POTENSI MASALAH PEMUNGUTAN & REKAPITULASI SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BINTEK KAMPANYE, PEMBENTUKAN KPPS DAN TUNGRA PEMILIHAN BUPATI GARUT TAHUN 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
Advertisements

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
SAKSI &PENGAMANAN SUARA TIM ADVOKASI & PENGAMANAN SUARA
Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
Divisi pengawasan bawaslu ri
MEKANISME KERJA DAN PELAPORAN RELAWAN KELOMPOK KERJA NASIONAL (POKJANAS) GERAKAN SEJUTA RELAWAN PENGAWAS PEMILU 2014.
SESI 6 MENGAMANKAN SUARA CALEG PEREMPUAN
PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPK
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPS
PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH SERENTAK
BIMTEK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PPS
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
PERATURAN KPU TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PKPU Nomor 11 Tahun 2015; dan PKPU Nomor 15 Tahun 2016.
PENYELENGGARAAN PEMILU
Pemutakhiran Data Pemilih dalam
OLEH : AGUS SALAM NASUTION, S.H.I
REKRUTMENT KPPS Oleh KPU Kota Semarang.
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
COKLIT & PEMUTAKHIRAN DATA & DAFTAR PEMILIH Bimtek Mutarlih PPK & PPS
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
POTENSI PERMASALAHAN DALAM PEMILIHAN
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI WILAYAH ACEH,
POTENSI DAN ANTISIPASI PERMASALAHAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PENCALONAN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU.
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN/PPK
Potensi Sengketa Pemillu Presiden dan Wakil Presiden
OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI
PELATIHAN SAKSI TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN.
RAPAT KERJA PENYULUHAN/PEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN.
PEMETAAN MASALAH PENGADAAN & DISTRIBUSI LOGISTIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
ARIEF BUDIMAN, S.S., S.IP., MBA.
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH Oleh I Gusti Putu Artha.
POTENSI MASALAH DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015.
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
POTENSI MASALAH KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015.
PEMETAAN MASALAH DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
Perencanaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018
PESERTA PEMILIHAN Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta.
HABIB M. ROHAN KPU KAB. JEMBER
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DIVISI HUKUM DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU BAWASLU PROVINSI JATENG
Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR
KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Petunjuk Teknis Monitoring dan Pemeriksaan Kerja PPDP
logistik PEMILIHAN 2017 Pemetaan Masalah Logistik
POTENSI MASALAH PEMUNGUTAN & REKAPITULASI SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
MUNSIR SALAM KOORDIV PENGAWASAN DAN HUBAL BAWASLU PROVINSI SULTRA Disampaikan pada Kegiatan RAKERNIS PENINGKATAN SDM BAWASLU KAB/KOTA dan PANWASCAM GELOMBANG.
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU BY. DEISY T. SOPUTAN,S.PD.,M.HUM KOORDIV SDM, ORGANISASI, DATA DAN INFORMASI.
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PEMILU DALAM PENGAWASAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2017 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN.
MATERI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CIANJUR KPU Kabupaten Cianjur | Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang Telp./Fax.
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019.
Anggota KPU Provinsi Jatim
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA M. Amir Nashiruddin BAWASLU DIY.
Transcript presentasi:

POTENSI MASALAH PEMUNGUTAN & REKAPITULASI SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015

POTENSI MASALAH PEMUNGUTAN SUARA (i) KETIDAKSESUAIAN PENGHITUNGAN JUMLAH DATA PEMILIH PADA MODEL C-1, DI ANTARANYA TIDAK COCOK JUMLAH SURAT SUARA YANG DIPERGUNAKAN PLUS JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIPERGUNAKAN TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA; ADANYA PEMILIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN C-6 DI TPS YANG SUDAH DITENTUKAN, NAMUN YANG BERSANGKUTAN MEMILIH DI TPS LAINNYA MENGGUNAKAN KTP; TERDAPAT PEMILIH YANG SAKIT DAN TIDAK BISA HADIR KE TPS, SELANJUTNYA KPPS BERDASARKAN PERSETUJUAN SAKSI, MENGHAMPIRI KE TEMPAT TINGGAL SI PEMILIH; PELAYANAN PEMBERIAN SURAT SUARA KEPADA PEMILIH YANG TERDAFTAR DI DPTb-2.

POTENSI MASALAH PEMUNGUTAN SUARA (ii) KETIDAKSESUAIAN PENGHITUNGAN JUMLAH DATA PEMILIH PADA MODEL C-1, DI ANTARANYA TIDAK COCOK JUMLAH SURAT SUARA YANG DIPERGUNAKAN PLUS JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIPERGUNAKAN TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA; PENGISIAN FORMULIR KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN (FORMULIR MODEL C-2); PENGISIAN FORMULIR MODEL C-1 DAN LAMPIRAN TIDAK DILAKUKAN KPPS MELAINKAN OLEH SAKSI DAN PANWAS; KPPS TIDAK MELAKUKAN CHECK DAN RE-CHECK TERHADAP FORMULIR C-1 SEBELUM DITANDATANGANI

POTENSI MASALAH PEMUNGUTAN SUARA (iii) PERBEDAAN PEMAHAMAN PROSEDUR DAN MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ANTARA KPPS DENGAN PENGAWAS TPS; KPPS TIDAK MENERBITKAN TANDA TERIMA C-1 KEPADA PENGAWAS TPS DAN SAKSI.

POTENSI MASALAH REKAPITULASI SUARA MANAJEMEN WAKTU REKAP HASIL PENGHITUNGAN SUARA KHUSUSNYA BAGI JUMLAH TPS DAN DESA YANG PADAT PADA WILAYAH KERJA PPK; PPK MELAKUKAN REKAPITULASI TANPA TAHAPAN PEMBACAAN DAN PENGISIAN SERTIFIKAT (FORMULIR MODEL D); PENGISIAN FORMULIR KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN (FORMULIR MODEL D-2); PPK TIDAK MELAKUKAN CHECK DAN RE-CHECK TERHADAP FORMULIR D, DA, DAN DAA SEBELUM DITANDATANGANI; PPKTIDAK MENERBITKAN TANDA TERIMA C-1 KEPADA PANWASCAM DAN SAKSI. PANWASCAM MENERBITKAN REKOMENDASI MENJELANG BERAKHIRNYA JADWAL WAKTU REKAPITULASI.

LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI CERMAT DAN TELITI DALAM MENGISI FORM MODEL C-1; PEMAHAMAN MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA BAGI KPPS, PPS, PPK, PENGAWAS TPS, PPL, DAN PANWASCAM; DALAM HAL TERDAPAT REKOMENDASI PENGAWAS TPS, PPL, PANWASCAM MENJELANG BERAKHIRNYA KEGIATAN DI TPS DAN/ATAU PPK PERLU KOORDINASI DENGAN PANWASCAM, PANWASLU KABUPATEN/KOTA; SEBELUM MELAKSANAKAN REKAPITULASI, PPK PERLU MENYUSUN JADWAL REKAPITULASI DAN DIBERIKAN PENJELASAN KEPADA SAKSI DAN PANWASCAM

Terima Kasih