RUMUSAN KOMISI II RAKOR PUSAT DAN DAERAH BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN 2017

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
Advertisements

Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
Hasil Sidang Komisi III REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH.
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Kawasan Seni dan Budaya Di Metropolitan Bandung Raya
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUASIN
KEBIJAKAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Hasil Sidang Komisi III :
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Bidang Kebudayaan Tahun 2015 "OPTIMALISASI PERAN PENELITI (FUNGSIONAL) DALAM PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN" Hasil Sidang Komisi.
Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
RELAWAN TIK INDONESIA TUNGKU PERGERAKAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT, BERASAL DARI GABUNGAN BERBAGAI KOMUNITAS / PEGIAT / PENGGIAT PEDULI TERHADAP PEMANFAATAN,
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KOMISI III-B REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015
Kapita Selekta IKA UNS 21 November 2015.
PERUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI III (Fasilitasi Bidang Kebudayaan)
Bimbingan Teknis Penguatan Pendidikan Karakter
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
SEMINAR NASIONAL PERUMUSAN RENCANA AKSI PELESTRAIAN KERIS INDONESIA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PAPARAN REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Sosialisasi dan Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter
KEMUHAMMADIYAHAN Disusun oleh: Denik Agustin A
SHIP PARTNER.
PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DIY DI ERA KEISTIMEWAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
“MEMBANGUN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DARI PINGGIRAN”
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PAPARAN KOMISI 6 REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
Kiat Membangun dan Mengembangkan LKM AGRIBISNIS PERDESAAN
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
Organisasi Internasional Fungsi Organisasi Internasional
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas
KEBIJAKAN kementerian dalam negeri dalam pembinaan PEMERINTAHAN DESA
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Pembentukan Sentra HKI Kota Prabumulih Rapat Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan Tim Sentra HKI Kota Prabumulih Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan.
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

RUMUSAN KOMISI II RAKOR PUSAT DAN DAERAH BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN 2017 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN RUMUSAN KOMISI II RAKOR PUSAT DAN DAERAH BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN 2017 Tim Perumus: Ida Ayu Wahyuni Alex S Adi W Irawan K Rusli M Pendamping: Nadjamuddin Ramly (Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya) Restu Gunawan (Direktur Kesenian) Fasilitator: Roseri Rosdy Putri Ahmad Mahendra Kuat Prihatin Lombok, 2 Maret 2017

Topik Penguatan Diplomasi Budaya Rumusan Komisi II Topik Penguatan Diplomasi Budaya Sub Topik I: Festival internasional yang berbasis budaya lokal. ISU STRATEGIS MASALAH YANG DIHADAPI PROGRAM YANG SUDAH DILAKSANAKAN RENCANA AKSI Belum optimalnya pemanfaatan budaya lokal sebagai wahana diplomasi budaya. Belum optimalnya pemanfaatan budaya lokal sebagai wahana memperkuat dan memperluas ruang kebhinekaan. Belum adanya regulasi dan cetak biru yang berpihak pada pengembangan budaya lokal sebagai wahana diplomasi. Besarnya potensi dan keragaman budaya lokal yang tidak diiringi dengan tata kelola yang memadai. Belum terciptanya sinergi yang kuat antar kementerian/lembaga; antara pemerintah pusat dengan daerah; serta sinergi seluruh pemangku kepentingan (kalangan akademisi, bisnis, komunitas dan media). Penyelanggaraan festival internasional di berbagai daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat di antaranya: Fest. Danau Toba, Fest. Budaya Pantai Timur, Fest. Nias. Fest. Selat Lembeh kota Bitung, Tradisi Mane’e, Christmas Fest, Fest. Bunga Tomohon. Malang Flower Carnival, Malang Tempoe Doeloe, Malang International Art Week, Tazokraf, Fest. International Nan Jember, Fest Melayu Serumpun, Fest, Fest. Isen Mulang, Jakarta Biennale, Jogja Biennale, Jember Carnival, Fest. Lima Gunung, Ubud Writers Festival, Fest. Lembah Baliem, Fest. Danau Sentani. Penyusunan cetak biru dan regulasi yang berpihak pada pengembangan budaya lokal sebagai wahana diplomasi dan penguatan ruang kebhinekaan. Pemetaaan potensi festival berbasis budaya lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah. Pertemuan reguler penyelanggara festival dan pemangku kepentingan dan lintas lembaga /kementerian, untuk identifikasi klasifikasi bersama dan penyusunan SOP penyelenggaraaan Festival Internasional. Pelatihan dan peningkatan SDM dalam penyelenggaraan festival (birokrasi daerah, kurator, manajemen, penguatan jaringan di dalam negeri dan lintas negara, pendanaan dan keamanan) untuk mencapai standar tata kelola internasional.

Topik Penguatan Diplomasi Budaya PROGRAM YANG SUDAH DILAKSANAKAN Rumusan Komisi II Topik Penguatan Diplomasi Budaya Sub Topik II: Museum, Cagar Budaya, Taman Budaya, dll sebagai sarana dan prasarana Diplomasi Budaya ISU STRATEGIS MASALAH YANG DIHADAPI PROGRAM YANG SUDAH DILAKSANAKAN RENCANA AKSI Belum optimalnya pemanfaatan Museum, Cagar Budaya, Taman Budaya, dll sebagai sarana dan prasarana Diplomasi Budaya. Peran dan fungsi Taman Budaya yang tidak terarah. Kurangnya promosi pemerintah dalam pemanfaatan museum, cagar budaya, dan taman budaya. Kurangnya sinergi antar Kementerian/Lembaga, antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan museum dan taman budaya. Pemda tidak berpihak dalam pengembangan Taman Budaya, Museum, dan Cagar Budaya (contoh: ditutupnya taman budaya NTT dan taman budaya Sulut oleh Pemda masing-masing) Manajemen dan kuratorial museum yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman Revitalisasi Museum dan Taman Budaya dari pemerintah pusat Pembangunan Museum baru dari pemerintah pusat, seperti Museum Coelacanth Arc, Museum Bahari, Museum PDRI, Museum Subak Gianyar, Museum Morotai, Museum Kepresidenan Balai Kirti Penguatan program taman budaya dari pemerintah pusat Beberapa Pemerintah daerah dan swasta mulai berinisiatif membangun taman budaya dan museum, diantaranya: Palembang, Malang, Banten, Babel, Bandung, dll. Menegaskan posisi pengelolaan Taman Budaya Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan museum, taman budaya, dan cagar budaya. Meredefinisi fungsi taman budaya, cagar budaya, dan museum. Memperkuat kedudukan masyarakat dalam pengelolaan (pola Dewan Kesenian sebagai kurator taman budaya, cagar budaya, dan museum). Penguatan program dan jaringan antara museum, infrastruktur seni budaya milik pemerintah, swasta, dan masyarakat Memperluas partisipasi peserta temu karya taman budaya Meningkatkan sistematika dukungan swasta dalam bentuk CSR. Mendorong munculnya inisiatif-inisiatif kerjasama internasional.

TERIMA KASIH