TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FEBRUARI 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007.
Advertisements

GUDANG BERIKAT PMK NOMOR 143/PMK
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/KMK
Berbagai Bentuk Hukum Pengaturan Kawasan Di Indonesia
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(PERUBAHAN PMK NOMOR 254/PMK.04/2013 TENTANG KITE PEMBEBASAN)
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB)
Kebijakan Perpajakan Dalam Mendukung Pembentukan Kawasan Pelabuhan Dan Perdagangan Bebas disampaikan oleh: Direktorat Jenderal Pajak.
(PERUBAHAN PMK NOMOR 253/PMK.04/2013 TENTANG KITE PENGEMBALIAN)
PPN.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TPS TPP TPB TPB TEMPAT PENIMBUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)
PERTEMUAN #1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PPN
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PROSPEK INDUSTRI MIGAS INDONESIA
Kementerian Keuangan RI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPN DAN PPnBM
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
FAKTUR PAJAK KETENTUAN YANG MENGATUR ■ 38/PMK.03/2010
Sosialisasi Peraturan PUSAT LOGISTIK BERIKAT
LANJUTAN PERTEMUAN KE-6 SURAT SETORAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK
Pajak Penghasilan Pasal 22
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
DIREKTORAT PERENCANAAN PENERIMAAN-SUBDIT PENYULUHAN
TANGGUNG JAWAB BEA MASUK, PEMBAYARAN, JAMINAN dan PENAGIHAN
TUTORIAL TATAP MUKA ADBI4235 KEPABEANAN & CUKAI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang. Organisasi
PPh PASAL 22 OLEH KELOMPOK 6 :
ajustment/opinion/deal
PERTEMUAN 4 MEMANFAATKAN FASILITAS PERPAJAKAN
KELOMPOK 9 TENTANG PPN dan PPnBM
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Saat dan tempat pajak terutang
Jika terjadi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, PKP wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak [ Memori.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
DASAR HUKUM TOKO BEBAS BEA (DUTY FREE SHOP)
MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
ANALISIS RESIKO KUALITATIF
Bagaimana Cara Mendapatkan Fasilitas ?
DASAR HUKUM Dasar Hukum Pengertian Tidak Dipungut Bea Masuk
CURRICULUM VITAE Yudi Amirullah, SE Contact :
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
“Barang Tidak Dikuasai disimpan di Tempat Penimbunan Pabean”
SUBYEK PPN & PPn BM PENGERTIAN PENGUSAHA KENA PAJAK PENGUSAHA KECIL
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
FASILITAS PENGELUARAN BARANG
Surat Pemberitahuan (SPT)
Pertemuan 8 : TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
ajustment/opinion/deal
Wewenang Pemeriksaan :
Pajak Penghasilan Pasal 22 “PPh Pasal 22”
Teknis Kepabeanan. Kelompok 2 Akhmad Farkhan B. Al Hadiid Faudji Madelin Allbrith S. Muh. Fadhillah Syafrizal Muhammad Irfan Raudina Aquilla Reza Rizqi.
PENGANTAR KEPABEANAN Yusi Riza S.ST Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
PENDAHULUAN PPN merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung.
MUTASI BARANG KENA CUKAI
Teknis Kepabeanan Kelompok 2 Bestya Nora Savira (04)
Tata cara pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ke tps Pengusaha TPS di KPPT (kawasan pelayanan pabean terpadu) menyampaikan BC.
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)
Tempat Penimbunan Berikat
Transcript presentasi:

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BEBERAPA PENGERTIAN Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan /pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan.

BEBERAPA PENGERTIAN Toko Bebas Bea adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu. Tempat Lelang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu untuk dijual secara lelang. Kawasan Daur Ulang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan daur ulang limbah asal impor dan/atau asal Daerah Pabean sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22.

Tempat Penimbunan Berikat dapat berbentuk : a. Gudang Berikat; b. Kawasan Berikat; c. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat; d. Toko Bebas Bea; e. Tempat Lelang Berikat; atau f. Kawasan Daur Ulang Berikat. Tempat Penimbunan Berikat merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

luar Daerah Pabean; Pemasukan barang ke Tempat Penimbunan Berikat berasal dari Tempat Penimbunan Berikat lainnya; tempat lain dalam daerah pabean.

Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dapat dikeluarkan ke berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor luar Daerah Pabean; Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dapat dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya; tempat lain dalam daerah pabean. Pengeluaran barang asal impor dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor. terutang PPN atau PPN dan PPn BM.

GUDANG BERIKAT Pengusahaan Gudang Berikat dilakukan oleh : pengusaha Gudang Berikat; atau pengusaha di Gudang Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Gudang Berikat. harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia melakukan kegiatan menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu yang dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan, pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, dan/atau pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

GUDANG BERIKAT Kepabeanan dan Perpajakan Gudang Berikat Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Gudang Berikat : diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. Dalam hal barang asal impor dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Gudang Berikat atau pengusaha di Gudang Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.

Pengusaha Gudang Berikat Penyelenggara Gudang Berikat Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan izin penyelenggara Gudang Berikat atau pengusaha Gudang Berikat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas, berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Gudang Berikat; memiliki Surat Izin Tempat Usaha, Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

mendukung kegiatan industri di Kawasan Berikat dan/atau industri di tempat lain dalam daerah pabean; Barang impor yang ditimbun di Gudang Berikat dapat dikeluarkan untuk dimasukkan ke Toko Bebas Bea diekspor.

KAWASAN BERIKAT adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.

KAWASAN BERIKAT Pengusahaan Kawasan Berikat dilakukan oleh : pengusaha Kawasan Berikat; atau pengusaha di Kawasan Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Kawasan Berikat Pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat melakukan kegiatan menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor

KAWASAN BERIKAT Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Berikat: Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat: diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor.

KAWASAN BERIKAT Terhadap pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Berikat, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut. Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Terhadap pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat, pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut. Dalam hal barang asal impor dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KAWASAN BERIKAT Barang impor berupa barang modal dan peralatan perkantoran yang dimasukkan ke Kawasan Berikat diberikan penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor tetapi tidak berlaku terhadap peralatan perkantoran yang habis pakai.

KAWASAN BERIKAT Penyelenggara Kawasan Berikat Pihak yang akan menjadi penyelenggara Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Berikat; berlokasi di kawasan industri atau kawasan budidaya yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan; memiliki Surat Izin Tempat Usaha, Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

KAWASAN BERIKAT Pengusaha Kawasan Berikat Pihak yang akan menjadi pengusaha Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah; memiliki Surat Izin Usaha Industri, Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

KAWASAN BERIKAT Pengusaha di Kawasan Berikat pihak yang akan menjadi pengusaha di Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah; memiliki Surat Izin Usaha Industri, Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat.

KAWASAN BERIKAT Subkontrak Pengusaha Kawasan Berikat dan Pengusaha di Kawasan Berikat dapat mensubkontrakkan dan/atau menerima pekerjaan subkontrak atas sebagian dari kegiatan pengolahan kepada dan/atau dari pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat lainnya dan/atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean. Pekerjaan subkontrak tersebut tidak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang hanya merupakan pekerjaan pemeriksaan awal, penyortiran, pemeriksaan akhir, atau pengepakan. Pekerjaan subkontrak harus dilakukan berdasarkan perjanjian subkontrak. Dalam hal pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat melakukan penyerahan pekerjaan subkontrak kepada perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat harus menyampaikan dokumen kepabeanan dan menyerahkan jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan

KAWASAN BERIKAT Subkontrak 5) Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya atau tempat lain dalam daerah pabean dalam rangka subkontrak diberikan untuk jangka waktu tertentu. Pengeluaran barang tersebut mendapat penangguhan Bea Masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. 7) Atas pemasukan kembali barang dalam rangka subkontrak dari Kawasan Berikat lainnya atau tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan diberikan penangguhan Bea Masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

KAWASAN BERIKAT Subkontrak Dalam hal barang tidak dimasukkan kembali ke dalam Kawasan Berikat tempat pengeluaran barang, maka : a. untuk barang asal impor, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan b. atas barang yang tidak dimasukkan kembali ke dalam Kawasan Berikat tempat pengeluaran barang, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KAWASAN BERIKAT Subkontrak Pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat dapat mengeluarkan sisa hasil produksi dari proses produksi di Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. Sisa hasil produksi yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean yang berupa limbah bahan berbahaya dan beracun dapat dikeluarkan dari Kawasan Berikat untuk didaur ulang atau dimusnahkan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. Sisa hasil produksi yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dikecualikan dari tata niaga impor.