PENAJAMAN RENCANA KERJA TA 2016 UNTUK OPTIMALISASI PENCAPAIAN RENSTRA DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN OLEH: DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Advertisements

KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
STRUTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR BADAN LITBANG KEMENETERIAN PEKERJAAN UMUM - PERMEN PU No. 08/PRT/M/2010 Tanggal.
1. Isu Strategis Bidang Cipta Karya Berdasarkan UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang, KSN merupakan wilayah yang memiliki pengaruh sangat penting secara.
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
Struktur Program Penyelenggaraan SPAM
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
PERAN DITJEN BINA KONSTRUKSI
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN
Undang-Undang bidang puPR
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
RENCANA KERJA TA DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
RENCANA program 2017 SUBDIT KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
kelembagaan pengadaan barang dan jasa (PBJ)
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Undang-Undang bidang puPR
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA HILIR
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PAPARAN RAPAT KOORDINASI DIREKTORAT 2018 DITJEN BINALATTAS
Subdit. Pemantauan dan Evaluasi
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEBIJAKAN ANGGARAN BAGI BADAN LAYANAN UMUM DILINGKUNGAN BPPSDM
Transcript presentasi:

PENAJAMAN RENCANA KERJA TA 2016 UNTUK OPTIMALISASI PENCAPAIAN RENSTRA DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN OLEH: DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN dalam acara Rapat Penajaman Rencana Kerja TA 2016 Bintaro, 25 September 2015

OUTLINE 1 2 Progres Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Rencana Kerja Tahun Anggaran 2016

PROGRES KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 1

TUGAS DAN FUNGSI DIT. KERJA SAMA Tugas (Pasal 868, Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015): melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi. Fungsi (Pasal 869, Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015): penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

TARGET OUTPUT TA 2015 2.000 Angkatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri 1 Profil Kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi SUB-OUTPUT 10.000 Orang Supervisor/Mandor/ Kepala Pekerja Konstruksi terlatih 40 Kerja Sama Penyelenggara Pemberdayaan konstruksi 3 Dokumen profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan 2.000 Orang fasilitator/instruktur/ asesor/ manajer pemberdayaan 2.000 Angkatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri PPK/ SATKER PROVINSI BALAI PPK/ SATKER PROVINSI

KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI KERJASAMA PEMBERDAYAAN DENGAN MITRA KERJA APA YANG DIHARAPKAN TUJUAN Sinergi antara para stakeholder jasa konstruksi Program pembinaan konstruksi yang sesuai kebutuhan Meningkatnya keterlibatan dan peran aktif stakeholder dalam pembinaan konstruksi Jasa Konstruksi Nasional yang: Mandiri, Berdaya Saing, dan Memiliki Nilai Tambah K/L Asosiasi Badan Usaha Balai Satminkal Pemda LPJK LDK Asosiasi Profesi Masyarakat PROYEK KONSTRUKSI Unit Sertifikasi Badan Usaha PT/Politeknik/ SMK Media KETAHANAN MASYARAKAT KONSTRUKSI NASIONAL

INISIASI KERJASAMA TA 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA EKSTERNAL PU Ditjen Bina Pembangunan Daerah Bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menggerakkan Pemerintah Daerah melaksanakan tugas pembinaan konstruksi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Pola Pembinaan Keterampilan Naker Indonesia Bappenas (Deputi Tenaga Kerja dan Deputi Kemiskinan) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kerjasama dukungan DJBK untuk Proyek Infrastruktur Desa/ Dana Desa Kerjasama dukungan DJBK untuk program Transmigrasi Kementerian Ketenagakerjaan Kerjasama dengan Balai Latihan Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dukungan untuk DESA TANGGUH (Perlu kolaborasi dengan Puslitbangkim)

INISIASI KERJASAMA TA 2015 INTERNAL KEMENTERIAN PUPR Pemberdayaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Infrastruktur Ditjen SDA Infrastruktur Ditjen BM Infrastruktur Ditjen CK & Ditjen Perumahan Infrastruktur Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Infrastruktur Kawasan Perbatasan Proyek Rehab Sungai Ciliwung Proyek Rehab Irigasi di Semarang atau Cirebon Proyek Pemboran Air Tanah di Pulau Timor Kerjasama dengan Balitbang PUPR Kerjasama dengan Kementerian Desa Proyek Jalan Toll Manado - Bitung Proyek Jalan Toll Cisundawu Pembangunan SPAM Regional KARTAMANTUL DIY; Pembangunan SPAM IKK Sambong, Jiken, Bogorego, dan MBR Cepu; Pembangunan SPAM IKK Kota Padang; Optimalisasi SPAM IKK untuk MBR Kota Solok Pengadaan dan Pemasangan IPA Baja IKK Rawang Kota Sungai Penuh Jambi dan di Banjarbakula ; Pembangunan IPA Kota Singkawang, Pontianak, Waribang Denpasar. Dukungan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi

INISIASI KERJASAMA TA 2015 KOLABORASI DENGAN BALITBANG Pengembangan Teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) Pencetakan instruktur, installer, dan pemberdayaan unit usaha lokal berbasis masyarakat terutama di kawasan perbatasan dan daerah rawan bencana. Bersama Balitbang dan Ditjen Penyediaan Perumahan melakukan standarisasi perumahan untuk komponen-komponen perumahannya. Dengan adanya standarisasi tersebut akan mendorong industri pracetak, pemanfaatan teknologi pracetak, pengembangan kompetensi bidang pracetak, dan memudahkan memasukkan komponen pracetak di dalam e-Catalog LKPP. MENYUSUL : PELATIHAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN

PEMBERDAYAAN SDM KONSTRUKSI DENGAN BUMN KARYA INISIASI KERJASAMA TA 2015 PEMBERDAYAAN SDM KONSTRUKSI DENGAN BUMN KARYA Penyusunan Modul Bersama Pelatihan Mandor Fasilitasi Sertifikasi Mandor BUMN KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN DENGAN BUMN Pelatihan Mandor BUMN Sertifikasi tukang terampil di proyek BUMN Mandor di Proyek BUMN Data Tukang ex.Proyek BUMN di LN OUTPUT Supervisor/ Foreman Terlatih Tenaga Terampil Bersertifikat

PENYUSUNAN NSPK TA 2015 BIDANG KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN Penyusunan NSPK TA 2015 diarahkan pada penyusunan pedoman kerja sama dan pemberdayaan bidang pembinaan SDM Konstruksi

PEDOMAN YANG DISUSUN TAHUN ANGGARAN 2015 (1/2) Untuk memberikan acuan kepada para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kerjasama dan pemberdayaan bagi pembinaan terhadap sumberdaya manusia bidang konstruksi. No JUDUL PEDOMAN 1 Pedoman pelaksanan kerja sama dan pemberdayaan pelatihan kompetensi tenaga kerja bidang konstruksi dengan badan usaha 2 Pedoman pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan pelatihan kompetensi tenaga kerja bidang konstruksi dengan pemerintahan 3 Pedoman pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan pelatihan komeptensi tenaga kerja bidang konstruksi dengan lembaga pendidikan

PEDOMAN YANG DISUSUN TAHUN ANGGARAN 2015 (2/2) NO JUDUL PEDOMAN 4 Pedoman pelaksanan kerja sama dan pemberdayaan pelatihan kompetensi tenaga kerja bidang konstruksi dengan luar negeri 5 Pedoman pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan uji kompetensi & sertifikasi 6 Pedoman pelaksanaan pelatihan mandiri masyarakat terampil 7 Pedoman teknis pelatihan mandiri

PROGRES PENYERAPAN ANGGARAN Target Progres Penyerapan per Bulan (%) DIPA 2015 46,57 M: Swakelola Rp. 19,73 M Kontraktual Rp. 21,48 M Gaji Rp. 5,35 M Progres SPM 25 Sept 2015 7,52 M (16,15%) Exclude gaji (18,24%) Prognosis TA 2015* 39,00 M (84%) *) Dana Sisa/ Tidak Terserap: > Kontraktual Rp.2,17 M > Gaji dan Tunjangan Rp. 5,35 M Target Progres Penyerapan per Bulan (%)

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2016 2

KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENJA TA 2016 DIT. KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN Pemenuhan Tugas dan Fungsi organisasi; Pencapaian Output Renstra 2015-2019; Pemaketan swakelola – kontraktual memperhatikan kapasitas SDM yang ada; Pengembangan Fungsi Management, bukan sebagai pelaksana.

DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN TARGET OUTPUT TA 2016 DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN OUTPUT 1 Profil Kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi SUB-OUTPUT 10.000 Orang Supervisor/Mandor/ Kepala Pekerja Konstruksi terlatih 40 Kerja Sama Penyelenggara Pemberdayaan konstruksi 3 Dokumen profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan 2.000 Orang fasilitator/instruktur/ asesor/ manajer pemberdayaan 4.200 Angkatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri PPK/ SATKER PROVINSI BALAI PPK/ SATKER PROVINSI

TARGET PENAMBAHAN SDM KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT No Tenaga Kerja Bersertifikat 2014 (Baseline) TARGET KENAIKAN JUMLAH TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 1 Ahli 64.578 20.000 35.000 50.000 65.000 80.000 250.000 2 Terampil 101.669 30.000 70.000 100.000 130.000 170.000 500.000 3 166.247 105.000 150.000 195.000 750.000

POHON ANGGARAN DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN DIT. KERJA SAMA 46, 57 M 39,00 M PEGAWAI 5,35 M BARANG 40,57 M MODAL 0,65 M 5,10 M 32,70 M 1,20 M OPERASIONAL DAN TU KERJA SAMA PEMBERDAYAAN WIL I PEMBERDAYAAN WIL II PEMBERDAYAAN WIL III SARANA PRASARANA KENDARAAN 3,25 M 26,20 M 3,94 M 3,59 M 3,59 M 0,65 M - 5,75 M 7,05 M 6,65 M 6,20 M 7,05 M 1,20 M 0,00 M PERENCANAAN EVALUASI PROGRAM KERJA SAMA KAJIAN REKOMENDASI 1,35 M 3,37 M 21,48 M TA. 2015 (sesuai DIPA APBNP 2015) - 7, 05 M (di masing-masing wilayah) Usulan Renja TA. 2016

PROPORSI ANGGARAN TA 2016 Rekapitulasi Usulan Alokasi TA 2016 Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan No Unit Pelaksana Swakelola Kontraktual Total 1 Subdit Kerjasama Rp. 4.650.000.000 Rp. 2.400.000.000 Rp. 7.050.000.000 2 Subdit Pemberdayaan Wilayah I Rp. 2.950.000.000 Rp. 3.700.000.000 Rp. 6.650.000.000 3 Wilayah II Rp. 3.150.000.000 Rp. 3.050.000.000 Rp. 6.200.000.000 4 Wilayah III Rp. 3.350.000.000 TOTAL Rp. 14.100.000.000 Rp. 12.850.000.000 Rp. 26.950.000.000 5 Subbagian TU Gaji dan Tunjangan Tata Usaha Belanja Modal Rp. 5.100.000.000 Rp. 5.750.000.000 Rp. 1.200.000.000 Rp. 12.050.000.000 Rp. 26.150.000.000 Rp. 39.000.000.000

RENCANA KERJA TA 2016 SUBDIT KERJASAMA (1/2) OUTPUT 2015-2019 SUB-OUTPUT KOMPONEN PAKET PEKERJAAN S/K RENCANA ALOKASI (dalam ribuan) KETERANGAN Subdit Kerjasama 7,050,000   Seksi Lembaga Pemerintah 4,200,000 Terlaksananya Kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi Tersusunnya Standar dan Pedoman Kerjasama dan Pemberdayaan 1 Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan K 750,000 Penysunan Rencana Strategis 2015-2019 Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan sebagai pedoman pemrograman 2 Penyusunan Draft Peraturan Menteri PUPR tentang Mekanimse Pembiayaan Kerjasama Sertifikasi dan Pemberdayaan Pembinaan Tenaga Kerja Bidang Konstruksi Peraturan Menteri sebagai payung hukum terhadap mekanisme pembiayaan sertifikasi tenaga kerja bidang konstruksi hasil kerjasama dan pemberdayaan 3 Penyusunan profil kerjasama penyelenggaraan jasa konstruksi S 700,000  Melakukan penyusunan profil pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2016. Terlaksananya kerjasama pembinaan konstruksi bersama lembaga pemerintah dan/atau masyarakat 4 Sinkronisasi Kebutuhan Kerjasama dan Pemberdayaan dengan Pemangku Kepentingan 1,500,000 Pemetaan kebutuhan akan kerjasama pemberdayaan dari para stakeholder jasa konstruksi 5 Inisiasi dan Fasilitasi Penandatanganan MoU dengan pemangku kepentingan 500,000 Melakukan inisiasi kerjasama kemitraan untuk mendorong keterlibatan stakeholder jasa konstruksi dalam rangka pembinaan konstruksi yang ditindaklanjuti penandatanganan MoU

RENCANA KERJA TA 2016 SUBDIT KERJASAMA (2/2) OUTPUT 2015-2019 SUB-OUTPUT KOMPONEN PAKET PEKERJAAN S/K RENCANA ALOKASI (dalam ribuan) KETERANGAN Subdit Kerjasama 7,050,000   Seksi Lembaga Masyarakat 2,850,000 Terlaksananya Kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi Tersusunnya Standar dan Pedoman Kerjasama dan Pemberdayaan 1 Sosialisasi Pedoman Umum Kerjasama dan Pemberdayaan Pembinaan SDM Bidang Jasa Konstruksi S 600,000 Melakukan sosialisasi kepada para stakeholder tentang pedoman-pedoman yang disusun pada TA 2015 2 Konsultan Manajemen Pendampingan Kerjasama dan Pemberdayaan K 900,000  Konsultan pendamping untuk membantu mengelola pelaksanaan program kerjasama dan pemberdayaan TA 2016 Terlaksananya kerjasama pembinaan konstruksi bersama lembaga pemerintah dan/atau masyarakat 3 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kerjasama TA 2016  Memberikan bimbingan/bantuan teknis dan pendampingan terhadap tata cara pelaksanaan kerjasama, serta pendampingan dalam penyusunan KSO 4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama TA 2016 750,000 Melakukan pemantauan, evaluasi setiap triwulanan terhadap kegiatan kerjasama dan implementasinya

RENCANA KERJA TA 2016 SUBDIT PEMBERDAYAAN WILAYAH I (1/2) OUTPUT 2015-2019 SUB-OUTPUT KOMPONEN PAKET PEKERJAAN S/K RENCANA ALOKASI (dalam ribuan) KETERANGAN Subdit Pemberdayaan Wilayah I 6,650,000   Seksi Penjaminan Mutu 3,750,000 Terlaksananya Kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi Tersusunnya Profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan 1 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan Wilayah I TA 2016 S 650,000 Memberikan bimbingan/bantuan teknis dan pendampingan terhadap kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Balai dan para stakeholder, termasuk MOT/TOT percontohan 2 Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Pemberdayaan Wilayah I TA 2016 K 1,200,000 Memberikan rekomendasi perbaikan/penjaminan mutu pelaksanaan pemberdayaan wilayah untuk menjamin kualitas/mutu pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan stakeholder 3 Kajian Pola Pemberdayaan terhadap Pemerintah Daerah (Pemprov, Pemkab/Pemkot) 1,250,000 Melakukan identifikasi dan analisis pola/skema pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan karakteristik pemangku kepentingan. 4 Stimulus Dukungan Untuk Pemberdayaan Politeknik Memberikan stimulan bagi stakeholder untuk mendukung peningkatan keterlibatan stakeholder dalam penyelenggaraan jasa konstruksi

RENCANA KERJA TA 2016 SUBDIT PEMBERDAYAAN WILAYAH I (2/2) OUTPUT 2015-2019 SUB-OUTPUT KOMPONEN PAKET PEKERJAAN S/K RENCANA ALOKASI (dalam ribuan) KETERANGAN Subdit Pemberdayaan Wilayah I 6,650,000   Seksi Pemantauan dan Evaluasi 2,900,000 Terlaksananya Kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi Tersusunnya Profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan 1 Persiapan Pelaksanaan Pemberdayaan Wilayah I TA 2016 S 500,000 FGD Tindak lanjut pemetaan kebutuhan kerjasama dan pemberdayaan 2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Wilayah I TA 2016 650,000 Melakukan pemantauan, evaluasi setiap triwulanan terhadap kegiatan kerjasama pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Balai dan para stakeholder (Pemda, PT, BUMN, dll.) 3 Penyusunan Profil Pemberdayaan Wilayah I TA 2016 Melakukan penyusunan profil pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2016. 4 Tipologi Kebutuhan Pemberdayaan Jasa Konstruksi di Wilayah I (Sumatera, Kalimantan) K 1,250,000 Melakukan kajian analisis kebutuhan akan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan karakteristik (local wisdom) dari masing-masing pulau.

RENCANA KERJA TA 2016 SUBDIT PEMBERDAYAAN WILAYAH II (1/2) OUTPUT 2015-2019 SUB-OUTPUT KOMPONEN PAKET PEKERJAAN S/K RENCANA ALOKASI (dalam ribuan) KETERANGAN Subdit Pemberdayaan Wilayah II 6,200,000   Seksi Penjaminan Mutu 3,650,000 Terlaksananya Kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi Tersusunnya Profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan 1 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan Wilayah II TA 2016 S 600,000 Memberikan bimbingan/bantuan teknis dan pendampingan terhadap kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Balai dan para stakeholder, termasuk MOT/TOT percontohan 2 Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Pemberdayaan Wilayah II TA 2016 K 800,000 Memberikan rekomendasi perbaikan/penjaminan mutu pelaksanaan pemberdayaan wilayah untuk menjamin kualitas/mutu pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan stakeholder 3 Kajian Pola Pemberdayaan terhadap Lulusan Pendidikan Formal Bidang Jasa Konstruksi (SMK, D3/Politeknik, Universitas) 1,250,000 Melakukan identifikasi dan analisis pola/skema pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan karakteristik pemangku kepentingan. 4 Stimulus Dukungan Untuk Pemberdayaan SMK Bidang Teknik 1,000,000 Memberikan stimulan bagi stakeholder untuk mendukung peningkatan keterlibatan stakeholder dalam penyelenggaraan jasa konstruksi

RENCANA KERJA TA 2016 SUBDIT PEMBERDAYAAN WILAYAH II (2/2) OUTPUT 2015-2019 SUB-OUTPUT KOMPONEN PAKET PEKERJAAN S/K RENCANA ALOKASI (dalam ribuan) KETERANGAN Subdit Pemberdayaan Wilayah II 6,200,000   Seksi Pemantauan dan Evaluasi 2,550,000 Terlaksananya Kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi Tersusunnya Profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan 1 Persiapan Pelaksanaan Pemberdayaan Wilayah II TA 2016 S 450,000 FGD Tindak lanjut pemetaan kebutuhan kerjasama dan pemberdayaan 2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Wilayah II TA 2016 600,000 Melakukan pemantauan, evaluasi setiap triwulanan terhadap kegiatan kerjasama pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Balai dan para stakeholder (Pemda, PT, BUMN, dll.) 3 Penyusunan Profil Pemberdayaan Wilayah II TA 2016 500,000 Melakukan penyusunan profil pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2016. 4 Tipologi Kebutuhan Pemberdayaan Jasa Konstruksi di Wilayah II (Jawa) K 1,000,000 Melakukan kajian analisis kebutuhan akan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan karakteristik (local wisdom) dari masing-masing pulau.

RENCANA KERJA TA 2016 SUBDIT PEMBERDAYAAN WILAYAH III (1/2) OUTPUT 2015-2019 SUB-OUTPUT KOMPONEN PAKET PEKERJAAN S/K RENCANA ALOKASI (dalam ribuan) KETERANGAN Subdit Pemberdayaan Wilayah III 7,050,000   Seksi Penjaminan Mutu 3,700,000 Terlaksananya Kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi Tersusunnya Profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan 1 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan Wilayah III TA 2016 S 750,000 Memberikan bimbingan/bantuan teknis dan pendampingan terhadap kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Balai dan para stakeholder, termasuk MOT/TOT percontohan 2 Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Pemberdayaan Wilayah III TA 2016 K 1,200,000 Memberikan rekomendasi perbaikan/penjaminan mutu pelaksanaan pemberdayaan wilayah untuk menjamin kualitas/mutu pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan stakeholder 3 Kajian Pola Pemberdayaan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi 1,000,000 Melakukan identifikasi dan analisis pola/skema pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan karakteristik pemangku kepentingan. 4 Stimulus Dukungan Untuk Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Memberikan stimulan bagi stakeholder untuk mendukung peningkatan keterlibatan stakeholder dalam penyelenggaraan jasa konstruksi

RENCANA KERJA TA 2016 SUBDIT PEMBERDAYAAN WILAYAH III (2/2) OUTPUT 2015-2019 SUB-OUTPUT KOMPONEN PAKET PEKERJAAN S/K RENCANA ALOKASI (dalam ribuan) KETERANGAN Subdit Pemberdayaan Wilayah III 7,050,000   Seksi Pemantauan dan Evaluasi 3,350,000 Terlaksananya Kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi Tersusunnya Profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan 1 Persiapan Pelaksanaan Pemberdayaan Wilayah III TA 2016 S 600,000 FGD Tindak lanjut pemetaan kebutuhan kerjasama dan pemberdayaan 2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Wilayah III TA 2016 750,000 Melakukan pemantauan, evaluasi setiap triwulanan terhadap kegiatan kerjasama pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Balai dan para stakeholder (Pemda, PT, BUMN, dll.) 3 Penyusunan Profil Pemberdayaan Wilayah III TA 2016 500,000 Melakukan penyusunan profil pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2016. 4 Tipologi Kebutuhan Pemberdayaan Jasa Konstruksi di Wilayah III (Bali dan Nustra, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua) K 1,500,000 Melakukan kajian analisis kebutuhan akan pemberdayaan penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan karakteristik (local wisdom) dari masing-masing pulau.

RENCANA KERJA TA 2016 SUBBAG TATA USAHA KOMPONEN PAKET PEKERJAAN OUTPUT 2015-2019 SUB-OUTPUT KOMPONEN PAKET PEKERJAAN S/K RENCANA ALOKASI (dalam ribuan) KETERANGAN Subbag Tata Usaha 12,050,000   Terlaksananya pengelolaan administrasi perkantoran  Tersusunnya dokumen layanan perkantoran  1 Fasilitasi penyusunan program kegiatan dan RKAKL Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan S 250,000 2 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 240,000 3 Fasilitasi implementasi reformasi birokrasi 290,000 4 Penerapan Sistem Manajemen Mutu 390,000 5 Penatausahaan BMN 150,000 6 Administrasi Keuangan dan Kepegawaian 200,000 7 Video Profile KSP 600,000 8 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5,100,000 9 Administrasi Perkantoran 800,000 10 Jasa Kebersihan dan Keamanan 11 Sewa Mesin Foto Copy Dan Peralatan Lainnya 300,000 12 Rapat - Rapat Koordinasi 280,000 13 Pengadaan Barang Cetakan dan Publikasi KSP 14 Sewa Kendaraan Operasional 500,000 15 Perawatan Kendaraan Roda 4 16 Pemeliharaan Sarana Gedung 17 Langganan Daya Dan Jasa 18 Pengadaan Komputer, Laptop, dan Printer 1,000,000 19 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Catatan: Dengan adanya rencana penyatuan Satker Ditjen Bina Konstruksi menjadi 1 (satu) satker saja, Dit. Kerjasama dan Pemberdayaan tidak mengalokasikan belanja terkait kebutuhan kesatkeran

TERIMA KASIH