Standart Format Konten PPID

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Advertisements

MENYIKAPI PENGADUAN DAN MENANGANI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI

Oleh: MARTAN KISWOTO DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Tata.

Daftar Informasi Publik & Informasi Yang Dikecualikan

KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya.

Keterbukaan Informasi Publik

PENYUSUNAN UJI KONSEKUENSI PADA PPID INSPEKTORAT PROV.JATENG

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu

PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

FILOSOFI DAN POKOK POKOK UU KIP

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN DAN TATA CARA PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK MENURUT PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010.

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

Persengketaan Informasi Publik

IMPLEMENTASI DAN FENOMENA PENERAPAN UU KIP PADA BADAN PUBLIK

Keterbukaan Informasi Publik

Tatacara pengecualian Informasi Publik

Sistem Layanan Informasi Publik

Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK Depok, 5 Nopember.

Sistem Layanan Informasi Publik

POKOK POKOK UNDANG UNDANG KIP DAN BUDAYA DOKUMENTASI

Sistem Layanan Informasi Publik

PPID SKPD DAN PPID KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR

Hak Memperoleh Informasi

RESPON TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Disampaikan oleh : H. DADANG ISKANDAR, SKM.,MKM

MENYIKAPI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK dadi supriadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Forum Bakohumas 21 November 2012

DINAS KOMINFO KOTA BIMA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Daftar Informasi Publik

OPTIMALISASI PERAN PPID

LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa Masalah Eksekusi Putusan Komisi Informasi

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) Undang-Undang No.14 Tahun 2008

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.

UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Satria Prayoga,S.H.,M.H., Dosen HAN &

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.

TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK Rahmulyo Adi Wibowo, S.H.,M.H

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR UU KIP Ketty Tri Setyorini.

TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SOP Aplikasi Sapa & Ppid kemendagri

Keterbukaan Informasi Publik Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pengelolaan Web Info Publik ITB

TEHNIK PELAPORAN DIP OLEH : SUMARNI, S.Pd

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT.

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.

DASAR HUKUM, TANTANGAN DAN STRATEGI PPID Surabaya, 25 Juli 2016 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR PPID PROV.JATIM Agus dm.

OPTIMALISASI PERAN PPID BP. SKPD KABUPATEN

Pengelolaan Web Info Publik ITB

POKOK-POKOK PEMIKIRAN UU KIP DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi Badan Publik / OPD ?

UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PUBLIK

ASPEK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK

UJI KONSKUENSI INFORMASI YANG AKAN DIKECUALIKAN Madiun, 11 – 12 April 2019 Dinas Komunikasi dan Informtika Provinsi Jawa Timur PPID Agus dm.

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.

EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN

STRATEGI MEMPERCEPAT KETERBUKAAN INFORMASI

PROSES DOKUMEN LINGKUNGAN “SPPL”

Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

Transcript presentasi:

Standart Format Konten PPID Surabaya, 22 November 2016 Dinas Kominfo Prov. Jawa Timur PPID Agus Dm

UU KIP Pasal 7, Kewajiban Badan Publik : Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

…. lanjutan 3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. ….. di Pasal 7 ayat 6 Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronika (online) dan non elektronika.

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA (pasal 9) DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA (pasal 10) TERSEDIA SETIAP SAAT (pasal 11) INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (pasal 17) ALASAN JANGKA WAKTU

Standart minimal konten PPID Contoh Link PPID Provinsi Jatim http://jatimprov.go.id/ppid/

Lampiran Inpres 7 Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015) halaman 19 : Instruksi Presiden RI No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 Lampiran Inpres 7 Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015) halaman 19 :

Usulan Mekanisme/Persyaratan Pemohon Informasi (PI) yang berbadan hukum atau perorangan : Melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (lampiran pergub no 55 tahun 2011 point mekanisme permohonan dan pelayanan informasi publik Permohonan informasi untuk tujuan : Pengkajian, Penelitian, Pengawasan, Kontrol Sosial, analisa, skripsi/tesis, pengumpulan data, investigasi diminta untuk melampirkan proposal /Term Of Reference (TOR) yang meliputi : 1. Metode kegiatan sesuai tujuan permohonan informasi 2. Lokasi/obyek, jadual pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan permohonan informasi

…. lanjutan 3. Alokasi anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan permohonan informasi 4. SDM yang terlibat dalam kegiatan sesuai dengan tujuan permohonan informasi 5. Kesanggupan untuk memberikan hasil kegiatan sesuaia dengan tujuan permohonan informasi, sebagai input atau masukan bagi Badan Publik sebagai penyedia informasi.