RAPAT TEKNIS Pengendalian APBD TA 2016

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
Tim Penyaji Lokakarya Dewan Pendidikan
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
PENGELOLAAN KEUANGAN TINGKAT MASYARAKAT
Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban
Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.
Pengelolaan Dana Hibah
Bea Meterai.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
PERENCANAAN PROGRAM TUNJANGAN GURU TK TAHUN 2015
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
P E N A T A U S A H A A N K E U A N G A N D A E R A H
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Kasubdit Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah wilayah II
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 58 TAHUN 2005)
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2015
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH, PENYELESAIAN PEKERJAAN SERTA PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SETDA KOTA SURAKARTA 22 MARET 2015
TATA CARA PENGAJUAN DANA KEGIATAN KE BAGIAN KEUANGAN
ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS VERIFIKASI PENYELENGGARA UNBK 2015/2016
PERGUB NO. 248 THN 2015 Tentang Penyelesaian Pembayaran
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
Matkul: AKPD Pertemuan 3: Penataausahaan Keuangan Daerah
Inspektorat Kabupaten Sleman
BENDAHARA PENGELUARAN
SBG DASAR PELAKS. JKK DAN JKM
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Disampaikan Oleh : MARINCEN, SE KEPALA BIDANG ANGGARAN DAERAH
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.
Hasil Audit Kinerja BOS Kementerian Agama Prov Jatim TA 2010
PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK KOMITE SEKOLAH
Rapat Dinas RABU, 11 Februari 2017
Perbendaharaan Negara
SELAMAT DATANG ROMBONGAN PEMKAB MAGELANG
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Mengatur Perjalanan Dinas Pimpinan
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN/SPJ
Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah LISPI APILIANI A
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2018
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
PEMBUKAAN REKENING GIRO DANA BOS PEMBUKAAN REKENING GIRO DANA BOS DAN TATA CARA PENCAIRAN DANA BOS MELALUI BANK JATIM TANGGAL, ……………….. PT BANK PEMBANGUNAN.
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
Transcript presentasi:

RAPAT TEKNIS Pengendalian APBD TA 2016

SE Sekda tentang Pelaksanaan Pencairan APBD Akhir TA 2015 SE Sekda tentang Pelaksanaan Pencairan APBD Akhir TA 2015 * Dinas PU Bina Marga * Dinas PU Cipta Karya * Dinas Pertanian * Dinas Pendidikan * Hibah Sekolah

Nama Penerima pada SPM: Apabila nama penandatangan SPK/Kontrak tidak sama dengan penerima pembayaran. Maka Pasal aturan pembayaran pada SPK/Kontrak diamanahkan untuk dibayarkan kepada pihak penerima pembayaran. Sehingga di SPM tertuang 2 nama, yaitu nama penandatangan SPK/Kontrak dan nama penerima pembayaran.

SPM-LS: Sesuai arahan Tim BPK dan surat BUD, bahwa pembayaran kepada Pihak Ke-3, dengan nominal diatas 10 juta sd 50 juta, menggunakan SPM-LS. Kelengkapan: bukti-bukti perjanjian dan Referensi Bank atas nama Pihak Ke-3 sebagai penerima pembayaran. Diatas 50 juta, harus LS kecuali yang diatur khusus di PERWALI.

Terima Kasih