KORUPSI Muchamad Ali Safa’at.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.
Advertisements

PAPARAN PENCERAHAN HUKUM
BAB 4 Korupsi dan Upaya Pemberantasan A.Pengertian Korupsi
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI selayang pandang
Pendidikan Anti-Korupsi
SELAMAT DATANG.
DAN SEGALA PERMASALAHANNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
NAMA: 1. DIAH AYU FITRIANA (7) 2. PRISKA YUNDA PRATISTA (18)
Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung R.I.
Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang
Rumusan Tindak Pidana Korupsi
PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pemuda Prof. Dr. Haryono Umar, MSc, Ak, CA Courtesy of Google.com 1 1.
M.Idris Patarai. (KepMenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003), Pemerintah =
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
TINDAK PIDANA KORUPSI DELIK & MODUS OPERANDI.
PENYIDIKAN.
Pendidikan Anti-Korupsi
Ade Rahardja Plt. Deputy INDA KPK Jakarta, 4 Maret 2010
JENIS DAN BENTUK KORUPSI
Gratifikasi Dasar Pemikiran:
PERSAINGAN USAHA.
Pemberantasan Korupsi di Indonesia
PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, CIRI DAN SEJARAH KORUPSI
IMPLIKASI HUKUM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
MENGENAL TINDAK PIDANA KORUPSI
KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
PENYIDIKAN PAJAK XIV DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
HUKUM PIDANA KHUSUS 11/1/20161.
Pendidikan dan Budaya Anti-Korupsi KELOMPOK 2. Nama Kelompok DIAN WIDIANTO ELLA SRI UTAMI DESTI KHOTIMAH EMA JULIANNITA ELY ELIZA.
DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK. Pasal 1.
Perjanjian jual beli PERTEMUAN - 13.
PUNGLI/GRATIFIKASI/PENYALAHGUNAAN JABATAN = KORUPSI ?
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KKP
Percepatan Pemberantasan Korupsi
Korupsi Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat.
PENGANTAR ILMU POLITIK
, SOSIALISASI HUKUM PIDANA DAN PERDATA DALAM PENANGANAN MASALAH I
GRATIFIKASI.
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Kajian Hukum Pidana bagi PPAT yang Bermasalah Hukum dalam Menjalankan Profesinya oleh Gandjar Laksmana Bonaprapta Anggota Bidang Studi Hukum Pidana FHUI/
PENGANTAR HUKUM PAJAK.
Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP
Percepatan Pemberantasan Korupsi
HUKUM PERIKATAN Pertemuan - 03.
Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
Pinjam Pakai dan Pinjam Meminjam
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
“Barang Tidak Dikuasai disimpan di Tempat Penimbunan Pabean”
Tindak Pidana Ekonomi/ Kejahatan Bisnis
PENINJAUAN KEMBALI ATAS KETETAPAN PAJAK
Pratek Money Politics dalam Pemilu
Hukum Perikatan Pertemuan 3.
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pendidikan Anti-Korupsi
HAPUSNYA PERIKATAN Pertemuan ke-6.
RUANG LINGKUP KORUPSI.
Hukum Tindak Pidana Khusus
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (JENIS-JENIS PHK)
POTENSI Tindak Pidana Korupsi DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
KORUPSI DALAM PANDANGAN POLITIK ISLAM
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
ANCAMAN SANKSI DAN HUKUMAN BAGI PELAKU PUNGUTAN LIAR
Kata Korupsi berasal dari bahasa latin ’” CURRUPTION ”, selanjutnya dari bahasa latin tersebut turun ke bahasa Eropa seperti : Inggris > Coruption. Perancis.
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntuntan Ganti Rugi Acep Mulyadi 2006.
TINDAK PIDANA KORUPSI JENIS DAN MODUSNYA
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM KUHAP TERHADAP INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Sendawar , Maret 2019.
Badan Kepegawaian Negara Balikpapan, 21 Februari 2019
HUKUM PERIKATAN.
Transcript presentasi:

KORUPSI Muchamad Ali Safa’at

DEFINISI Corruptio, corruptus, corrumpere, corruption, corrupt Kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, kebejatan, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Resuah, Risywah. Suap, memenangkan perkara atau memperoleh jabatan/kedudukan dengan memberi sesuatu atau dengan cara yang tidak benar.

BENTUK KORUPSI Memperkaya diri atau orang lain dengan merugikan keuangan negara/perekonomian nasional Suap Penggelapan dalam Jabatan Pemerasan Perbuatan Curang Benturan Kepentingan Gratifikasi Perdagangan Pengaruh (trading influence) Kekayaan tidak wajar (illicit enrichment)

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.

SUAP Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara .... dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya; Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara .... karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;

SUAP Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji; Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

PENGGELAPAN Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;

PEMERASAN Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau peny- elenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah- olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

PERBUATAN CURANG Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang;

BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

GRATIFIKASI Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau peny- elenggara dianggap pemberian suap, apabila ber- hubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

TRADING INFLUENCE ILLICIT ENRICHMENT