POLMAS NUSANTARA STRATEGI & IMPLEMENTASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

2. Pengaruh Aspek Politik
IRJEN POL. Drs. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBEKALAN KABAHARKAM POLRI IRJEN POL. Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, S.H.
SKEP. KAPOLRI NO. POL. : SKEP/737/X/2005
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Jl. Salemba Raya No. 28 Tlp Jakarta
BIRO BINAMITRA POLDA METRO JAYA Jl. Jend. Sudirman No
PERANAN SATPOL PP DALAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
PENDEKATAN EDUKATIF DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PARTISIPASI SENKOM MITRA POLRI DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KOMPOL A.M. BANGUN. SH.
REINVENTING BUMD.
NOTA KESEPAKATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DGN PGRI
Pedoman bagi petugas Polmas.
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Konsep pelayanan publik
MUTU LAYANAN KEBIDANAN KONSEP DASAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN& KEBIDANAN By. Danik Dwiyanti.
MENGATASI KONDISI DARURAT NARKOBA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN STABILITAS NASIONAL SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN NASIONAL Rabu, 4 Februari 2015.
KEBIJAKAN PENGUATAN POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP)
PAPARAN KAPOLSEK BANYUDONO Dalam Rangka
Keterbukaan Informasi Publik
MENJALIN KOMUNIKASI MEMBANGUN KEMITRAAN Manokwari, 31 Oktober 2016.
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KASAT RESKRIM POLRES KONAWE SELATAN
ETIKA BERPERILAKU POLRI SEBAGAI PENGGERAK REVOLUSI MENTAL DAN
KEPADA TIM POKJA KKIP DAN TIM ASISTENSI KKIP
TUGAS DAN FUNGSI SERTA PENGUATAN SUBSTANSI PENELITIAN HUKUM DI WILAYAH Oleh: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Disampaikan pada: Rapat.
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Perkabaharkam Nomor : 1 Tahun 2011
STRATEGI KEMITRAAN POLRI DAN SENKOM
Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H. PERAN POLDA DALAM PENEGAKKAN HUKUM
MEMBANGUN ORGANISASI BERKINERJA TINGGI
STRATEGI POLMAS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI
MUTU LAYANAN KEBIDANAN KONSEP DASAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN& KEBIDANAN By. Ika Putri R.
SHIP PARTNER.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PERANAN KELOMPOK PEDULI KEAMANAN DALAM MENJAGA KAMTIBMAS
Kumpulan orang baik yang bertugas Mewujudkan & memelihara Kamtibmas
Konsep pelayanan publik
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Menuju UU Cyber Republik Indonesia
PAPARAN KABAG RBP DLM RANGKA RAKERNIS BIRORENA POLDA JATIM
DALAM RANGKA PAM PENDISTRIBUSIAN BAHAN UNAS THN PELAJARAN 2015/2016
CRIME PREVENTION THROUGH ENVIROMENTAL DESIGN ( C. P. T. E
KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
TIGA MISI UTAMA KAPOLRES MALANG KOTA Rencana Aksi
Dosen Polmas pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK
DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN LINMAS DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN UMUM DALAM PENINGKATAN.
AKBP PUNGKY BHUANA SANTOSA,S.IK, SH, M.SI
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Penetapan Kinerja ( TAPJA )
KOMISI INFORMASI PUSAT PERAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG KEBEBASAN PERS Dipaparkan dalam Focuss Group Discussion (FGD)
LATAR BELAKANG Pergeseran paradigma Polri dari tindakan kepolisian yang bersifat PENANGANAN menjadi PENCEGAHAN gangguan kamtibmas. Bhabinktmas merupakan.
REINVENTING BUMD.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
SINERGITAS TIGA PILAR PLUS KEC. MANGUHARJO DALAM RANGKA
Oleh : DIREKTORAT BINMAS POLDA BENGKULU
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Transcript presentasi:

POLMAS NUSANTARA STRATEGI & IMPLEMENTASI KOMBES POL Drs. MUH. ELIA W.M., S.H, M.M. KASUBDIT BINPOLMAS DITBINMAS BAHARKAM POLRI Jakarta, 12 April 2016

RIWAYAT PENDIDIKAN DAN JABATAN POLRI AKABRI TH 1987. PTIK TH 1996. SESPIM POL TH 2001. MASTER INSTRUKTUR SSMKD (ICITAP). MASTER INSTRUKTUR COMMUNITY POLICING (JICA). 2. JABATAN. PAMAPTA POLRESTA BANJARMASIN TH 1987. KAPOLRES BENGKULU KOTA TH 2003. DIREKTUR SABHARA POLDA KEPRI TH 2006. DIREKTUR SABHARA POLDA SULSELBAR TH 2008. DIREKTUR SABHARA POLDA JATIM TH 2012. KAPUSDIK SABHARA LEMDIKPOL TH 2014. KASUBDIT BINPOLMAS DITBINMAS BAHARKAM POLRI 2015. Jakarta, Januari 2016

MENGAPA HARUS ADA POLMAS POLA PENINGKATAN JUMlAH POLISI TDK MAMPU MENGATASI MSLH KAMTIBMAS SCR MAKS. EFEKTIFITAS PENDEKATAN PERPOLISIAN MODERN (PEMECAHAN MSLH). REVITALISASI PELIBATAN MASY TRADISIONAL. AKTUALISASI PENYELESAIAN SCR ADAT YG SDH LAMA DIKENAL DI INDONESIA (KEMITRAAN, KEBERSAAAN, KEHARMONISAN DLL). PARADIGMA REFORMASI DI NEGARA DEMOKRASI (HAM, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS)

DASAR HUKUM IMPLEMENTASI POLMAS UU NO 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA RI. PERPRES NO. 7/2005 TTG RPJMN 2004-2009 BID ARAH BIJAK KATAN KAMTIBMAS: MASY PATUH HUKUM DAN MEMBANGUN COMMUNITY POLICING GUNA MENDEKATKAN POLISI DGN MASY AGAR TERBINA KERJASAMA DLM MENJAGA KAMTIBMAS. INSTRUKSI PRESIDEN NO. 2 TH 2013 TTG PENANGANAN GANGGUAN DALAM NEGERI. SKEP KAPOLRI NO.POL:SKEP/737/2005 TTG BIJAK DAN STRATEGI PENERAPAN POLMAS DLM PELAKS TUGAS POLRI. PERATURAN KAPOLRI NO. 3 TAHUN 2015 TTG PEDOMAN DASAR STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMOLISIAN MASY TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS)

PENGERTIAN POLMAS PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN DGN CARA MEMBERDAYAKAN MASY MELALUI KEMITRAAN POLISI DAN WARGA MASY, SHG SCR BERSAMA-SAMA MAMPU MENDETEKSI GEJALA YG DAPAT MENIMBULKAN PERMASALAHAN DI MASY, MAMPU MENDAPATKAN SOLUSI UTK MENGANTISIPASI PERMASALAHANNYA DAN MAMPU MEMELIHARA KEAMANAN SERTA KETERTIBAN DI LINGKUNGANNYA.

PENGERTIAN KEMITRAAN SEGALA UPAYA MEMBANGUN SINERGI DGN POTENSI MASY YG MELIPUTI KOMUNIKASI BERBASIS KEPEDULIAN, KONSULTASI, PEMBERIAN INFORMASI DAN BERBAGAI KEGIATAN LAINNYA DEMI TERCAPAINYA TUJUAN MASY YG AMAN, TERTIB DAN TENTRAM.

PENGERTIAN PEMECAHAN MASALAH PROSES PENDEKATAN PERMASALAHAN KAMTIBMAS & KEJAHATAN GUNA MENCARI SOLUSI UTK MEMAHAMI, ANALISIS MASALAH, DAN MENGUSULKAN ALTERNATIF SOLUSI DALAM RANGA MENCIPTAKAN RASA AMAN TENTRAM DAN TERTIB.

PENGERTIAN FKPM PENGERTIAN BKPM FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM) ADALAH WAHANA KOMUNIKASI ANTARA POLISI DAN WARGA YG DILAKS ATAS DASAR KESEPAKATAN BERSAMA DLM RANGKA MEMBAHAS KAMTIBMAS & MASALAH SOSIAL GUNA MENCIPTAKAN KONDISI YG MENUNJANG KELANCARAN PENYELENGGARAAN FUNGSI KEPOLISIAN DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASY. PENGERTIAN BKPM BALAI KEMITRAAN POLRI & MASYARAKAT (BKPM) ADALAH TEMPAT YG DIGUNAKAN UTK KEGIATAN POLISI DAN WARGA MASY DLM MEMBANGUN KEMITRAAN.

KEMITRAAN/PARTNERSIP (POLISI & MASY) PRINSIP POLMAS KEMITRAAN/PARTNERSIP (POLISI & MASY) PRINSIP POLMAS (3P) PROBLEM SOLVING PRO-AKTIF (OLEH POLISI)

PILAR POLMAS MSLH KEAMANAN SANGAT FUNDAMENTAL DAN MEMILIKI KETERKAITAN DG SELURUH SEKTOR KEHIDUPAN SHG HAL INI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB SLRH KOMPONEN MASY. PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIK MENJADI SEBUAH TUNTUTAN MASY YG BERSIFAT FUNDAMENTAL PD ERA SAAT INI. PARA STAKE HOLDERS FUNGSI PELAYANAN PUBLIK ADA BEBERAPA YG MSH BERSIFAT REAKSIONAL SHG MASY MSH MERASA KESULITAN DLM MENGAKSES PELAYANAN PUBLIK. DIPERLUKANNYA SINERGITAS PARA STAKE HOLDER KEAMANAN DI WIL HUKUMNYA DGN MENGOPTIMALKAN 3 PILAR POLMAS DLM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN SOSIAL MASY YAITU BHABINKAMTIBMAS DESA/KELURAHAN, LURAH, DAN BABINSA DGN LIBATKAN FKPM

3 PILAR POLMAS BHABINKAMTIBMAS LURAH BABINSA

HARAPAN SINERGITAS 3 PILAR POLMAS TERCIPTANYA KEPUASAN MASY THD KEMUDAHAN AKSES PELAYANAN PUBLIK. TERCIPTANYA SITUASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASY YG MAN, TERTIB, LANCAR DAN KONDUSIF MELALUI SINERGITAS KOMPONEN MSY YG DI PELOPORI DGN PENGUATAN 3 PILAR KAMTIBMAS. MENGEDEPANKAN FUNGSI PRE-EMTIF DGN MENYELESAIKAN MSLH SOSIAL (PROBLEM SOLVING) TANPA ADA MSLH

SINERGITAS KEMITRAAN 3 PILAR POLMAS BHABIN KAMTIBMAS MENYELENGGARAKAN FUNGSI BINMAS TERKAIT KAMTIBMAS. WUJUDKAN KEAMANAN DLM LING KERJANYA. JALIN KOMUNIKASI & SALING BERTUKAR INFRMASI TTG KEJADIAN YG TJD SERT SCR PROAKTIF BERTINDAK SELAKU PEMECAH MSLH YG TJD SHG CIPTAKAN SITKAM KONDUSIF. SELALU BERDAMPINGAN & BERSINERGI DLM SETIAP KEGIATAN MASY. TUGAS POKOK 3 PILAR BABINSA HANKAM NKRI, LAKS OMSP DAN BIN TERITORIAL. LURAH KEPEMIMPINAN, ADMIN PENDUK, TIBUM

DOKUMENTASI Dalam KEGIATAN

Sekian & Terima Kasih