IMPLEMENTASI GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL (GNRM) DI DAERAH SEMARANG, 23 NOVEMBER 2015 DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

REVOLUSI MENTAL 5 PENDAPAT BUNG KARNO TENTANG REVOLUSI MENTAL “Revolusi Mental merupakan satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala- nyala” PENDAPAT JOKO WIDODO TENTANG REVOLUSI MENTAL “Untuk lebih memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa, Kita perlu melakukan Revolusi Mental” 5

REVOLUSI MENTAL Revolusi mental merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat (pemerintah & rakyat) dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali nilai‐nilai strategis yang diperlukan oleh Bangsa dan Negara untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. Revolusi Mental mengubah carapandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa‐bangsa lain di dunia. 1

STRATEGI INTERNALISASI 3 NILAI REVOLUSI MENTAL 1 JALUR BIROKRASI 2 JALUR PENDIDIKAN 3 JALUR SWASTA 4 JALUR KELOMPOK MASYARAKAT 19

Lanjutan …………..STRATEGI Perlu penyelarasan/penyatuan persepsi dan komitmen bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) agar terlaksana secara sistematis dan sistemik sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak sesuai dengan nilai – nilai Pancasila. ( Masif dan terstruktur )

TAHAPAN IMPLEMENTASI Pemahaman : setiap komponen bangsa diharapkan memahami dengan benar konsep, prinsip dan nilai revolusi mental yang berdasar pada pancasila yg merupakan kristalisasi nilai nilai luhur bangsa.

L A N J U T A N Aplikasi : Internalisasi : proses menjadikan nilai – nilai revolusi mental dipergunakan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara . Aplikasi : menerapkan konsep, prinsip dan nilai - nilai revolusi mental dalam praktek kehidupan yang nyata, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan maupun aspek yang lain.

IMPLEMENTASI GNRM Dalam rangka pelaksanaan Revolusi Mental sebagai gerakan masif, Pemerintah (Kemendagri dan Kemenko PMK) sedang menyiapkan Rancangan Instruksi Presiden RI tentang Revolusi Mental. Menginstruksikan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Dan Kepala Kesekretariatan Lembaga Negara membentuk Tim implementasi Revolusi Mental tingkat pusat. Menteri Dalam Negeri membentuk Tim Fasilitasi Revolusi Mental yang bertugas menyiapkan, dan melaksanakan rencana aksi terpadu, model pendampingan melalui penyiapan fasilitator, modul, supervisi, instrumen monitoring, dan pengukuran hasil kegiatan dengan mengedepankan seni mendidik, metode dan teknologi pembelajaran yang tepat dalam pelaksanaan Revolusi Mental tingkat pusat, provinsi, kabupaten / kota.

LANJUTAN 3. Gubernur, Bupati dan Walikota membentuk Tim Implementasi Revolusi Mental tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota yang pelaksanaan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi, Kabupaten / Kota dengan melibatkan seluruh stakeholders. 4. Menkopolhukam, Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, serta Menko Bidang PMK mengkoordinasikan pelaksanaan Revolusi Mental yang dilaksanakan oleh KL dalam koordinasi masing - masing. 5. Tim fasilitasi dan Tim Implementasi Revolusi Mental pada KL, Provinsi, Kabupaten / Kota masing – masing memiliki keanggotaan Tim.

WAWASAN KEBANGSAAN PERMENDAGRI NO 71 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Wawasan Kebangsaan Lahir, ketika Bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari penjajahan Dalam perkembangannya, muncul kesadaran bahwa untuk membebaskan diri dari penjajahan diperlukan kekuatan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga lahirlah sumpah pemuda, untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa.

PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN 1. MELAKSANAKAN VISI DAN MISI AMANAT UU NO. 17 THN 2007 TTG RPJPN 2005-2025: A. VISI: MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR B. MISI KE 1 DAN KE 3: KE 1: mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila  dlm rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan. KE 3: memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh dan memperkuat peran masyarakat sipil. 2. MENGUPAYAKAN PENDIDIKAN WASBANG YANG MEMASYARAKAT DAN BERKESINAMBUNGAN.

KEKUATAN SOSIAL KEKUATAN EKONOMI CAPTIVE MARKET SPIRIT PPWK PANCASILA UUD 1945 BHINEKA TUNGGAL IKA NKRI MODAL SOSIAL Berakhlak mulia Saling menghormati antar umat beragama Kesetiakawan sosial gotong royong Kerja keras dan tekun Persatuan dan kesatuan Nasionalisme Rela berkorban KEKUATAN SOSIAL KEKUATAN EKONOMI CAPTIVE MARKET

FUNGSI DIKWASBANG DESKRIPSI FUNGSI PENGENALAN PENINGKATAN PEMUPUKAN memperkenalkan berbagai komunitas etnis budaya/nilai sosial/lokal wishdom di Indonesia dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya PENGENALAN PENINGKATAN meningkatkan pemahaman, rasa dan semangat berbangsa dalam NKRI menumbuh-suburkan nilai-nila pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika , (kesetiakawanan social/gotong royong dll) PEMUPUKAN PENGEMBANGAN mengembangkan kemampuan dan keterampilan/pengembangan potensi PENCEGAHAN mencegah terjadinya diintergrasi sosial/ konflik antar-pribadi dan atau konflik antar-kelompok Ma2t’S ’2015

Tujuan Dikwasbang 1 2 3 4 Leadership Meningkatkan pengertian, pemahaman dan persepsi yang tepat tentang persatuan dan kesatuan antar sesama Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai penerus Bangsa Indonesia Mengembangkan kepekaan sosial, solidaritas, toleransi dan saling mengenal serta saling menolong antar sesama walaupun berbeda latar belakang Meningkatkan kemampuan dan keterampilan manusia/potensi 1 2 3 4 Leadership Persepsi yang Benar (Good Perseption) Empaty Problem Solving Skill Ma2t’S ’2015

(PERMENDAGRI NO 71 TAHUN 2012) PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN (PERMENDAGRI NO 71 TAHUN 2012) PPWK dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur, Bupati / Walikota dengan kepengurusan : Ketua : Sekretaris Daerah Wakil Ketua : Kepala SKPD yg membidangi Kesbangpol Sekretaris : Kabid yang membidangi Wasbang Anggota merupakan Kepala/Pimpinan : Bapeda dan SKPD terkait Kodam / Korem / Kodim Polda / Poltabes / Polres Badan Pusat Statistik Orpol yg memiliki kursi di DPRD Ormas / LNL Media Massa Lokal Toga, Tomas, Todat

LANJUTAN Tugas PPWK 1. Menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan yang ditujukan kepada a.l : Orpol, Ormas, LNL, PNS, Guru, Toga, Tomas, Todat. Bentuk kegiatan : pelatihan, out bond, lomba cerdas cermat, diskusi, seminar dan lokakarya. Menggunakan pendekatan : pembangunan karakter bangsa, pelibatan kerjasama multi pihak, keterbukaan, kreatifitas, integeritas, dan penggunaan muatan lokal. 2. Melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan kabupaten lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.

KESIMPULAN Dalam rangka implementasi dan pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah : Diperlukan Instruksi Presiden sebagai payung hukum. Mendayagunakan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK ) Provinsi, Kabupaten / Kota sebagai pelaksana Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah.

TERIMA KASIH