LANGKAH -LANGKAH PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
Advertisements

Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERHITUNGAN HPS
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Melakukan Pembinaan terhadap Pengelolaan Anggaran.
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
LKPP Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Oleh Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
E-PURCHASING (Intermediate) Custom animation effects: spotlight text
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)
E-KATALOG E-PURCHASING.
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PRANATA MANAJEMEN PEMBANGUNAN
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010
PENGADAAN BARANG DAN JASA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2015
Tata Cara e-Purchasing
Penggunaan Aplikasi E-Purchasing (Pejabat Pengadaan)
SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015.
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
PENGADAAN BARANG/JASA
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
e-Catalogue Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Sistem Informasi Pendukung SPSE (SIPS)
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
RAKOR MONEV BULAN OKTOBER 2007
Sistem Informasi Manajemen Pelelangan (SIMPEL)
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA JALUR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN ITB
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
PENGADAAN BARANG/JASA
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PENGADAAN BARANG/JASA PROGRAM KERJA AUDIT (PKA), KERTAS KERJA AUDIT (KKA) DAN KERTAS DATA AUDIT (KDA) A. DASAR HUKUM Perpres No. 54 Tahun
E Kontrak Non E Tendering
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Peraturan Rektor No 20 Tahun 2017
PENGADAAN BARANG /JASA DESA
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
TITIK TITIK KRITIS PROSES PENGADAN BARANG/JASA
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
PENGADAAN BARANG/JASA
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v 4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR September 2018.
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PEJABAT PENGADAAN Sesuai Perpres no. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SAIFUDIN ZUHRI, S.Si. MM. HP
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
BAHAN PAPARAN PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA disampaikan pada kegiatan “Pemantapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019” Oleh: Sunarto,
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Transcript presentasi:

LANGKAH -LANGKAH PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA Hotel Lor In - Sentul 26 s/d 28 Juli 2017

Cara Pendaftaran SIRUP Mengemail POK APBN P ke alamat email : siruphortikultura@yahoo.com Petugas yang hadir harus memegang user ID PA atau KPA Dinas Untuk dana yang dititipkan di propinsi tetapi palaksanaannya di kabupaten, maka SIRUPnya harus diumumkan dan dibuat di propinsi

Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan sebelum lelang dimulai Pastikan paket yang akan dilelang sudah masuk dalam SIRUP SK CPCL sudah ditetapkan Voucher/Nota Dinas usulan pengadaan yang ditandatangani oleh PPK dan penanggung jawab kegiatan SK Pejabat Pengadaan KAK HPS sudah ditetapkan oleh PPK dilengkapi data dukung Jadwal Palang Kegiatan

Langkah-langkah pengadaan melalui e-Katalog KAK dan RAB yang akan di beli langsung menyebutkan merk RAB harus sudah memperhitungkan ongkos kirim yang ada didalam e katalog untuk masing-masing barang Ongkos pengiriman barang di dalam e katalog hanya sampai di Propinsi atau di Dinas Kab/kota tidak sampai ke kelompok Ongkos kirim dari Dinas sampai ke kelompok di luar proses e-katalog Dari RAB tersebut PPK akan menetapkan HPSnya PPK membuat surat tugas ke pejabat pegadaanuntuk memproses e -katalog

Titik Kritis Pengadaan yang harus diperhatikan Pastikan HPS dapat dipertanggungjawabkan Pastikan jangka waktu pelaksanaan mencukupi sampai akhir tahun anggaran (berkaitan dengan musim tanam) Pastikan stok barang tersedia di lapangan termasuk yang melalui e-katalog Pastikan PPHP mempunyai kompetensi Pastikan barang sudah di cek dan dikirim sesuai jumlah, spesifikasi waktu dan titik bagi Proses lelang membutuhkan waktu paling singkat 1 Bulan sampai dengan penandatanganan kontrak