Oleh: Nova Zanda Kota Tangerang, 7 Agustus 2017

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Advertisements

SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Kelompok 6 : Arviddree Sanjaya Budi Abidarma Tanthra Dandy Wijaya Samuel Adi Siswara Samuel Partogi Vetty Anggraini Wendy Wirawan.
Pengembangan E-Government Oleh : Firmansyah Lubis
Penjaminan Mutu Pendidikan
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MELALUI DISHUBKOMINFO DALAM PENGELOLAAN DATA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAR ES SALAM, S.Kom, M.Si Kepala Seksi Sarana.
PERANAN KOMINFO DALAM PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENUJU KE PEMERINTAHAN ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT/E-GOV) DI PROVINSI PAPUA Oleh : Kansiana.
E-Government E-Governance
GUIDELINE MASTERPLAN SMART CITY Gerakan Menuju 100 Smart City
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Deputi Bidang Pengembangan Regional
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
ISU-ISU STRATEGIS BIDANG PENGEMBANGAN TI
GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY:
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
PETUNJUK TEKNIS PEMERINGKATAN WEBSITE SKPD DI LINGKUNGAN PEMPROV JATIM DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa.
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA (PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 10 TAHUN 2015) Surabaya, 1 Desember 2015.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Undang-Undang bidang puPR
Penerapan SI di DITPSMK (Direktorat Pembinaan SMK)
Electronic Government dan Implementasi di Indonesia
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
Tata Naskah Elektronik ( Oleh: H.Amir Ja’far, S.IP, M.Si )
Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pengembangan E-government
GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY: Membangun Daya Saing Daerah Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi Kendal, 29 November 2017 Moderator.
GERAKAN MENUJU SMART PROVINCE: Membangun Daya Saing Daerah Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi Pontianak, 7 Desember 2017 Moderator.
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
JAWA TENGAH MENUJU SMART PROVINCE
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 13/2016 DAN 14/2016
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
KOMINFO Implementasi siCANTIK sebagai Platform Aplikasi Perizinan Pemerintah Terintegrasi.
Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
GUIDELINE MASTERPLAN SMART CITY Gerakan Menuju 100 Smart City
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
WEBSITE DESA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
Kebijakan Statistik Sektoral
Badan Karantina Pertanian
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
DINAS KOMINFO KABUPATEN SIDOARJO Kamis, 21 Maret 2019.
Festival TIK, Jogja 17 September 2016 PENGELOLAAN DOMAIN DESA.ID
Oleh : Chairina, S.Kom, M.TI
© 2019 Tim Smart City Diskominfo Kab. Badung
Kebijakan Penyelenggaraan
GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Kebijakan Ketenagakerjaan
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Persiapan Bimbingan Teknis I Gerakan Menuju 100 Smart City
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Direktorat Jenderal APTIKA
KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
OUTLINE PENYUSUNAN AKTUALISASI PENINGKATAAN PENERAPAN SPBE
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM.
Transcript presentasi:

Oleh: Nova Zanda Kota Tangerang, 7 Agustus 2017 GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY: Membangun Daya Saing Daerah Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi Oleh: Nova Zanda Kota Tangerang, 7 Agustus 2017

Direktorat Jenderal APTIKA - 2017 Direktorat e-Government 1 SMART CITY 2 IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Direktorat Jenderal APTIKA - 2017 Smart City Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Peraturan Menteri Kominfo No Peraturan Menteri Kominfo No. 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan : Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Masyarakat di Kabupaten/Kota. - penyiapan bahan perumusan kebijakan - penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan - penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria - penyelenggaraan - penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise - pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Elemen - Elemen Dalam Smart City Public SERVICE, Meningkatkan kinerja Pelayanan Public BUREAUCRACY, Meningkatkan kinerja Birokrasi Pemerintah Public POLICY, Peningkatan efisiensi Kebijakan Publik TOURISM, Membangun ekosistem Pariwisata BUSINESS, Membangun daya saing bisnis (TTI dan Industri Kreatif) City APPEARANCE, Penataan Wajah Kota INDUSTRY, Penataan Industri primer, skunder, tersier WELFARE, Peningkatan Kesejahteraan masyarakat TRANSACTION, Membangun ekosistem Keuangan HARMONY, Harmonisasi lingkungan yang Nyaman HEALTH, Menjamin fasilitas dan pelayanan Kesehatan MOBILITY, Membangun Transportasi dan Logistik COMMUNITY, Membangun Masyarakat yang smart LEARNING, Membangun sistem Edukasi SECURITY, Menjamin Keamanan & Keselamatan PROTECTION, Perlindungan Lingkungan WASTE, Tata kelola Sampah dan Limbah ENERGY, Membangun daya saing Energi yang berkelanjutan. Elemen - Elemen Dalam Smart City Health Harmony Mobility Community Industry Learning Welfare Security Transaction Protection Tourism Waste Business Energy Appearance Service Policy Bureaucracy Source: Citiasia Inc.

Timeline Gerakan Menuju 100 Smart City Mar – Mei Pemilihan 25 kota melalui assesment dari 70 kota terpilih berdasarkan (IKB + KKD +wilayah) Pembentukan 23 tim ahli yang mendampingi 22-23 Mei Peluncuran Gerakan Menuju 100 Smart City dan penandatanganan MOU (conference, showcase, workshop) 25 Kota Tahap I Juli -Nov Implementasi Pendampingan/bimbingan teknis: penyusunan masterplan smart city, review existing masterplan SC & quickwin di 25 Kota/Kab Nov 15-16 Conference & Expo Presentasi dan sosialisasi improvements Gerakan Menuju 100 Smart City 2017: Pendampingan Penyusunan Masterplan & Quickwin di 25 Kota/Kabupaten 2018 - 2019: Pendampingan Penyusunan Masterplan & Quickwin di 75 Kota/Kabupaten

Implementasi e-Government 2 Implementasi e-Government Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Sistem Elektronik Direktorat e-Government siMAYA MANTRA PNSBox Layanan Pusat Data Nama Domain Pendaftaran Sistem Elektronik siCANTIK Sistem Elektronik Direktorat e-Government Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Aplikasi Perkantoran Online (siMAYA) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hingga Juni 2017, Pengembangan siMAYA sudah sampai di versi kelima Berbasis Awan (Cloud) dan berbagi pakai. Instansi pengguna siMAYA teraktif antara lain Kabupaten Agam, Kota Bekasi dan Propinsi DKI Jakarta. Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Statistik Pengguna siMAYA Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Manajemen dan Kanal Pertukaran Data (MANTRA) Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Statistik Penggunaan Mantra Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Private Network Security Box (PNSBox) Private Network Security (PNS) Box adalah sistem operasi berbasis FreeBSD yang mengintegrasikan berbagai macam aplikasi. Network Security, Database, Web-Server Optimization, Web monitoring, Tunneling, IDS (Intrusion Detection System), Encryption, Compression, dan fitur lainnya Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Statistik Penggunaan PNSBox Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Layanan Pusat Data Layanan Pusat Data ini menyediakan layanan Hosting, Colocation, Layanan Pusat Penitipan Data (Puspita), dan Penyediaan aplikasi untuk pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah (PNS Box). Layanan pusat data ini memiliki tiga (3) pusat data yang berfungsi sebagai pusat data utama, pusat data cadangan, dan pusat pemulihan bencana. Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Statistik Pemanfaatan Hosting Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) Instansi Penyelenggara Negara Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara. Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Statistik PSE Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK Permenkominfo No. 10 tahun 2015 tentang Tatacara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara Terdata Profil Sistem Profil H/W & S/W Tata Kelola Tertata Pemetaan Sistem elektronik Terkelola Terinter- integrasi Antar sistem elektronik Antar SKPD Antar Instansi Nasional

Layanan Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara Melakukan pengajuan nama domain Melakukan perpanjangan nama domain Melakukan perubahan kontak pengelola nama domain Melakukan perubahan nama domain Melakukan pengaduan terkait nama domain Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Direktorat Jenderal APTIKA - 2017 Statistik Nama Domain Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Aplikasi Perizinan Online (siCANTIK) Pembuatan Laporan Eksekutif yang Terintegrasi. Penerimaan Biaya Perizinan Persetujuan, Evaluasi Teknis, Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Proses Pengajuan Izin, Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Direktorat Jenderal APTIKA - 2017 Statistik Nama Domain Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Direktorat Jenderal APTIKA - 2017

Direktorat Jenderal APTIKA - 2017 Being A Smart City is A Must, Plan It, Do It, Improve It Terima Kasih Direktorat e-Government Direktorat Jenderal APTIKA - 2017