Peraturan Perundangan K3

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA
Advertisements

PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA
Disusun : WIDIAYANTI SUMINAR, S.Pd.
SISTEM MANAJEMEN K3 PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH MATERI 2
Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PKB Dalam Hukum Indonesia
Dasar Hukum Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Kelembagaan K3 Dewan K3 Nasiomal
Sumber Daya Proyek Men (manusia) Material (material)
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
ILMU KEDOKTERAN KERJA.
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
PERATURAN MENTERI TENTANG K3
HIMPUNAN PERATURAN KESELAMATAN & KESEHATAN K3
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, No
PERATURAN PELAKSANAAN BIDANG KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
UNDANG-UNDANGAN dan PERATURAN Ketenagakerjaan di INDONESIA
PERATURAN PELAKSANAAN BIDANG LISTRIK & PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Keselamatan dan kesehatan kerja
TENAGA KESEHATAN DIATUR DALAM  UU. NO. 23 TAHUN 1992
UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN dengan UU Nomor.01 Tahun 1970
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN K3
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja
PENANGANAN BAHAN PELEDAK DAN PELEDAKAN
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN VII) KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 1 tahun 1970
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
M. FIRMAN M, SE, MM POLITEKNIK NSC SURABAYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 50 TAHUN 2012   TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Program Penyehatan Makanan
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SMK3
K3 INFORMAL PEKERJA PENAMBANG PASIR
UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1970
HALIMA TUSSAKDIYAH, S. Pd KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA (K3)
disampaikan oleh: Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM
UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1970
UNIVERSITAS GAJAHMADA, 24 OKTOBER 2018
PENGERTIAN ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN. Hukum dalam proyek Hukum kontrak konstruksi merupakan hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.
Bagaimana Upaya Pemerintah Mensinergikan Pelaksanaan dan Pengawasan K3
Pandangan APINDO Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Optimalisasi Peran dan Fungsi Serikat Pekerja melalui Kelembagaan K3
Peran dan Perjuangan Serikat Pekerja dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Hermansyah, SH CEMWU INDONESIA.
Uu k3.
PANDANGAN APINDO JATIM TERHADAP LEGISLASI K3 DAN SINERGI ANTARA PENGUSAHA DAN SERIKAT PEKERJA DALAM ISU K3 DISAMPAIKAN PADA LOKAKARYA DIALOG SOSIAL KESELAMATAN.
Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan dan Standar K3 yang Diperlukan.
K3LH Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup A.Pengertian K3LH Keselamatan yang berkaitan dengan mesin,pesawat,alat kerja bahan dan proses pengolahannya.tempat.
KELOMPOK 3  FAJAR SATRIA  HABIB NUR ALFI  IFTHITANIA APRICILIA  ILHAM ANGGIE P  LEONARDUS YOGA  MONTRY.
Transcript presentasi:

Peraturan Perundangan K3 Hendra Peraturan Perundangan K3

Hirarki Regulasi di Indonesia Undang-undang Peraturan pemerintah Keppres Kepmen/Permen SK/Keputusan Gubernur dst 1/27/2018 Hendra 2008

Peraturan Lain Code Standar Rekomendasi 1/27/2018 Hendra 2008

Tujuan Peraturan Sebagai pedoman/acuan evaluasi dan penilaian Sebagai “normative pressure” Sebagai panduan dalam teknis pelaksanaan Tumbuhnya komitmen dan meningkatnya upaya dunia industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat adan aman 1/27/2018 Hendra 2008

PERMISSIBLE (MANDATORY) RECOMMENDATION (VOLUNTARY) Tipe Peraturan PERATURAN PERMISSIBLE (MANDATORY) Bersifat izin dan harus diikuti Mempunyai konsekuensi hukum Berbeda untuk setiap negara Dikeluarkan oleh pemerintah RECOMMENDATION (VOLUNTARY) Bersifat saran dan tidak harus diikuti Tidak mempunyai konsekuensi hukum Digunakan oleh banyak negara Dikeluarkan oleh lembaga ilmiah 1/27/2018 Hendra 2008

Peraturan perundangan K3 Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang “Keselamatan Kerja” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan” Permenaker Nomor 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang “Kesehatan” Pasal 23 (Kesehatan Kerja) Permenakertrans Nomor: PER.01/MEN/1981 tentang “Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja” 1/27/2018 Hendra 2008

Peraturan perundangan K3 Indonesia Permenaker Nomor: PER.01/MEN/1988 tentang “Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap” Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang ”Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja” Kepmenakertrans Nomor 68 Tahun 2004 tentang “Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja” Permenaker Nomor 01 Tahun 1998 tentang “Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja” 1/27/2018 Hendra 2008

Peraturan perundangan K3 Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang “Jaminan Sosial Tenaga Kerja” Permenaker Nomor 03 Tahun 1999 tentang “Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang” Permenakertranskop Nomor 01 Tahun 1978 tentang “Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu” Permenakertranskop Nomor 03 Tahun 1978 tentang “Persyaratan Penunjukan dan Wewenang serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja” 1/27/2018 Hendra 2008

Peraturan perundangan K3 Indonesia PP Nomor 19 Tahun 1973 tentang “Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan” Permenakertrans Nomor 01 Tahun 1980 tentang “Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan” Permenaker Nomor 04 Tahun 1987 tentang “Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja” Permenaker Nomor 04 Tahun 1998 tentang “Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Dokter Penasehat” 1/27/2018 Hendra 2008

Peraturan perundangan K3 Indonesia Kepmenaker Nomor 51 Tahun 1999 tentang “Standar Pajanan Bahaya Fisik” SE Nomor 01 Tahun 1997 tentang “Standar Pajanan Bahaya Kimia di Tempat Kerja” dll 1/27/2018 Hendra 2008

Standar lainnya SNI TLV-ACGIH (Internasional) 1/27/2018 Hendra 2008