ix TATA CARA PENGENAAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Advertisements

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FEBRUARI 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)
Chapter II Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)
Pengusaha Kena Pajak.
MURBARANI, ANALISIS STRATEGI PELAYANAN PAJAK PENGHASILAN DAN PPN/PPNBM PADA KPP PRATAMA SALATIGA.
NOOR FADLILAH, Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak.
LULUK PRASETYA JATI, EVALUASI PELAPOR SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PASCA REFORMASI PAJAK TAHUN 2007 (STUDI KASUS KANTOR.
Pengaruh Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Fitri Meida Sari / for further detail, please visit
Pajak Penghasilan Pasal 23
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PENGARUH SPT YANG DITERIMA DAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG Diaz Vetiauda,
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
UJI DATA BERPASANGAN Data berpasangan adalah data yang memiliki dua perlakuan berbeda pada objek atau sampel yang sama Data berpasangan (n
1 (UU NO.12/1985 jo. UU NO.12/1994) NJOP ? 3 (1 ). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yaitu : Harga rata2 y g diperoleh dari.
NANA MASYHURI SAIFUL, Pelaksanaan Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari.
Soal Pertemuan 11 Mata kuliah: F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun: 2010.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN.
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
PPN 40.
ASPEK PERPAJAKAN BAGI YAYASAN PENDIDIKAN
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Pertemuan ke-3 Perpajakan.
LANJUTAN PERTEMUAN KE-6 SURAT SETORAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari 1)
UPAYA HUKUM KEBERATAN PAJAK
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
Akuntansi Pajak Pengasilan Pasal 23 ( PPh 23)
PPPPM bagi PKP Tertentu dan PKP yang melakukan kegiatan usaha Tertentu
NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Hal Yang Berkaitan Dengan Pajak
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
PERPAJAKAN I WEEK 2 |SESSION 3 - 4
PENGARUH PELAPORAN SPT TAHUNAN 1771 WAJIB PAJAK BADAN
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan atas BELANJA JASA/MODAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan atas BELANJA BARANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN -1
Bea Meterai Joko Tri Saputro.
NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Saat dan tempat pajak terutang
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
Pajak Penghasilan Pasal 22
MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KONSTRUKSI
KULIAH KE – 8 PEMERIKSAAN PAJAK
PERBANDINGAN REALISASI PENERIMAAN DARI HASIL
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU Dasar Hukum : PER DIRJEN NOMOR 32/PJ/2010.
PEMUNGUT PPN Niken Nindya H, SE., MSA., CA..
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUBYEK PPN & PPn BM PENGERTIAN PENGUSAHA KENA PAJAK PENGUSAHA KECIL
Pertemuan 3 Dinding penahan tanah
Pertemuan 3 Dinding penahan tanah
Copyright-Tunas Hariyulianto
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
PPN MEMBANGUN SENDIRI Niken Nindya H, SE., MSA., CA.
Pertemuan 6 : KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Pertemuan 8 : TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
ABSTRAK TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDATON”.
PEMBELIAN BARANG INVENTARIS OLEH PT JASA RAHARJA (Persero) CAB LAMPUNG
KUP KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari 1)
Direktorat Peraturan Perpajakan I
Dinding Penahan Tanah by M Jamin
DASAR HUKUM PBB SEKTOR PERKEBUNAN PER DIRJEN SEDIRJEN UU PBB.
Transcript presentasi:

ix TATA CARA PENGENAAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI (PPN KMS) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA TELUK BETUNG ABSTRAK OLEH TRI UTOMO Tujuan dari pembuatan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengenaan dan bagaimana pembayaran pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung. Metode penulisan yang dipergunakan adalah wawancara, observasi atau pengamatan langsung, dan literatur atau membaca referensi dari buku-buku terkait pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Teluk Betung. PPN KMS dapat dikenakan apabila, konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja. Diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dengan luas keseluruhan paling sedikit 200 m2. Perhitungannya yaitu 10% x (20% x Jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun bangunan). Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa Mekanisme Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri Teluk Betung sudah cukup baik 163/PMK.03/2012 Tentang Batasan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.