ALUR KERJA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

SOSIALISASI PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2012 Oleh : Arief budiman Malang, 10 agustus 2012.

Advertisements

UNTUK MENJADI BADAN HUKUM

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

SOSIALISASI/PENYULUHAN PERATURAN KPU TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK

PENCALONAN PADA PEMILUKADA PROVINSI DKI JAKARTA

BADAN LEGISLASI DPR-RI Oktober Tahun LATAR BELAKANG PERUBAHAN Program Prolegnas Prioritas tahun 2010 Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik.

Pencalonan Pada Pemilukada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012

KONSULTASI Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H., M.H.

ISU-ISU STRATEGIS VERIFIKASI DI KPU PROVINSI & KPU KABUPATEN/KOTA

TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF

LATAR BELAKANG Pada tahun 2015 akan diselenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di beberapa daerah yaitu 9 provinsi dan 224 kabupaten.

Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.

TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019

PENYELENGGARAAN PEMILU

Pemutakhiran Data Pemilih dalam

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada

JADWAL TAHAPAN DAN KEGIATAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK

PERMASALAHAN DALAM PEMROSESAN KASUS DISIPLIN

PENCALONAN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017

Tata Cara Pencalonan pada Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

PROSEDUR DAN MEKANISME PENCALONAN PILKADA 2017

SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU.

KODIFIKASI PKPU TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF

TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK

KEBIJAKAN KPU TENTANG PENDAFTARAN,

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH Oleh I Gusti Putu Artha.

Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

RAPAT KERJA PENYULUHAN/PEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN.

sosialisasi APLIKASI SIPOL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Tahap pendaftaran dan verifikasi sipol

ALUR KERJA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAGAN ALIR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI DAERAH

SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK

SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Raker Pencalonan Pemilukada

Evaluasi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu: Konsistensi Regulasi dan Upaya Mewujudkan Keadilan Elektoral Jakarta, 22 Oktober 2017.

PEMETAAN MASALAH DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH

VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

HABIB M. ROHAN KPU KAB. JEMBER

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU

PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014

Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014

PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM

PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015

SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU

SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

TERKAIT VERIFIKASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU

VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

CONTOH PENGHITUNGAN SAMPEL VERIFIKASI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,

PENGISIAN FORMULIR DPD

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA Oleh : Anggota KPU.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE

Anggota KPU Provinsi Jatim

VERIFIKASI DATA 1. 2 ASPEK LEGAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PEMBIAYAAN DOKUMEN – DOKUMEN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER INFORMASI, ANTARA LAIN.

Transcript presentasi:

ALUR KERJA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

PENDAFTARAN PARTAI POLITIK Dokumen Pendaftaran KPU Partai Politik KPU memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran Pengembalian Dokumen Pendaftaran Pengembalian KTA & e-KTP Tanda Terima Kelengkapan berkas pendaftaran KTA & e-KTP Tanda Terima Kelengkapan & kebenaran KTA & e-KTP KPU memeriksa kelengkapan dan kebenaran KTA & e-KTP KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

PENELITIAN ADMINISTRASI Menyampaikan hasil penelitian kepada KPU melalui Sipol Melakukan penelitian thd kelengkapan dan keabsahan dokumen Menyusun hasil penelitian adm KPU Melakukan penelitian thd dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan menyampaikan kepada KPU Kab/kota Menyusun hasil penelitian adm Melakukan identifikasi keanggotaan Melakukan pencocokan daftar nama KTA dan e-KTP/Suket KPU KAB.KOTA

VERIFIKASI FAKTUAL jumlah dan susunan Pengurus Partai Politik di tingkat pusat; pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan Pemilu verifikasi faktual kepengurusan thd KPU Rekapitulasi hasil verifikasi faktual Susunan pengurus

METODE VERIFIKASI FAKTUAL DATA KEANGGOTAAN PARPOL *) VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN *) MERUPAKAN DATA YANG TELAH MELALUI FASE ANALISIS KEGANDAAN PADA PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN Verifikasi Faktual persyaratan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan menemui anggota Partai Politik yang tercantum dalam LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan melalui metode sensus atau metode sampel acak sederhana SAMPAI DENGAN 100 ANGGOTA DATA ANGGOTA (≤100) METODE SENSUS Mencocokkan kebenaran dan kesesuaian SELURUH data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU. DATA ANGGOTA LEBIH DARI 100 ANGGOTA (>100) METODE METODE SAMPEL ACAK SEDERHANA Mencocokkan kebenaran dan kesesuaian SAMPEL data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU.