SISTEM INFORMASI DATA (SIDATA) SEBAGAI INSTRUMENT PERENCANAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
oleh Haryo Habirono Salatiga
HOTEL GRAND ANGKASA MEDAN JUMAT, 5 JULI 2013
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
REVIEW PENYUSUNAN LPPD Bogor, 18 Maret 2015
S.I.P.P.D Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KONSISTENSI DAN INTEGRASI PENYUSUNAN RENJA SKPD TAHUN 2017
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SIPPD Sosialisasi Musrenbang RKPD PROV JATIM ** UMUM ** 13 Peb 2014
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Universitas Negeri Semarang
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Keterkaitan RenStra OPD
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
Membangun Ketersediaan Data Dalam Mendukung Efektivitas ONE DATA ONE MAP FOR EAST KALIMANTAN Melalui Sistem Informasi Data.
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Oleh: Ir. Suprayitno, MA
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Logical Framework Penyusunan RPJMD
Kaitan Perencanaan dan Penganggaran
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
Integrasi gender dalam sistim PERENCANAAN di DAERAH
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT-DAERAH
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
PARADIGMA BARU PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
Forum Konsultasi Publik Bappeda Provinsi Yogyakarta Tahun 2018
RAPAT TEKNIS PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN T.A 2018
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

SISTEM INFORMASI DATA (SIDATA) SEBAGAI INSTRUMENT PERENCANAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SISTEM INFORMASI DATA (SIDATA) SEBAGAI INSTRUMENT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Di Sampaikan Dalam Rangka : Forum Sistem Informasi Data Kalimantan Timur Samarinda, 6 Juni 2017 UPTB PUSAT DATA & INFORMASI

RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UU 23/2014 ( Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN RPJMN RKP Menggunakan pendekatan: teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. RPJPD RPJMD RKPD

BridgeSys - SIMDA (e-BUDGETING) ALUR PERENCANAAN TAHUNAN PROVINSI PROVINSI 5. MUSRENBANG RKPD 8. PENYAMPAIAN (RANCANGAN AKHIR RKPD ) RANC. KUA-PPAS 12. PEMBAHASAN RAPBD 3. RAKOR PROGRAM 10. NOTA KESEPAKATAN PRIORITAS 1. RANCANGAN AWAL RKPD 11. PENYAMPAIAN RAPBD (NOTA KEUANGAN) 14. EVALUASI K EMENDAGRI 7. RANCANGAN KUA-PPAS 23 Jan 23 Feb 23 Mar 23 Apr 4. FORUM SKPD (RANCANGAN RKPD) 2. KONSULTASI PUBLIK 23 May 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23 Sep 23 Oct 23 Nov 23 Dec 9. PEMBAHASAN KUA-PPAS 15. PENETAPAN APBD 13. PERSETUJUAN BERSAMA 6. PENETAPAN RKPD SIPPD (e-PLANNING) BridgeSys - SIMDA (e-BUDGETING)

ALUR PERENCANAAN TAHUNAN PERANGKAT DAERAH 5. PENYEMPURNAAN RKA 1. RANCANGAN RENJA 4. PEMBAHASAN RKA - TAPD 23 Jan 23 Feb 23 Mar 23 Apr 23 May 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23 Sep 23 Oct 23 Nov 23 Dec 2. PENETAPAN RENJA 6. PENYUSUNAN DPA 3. PENYUSUNAN RKA SIPPD (e-PLANNING) BridgeSys - SIMDA (e-BUDGETING)

DPRD EPPD LAKIP PERAN DATA DAN INFORMASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (UTK MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA) 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia & seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan sosial. TUJUAN BERNEGARA (UUD 1945) RPJMD KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DPRD EPPD RKPD KUA PPAS RAPBD LPKD & LKPJ RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA-SKPD DPA-SKPD LAKIP DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

PERAN DATA DAN INFORMASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Input Perencanaan Output Perencanaan Proses Perencanaan Data dan Informasi pembangunan daerah yang valid, update dan akuntabel Analisis pembangunan daerah Perumusan kebijakan Penyusunan dokumen rencana pembangunan Dokumen rencana pembangunan Menjawab permasalahan pembangunan Pencapaian target pembangunan

PERAN DATA DAN INFORMASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH PASCA UU 23/2014 Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional; dan Perubahan nomenklatur kelembagaan di daerah yang diatur dalam PP 18/2016 IMPLIKASI Dalam perencanaan dibutuhkan data yang diklasifikasikan berbasis urusan

SIDATA DALAM PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERSIAPAN RANCANGAN AWAL RANCANGAN MUSRENBANG RANCANGAN AKHIR PERATURAN DAERAH 1 2 3 4 5 6 Instrumen untuk: Pengolahan data dan informasi SIDATA Evaluasi Capaian Periode sebelumnya Analisis Isu-Isu Strategis Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

INTEGRASI SIDATA DALAM RPJMD Semua Urusan SIDATA BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH SIDATA Semua Urusan BAB VIII INDIKASI RENCANA PROG PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROG PEMB DAERAH Semua Urusan SIDATA SIDATA BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Semua Urusan BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SIDATA BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SIDATA Semua Urusan SIDATA BAB I PENDAHULUAN Semua Urusan Visi dan Misi

Apa itu SIDATA ? Sistem Informasi Data (SIDATA) Kaltim merupakan sebuah aplikasi program berbasis web yang berisikan informasi data-data pembangunan Kalimantan Timur baik data statistik dasar maupun sektoral yang tersaji dalam bentuk tabel dan grafik secara series per tahun sebagai langkah dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan Kalimantan Timur.

SIDATA-KALTIM berisikan sekurang-kurangnya 3 SIDATA-KALTIM berisikan sekurang-kurangnya 3.784 elemen data yang terbagi dalam 55 kategori dan 349 sub. kategori yang terfokus pada penyediaan data-data pembangunan daerah, data capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai Permendagri 54 Tahun 2010 dalam penyusunan RKPD, RPJMD, serta data indikator kinerja daerah Kaltim dan dapat diakses secara online melalui alamat browser http://sidata.kaltimprov.go.id (browser dapat menggunakan Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lain-lain melalui Komputer (PC), Laptop maupun Smartphone).

Tujuan dibangunnya SIDATA-KALTIM tidak lain adalah : Memberikan kemudahan dalam pelayanan informasi data dan informasi kepada pengguna baik dari institusi pemerintah maupun non pemerintah dalam dan luar daerah secara tepat waktu, handal, akurat dan konsisten serta mudah; Meningkatkan kesadaran dan komitmen pemerintah daerah akan pentingnya data dan informasi; Meningkatkan kualitas perencanaan berdasarkan data yang mutakhir bagi pengambil keputusan di tingkat Daerah; Meningkatkan kelancaran komunikasi data dan informasi antar Daerah; dan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.  

Fasilitas yang tersaji dalam SIDATA-KALTIM adalah : Informasi data tahunan berdasarkan kategori data secara series pertahun yang tersaji dalam bentuk tabel; Ekspor table data yang tersaji kedalam program excel sebagai solusi dalam kemudahan inventarisasi keterisian data secara off line; Informasi data dalam bentuk grafik secara series yang dapat digunakan dalam penyusunan presentasi-presentasi sesuai dengan kebutuhan.

SKPD/INSTANSI/LEMBAGA EVALUASI KETERISIAN SIDATA TAHUN 2016 (1) NO. SKPD/INSTANSI/LEMBAGA STATUS DATA 1. Dinas Perhubungan 100 % 2. Dinas Pemuda & Olahraga 3. Badan Kesbangpol 4. Inspektorat Provinsi 5. Biro Perekonomian 6. Kanwil Hukum & HAM 7. BMKG 8. Badan Lingkungan Hidup 98,11 % 9 Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan 98,05 % 10. Dinas Pariwisata 98,00 % 11. Dinas Sosial 97,01 %

SKPD/INSTANSI/LEMBAGA EVALUASI KETERISIAN SIDATA TAHUN 2016 (2) NO. SKPD/INSTANSI/LEMBAGA STATUS DATA 12. Dinas kelautan & Perikanan 95,51 % 13. BKKBN 94,44 % 14. Biro Organisasi 93,75 % 15. Biro Hukum 93,75% 16. Dinas Pangan, Tanaman Pangan & Hortikultura 92,89 % 17. Satpol PP 92,86 % 18. Dinas Kominfo

EVALUASI KETERISIAN SIDATA TAHUN 2016 (3) NO. SKPD/INSTANSI/LEMBAGA STATUS DATA 1. PLN 0 % Tingkat Keterisian Data s/d tanggal 5 Juni 2017 pukul 15.00 wita : Dari 3462 elemen data sudah terisi 2335 elemen data (67,45 %)

Terima kasih