PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

Pembuatan Program Kerja KKN
IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH (PRA DARI ASPEK POTENSI USAHA MIKRO PERTANIAN )
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS.
Disarikan dari Siregar & Samadhi
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN
Komunikasi dan Penyuluhan Agribisnis ( )
PENUMBUHAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN POKTAN DAN GAPOKTAN
Pelatihan Pemetaan Swadaya PNPM – P2KP
Pelatihan Pemetaan Swadaya PNPM – P2KP
Perencanaan Partisipatif
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
Langkah – Langkah Persiapan Pemetaan Swadaya Kawasan Prioritas
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN.
Perencanaan Partisipatif
PENETAPAN KEADAAN DAN MASALAH SECARA PARTISIPATIF
PERENCANAAN.
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
Faktor-faktor Kelembagaan dalam Ekonomi Pertanian
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
19/Permentan/OT.020/5/2017 HIGHLIGHT PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
IDENTITAS PRIBADI Nama Lengkap : Andi Amran Asriadi, SP., M.Pd., MP.
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
Selamat pagi, semangat pagii…!!
Komunikasi dan Penyuluhan Agribisnis ( )
Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Tahun 2016
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
TEKNIK PEMBERDAYAAN RRA PRA PLA CSS/SMD MMD.
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan (2)
Sapartinah Markus PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM
MK: PROGRAM & EVALUASI PENYULUHAN PERTANIAN
SUGENG ENJANG.
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Disarikan dari Siregar & Samadhi
PARTISIPASI MASYARAKAT
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
PERENCANAAN PARTISIPATIF
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PENGEMBANGAN SILABUS PEMBELAJARAN.
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
METODE PRA PRA (Participatory Rural Appraisal):
PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL (PRA)
LATIHAN DAN KUNJUNGAN (LAKU)
PERAN PELAKU PEMBERDAYAAN BAGI PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA
Kelembagaan dalam Pertanian
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM AGRIBISNIS
TEKNIK PEMETAAN BAGAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN ( NetMap)
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DASAR-DASAR PENYULUHAN PERTANIAN
(LAKU SUSI) LATIHAN KUNJUNGAN DAN SUPERVISI MATERI BINTEK DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN DAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT ( PPM )
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
+ KKN Tim Teknik Survey P2KKN LPPM UNDIP.
PENGEMBANGAN SILABUS dan RPP dalam Implementasi KTSP
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN KEGIATAN TA
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
PENYUSUNAN PROGRAMA TINGKAT DESA/KELURAHAN -Permentan 47 tahun 2016-
Transcript presentasi:

PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN 1. Pengenalan Metode PRA (Participatory Rural Approisal/ Penilaian Partisipatif Pedesaan) Penyusunan Program Sistem Laku (Latihan Kunjungan)

Tujuan Instruksional Khusus: Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan metode PRA Mahasiswa dapat membuat program penyuluhan Mahasiswa dapat memahami penerapan sistem LAKU

Partisipasi Petani Sikap kerjasama petani dalam pelaksanaan program dengan menghasiri rapat-rapat, mendemostrasikan metode baru untuk usahatani mereka, dsb. Pengorganisasian kegiatan-kegiatan penyuluhan oleh kelompok petani Menyediakan informasi yg diperlukan untuk merencanakan program penyuluhan yg efektif Petani/organisasinya membayar seluruh / sebagian biaya yang dibutuhkan jasa penyuluhan

Mengapa Petani Harus Berpartisipasi...? Memiliki informasi yg sangat penting untuk merencanakan program yg berhasil -> termasuk tujuan, situasi, pengetahuan serta pengalaman mereka Petani lebih termotivasi untuk bekerjasama dalam program penyuluhan jika ikut bertanggungjawab di dalamnya. Sebagai masyarakat yg demokratis secara umum menerima bahwa rakyat yg terlibat berhak berpartisipasi dalam keputusan mengenai tujuan yang akan dicapai Banyak permasalaham pembanhgunan pertanian, tidak mungkin lagi dipecahkan dengan pengambilan keputusan perorangan. Partisipasi kelompok sasaran dalam keputusan kolektif sangat dibutuhkan

Apa itu PRA (Participatory Rural Approisal/ Penilaian Partisipatif Pedesaan)? PRA -> secara harfiah artinya penilaian/pengkajian/penelitian (keadaan) desa secara partisipatif. Dengan demikian PRA -> Cara yg digunakan dalam melakukan untuk memahami keadaan atau kondisi desa dengan melakukan partisipatif masyarakat. Metode dan teknik PRA di daerah desa tetapi juga di daerah kota -> Kajian masyarakat Kegiatan PRA bukanlah perlibatan masyarakat dalam sebuah paket penerapan PRA -> melainkan sebuah proses berkesinambungan selama kegiatan bersama antara penyelenggara program dan masyarakat. PRA dalam penafsiran selanjutnya -> pendekatan dan teknik-teknik pelibatan masyarakat dalam proses-proses pemikiran yg berlangsung selama kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan, dan evoluasi program pembangunan masyarakat (secara luas)

PRA (Participatory Rural Approisal / Penilaian Partisipatif Pedesaan) PRA diartikan sebagai -> sekumpulan pendekatan dan metode yg mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan

(Participatory Rural Appraisal / Penilaian Partisipatif Pedesaan)…..? Mengapa PRA (Participatory Rural Appraisal / Penilaian Partisipatif Pedesaan)…..? Adanya kritik terhadap pendekatan TOP DOWN 2. Munculnya pemikiran pendekatan partisipatif

Prinsip – Prinsip PRA (Participatory Rural Appraisal / Penilaian Partisipatif Pedesaan) 1. Prinsip mengutamakan yg terabaikan (keterpihakan) -> Prinsip ini memiliki makna keberpihakan terhadap masyarakat yg terabaikan, termarjinalisasikan, mungkin tertindas atau terlintas oleh struktural 2. Prinsip pemberdayaan (pergaulan) masyarakat -> PRA bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menganalisa keadaannya dan meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri dengan menggunakan sumberdaya setempat serta menurun ketergantungan kepada pihak luar. Prinsip masyarakat sebagai pelaku, orang luar sebagai fasilitator -> Menempatkan masyarakat sebagai pusat dari kegiatan pembangunan, (orang luar mendorong sebagai proses perubahan) Prinsip- pronsip belajar dan menghargai perbedaan -> PRA adalah suatu proses belajar berdasarkan pengalaman

Lanjutan……. 5. Santai dan Informal -> Kegiatan PRA diselenggarakan dalam suasana yang bersifat luwes, terbuka, tdk memaksa dan informal 6. Trianggulasi -> Salah satu kegiatan PRA adalah usaha mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi secara sistematis bersama masyarakat 7. Optimalisasi Hasil -> Prinsip ini mengoptimalisasi atau memperoleh hasil informasi yang tepat guna menurut metode PRA adalah: Lebih baik kita “tidak tahu apa tdk perlu kita ketahui” (ketahui secukupnya saja Lebih baik kita “tidak tahu apakah informasi itu bisa disebutkan benar seratus persen (100%), tetap diperkirakan bahwa informasi itu mendekati kebenaran’ (daripada kita tahu sama sama sekali).

8. Orientasi Praktis -> Adanya bahwa program yang dikembangkan dengan metode PRA ini lebih berorientasi pada pemecahan masalah secara praktis 9. Prinsip keberlanjutan dan selang waktu -> Metode PRA bukanlah kegiatan paket yg selesai setelah kegiatan penggalian informasi dianggap cukup dan orang luar yg memfasilitasi kegiatan keluar dari desa 10. Belajar dari kesalahan -> Dalam PRA kesalahan itu wajar dan sangat manusiawi, oleh sebab itu perencanaan program jangan terlalu sulit sehingga masyarakat tidak mampu memenuhinya Terbuka -> Prinsip terbuka menganggap PRA sebagai metode dan perangkat teknik yang belum selesai, sempurna dan pasti benar.

TIGA PILAR / UNSUR UTAMA PRA Duduk bersama, Mendengar, Berbaur, Mereka mampu melakukan, Belajar dari Kesalahan, Memfasilitasi Melakukan Trianggulasi “SUMBER” Bersikap “Rendah Hati”. Fleksibel Mengujicoba, Beimprovisasi SIKAP PERILAKU ORANG LUAR TEKNIK-TEKNIK/METODE BERBAGI Pemetaan, Transek, Diagram Venn, Alur Sejarah, Alur Pemasaran, Analisis Kehidupan, Ranking, Dan lain-lain Pengetahuan, Pengalaman Proses Belajar

DAUR PROGRAM PRA Daur Program PRA adalah tahapan-tahapan dalam pengembangan program mulai dari: Identifikasi masalah dan kebutuhan Pencaharian alternatif kegiatan Pemilihan alternatif kegiatan Pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan serta, Pemantauan dan evaluasi program

DAUR PROGRAM PERENCANAAN KEGIATAN PENJAJAGAN KEBUTUHAN Kajian Potensi dan Alternatif Kegiatan Kajian Masalah dan Kebutuhan DAUR PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN EVALUASI KEGIATAN PRA Sebagai Sikap dan Perilaku Petugas Lapangan Teknik PRA untuk mengkaji hasil akhir program PEMANTAUAN KEGIATAN Teknik PRA untuk melihat perkembangan program

Teknik- Teknik PRA Teknik penelusuran alur sejarah Teknik pembuatan bagan kecenderungan dan perubahan Penyusunan kelender musiman Teknik pembuatan peta desa Teknik Transek (Penelusuran Lokasi) Pembuatan sketsa kebun Diagram Venn (Bagan Hubungan Kelembagaan) Kajian Mata Pencaharian Wawancara semi terstruktur Dan Lain-Lain

Adanya Kritik Terhadap Pendekatan TOP DOWN Program pembangunan selama ini bersifat dibutuhkan dari pemimpin lembaga kepada pelaksana dan masyarakat, Walaupun program ini didasarkan pada proses penjajagan kebutuhan (need assessment) masyarakat. Akibatnya: Banyak hasil pembangunan tidak menyentuh kebutuhan yang sesungguhnya dirasakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat hanyalah sebagai pelaksana, masyarakat bukan sebagai pemilik, sehingga dukungan terhadap program bersifat pura-pura. Keterlibatan masyarakat kurang mendidik dan kurang menjamin keberlanjutan program, karena prakarsa dan keterampilan dimiliki orang luar

Munculnya Pemikiran Pendekatan Partisipatory Perlu membandingkan pendekatan program yang bersifat Top Down & Pendekatan program yg bersifat partisipatif (Bottom-Up). Sebagai variabel pembanding antara lain: unsur manajemen, pendekatan model, tujuan, strategi, sumber informasi, peran penyuluhan, kedudukan pelaku utama, pendanaan, program penyuluhan, materi penyuluhan, metode pembelajaran Menentukan cara untuk mewujudkan pendekatan yg partisipatif secara praktis dilapangan

Pengertian Program…??? Program penyuluhan pertanian (PP) disusun untuk memberikan arah pedoman dan alat pengendalian pencapaian tujuan penyelenggaraan PP. Penyusunan Program -> Prinsip keterpaduan dan kesinergian program PP pada setiap tingkatan Programa -> Suatu pernyataan tertulis tentang keadaan, masalah, tujuan, dan cara pencapaian tujuan yg disusun dalam bentuk sistematika yg teratur.

Alur Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian KABUPATEN/KOTA Program Pengembangan Komoditi Kabupaten/Kota Program Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota KECAMATAN Program Penyuluhan Komoditi Kecamatan Program Penyuluhan Pertanian Kabupaten (BPP) DESA Program Pengembangan Komoditi Desa Penyusunan Perencanaan Kegiatan Penyuluhan Desa (Program PP Desa) Penyusunan Rencana Usaha Kelompok Pelaksanaan PRA Desa (Oleh Petani, PPL, PTD / Kesbang, Desa, Petugas, Dll Pembentukan Kelompok Tani, dan Persiapan PRA, dalam pertemuan persiapan

Penjelasan Tahapan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian 1. PROGRAM PENYULUHAN DESA Penyusunan program desa dimulai dengan penggalian data dan informasi mengenai potensi desa, monografi desa, jenis komoditas unggulan desa, dan tingkat produktivitasnya, keberadaan poktan/gapoktan, keberadaan kelembagaan agribisnis desa, masalah-masalah yg dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha, Panggalian data ini dilakukan oleh penyuluhan bersama-sama dengan tokoh masyarakat guna menjaring kebutuhan nyata, harapan dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, antara lain dengan Metode PRA (Participatory Rural Appraisal / Penilaian Partisipatif Pedesaan). Pertemuan-pertemuan dalam rangka penyusunan program penyuluh di desa/ kelurahan dimotori oleh penyuluh (PNS, Swasta, dan Swadaya) yg bertugas di desa/kelurahan dan dihadiri oleh kepala desa/kelurahan, tokoh masyarakat, serta pengurus kelembagaan pelaku utama dan pelaku swasta.

Lanjutan……. Pertemuan-pertemuan pada akhirnya menghasilkan programa desa yg merupakan sistesa antara kegiatan poktan/gapoktan di tingkat desa dengan kegiatan dinas/cabang dinas lingkup pertanian yg beralokasi di desa/ kelurahan. Programa penyuluhan desa/kelurahan tidak disahkan, namun diketahui oleh kepala desa/kelurahan agar dapat disinergikan dengan program pembangunan di wilayahnya. Naskah program penyuluhan pertanian kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluhan kedalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan (RKTP).

2. PROGRAM PENYULUHAN KECAMATAN (BPP) Penyusunan programa Kecamatan di mulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan peningkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembangunan di kecamatan (BPP); Penyusunan programa dilakukan oleh penyuluhan pertanian di kecamatan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draf program kecamatan (BPP). Program yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh kecamatan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh Kepala Balai Penyuluhan Naskah programa kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam RKTP kecamatan, serta disampaikan dalam forum musrenbagtan, kecamatan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan.

3. PROGRAM PENYULUHAN KABUPATEN (PPK) Penyusunan programa Kecamatan di mulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan peningkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembangunan di masing-masing tingkatan; Penyusunan programa dilakukan oleh penyuluhan pertanian di kabupaten dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draf program kabupaten; Draf Program kabupaten disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan, dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka sintesa penyuluhan. Programa penyuluhan kabupaten yang sudah final ditanda-tangani olej\h koordinator penyuluhan di Kabupaten dan Perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh kepala badan pelaksana penyuluhan/kepala kelembagaan penyuluhan kabupaten, dan diketahui oleh pejabat dinas/instansi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan yg membidangi perencanaan dimasing-masing unit kerjanya;

Naskah programa kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam RKTP Kabupaten/Kota, sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENYULUHAN PROVINSI Penyusunan programa Kecamatan di mulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan peningkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembangunan di provinsi; Penyusunan programa dilakukan oleh penyuluhan pertanian diprovinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan draf programa provinsi; Draf Program kabupaten disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas/instansi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan, dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam rangka sintesa penyuluhan. Programa penyuluhan provinsi yang sudah final ditanda-tangani olej\h koordinator penyuluhan di Provinsi dan Perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh kepala badan koordinasi penyuluhan/ kepala kelembagaan penyuluhan provinsi, dan diketahui oleh pejabat dinas/instansi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan yg membidangi perencanaan di masing-masing unit kerjanya;

Naskah programa kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam RKTP Provinsi, serta disampaikan dalam forum musrenbangtan provinsi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan provinsi.

LATIHAN DAN KUNJUNGAN (LAKU)

Petugas lapang kurang terlatih Tidak mengikuti teknologi baru Latar Belakang Sistem LAKU (Latihan dan Kunjungan) Petugas lapang kurang terlatih Tidak mengikuti teknologi baru Dan kecenderungan tidak mengunjungi petani karena lebih banyak di kantor Maksud pendekatan ini: Membujuk petani pada produksi tanaman/ternak tertentu Menerapkan disiplin yg tinggi Dan Melaksanakan pola kerja tertentu

Pengertian Sistem LAKU Salah satu sistem penyuluhan yg dilaksanakan dalam rangka mencapai target penyuluhan pertanian Latihan -> Penyuluhan mendapatkan latihan secara kontinyu sebagai bahan penyuluhan Kunjungan-> Penyuluhan secara terprogram melakukan kunjungan kepada pelaku agribinis/petani sebagai sasaran penyuluhan LAKU -> Di Indonesia – Proyek penyuluhan Pertanian tanaman pangan (1976), Proyek penyuluhan pertanian (1980)

2. Perlu dicek dengan kenyataan yg ada dilapangan Langkah-Langkah Persiapan Kunjungan 1. Mencari tahu tentang keadaan pertanian saat ini yg ada di desa tersebut 2. Perlu dicek dengan kenyataan yg ada dilapangan 3. Identifikasi Wilayah dengan berbagai metode agar data yg didapat lebih akurat 4. Sistem laku dilaksanakan dengan memperhatikan programa yg disusun

Uraian Kegiatan Yg Dilaksanakan Contoh Jadwal Pelaksanaan Sistem LAKU Berikut ini contoh Jadwal pelaksanaan sistem LAKU Tabel 1. Jadwal pelaksanaan Sistem LAKU (Mardikanto dan Sutarmi, 1985) Minggu KE Lokasi Uraian Kegiatan Yg Dilaksanakan Hari No. Kelompok Minggu I / III Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu   1-2 3-4 5-6 7-8 Balai Penyuluhan Lain-lain - Kunjungan ke kelompok / unit usaha Training oleh narasumber luar BPP Kunjungan pengganti, Pengujian Libur Minggu II / IV 9-10 11-12 13-14 15-16

Pelaksanaan Kunjungan Kunjungan Individu -> Apabila petani membutuhkan pendampingan teknologi secara khusus Kunjungan Kelompok -> Mengacu pada jadwal yg telah disepakati antara penyuluh dan kelompok tani Setiap penyuluh mempersiapkan materi sesuai dengan kebutuhan di tempat kunjungan. Menyediakan waktu ke lapangan untuk melihat kemajuan pertanian, sekaligus mengidentifikasi masalah yg ada.

Menurut Mardikanto dan Sutarni (1985) Pelaksanaan Sistem LAKU mengacu pada hal berikut ini: Penyuluh lapangan berkewajiban membina sejumlah kelompok secara pasti, teratur, tertib, dan berkelanjutan Pasti-> Waktu dan tempat pasti menurut jadwal yg telah disepakati bersama oleh PPL dan Kelompok Teratur -> Harus mentaati kesepakatan tentang jadwal yg telah diisusun Berkelanjutan-> Agar pembinaan atau kunjungan penyuluh untuk melaksanakan penyuluhan untuk melaksanakan penyuluhan dapat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan PPL wajib mengikuti latihan (training) di BPP yg menjadi pusat pertemuan dan informasi penyuluhan di tingkat Kecamatan

Beberapa saran dalam kunjungan lapangan yg perlu diperhatikan: Waktu dan Tempat Kunjungan PP Beberapa saran dalam kunjungan lapangan yg perlu diperhatikan: Waktu kunjungan lapangan disesuaikan dengan kegiatan petani dilapangan Jika ingin dilakukan secara berkelompok dapat disepakati bersama petani Penepatan waktu penyuluhan akan tergantung: Metode, media, materi Keadaan atau situasi sasaran yg dituju Jenis kegiatan usahatani setempat Ketersediaan alat dan perlengkapan Mengikuti kegiatan masyarakat setempat

Latihan Bagi Penyuluh Pertanian Latihan bagi penyuluh sama pentingnya dengan kunjungan bagi petani Dalam latihan, penyuluhan akan mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan dan informasi terutama dalam rangka mencapai target dan pemecahan masalah yg ditemukan dillapangan Latihan bertujuan dalam rangka memberikan pelayanan penyuluhan yg efektif dan profesional.

Dalam latihan penyuluh dapat memperlajari: Lanjutan…… Dalam latihan penyuluh dapat memperlajari: Identifikasi teknologi produksi yg relevan dan diperlukan petani Keterampilan mendiagnosis dan menganalisis masalah dilapngan Teknik komunikasi yg memadai Pemecahan masalah yg terjadi di lapangan Bimbingan teknis/metode yg akan dilaksanakan Peraturan, kebijaksanaan setempat dan lain-lain . Informasi yg dianggap perlu untuk disampaikan di dalam kunjungan lapangan

Pengukuran Keberhasilan Sistem LAKU Pelaksanaan sistem LAKU cenderung mempunyai target pada komoditas tertentu Keberhasilan diukur dengan meningkatkan produksi komoditas yg di prioritaskan tersebut Pengalaman yg lalu keberhasilan ini di dapat karena: 1. Disebarkan informasi murah dan sederhana kepada petani 2. Meningkatnya semangat kerja dan pengabdian penyuluhan

Keuntungan Sistem LAKU Penyuluh harus bekerja lebih banyak di lapangan dan selalu berinteraksi dengan cara mengunjungi petani di lahan usahataninya Peningkatan disiplin kerja dan efektifitas kegiatan Dengan latihan teratur penyuluh dianggap memiliki infornasi dan teknologi mutakhir yg dibutuhkan petani Penyuluhan lapangan menerima pengawasan teknis yg teratur. Tersedia dukungan logistik bagi kegiatan penyuluhan (transportasi, ruangan kerja, dan peralatan video)

Kesulitan Pelaksanaan Sistem LAKU Tidak semua pelaku yg terlibat dalam sistem LAKU bekerja untuk kebutuhan sasaran penyuluhan pertanian Publikasi hasil penelitian cenderung pada publikasi promosi bukan sebagai pada ilmu terapan yg dibutuhkan petani Penyuluh cenderung dianggao rendah karena bekerjasama dengan petani Penyusunan program cenderung dikendalikan oleh pusat LAKU tdk efektif untuk daerah terpencil Perlu biaya cukup tinggi untuk transportasi dan pelatihan yg teratur.