Kebijakan Pengembangan Kompetensi APARATUR SIPIL NEGARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
Advertisements

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
M A N A J E M E N P E R E N C A N A A N A P A R A T U R S I P I L N E G A R A Disampaikan pada: Pendampingan Entry Formasi ke dalam Aplikasi e-Formasi.
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
Disampaikan pada acara
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
MARRADONA SEKRETARIS DESDM 12 Agustus (tiga) jenis kompetensi yang perlu dikuasai oleh ASN agar dapat mendorong proses pembangunan nasional, meliputi.
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
SUPRANAWA YUSUF, S.H., M.P.A. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN.
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PERAN PEJABAT FUNGSIONAL DALAM Ir. Adi Junjunan Mustafa, MSc.
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
Si Jari On AKD Sosialisasi BPSDMD
Pelatihan dan Pengembangan ASN: Strategi Mewujudkan ASN Berkelas Dunia
PENGARAHAN PROGRAM Diklat Teknis Bagi Penyelenggara Diklat (TOC)
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
DI KAMPUS PEMIMPIN PERUBAHAN
STRATEGI DAN ROADMAP PENGEMBANGANNYA
PPPK Formasi dan Seleksi Pusat Inovasi Kelembagaan dan SDA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
STRATEGI PENGEMBANGAN SMART ASN
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
Manajemen Umum Kepegawaian
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
Si Jari On AKD Sosialisasi BPSDMD
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
Kebijakan Pengembangan ASN Menuju PROFESIONALISME
DI KAMPUS PEMIMPIN PERUBAHAN
PERAN IPI DALAM PEMBINAAN PUSTAKAWAN SEKOLAH DI KOTA BOGOR
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
Kebijakan Pengembangan ASN Menuju PROFESIONALISME
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Membangun Tenaga Kesehatan yang Kompeten dan Kompetitif
PENATAAN APARATUR SIPIL NEGARA”
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
KEBIJAKAN DIKLAT DIKLAT APARATUR
POLA PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK oleh: Rahmat Suparman Kabid Diklat Aparatur PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR.
DI KAMPUS PEMIMPIN PERUBAHAN
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK oleh: Rahmat Suparman Kabid Diklat Aparatur PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR.
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Direktorat Kinerja ASN
1 1 D I K E M E N T E R I A N A G A M A I NYOMAN LASTRA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. BALI.
Transcript presentasi:

Kebijakan Pengembangan Kompetensi APARATUR SIPIL NEGARA INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Assalamu’alaikum Wr.Wb. NAMA Rahmat Suparman PENDIDIKAN Master Educ. Management, Massey University, New Zealand (2002) Doktor Admin. Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2014) PENGALAMAN Widyaiswara Madya Assessor Kompetensi SDM Kabid Diklat Aparatur RESEARCH INTEREST Competency-based training Competency-based assessment Ethics in organization CONTACT rahmat@lan.go.id, rahmatin@yahoo.com 0813-2065-1803

PENDAHULUAN: Indonesia Negara Kepulauan Terbesar di Dunia

NUNUKAN GARDA DEPAN NKRI PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

MENCAPAI VISI INDONESIA 2025

6

3 PROGRAM WAJIB, 4 PROGRAM PRIORITAS 1 PROGRAM DUKUNGAN NAWA CITA 3 PROGRAM WAJIB, 4 PROGRAM PRIORITAS 1 PROGRAM DUKUNGAN PROGRAM WAJIB KESEHATAN PENDIDIKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN POROS MARITIM PEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN PROGRAM DUKUNGAN REFORMASI BIROKRASI PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

3 DIMENSI PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019 Peraturan Presiden No. 2/2015 Dimensi Pembangunan Manusia Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan Dimensi Pemerataan & Kewilayahan Faktor SDM akan sangat menentukan kualitas pembangunan sektor unggulan serta kewilayahan !!

RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN ASN PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN The quality of public services, The quality of the civil service the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, the credibility of the government's commitment to such policies. Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)

ISU-ISU STRATEGIS APARATUR SIPIL NEGARA Tuntutan Nasional Kompleksitas Manajemen ASN Issu Global Tingginya Korupsi Daya Saing Global Rendahnya Kepercayaan Publik AEC World Class Bureaucracy Rendahnya Akuntabilitas Publik Inefisiensi anggaran Pelayanan publik masih buruk KUALITAS PENGEMBANGAN KOMPETENSI Gap Kompetensi ASN PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

ISU-ISU STRATEGIS ASN ASN Berkelas Dunia BIROKRASI KELAS DUNIA 2025 Globalisasi, ASEAN Community Middle-income trap, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Pemerintah berkinerja tinggi: Efektif dan efisien, inovatif, akuntabel, bersih ASN Berkelas Dunia BIROKRASI KELAS DUNIA 2025 SMART ASN 2019

PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA Jumlah Pegawai ASN: 4,51 juta Pusat : 925.275 Daerah: 3.591.861 (EIS BKN, 2015) Rasio Pegawai ASN: 1,77% (dgn jumlah penduduk 255 juta, Proyeksi BPS 2015) POSISI INDONESIA DALAM WORLDWIDE GOVERNMENT INDIKATOR (EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN), BANK DUNIA 2013 0,7 1,2 1,7 2,1 2,9 1,9 11,4 3,7 2,5 2,9 RASIO THD PENDUDUK (%)

PEMBANGUNAN KUALITAS ASN S-1 S-2 S-3 TARGET CAPAIAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KUALITAS ASN S-1 S-2 S-3 BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI DIKLAT MAGANG 2025 2019 PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL MANAJEMEN SDM 2013 ----- Meeting Notes (8/22/13 14:05) ----- 1. Rule base: activity base 2. Performance: Output base, outcome base 3. Dynamic: Sensitif dengan perubahan lingkungan, memiliki pemikiran 10th capability, thinking ahead, thinking cross, thinking again 50% 15% 2.5% 60% 20% 5% 5-25% 10% 26-50% 25% ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 42% 11% 1.1% <5% <1% Sumber: Kementerian PAN

RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN KUALITAS ASN Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR ASN Human Capital SMART ASN Reformasi Birokrasi & UU ASN Penerapan Good Governance Milestones Pembangunan ASN Sumber: Kementerian PAN

ROAD MAP PEMBANGUNAN ASN PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

3 SASARAN ROADMAP ASN 2015-2019 Hingga 2014 2015 2016 2017 2018 2019 UU ASN RPP UU ASN ASN AWARD Peren. Peg. ASN & Formasi Khusus E-formation Redistribusi Pegawai SMART ASN Berbasis Sistem Merit Perencanaan ASN sesuai arah pembangunan nasional & potensi daerah SASARAN 1 Moratorium CPNS Anjab & ABK dg E-FORMASI & SIM-ASN Rekruitmen CPNS & PPPK (Pendidik, Kesehatan, Penegak Hukum, Formasi Khusus, dan Tenaga Teknis yg mendukung Nawa Cita) Rekruitmen: metoda LJK & CAT Pemetaan Standar Kompetensi Jabatan & individu Pengembangan SIM seleksi CPNS SASARAN 2 Penyelarasan Kompetensi dgn jabatan Gen Y Management Pengembangan Assessment Centre Sertifikasi Jabatan ASN Seleksi Terbuka JPT Talent Management JPT & JA ASN Gaji & Tunj. berbasis kinerja Inpassing nasional JF PROFESIONALISME; Penguatan JF SASARAN 3 Internship ASN-Swasta Capacity Building ASN

Perencanaan ASN Sesuai Kebutuhan SASARAN 1: Perencanaan ASN Sesuai Kebutuhan Terwujudnya Pegawai ASN Sesuai Kebutuhan, yang akan dicapai melalui arah kebijakan: Perencanaan ASN Sesuai Kebutuhan Anjab & ABK dg E-FORMASI & SIM ASN ASN sesuai Arah Pembangunan Formasi khusus ASN untuk akselerasi capaian Redistribusi ASN Anjab & ABK dg E-FORMASI & SIM- ASN Kebutuhan ASN sesuai arah pembangunan nasional & potensi daerah Formasi Khusus ASN (Pa/Pi Terbaik Univ., Pa/Pi Papua, Disabilitas, Olahragawan/wati Prestasi Internasional) ASN untuk akselerasi capaian target nasional/daerah (Multi Entry Level unt PPPK) Redistribusi ASN

Rekruitmen ASN yg Transparan & Bebas KKN SASARAN 2: Rekruitmen ASN yg Transparan & Bebas KKN Terwujudnya ASN Berkinerja Prima & Bebas KKN, akan dicapai melalui arah kebijakan: Rekruitmen ASN yg Transparan & Bebas KKN Seleksi CPNS dan PPPK Optimalisasi Perlibaan Media Massa Promosi Terbuka JPT Seleksi CPNS & PPPK Penyempurnaan CAT TKD & TKB Penguatan Pansel Instansi & Panselda Penguatan Infrastruktur & Jaringan IT PPPK (Multi Entry Level) Formasi khusus (Outstanding Gen Y) Promosi Terbuka JPT Panduan/Penguatan Pansel JPT Akreditasi Assessment Centre Talent Management Inst./Nasional Mendorong Merit System 3. Optimalisasi Peran Media Massa

SASARAN 3: PROFESIONALISME ASN Arah Kebijakan Pengembangan Profesionalisme ASN: Pemetaan standar kompetensi jabatan dan kompetensi individu Sertifikasi kompetensi Penguatan jabatan fungsional Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi Capacity Building ASN Peningkatan jenjang pendidikan Formal Diklat berbasis “gap” kompetensi indv. & jabatannya Internship, coaching & counseling Pengukuran kinerja individu & disiplin Peningkatan kesejahteraan berbasis kinerja Profesionalisme ASN Penetapan Standar dan Pemetaan Sertifikasi Kompetensi Penguatan Jabatan Fungsional Mutasi dan Rotasi (>5 tahun) Capacity Building Pengukuran Kinerja Individu & Displin Peningktan Kesejahteraan

STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN Berdasarkan kesejanjangan kompetensi individu & jabatannya, maka strategi pengembangannya adalah: Pendidikan Formal Tugas Belajar Ijin Belajar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Diklat Prajabatan Diklat Kepemimpinan Diklat Fungsional Diklat Teknis Non Diklat Internship (Magang) Bimbingan Teknis Sosialisasi Seminar Workshop Peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal baik dalam maupun luar negeri Peningkatan kompetensi melalui pelatihan paling sedikit 80 (delapan puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Peningkatan kompetensi melalui program magang maksimum 1 (satu) tahun (instansi pemerintah & swasta) PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN (80 JP/tahun) 1. Pendidikan dan pelatihan 2. Seminar 3. Kursus 4. Penataran 5. Praktek kerja, di instansi pusat dan daerah 6. Pertukaran PNS dan Swasata INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN INSTANSI

Kompetensi Berdasarkan UU ASN Adalah Pengetahuan, Keterampilan, Sikap/Perilaku yang harus dipenuhi oleh Pegawai ASN untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efisien dan efektif. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG DIBUTUHKAN (UU No KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG DIBUTUHKAN (UU No. 5 dan 30/2014) Teknis Sosio- Kultural Pemerintahan Manajerial

STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN STRATEGI PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN FORMAL ASN (S-1 s/d S-3) STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI KERJA STRATEGI PEMAGANGAN BAIK DI INSTANSI PEMERINTAH MAUPUN SWASTA (1 TAHUN) KOMPETENSI SOSIO PEMERINTHAN & KULTURAL KOMPETENSI MANAJERIAL KOMPETENSI TEKNIS SESUAI BIDANG ASN BERKELAS DUNIA

Training & Development Diklat untuk Membangun SDM Aparatur Profesional Training & Development

Pelayanan publik kelas satu (first-class public services) PETA JALAN PENINGKATAN PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA INOVATIF PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA INOVATIF BAGI ASN Mendorong berpikir kreatif (berorientasi pada kebaruan, kebermanfaatan, dan memberikan solusi) Membuahkan perilaku baru (cara bekerja inovatif yang lebih cepat dan lebih baik) Menghasilkan karya cipta yang mampu menjadi solus, lebih bermanfaat, berkesinambungan dan dapat direplikasi PERUBAHAN PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA Permasalahan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks Tuntutan kinerja tinggi bagi setiap ASN menjadi keniscayaan Diperlukan terobosan diklat dan budaya kerja untuk menyikapinya DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI ASN Berbasis pada kompetensi yang harus dimiliki Bertujuan untuk mencapai kompetensi yang harus dipenuhi Menggunakan metode pembelajaran inovatif TERWUJUDNYA ASN BERKELAS DUNIA Pelayanan publik kelas satu (first-class public services)

K T E R I M A S H LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL