DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN SELAMAT DATANG DALAM ACARA PEMBEKALAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN EVALUASI KINERJA (SIMEKA) MATARAM, 06 APRIL 2017

PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman PEMANFAATAN SIMEKA UNTUK PENYELENGGRAAN SAKIP DJCK Disampaikan oleh: Kasubdit. Pemantauan dan Evaluasi Mataram, 06 April 2017

Outline Peta Strategi Ditjen Cipta Karya PERATURAN SAKIP BISNIS PROCESS SIMEKA FITUR SIMEKA 1 3 5 7 Grand Design Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen. Cipta Karya SIMEKA (Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Kinerja) INTEGRASI SIMEKA 6 4 2

Peta Strategi Ditjen. Cipta Karya

2 Grand Design Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DJCK

PERATURAN TENTANG SAKIP PERPRES No 29 2014 Tentang SAKIP Permen PAN-RB no 53 2014 ttg PK dan SKP Permen PAN-RB no 12 2015 Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP EVALUASI KINERJA PERENCANAAN KINERJA PELAPORAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA

LANDASAN HUKUM 1 2 Perpres. 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP Setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan: - Entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja - Entitas akuntabilitas kinerja Unit Organisasi - Entitas akuntabilitas K/L Perpres. 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP 1 Setiap entitas akan dinilai melalui seperangkat indikator dan parameter. - indikator dan parameter tersebut baru berlaku untuk entitas K/L dan Es I - perlu dilakukan penyesuaian terhadap komponen penilaian Permen. PAN dan RB No. 12/2015 tentang Evaluasi Implementasi SAKIP 2

Komitmen atau kesepakatan antara yang memberi dan menerima amanah PERJANJIAN KINERJA Komitmen atau kesepakatan antara yang memberi dan menerima amanah Perjanjian Kinerja kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya PK harus dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan organisasi

Tujuan Penyusunan PK Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur 01 Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 02 Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 03

Tujuan Penyusunan PK Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; 04 05 Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja 03 Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. 01 Terjadi pergantian atau mutasi pejabat 02 Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

Hubungan PK dan SKP Individu Hak dan Kewajiban SKP Organisasi Pihak yang menyusun PK adalah: Kementerian, Pimpinan Unit Organisasi, Pimpinan Unit Kerja (Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014) Organisasi Tugas dan Fungsi PK Individu Hak dan Kewajiban SKP Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi (PP Nomor 46 Tahun 2011)

SIMEKA (Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Kinerja) SIMEKA sebagai alat untuk: ‘menginput’ data kinerja keterpaduan infrastruktur permukiman dengan sumber dana APBN maupun sumber dana lainnya Menyamakan indikator kinerja organisasi maupun individu yang akan diukur 1 2 mengolah data yang digunakan untuk analisis dan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari organisasi pelaksana di daerah hingga unit organisasi DJCK mengukur dan mengevaluasi penyelenggaraan SAKIP Unit Organisasi DJCK 4 3

BISNIS PROCESS SIMEKA

INTEGRASI SIMEKA Terintegrasi dengan SIM terkait melalui Datawarehouse 14

FITUR UTAMA SIMEKA 2016 FITUR SIMEKA 1. Renstra 2. Perjanjian Kinerja 3. Pengukuran Data Kinerja 4. Pengolahan Data Kinerja 5. Pelaporan Kinerja 6. Review dan Evaluasi Kinerja Renstra RKT PK RA (Rencana Aksi) Load dr Emon Entri IKU non Emon Load DWH/Entry Cttn Kaki  IKU Pengukuran Khusus Olah Cascading IKU Olah Summary Data Kaki IKU Hitung Realisasi v.s PK Klasifikasi Capaian Kinerja Template LAKIP Dwnload PK formal Kapasitas SDM, SARPRA Pengisian/View KKE Pembuatan LKE

FITUR UTAMA SIMEKA 2016 01 02 MENYAJIKAN INFORMASI DUKUNGAN OPERASIONAL Membuat PK Membuat Rencana Aksi Membuat Laporan Monev Tri Wulanan Tabel dan Matrik pada LAKIP View Renstra DJCK dalam perspektif CUSTOMER – INTERNAL PROSES - LEARNING ORGANIZATION & GROWTH Pencapaian 100 -0 -100 oleh Multistakeholder ( APBN, Non APBN) Cascading IKU dari UNOR  Unit Kerja eselon II, III, IV, JFU  Satker  PPK dan JFU Sanding Renstra PK Pelaksanaan

TERIMA KASIH… BURUK BAIK SEDANG EVALUASI