Perpajakan Fiki andika A210140057.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENERIMAAN PEMERINTAH
Advertisements

LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK
HARYONO.AS,S.PD SRI BIJAWANGSA NIP
Oleh: ENI UTARI, S.Pd & IFAN MUZAKKI, S.Pd.
KEBIJAKAN PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
UNIVERSITAS ESA UNGGUL FAKULTAS EKONOMI
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL KELAS VIII SMP AL HIKMAH SURABAYA
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Penggolongan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak
Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah
DESENTRALISASI FISKAL
DASAR-DASAR PERPAJAKAN, PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
RENCANA PEMBIAYAAN.
PAJAK DAERAH.
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
PERPAJAKAN DASAR-DASAR Mata Kuliah: Perpajakan
DANA PERIMBANGAN (1) (DANA BAGI HASIL PBB, BPHTB)
Pajak) terjadi kesalahan data ( misalnya : mengisi Kode M.A.P. / Mata
PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) DAN PAJAK DAERAH
AKUNTANSI PAJAK PPN Sebagaimana kita ketahui, fihak yang dikenakan kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (disingkat PPN) adalah Pengusaha Kena.
PAJAK DAERAH.
Jenis dan Penggolongan Pajak
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PENERIMAAN PEMERINTAH
DANA BAGI HASIL PBB & BPHTB
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Referensi : “Perpajakan Indonesia”, Buku 1. Pengarang : Waluyo UU KUP No. 16 Tahun 2009 UU PPh No. 36 Tahun 2008.
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Materi 3.
Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
Kelompok 3 PENGANTAR PERPAJAKAN PENGGOLONGAN DAN JENIS PAJAK Materi:
ASSALAMU’ALAIKUM Wr.Wb.
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
Jenis Pajak Menurut subjek pajaknya Menurut sifat pemungutannya
Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
Jenis-jenis Pajak Administrasi perpajakan.
Pajak Daerah Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP no.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP no.66 tahun 2001.
3. Penggolongan dan Jenis Pajak
P A J A K ????? By : JS 2017.
PENERIMAAN PEMERINTAH
Oleh: I Putu Nuratama, S.E., M.Si., Ak
Pengantar Perpajakan (Seri ke-2)
Pertemuan 3 : PEMBAGIAN PAJAK
PAJAK.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pajak Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Berbagai Pajak dan Contoh Menghitungnya
Formative test PERPAJAKAN 1
PAJAK.
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BARU
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
PENERIMAAN PEMERINTAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
PBB Pajak Bumi dan Bangunan
Kewirausahaan (perpajakan)
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)
PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Ketentuan Pajak Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009) Bagian 2 1.
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
PAJAK NEGARA PAJAK DAERAH
PENERIMAAN PEMERINTAH
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
PERPAJAKAN. Dasar-Dasar Perpajakan Definisi Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang.
Transcript presentasi:

Perpajakan Fiki andika A210140057

PENGERTIAN PAJAK Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

FUNGSI PAJAK SUMBER PENERIMAAN SARANA STABILITAS NEGARA (BUDGETER) PEREKONOMIAN SARANA PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT (DISTRIBUSI) PENGATUR KEGIATAN EKONOMI (RegulASI)

Dapatkah pajak diklasifikasikan? Dapat

PAJAK 2. Menurut PENGELOLA* 3. Menurut SUBJEK* 1. Menurut SIFAT* 4. Menurut ASALNYA* *) Tekan Untuk keterangan lebih lanjut

Jenis pajak menurut sifatnya PAJAK LANGSUNG Berdasarkan surat keterangan Tidak dapat dilimpahkan Dipungut setahun sekali Contoh : PPh dan PBB PAJAK TIDAK LANGSUNG Tidak berdasarkan surat keterangan Dapat dilimpahkan kepada orang lain Dipungut setiap terjadi transaksi Contoh : PPN Back

Pajak Pusat Pajak Daerah JENIS PAJAK menurut Pengelolanya 1 Pajak Pusat dikelola oleh pemerintah pusat (DJP) 2 Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah daerah

Pajak Pusat Rp DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGELOLA PAJAK PUSAT PPh (Pajak Penghasilan) Dikenakan atas penghasilan yg diterima Pajak Pusat Rp Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Dikenakan atas setiap penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak serta Barang Mewah (pajak konsumsi) Pajak Bumi & Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) Dikenakan atas pemanfaatan Bumi & Bangunan DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGELOLA PAJAK PUSAT Bea Meterai Pajak atas pemanfaatan dokumen tertentu

Pajak Daerah Provinsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok 9

Pajak Daerah Kota/Kabupaten Bioskop Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Restoran Pajak Reklame (Iklan) Pajak Parkir Pajak Hiburan Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Bioskop 10

Jenis Pajak Menurut Subyeknya 2. Badan Usaha 1. Perorangan

Pajak Menurut Asalnya 1. Luar Negeri 2. Dalam Negeri

Dalam Pembangunan Bangsa Peran Pajak Dalam Pembangunan Bangsa APBN Pajak

SUBSIDI SUBSIDI ENERGI BBM LISTRIK NON ENERGI PANGAN PUPUK BENIH, DLL PELAYANAN PUBLIK SUBSIDI

“Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu” John F Kennedy

Sekian Terimakasih