SOSIALISASI ELEKTRONIK AUDIT (e-AUDIT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO Drs. R A Kurniawan Kadir, M.PA Purworejo, 7 Nopember 2013

DASAR Nota Kesepahaman antara BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Tujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk akses data Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara

Ruang lingkup Sistem aplikasi komputer; Infrastruktur jaringan komunikasi; Prosedur akses data

Data yang diperlukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah; Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah; Data selain huruf a, huruf b, huruf c, yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo; Hasil Pengawasan Internal

PROSEDUR PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PENYEDIAAN DATA VERIFIKASI DATA KONEKSI DATA database duplikasi Database duplikasi dari database operasional data elektronik (softcopy) yang telah diotorisasi data paperbased yang telah diotorisasi VERIFIKASI DATA kesesuaian data yang disiapkan dengan data yang diminta BPK kelengkapan data kesesuaian data elektronik (database duplikasi dan softcopy yang telah diotorisasi) dengan data paperbased yang telah diotorisasi KONEKSI DATA database duplikasi

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI NO PERMASALAHAN PENYEBAB 1 Terdapat perbedaan data antara data yang berbentuk hardcopy (printout dari SKPD) dengan softcopy (hasil rekon dari DPPKAD), seperti : Data PA/KPA, Bendahara (telah terjadi pergantian PA/KPA, Bendahara tetapi data yang muncul masih PA/KPA, Bendahara yang lama) Pergantian Kepala SKDP tidak segera ditindaklanjuti dengan perubahan Keputusan Bupati tentang pergantian PA/KPA, Bendahara Pengeluaran / Penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu Terjadinya mutasi / pergantian Kepala SKPD belum dilaporkan oleh SKDP bersangkutan

NO PERMASALAHAN PENYEBAB Tanggal pelaporan SPJ fungsional Belanja maupun Pendapatan antara printout dan softcopy tidak sama, misalnya SPJ fungsional bulan Maret di Printout tanggal 30 Maret 2013 di Softcopy tanggal 1 Januari 2013 Kekurang telitian / kekurang cermatan operator Terjadi perbedaan angka 2 SKPD tidak mengirimkan laporan yang mengakibatkan data dari DPPKAD tidak dapat dibandingkan dengan hardcopy (laporan dari SKPD) sehingga tidak bisa diyakini kebenarannya Kelalaian SKPD

NO PERMASALAHAN PENYEBAB 3 Hasil rekon data dari DPPKAD tidak sesuai dengan data dari SKPD Kekurang telitian / kekurang cermatan operator 4 Pengiriman data ke BPK kurang lancar Pelaporan keuangan dari SKPD tidak tepat waktu

SELURUH JAJARAN SKPD AGAR : Melaporkan secara rutin Laporan Pertanggungjawaban Keuangan; Lebih cermat dalam penyusunan Laporan Keuangan; Segera melaporkan apabila terjadi perubahan data; Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait; Mengirimkan Laporan Keuangan tepat waktu

TERIMA KASIH