DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG

DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
MENURUT HUKUM INDONESIA
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
UNTUK MENJADI BADAN HUKUM
Hukum Islam Tentang Zakat, Haji dan Wakaf
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
HUKUM WAKAF Widhi handoko.
SOP PROSES PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN USAHA SIMPAN PINJAM
Pertemuan ke – 6 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
BADAN PENANAMAN MODAL Menu Utama.
SYARAT-SYARAT USULAN KEPEGAWAIAN
Pembuatan SIUP, TDP, HO Tahap 1 Siapkan Fromulir permohonan SIUP, TDP, HO ditandatangani Direktur Siapkan dokumen legalitas Lembaga (Akta pendirian, SK.
FIFI MARTIANI, Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.
OKE BRAHMANTIA PUTRA, Sertifikasi Tanah Wakaf yang Berasal dari Hak Guna Bangunan di Kabupaten Semarang (Studi Masjid Al-Hidayah Kelurahan Beji.
PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF
0leh : H. Saiful Hamdani,S.Ag.MH
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
ARIEF BUDIMAN, Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Yasan (Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara sporadik) di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.
Prosedur Pernikahan di Indonesia
PERSIAPAN PENDIRIAN USAHA DRS. UNTUNG KALIMANTORO
Review & Implementasi Audit Kinerja
Sektor Sosial Menu Utama.
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran tanah Pasal 19 UUPA
PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DATA TANAH WAKAF KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015
Hukum administrasi pelayanan publik
YAYASAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM
Perbedaan antara yayasan,koperasi dan perseroan terbatas
KEMASAN DAN LABELLING (PEMBERIAN LABEL) PRODUK PANGAN
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
DASAR SOP : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR : 168 TAHUN 2010
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017
PROFESI-PROFESI YANG TERBUKA UNTUK SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN BERGELAR (SH, SPN, SP1, CN,MKN) (NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)/PEJABAT.
Prosedur Pencatatan Pernikahan
DASAR SOP : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR : 168 TAHUN 2010
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PADA SUBBAG TATA USAHA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ROKAN HULU.
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
Kebijakan Pemerintah Tentang Wakaf
DASAR : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR: 168 TAHUN 2010
DISAMPAIKAN OLEH : DWI WAHYU AB, S.SiT, M.Eng
PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
PROSEDUR PERKAWINAN OLEH: PUTU SAMAWATI, S.H.,M.H.
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN & TANAH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN HAJI
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR
PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA
Presented by: Cempaka Paramita,
DRS ANWAR SEMBIRING M.Pd
1. PEMBERI BANTUAN HUKUM Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang No.16/2011.
Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama berdasar PMA 39 tahun 2012
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI   Disusun dan diajukan.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM
" IMPLEMENTASI USULAN PERMOHONAN PENDIRIAN, PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI, PENAMBAHAN PRODI DAN ALIH KELOLA PERGURUAN TINGGI “ ISIS IKHWANSYAH SISTEM INFORMASI.
Penjelasan Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
1 SOSIALISASI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI Permen ATR/BPN Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan ATR/BPN Inspektur Wilayah.
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
Regulasi Rumah Sakit Izin Mendirikan RS dan Izin Operasional RS
LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.