E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
Dokumen Proyek Nama Kelompok : M David Eko
PENGADAAN BARANG DAN JASA BOPTN TAHUN ANGGARAN 2015
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
APLIKASI e-CONTROLLING
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
Matkul: AKPD Pertemuan 8: Pelaksanaan Belanja dan Pembuatan SPJ
Pengembangan LPSE Nasional Menuju 100% Eprocurement
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
CONTOH TEKNIK DAN PENYUSUNAN surat perjanjian
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Administrasi setelah Perubahan APBD 2016
TIM Unit Training of Competence BKD Kabupaten Sidoarjo
Sosialisasi Pengajuan Usulan Revisi melalui e-Budgeting
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Perbendaharaan Negara
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
PENGADAAN BARANG/JASA
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bagian Administrasi Pembangunan
UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BARANG/JASA PEMERINTAH
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN/SPJ
Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Peraturan Rektor No 20 Tahun 2017
PENGADAAN BARANG /JASA DESA
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
SMEP Sistem Monitoring Evaluasi Pelaporan
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
PENGENDALIAN KONTRAK.
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v 4.3
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PEJABAT PENGADAAN Sesuai Perpres no. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SAIFUDIN ZUHRI, S.Si. MM. HP
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI
PEJABAT PEmeriksa HASIL PEKERJAAN biro umum mpr ri TA 2019
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BUDI SANTOSO, AP., M.Si Assisten Perekonomian dan Pembangunan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14 Januari 2019 Pemerintah Kabupaten Lebak.
Transcript presentasi:

e-Delivery edelivery.surabaya.go.id

Definisi e-Delivery adalah Sistem Pendukung Administrasi Kegiatan yang didalamnya termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi kebutuhan pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa dan penyediaan dokumen-dokumen kelengkapan.

Dasar Hukum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah kelima kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2015; Peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Dokumen Pendukung Pencairan Pekerjaan (Output e-Delivery) Bukti Perjanjian berupa Kontrak, Surat Perintah Kerja(SPK), Surat Perjanjian Kerjasama (login PPK); Surat Permohonan Pembayaran (login Penyedia Barang/Jasa) & dilengkapi laporan progress fisik pekerjaan; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (login PPHP); Berita Acara Pembayaran (login PPK); Berita Acara Serah Terima (login PPK).

Progress Fisik Pekerjaan Di-entry oleh Penyedia Barang/Jasa; Disetujui oleh Pengawas/PPHP; Pelaporan progress fisik pekerjaan sebagai syarat penagihan termin oleh Penyedia Barang/Jasa; Data progress fisik sebagai media untuk monitoring kinerja Penyedia Barang/Jasa dan realisasi pekerjaan.

Metode Pelaksanaan Kontrak Lelang Pengadaan Langsung Pembelian secara Elektronik Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Penunjukan Langsung

Alur Standarisasi Penyusunan Draft Kontrak Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Tidak Setuju Review Kontrak (Rakor SKPD terkait & Tenaga Ahli) Penyusunan/ Revisi Master Pasal Kontrak Sosialisasi Master Pasal Kontrak pada SKPD Setuju Permasalahan SKPD Upload Master Pasal pada e-Delivery

Bentuk dan Jenis Kontrak Bentuk Kontrak yang diakomodasi adalah Harga Satuan dan Lumpsum; Jenis Pekerjaan yang diakomodasi adalah Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Konsultansi; Jenis Kontrak (master pasal kontrak) dikategorikan berdasarkan Bentuk Kontrak dan Jenis Pekerjaan ;

Pengaturan Standar Data untuk Dokumen Kontrak dan Kelengkapannya Setting Profil SKPD meliputi data PA, KPA, Bendahara SKPD, PPK, dan PPTK; Setting Profil Pejabat Pengadaan dan PPHP; Setting Profil Penyedia Barang/Jasa; Setting Data Kontrak meliputi tanggal kontrak, cara pembayaran (LS/UP/GU/TU), ruang lingkup, aturan pembayaran, tanggal serah terima dll;

Tampilan Bukti Perjanjian pada e-Delivery

Tampilan Surat Permohonan Pembayaran pada e-Delivery

Tampilan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pada e-Delivery

Tampilan Berita Acara Pembayaran pada e-Delivery

Tampilan Berita Acara Serah Terima pada e-Delivery

Hak Akses User

Lelang Digunakan untuk melakukan manajemen kontrak pengadaan dengan nilai lebih dari 200 juta rupiah; Terdiri dari 3 level user yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Penyedia Barang/Jasa; Mengakomodasi Bukti Perjanjian jenis Kontrak.

Alur Lelang

Pengadaan Langsung Digunakan untuk melakukan manajemen kontrak pengadaan dengan nilai sampai dengan 200 juta rupiah; Terdiri dari 4 level user yaitu Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Penyedia Barang/Jasa; Mengakomodasi Bukti Perjanjian jenis Surat Perintah Kerja (SPK).

Alur Pengadaan Langsung

Pembelian secara Elektronik Digunakan untuk melakukan manajemen kontrak pengadaan yang sebelumnya diproses melalui aplikasi e-Purcashing ; Terdiri dari 3 level user yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Penyedia Barang/Jasa. Mengakomodasi 3 (tiga) jenis Bukti Perjanjian yaitu Kontrak, Surat Perintah Kerja (SPK), dan Surat Pembelian Langsung (SPL).

Alur Pembelian secara Elektronik

Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain Digunakan untuk melakukan manajemen kontrak pekerjaan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain; Terdiri dari 3 level user yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Instansi; Mengakomodasi Bukti Perjanjian jenis Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS).

Alur Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain

Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Digunakan untuk melakukan manajemen kontrak pekerjaan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat; Terdiri dari 2 level user yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP); Mengakomodasi Bukti Perjanjian jenis Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS).

Alur Swakelola oleh Kelompok Masyarakat

Penunjukan Langsung Digunakan untuk melakukan manajemen kontrak pengadaan yang mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tanpa batasan nilai pekerjaan; Terdiri dari 4 level user yaitu Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Penyedia Barang/Jasa; Mengakomodasi Bukti Perjanjian jenis Kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK).

Alur Penunjukan Langsung

Addendum pada e-Delivery Addendum Tambah Kurang Volume, melibatkan 2 level user yaitu PPK dan Penyedia Barang/Jasa; Addendum Perubahan Waktu, melibatkan 2 level user yaitu PPK dan Penyedia Barang/Jasa ; Addendum Perubahan Kode Rekening, melibatkan 1 level user yaitu PPK; Addendum Perubahan Kode DPA, melibatkan 1 level user yaitu PPK; Addendum Administrasi Kontrak, melibatkan 1 level user yaitu PPK;

Output fasilitas Addendum pada e-Delivery Surat Perjanjian Perubahan (Kontrak Addendum) (login PPK); Berita Acara Perubahan Pekerjaan (BA Addendum) (login PPK); Surat Pengajuan Perubahan Pekerjaan (login Penyedia Barang/Jasa); Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan Pekerjaan (login PPK).

Tampilan Surat Perjanjian Perubahan pada e-Delivery

Tampilan Berita Acara Perubahan Pekerjaan pada e-Delivery

Tampilan Surat Pengajuan Perubahan Pekerjaan pada e-Delivery

Tampilan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan Pekerjaan pada e-Delivery

TERIMA KASIH