SEKSI MAPENDA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2013
Advertisements

Mekanisme Pengajuan NPSN dan NISN Lembaga di Kementerian Agama
PEMUTAKHIRAN DATA PENDIDIKAN ISLAM TP.2013/2014
PENGUATAN SISTEM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN
SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU RA/MADRASAH BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STF-GBPNS) TAHUN 2013.
KESIMPULAN HASIL REKON TERKAIT DENGAN KERJASAMA PENYALURAN TUNJANGAN MELALUI VA BERSAMA BRI INFORMASI TERKAIT DENGAN TUNJANGAN AKAN DIINFORMASIKAN MELALUI.
Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Operasional Pendataan Pendidikan Islam Drs. Abd. Hakim, M.Ag EMIS.
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014
UPDATING DATA PENDIDIKAN ISLAM TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Wacana Perubahan Kebijakan BOS Tahun 2015
BAGI GURU RA/MADRASAH DI LINGKUNGAN KANKEMENAG KAB. PAMEKASAN
PEMAPARAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI BSM TAHUN 2014
MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MADRASAH SWASTA (Mengacu Surat Dirjen Pendis No. DJ.I/PP.04/1374/2015 Tanggal , 08 Mei 2015 Tentang Revisi Petunjuk Teknis.
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
Kementerian Keuangan RI
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PENGELOLAAN TUNJANGAN PROFESI GURU BERBASIS SIMPATIKA
TAHUN ANGGARAN 2017 Kamis, 16 pebruari 2017
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
BIO DATA NARASUMBER Nama : Drs. H. DAH SAEPULLAH, M.M.Pd.
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
SOSIALISASI APLIKASI NUPTK SEMESTER I TP 2015/ MADRASAH
REVIEW PELAKSANAAN KEGIATAN
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
KEMENTERIAN AGAMA KAB.KUNINGAN SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH
ALUR PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DAN PENGAWAS PAI DALAM JABATAN
KEMENTRIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG SEKSI MAPENDA
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI
S O S I A L I S A S I uJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN) MATA PELAJARAN PAI DAN BAHASA ARAB TINGKAT MTS DAN MA TAHUN PELAJARAN
PENDATAAN BANTUAN SISWA MISKIN PERIODE JULI-DESEMBER TAHUN 2014
KEBIJAKAN TEKNIS PERSIAPAN UPDATING DATA
SOSIALISASI PELAPORAN PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR MADRASAH MAPEL PAI DAN BAHASA ARAB MI, MTs DAN MA TAHUN PELAJARAN 2014/2015 DILINGKUNGAN.
Sosialisasi bos lembaga swasta tahun 2016
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN ISLAM
ALUR PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DAN PENGAWAS PAI DALAM JABATAN
EVALUASI PENYALURAN STF-GBPNS TAHUN 2015
EKSPOSE HASIL MONITORING BSM 2015
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan BOS Bagi Kepala MIN, MTsN , MIS & MTsS Se Jawa Timur Tahun 2011 Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan Bidang Mapenda.
Hasil Audit Kinerja BOS Kementerian Agama Prov Jatim TA 2010
Program Indonesia Pintar di Madrasah PIP REGULER VS PIP BUFFER
PENYESUAIAN LPJ BOS (REVISI) Oleh : CHAIRONI HIDAYAT, S.Ag., M.M.
MEKANISME PENDATAAN EMIS
SOSIALISASI JUKNIS BOS EDISI PERUBAHAN
Sosialisasi Penguatan Data Pendidikan Madrasah (EMIS) Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat Padalarang, 11 Oktober 2016 KEBIJAKAN.
SISTEMATIKA PELAPORAN BOS 2015
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2018
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
KEBIJAKAN PENDATAAN PENDIDIKAN MADRASAH Education Management Information System ( E M I S ) Drs. H. Asep Ismail, M.Si. (Kepala Kantor Kementerian.
KEBIJAKAN PEMUTAKHIRAN DATA EMIS MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2017/2018
PEMBINAAN BOS MI, MTs, ULA DAN WUSTHA
Muhammad Nurudin Syah, S.Kom
EVALUASI PENYALURAN BSM TAHUN 2015
PENINGKATAN MUTU AKREDITASI MADRASAH BERBASIS eRKM/eRKAM
PEMBINAAN GURU DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN.
STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH BERBASIS EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (EMIS) TRIANTO KASI KELEMBAGAAN & SISTEM INSFORMASI.
Transcript presentasi:

SEKSI MAPENDA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN BANTUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM 10 OKTOBER 2012 SEKSI MAPENDA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN

PENJELASAN TEKNIS. 1. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MI/MTs. 2 PENJELASAN TEKNIS 1. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MI/MTs 2. BANTUAN SOSIAL MADRASAH ALIYAH 3. TUNJANGAN FUNGSIONAL GBPNS 4. BANTUAN BEASISWA SISWA MISKIN (BSM) 5. TUNJANGAN PROFESI 6. PENDATAAN PTK FORMULIR DIGITAL

1. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Pencairan Dana BOS Triwulan III didasarkan pada data siswa triwulan II tahun 2012 dan akan diakumulasikan pada triwulan IV dengan asumsi siswa baru. RPD Pencairan Triwulan IV sudah mengalokasikan Buku Mapel Umum Segera menyelesaikan pembukuan dan Pelaporan BOS untuk triwulan III karena dana BOS segera cair. Siswa Baru harus sudah tercatat di Buku Induk Madrasah dan dibawa saat pembinaan BOS

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) belum dibuat untuk semester II Tahun 2012 Rencana Kegiatan dan Angaran Madrasah dibuat mengacu pada RKM yang telah dibuat untuk tahun pelajaran 2012/2013 Madrasah Wajib mengalokasikan dana peningkatan mutu guru, siswa minimal 20 % dari total anggaran yang ada. Rencana Kerja Tahunan Madrasah belum dibuat, ini akan dijadikan sebagai syarat pencairan BOS triwulan I tahun 2013, oleh karena itu segera minta pendampingan pengawas atau tim fasilitator Kabupaten

2. BANTUAN SOSIAL MADRASAH ALIYAH Dokumen/Arsip pembukuan (BKU, Kas Tunai, Kas Bank, Kas Pajak) serta Pelaporan harus mengacu pada Juknis dan Domlak dan sesuai dengan peraturan yang ada. Kwitansi pembelanjaan harus jelas dan didukung dengan Nota/faktur. Belum maksimalnya Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial secara maksimal. Hari Jum’at, 12 Oktober 2012 Kepala harus hadir di Aula Lt. 2 Dinas Pendidikan Jam 08.00 dengan membawa Pelaporan Semester I dan Stempel Dinas. Rintisan BOS MA menunggu APBN-P

3. TUNJANGAN FUNGSIONAL GBPNS Teknis dan Syarat pengajuan STF-GBPNS mengacu pada Edaran Dirjen Pendis tahun 2012 dan surat edaran Kepala Kantor Kemenag Tuban (kunjungi situs Wabesite : mapendatuban.wordpress.com Terakir pengumpulan data tanggal : 17 Oktober : MTs, 18 Oktober : MA 19 Oktober : MI/RA Softcopy utk usulan baru diblok warna Hijau dan Sertifikasi Kuota 2011 diblok warna kuning (diterima bila alokasi dana memungkinkan)

Penulisan Nama dan Nomor Rekening mengacu pada buku Rekening yang digunakan acuan pencairan STF_GBPNS Untuk meminimalisir Retur dan mempercepat pencairan akan dipecah dua Bank yaitu BTN dan BRI yang sama-sama administrasi buku bank 2.500 perbulan (menunggu lebih lanjut) Mohon kejujuran semua pihak dalam pengusulan STF_GBPNS sesuai Edaran dan Regulasi yang ada.

4. BANTUAN BEASISWA SISWA MISKIN Masih menunggu kabar baik dari Kanwil Provinsi Jawa Timur Pencairan BSM Satker Negeri lewat Rekening Penerima LS, sedangkan Madrasah Swasta Kantor POS diutamakan diambil langsung oleh penerima dan boleh memakai surat Kuasa. (Mapenda sudah koordinasi dengan kantor pos jemput bola) Dengan pencairan tanpa lewat Rekening lembaga, maka terkendala teknis harus minta ijin persetujuan menteri keuangan RI.

Telah terbit PMK Nomor 81 Tahun 2012 tentang belanja Bantuan Sosial, apabila pencairan BSM tidak tidak memungkinkan dibayar LS, maka Satker wajib membuka rekening Penampung dengan meminta ijin dirjen perbendaharaan. Saat ini Mapenda Kanwil sudah mengajukan pembukaan Rekening penampung ke Dirjen Perbendaharaan melalui Sekretariat Jendral (Sekjen) Kementerian Agama Pusat.

5. TUNJANGAN PROFESI GURU Guru yang sudah Sertifikasi atau PNS jam kerjanya 37,5 jam (60 menit/jam) dalam seminggu dan jam wajib tatap muka minimal 24 JTM perminggu. Dana Tunjangan Guru Sertifikasi sangat minim sekali digunakan untuk peningkatan kompetensi sebagai guru profesional Sebelum pencairan semester II akan diadakan Monitoring dan Evaluasi kinerja terkait dengan perangkat pembelajaran mapun kompetensi guru profesional baik di Satker Negeri mapun Madrasah swasta

6. PENDATAAN TENAGA PTK DIGITAL Dilatarbelakangi tidak validnya jumlah guru di Kankemenag Kab. Tuban dan Jawa Timur Pendataan Tenaga PTK diperuntukkan bagi Guru Semua RA/Madrasah, Pengawas dan GPAI baik PNS maupun Bukan PNS. Kalau NUPTK belum dimiliki Guru untuk sementara memakai NIK dalam KTP. Teknis dan aplikasi formulir digital silahkan download dan kunjungi situs Wabesite kami : mapendatuban.wordpress.com Koordinator Teknis Pendataan melalui KKM, KKG, MGMP PAI, Pokjawas dan IGRA.

Pengumpulan data hanya softcopy tanpa print out yang sudah terekapitulasi melalui KKM, KKG, MGMP PAI, Pokjawas dan IGRA Pengumpulan terakir tanggal 15 Nopember untuk penyerahan ke koordinator KKM, KKG, MGMP PAI, Pokjawas dan IGRA dan Tanggal 19 Nopember 2012 ke Seksi Mapenda. Database PTK akan dijadikan acuan untuk proses pengajuan bantuan baik STF_GBPNS mapun Tunjangan Sertifikasi tahun berikutnya. Nomor Rekening Guru Sertifikasi adalah BRI sedangkan yang belum Sertifikasi BTN Guru tidak boleh mengisi formulir dua kali, harus memilih di Satminkalnya.

MARI KITA BERSAMA-SAMA KITA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL, TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF TERIMA KASIH Tuban, 15 Juni 2006