SUSUNAN PEMERINTAHAN INDONESIA

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan

Advertisements

Keadilan Keadilan berasal dari kata “adil” yang diambil dari bahasa arab “adl”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil diberi arti tidak berat sebelah.

LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK

Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945

PEMERINTAHAN PUSAT ( DINYANYIKAN DENGAN ARANSEMEN NAIK-NAIK KE PUNCAK GUNUNG ) LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT BANYAK-BANYAK MACAMNYA LEGISLATIF……..

Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara

LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN UUD NRI 1945

PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Impeachment atau Pemakzulan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Lembaga Kepresidenan di Indonesia

ORGANISASI PEMERINTAHAN INDONESIA

KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI OLEH KASYFUL QULUB.

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Jenis, Hierarki & Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM

Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?

HUKUM TATA NEGARA Disampaikan Pada Pertemuan Ke-10

Ketanegaraan Indonesia

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

HAURA ATTHAHARA, S.IP, M.IP

LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.

BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT

NEGARA DAN KONSTITUSI.

TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si.

MEMODIFIKASI TAMPILAN DAN RANCANGAN TABEL

Sistem Pemerintahan Indonesia

BAB 2 Menyemai Kesadaran Berkonstitusional dalam Kehidupan Bernegara

AMANDEMEN V UUD 1945 Dr. Zen Zanibar M.Z.,S.H.,M.H.

HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA

Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan

BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT

Perundang-undangan di Indonesia

HUKUM TATA NEGARA.

TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si.

Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)

Ketatanegaraan Indonesia Sebelum & Sesudah Amandemen UUD 1945

Kekuasaan Presiden (di Indonesia)

DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PENGANTAR UU & ETIKA KEFARMASIAN

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara

Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4

BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT

SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH

KELEMBAGAAN POLITIK (MENURUT UUD 1945)

"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.

LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SESUAI AMANDEMEN UUD 45

Ketanegaraan Indonesia

LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA

DAYA IKAT KONSTITUSI Disampaikan pada mata Kuiah Konstitusi klembagaan Pemerintah Dosen : TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si. 9/22/2018 HandOut Konstitusi Kelembagaan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.

LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH

Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945

DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.

MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)

LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA

PANCASILA SEBAGAI SISTEM & NILAI ETIKA

INSTRUMEN PEMERINTAH FAKULTAS HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dosen : Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.

Transcript presentasi:

SUSUNAN PEMERINTAHAN INDONESIA Disampaikan Pada Mata Kuliah: Hukum Tata Pemerintahan Dosen : TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si. 5/12/2018 HandOut Hukum Tata Pemerintahan, By Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si

SUSUNAN ORGANISASI NEGARA TINGKAT PUSAT Yaitu badan-badan kenegaraan yang diatur dalam UUD 1945, seperti : Presiden (Ps 4 s/d 16)/ UU No 42 Tahun 2008 MPR (Ps 2 & 3) /UU No.22 Tahun 2003 DPR (Ps 19 s/d 22B)/UU No.22 Tahun 2003. BPK (Ps 23E s/d 23G)/ UU No.15 Tahun 2006 5/12/2018 HandOut Hukum Tata Pemerintahan, By Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.

SUSUNAN ORGANISASI NEGARA TINGKAT PUSAT (Lanjutan) Komisi Yudisial (Ps 24B)/ UU No. 22 Tahun 2004 Mahkamah Agung (Ps 24A)/ UU No. 3 Tahun 2009 atas UU No. 14 Tahun 1985 DPD (Dewan Perwakilan Daerah) (Ps 22C dan 22D)/ UU No. 22 Tahun 2003 Mahkamah Konsitusi, untuk menyeesaikan kasus sengketa antar lembaga dan untuk merekomendasikan pejabat. (Ps. 24C)/ UU No. 24 Tahun 2003. 5/12/2018 HandOut Hukum Tata Pemerintahan, By Tatik Rohmawati, S.IP.,m.Si.

SUSUNAN ORGANISASI NEGARA TINGKAT DAERAH Yaitu susunannya terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintahan dan adanya unsur-unsur pengaturan (legislative dan eksekutif) Propinsi Kabupaten/Kota 5/12/2018 HandOut Hukum Tata Pemerintahan, By Tatik Rohmawati, S.IP.,M.si.

HandOut Hukum Tata Pemerintahan, By Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si. TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT 5/12/2018 HandOut Hukum Tata Pemerintahan, By Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.