIMA PENSIUN PEGAWAI MENINGGAL DUNIA. PENSIUN JANDA/DUDA: MENINGGAL DUNIA ATAU KAWIN LAGI.

PEMBATALAN HAK PENSIUN PENSIUN PEGAWAI: DIANGKAT KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI ATAU SUATU JABATAN NEGERI. PENSIUN JANDA/DUDA: KAWIN LAGI. PERKAWINAN TERPUTUS DIBERIKAN LAGI HAK PENSIUN.

HAPUSNYA HAK PENSIUN PENSIUN PEGAWAI: PENSIUN JANDA/DUDA: TANPA IJIN PEMERINTAH MENJADI TENTARA/PEGAWAI NEGERI ASING. MELAKUKAN TINDAKAN/ TERLIBAT GERAKAN YG BERTENTANGAN DENGAN DASAR NEGARA PANCASILA. KETERANGAN YG DIAJUKAN SEBAGAI BAHAN MEMPEROLEH PENSIUN TIDAK BENAR. PENSIUN JANDA/DUDA:

JAMINAN UNTUK PINJAMAN SK PENSIUN MENURUT UU DAPAT DIJAMINKAN DI BANK YANG DITUNJUK MENKEU.

Buah durian dari kekasih Akhirnya.... LKMD ( Lebih Kurangnya Mohon Dimaafkan ) Buah durian dari kekasih Sekian..... Terima kasih Semoga bermanfaat bagi kita semua dan..... Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh !