PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
Penyusunan Renja Perubahan
PAPARAN KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI
Oleh : Tjahjanulin Domai
Pengelolaan Keuangan Daerah
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Kota Bandung
PERSIAPAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018
PERKIRAAN EKONOMI MAKRO
MONEV PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH TKPK PROVINSI PAPUA BARAT
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
Membangun Ketersediaan Data Dalam Mendukung Efektivitas ONE DATA ONE MAP FOR EAST KALIMANTAN Melalui Sistem Informasi Data.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
PENDIDIKAN KESEHATAN DUKCAPIL
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
Perubahan Metode PDRB Dan IPM Dalam Perencanaan Pembangunan
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Pembekalan KKN STTNAS, September 2017
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Pemerintah Kabupaten Buleleng
TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN SAMPANG 2018
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
FORUM KONSULTASI PUBLIK
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
Penyusunan Pelaporan Kinerja
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010 - 2015 Disampaikan oleh: KEPALA BAPPEDA

GAMBARAN UMUM RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010 - 2015 Untuk mewujudkan 37 Sasaran Pembangunan Alokasi anggaran belanja program RPJMD 2011 – 2015, Rp.4.889.965.955.159 Realisasi APBD 2011 – 2015*, Rp.6.828.761.222.474,- atau 140% dari alokasi RPJMD Intervensi Program RPJMD 2011 – 2015 sebanyak 177 program Intervensi Program APBD 2011 – 2015 sebanyak program

REGULASI EVALUASI RPJMD UU Nomor 23 tahun 2014 ttg Pemda pasal 275 huruf (c); Pasal 276 ayat 4 “ Bupati/walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah kabupaten/kota” Permendagri 54/2010 pasal 274 “ Evaluasi RPJMD adalah melakukan penilaian pelaksanaan RPJMD, mencakup : realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/kota dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota; dan realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi. CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM YANG DILAKSANAKAN SKPD SETIAP TAHUN NYA (HASIL EVALUASI RENJA SKPD)

TUJUAN EVALUASI Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.

APA YANG HARUS DICAPAI RPJMD KABUPATEN BANDUNG 2010 - 2015 Matrik BAB V TARGET INDIKATOR SASARAN MISI DAPAT DICAPAI TARGET INDIKATOR PROGRAM DAPAT DICAPAI TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH DAPAT DICAPAI Matrik BAB VII DAN VIII, memuat: Uraian Sasaran, Strategi,Indikator Kinerja (outcome), Capaian kinerja (Awal dan Akhir), Program, Urusan &SKPD Uraian Misi, Program, Indikator Kinerja, Target dan Keuangan Matrik BAB IX, memuat: Uraian indikator kinerja menurut Aspek Kesejahteraan Masyarakat (AKM), Aspek Pelayanan Umum (APU) dan Aspek Daya Saing (ADS)

CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2013 & 2014 PROYEKSI 2015 No Indikator 2013 2014 Proyeksi Selisih Thd Target 2014 Keterangan Capaian Kinerja Makro Pembangunan Sosial dan Ekonomi Realisasi 2015 1 JumlahPenduduk (Jiwa) 3.401.984 3.415.700 3.452.333 3.470.393 3.502.392 (18.060) Kenaikan jumlah penduduk dari proyeksi 2014, menunjukan bahwa Pasangan Usia Subur yang besar yaitu sebesar 669.469 PUS. Peserta KB Aktif PUS baru mencapai 82,17% atau 119.382 PUS bukan merupakan peserta KB aktif, sehingga potensi penambahan penduduk alaminya relatif tinggi. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk(%) 1,52 1,93 1,48 1,60 1,45 (0,12) LPP sangat ditentukan oleh tingkat kelahiran dan migrasi penduduk. Kontribusi terbesar diperoleh dari pertambahan penduduk alami sebagai akibat adanya peningkatan usia produktif. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,03 5,96 6,06 5,92 6,09 (0,14 ) Capaian LPE Th.2014: 5,92% atau melambat dari proyeksi sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi berbagai kebutuhan barang dan jasa di setiap sektor usaha. 4 Inflasi PDRB (%) 5,58 6,92 5,53 6,50 5,44 (0,97) Capaian Inflasi Th.2014: 6,5% atau melemah dibanding dengan proyeksi. Jika ditinjau dari capaian tahun 2013 relatif menurun. 5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) 63.885.454,24 64.660.447,43 71.502.349,11 72.945.347,59 79.978.180,23 1.442.998 Capaian PDRB_adhb yang melampaui dari proyeksi menunjukan nilai produksi yang terjadi selama 2014 terjadi peningkatan hingga Rp.1,442 trilyun.

CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2013 & 2014 PROYEKSI 2015 No Indikator 2013 2014 Proyeksi Selisih Thd Target 2014 Keterangan Capaian Kinerja Makro Pembangunan Sosial dan Ekonomi Realisasi 2015 6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 (Juta Rupiah) 25.913.128,77 25.901.171,60 27.482.879,78 27.435.715,37 29.154.664,56 (47.164) Capaian PDRB_adhk tahun 2014 melambat dari proyeksi sebesar Rp.47,957 milyar. Faktor yang mempengaruhi adalah tingginya tingkat inflasi di beberapa sektor usaha. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 tetap mengalami peningkatan sebesar Rp.1,534 trilyun atau masih tetap tumbuh perekonomiannya 7 Angka Kemiskinan 8,02 7,94 7,72 - 7,42 Data penduduk miskin tahun 2014 belum diperbaharui hingga saat ini, proses penghitungan dilakukan oleh BPS pusat sehingga gambaran capaian kinerja angka kemiskinan baru bisa diperoleh tahun 2016. 8 Laju Pertumbuhan Investasi (% Konstruksi) 6,06 5,04 8,13 9,23 7,77 1,10 Pendekatan penghitungan laju investasi menggunakan asumsi LPE PDRB sektor konstruksi/ bangunan. Hal ini dilandasi oleh sektor konstruksi termasuk ke dalam padat modal. Investasi yang sesungguhnya seharusnya terungkap dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) masing - masing sektor usaha, namun terkendala oleh ketersediaan data serta sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal.

CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2013 & 2014 PROYEKSI 2015 No Indikator 2013 2014 Proyeksi Selisih Thd Target 2014 Keterangan Capaian Kinerja Makro Pembangunan Sosial dan Ekonomi Realisasi 2015 9 IPM 75,44 75,4 75,46 75,69 75,89 0,23 Kondisi capaian th.2014, meningkat terhadap proyeksi hal ini kontribusi dari indeks kesehatan dan daya beli, sedangkan dari indek pendidikan cenderung melambat. Proyeksi IPM tahun 2015 optimis dapat dicapai, apabila melihat perkembangan dari indek kesehatan dan daya beli. 10 IndeksPendidikan 85,2 85,23 85,34 85,29 85,47 (0,05) 11 Rata-rata Lama Sekolah(Tahun) 8,72 8,7 8,77 8,82 (0,05 ) 12 Angka Melek Huruf (%) 98,73 98,84 98,77 98,86 98,81 0,09 13 Angka HarapanHidup (Tahun) 70,39 70,34 70,5 70,54 70,61 0,04 14 IndeksAHH/Kesehatan 75,65 75,56 75,83 75,9 76,02 0,06 15 Indeks Daya Beli 65,53 65,42 65,85 65,89 66,17 16 Daya Beli(Rupiah) 643.570 643.090 644.950 645.110 646.330 160 Indikator makro yang memiliki perubahan positif terhadap target/proyeksi yang ditetapkan

CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D TAHUN 2014 MENURUT VISI - MISI EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010 – 2015 PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2015 REVIEW VISI MISI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BESERTA PENCAPAIAN RPJMD HINGGA TAHUN 2013. VISI: “TERWUJUDNYA KABUPATEN BANDUNG YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING, MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PEMANTAPAN PEMBANGUNAN PERDESAAN BERLANDASKAN RELIGIUS, KULTURAL, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D TAHUN 2014 MENURUT VISI - MISI

CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D TAHUN 2014 MENURUT VISI - MISI

CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D TAHUN 2014 MENURUT VISI - MISI

KONDISI CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH INDIKATOR KINERJA MISI MENURUT SASARAN MERUPAKAN INDIKATOR YANG DIPILIH DARI INDIKATOR PROGRAM ATAU GABUNGAN BEBERAPA PROGRAM SAAT INI SKPD BELUM SELURUHNYA MENYAMPAIKAN CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KINERJA DAERAH MERUPAKAN INDIKATOR KOMPOSIT BERBAGAI SEKTOR

LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN SELURUH SKPD HARUS MENDALAMI SELURUH PROGRAM/KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN SELAMA KURUN WAKTU 2011 – 2015; MENELAAH DAN MENGANALISA TARGET INDIKATOR KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RPJMD; MENGIDENTIFIKASIKAN PERMASALAHAN DAN SOLUSI ATAS KETIDAKTERCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN.

TERIMA KASIH