PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Advertisements

Latar Belakang SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 sudah terlalu lama/perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada; Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun.
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
Eselon II dan Satker Pusat
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI KINERJA SIMEKA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI KINERJA SIMEKA
Nilai dan rekomendasi sakip
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
Strategi Pembangunan Manajemen Kinerja Pemerintah Kabupaten
PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PEMANFAATAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROPINSI
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
PEMANFAATAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROPINSI
PEMANFAATAN SIMEKA DALAM PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROPINSI
EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
EVALUASI KINERJA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
EVALUASI PENYUSUNAN SKP TAHUN 2017 PADA SNVT
PERJANJIAN KINERJA.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Polewali, Oktober 2017.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Subdit. Pemantauan dan Evaluasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FOCUS GROUP DISCUSION (FGD)
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
EVALUASI implementasi SAKIP
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PERAN SIMEKA DALAM DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SAKIP DITJEN CIPTA KARYA
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1.
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK Disampaikan oleh: Kasubdit. Pemantauan dan Evaluasi Batam, 22 Maret 2017

Outline Peta Strategi Ditjen Cipta Karya PERATURAN SAKIP BISNIS PROCESS SIMEKA FITUR SIMEKA 1 3 5 7 Grand Design Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen. Cipta Karya SIMEKA (Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Kinerja) INTEGRASI SIMEKA 6 4 2

Peta Strategi Ditjen. Cipta Karya

2 Grand Design Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DJCK

PERATURAN TENTANG SAKIP PERPRES No 29 2014 Tentang SAKIP Permen PAN-RB no 53 2014 ttg PK dan SKP Permen PAB-RB no 12 2015 Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP EVALUASI KINERJA PERENCANAAN KINERJA PELAPORAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA

LANDASAN HUKUM 1 2 Perpres. 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP Setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan: - Entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja - Entitas akuntabilitas kinerja Unit Organisasi - Entitas akuntabilitas K/L Perpres. 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP 1 Setiap entitas akan dinilai melalui seperangkat indikator dan parameter. - indikator dan parameter tersebut baru berlaku untuk entitas K/L dan Es I - perlu dilakukan penyesuaian terhadap komponen penilaian Permen. PAN dan RB No. 12/2015 tentang Evaluasi Implementasi SAKIP 2

Komitmen atau kesepakatan antara yang memberi dan menerima amanah PERJANJIAN KINERJA Komitmen atau kesepakatan antara yang memberi dan menerima amanah Perjanjian Kinerja kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya PK harus dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan organisasi

Tujuan Penyusunan PK Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur 01 Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 02 Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 03

Tujuan Penyusunan PK Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; 04 05 Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja 03 Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. 01 Terjadi pergantian atau mutasi pejabat 02 Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

Hubungan PK dan SKP Individu Hak dan Kewajiban SKP Organisasi Pihak yang menyusun PK adalah: Kementerian, Pimpinan Unit Organisasi, Pimpinan Unit Kerja (Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014) Organisasi Tugas dan Fungsi PK Individu Hak dan Kewajiban SKP Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi (PP Nomor 46 Tahun 2011)

SIMEKA (Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Kinerja) SIMEKA sebagai alat untuk: ‘menginput’ data kinerja keterpaduan infrastruktur permukiman dengan sumber dana APBN maupun sumber dana lainnya Menyamakan indikator kinerja organisasi maupun individu yang akan diukur 1 2 mengolah data yang digunakan untuk analisis dan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari organisasi pelaksana di daerah hingga unit organisasi DJCK mengukur dan mengevaluasi penyelenggaraan SAKIP Unit Organisasi DJCK 4 3

BISNIS PROCESS SIMEKA

INTEGRASI SIMEKA Terintegrasi dengan SIM terkait melalui Datawarehouse 8

FITUR UTAMA SIMEKA 2016 FITUR SIMEKA 1. Renstra 2. Perjanjian Kinerja 3. Pengukuran Data Kinerja 4. Pengolahan Data Kinerja 5. Pelaporan Kinerja 6. Review dan Evaluasi Kinerja Renstra RKT PK RA (Rencana Aksi) Load dr Emon Entri IKU non Emon Load DWH/Entry Cttn Kaki  IKU Pengukuran Khusus Olah Cascading IKU Olah Summary Data Kaki IKU Hitung Realisasi v.s PK Klasifikasi Capaian Kinerja Template LAKIP Dwnload PK formal Kapasitas SDM, SARPRA Pengisian/View KKE Pembuatan LKE

FITUR UTAMA SIMEKA 2016 01 02 MENYAJIKAN INFORMASI DUKUNGAN OPERASIONAL Membuat PK Membuat Rencana Aksi Membuat Laporan Monev Tri Wulanan Tabel dan Matrik pada LAKIP View Renstra DJCK dalam perspektif CUSTOMER – INTERNAL PROSES - LEARNING ORGANIZATION & GROWTH Pencapaian 100 -0 -100 oleh Multistakeholder ( APBN, Non APBN) Cascading IKU dari UNOR  Unit Kerja eselon II, III, IV, JFU  Satker  PPK dan JFU Sanding Renstra PK Pelaksanaan

TERIMA KASIH… BURUK BAIK SEDANG EVALUASI