PEMAHAMAN SUMBER DANA PENDIDIKAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
Advertisements

STRATEGI PENYUSUNAN RAPBS
Pengaturan BOS 2012 dalam PMK Kementerian Keuangan R.I. Disampaikan oleh: Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian.
BAHAN PRESENTASI A. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BOS 2012 B
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Pemanfaatan Dana BOS untuk Berlangganan Internet
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
Pelayanan Standard Minimun
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Mutu pendidikan berumuara pada tujuan pendidikan. Tujuan Pendidikan : Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertagwa.
DIPA BLU UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN ANGGARAN 2015
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
Wacana Perubahan Kebijakan BOS Tahun 2015
SOSIALISASI DAK BOP PAUD 2016
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas
INFORMASI PROGRAM BOS DAN DAK SMA TAHUN 2017
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
ALOKASI DAN PENYALURAN DANA PENDIDIKAN GRATIS
KELOMPOK 2 RIZKI RAMADHAN HERI SETIAWAN
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
TAHUN ANGGARAN 2017 Kamis, 16 pebruari 2017
Manajemen Pembiayaan Pendidikan:
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
2 Bab APBN dan APBD.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Pertemuan ke 3)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Inspektorat Kabupaten Sleman
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
PERTEMUAN 10 ‘’ KOPERASI SEKOLAH ‘’
I. KEBIJAKAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
Manajemen Keuangan Kelompok 5 Eny Andarningsih ( )
RENI HAPSARI (A ) Disusun oleh: Progdi Pendidikan Akuntansi
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
PROPOSAL TESIS oleh : warsiyanto nim : q
Sesi 5 Penyusunan Rencana Anggaran Sekolah/Madrasah
PENYUSUNAN dan PENETAPAN APBD
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
APBN DAN APBD.
Pembiayaan Pembangunan
APBN DAN APBD.
PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
Biro Organisasi Setda Jabar
PERAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH
STUDI KASUS SMA. DISKUSI Sebuah SMA Negeri mempunyai 18 rombel, masing-masing 32 siswa. Komite sekolah baru saja membangun ruang laboratorium Fisika,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
Tata Kelola Keuangan Sekolah
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (STUDI DI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA KOTA LANGSA) Oleh :
Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah (Secara Umum) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
Transcript presentasi:

PEMAHAMAN SUMBER DANA PENDIDIKAN OLEH MOH. SYAHID MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM STAI AL-KHAIRAT

DASAr HUKUM Pasal 46 undang-undang no 20 tahun 2003 menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

SUMBER PENDAPATAN SEKOLAH DI INDONESIA Sumber-sumber pendapatan sekolah bisa berasal dari pemerintah, usaha mandiri sekolah, dan orang tua siswa

A.SUMBER DANA DARI PEMERINTAH Sumber keuangan dari pemerintah bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atau kota a. Pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) CONTOH : BOS SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun SMP/SMPLB/SMPT : Rp 710.000,-/siswa/tahun b. Pemerintah kabupaten dan kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Selanjutnya melalui kebijakan pemerintah yang ada, di tahun 2007 didalam pengelolaan keuangan dikenal sumber anggaran yang di sebut Dana Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

LANDASAN HUKUM Landasan Hukum Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan Dana BOS Tahun 2012 antara lain : 1. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 Tentang Pedoman umum dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Data BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan BOS

B. ORANG TUA SISWA ATAU KOMITE SEKOLAH Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP) Bantuan Pengembangan Pendidikan (BPP) Biaya Pendaftaran Murid Baru Biaya Ujian Akhir Semester Biaya Ujian Akhir Sekolah Iuran Ekstra Kurikuler Iuran Perpustakaan Bantuan-bantuan lain yang ditentukan sekolah

C. HASIL USAHA SEKOLAH Kantin Koperasi Sekolah Unit Usaha Sekolah Penyewaan Gedung & Vasilitas Milik sekolah

D. MASYARAKAT Donatur Bantuan Sukarela Masyarakat Umum Insidental Bantuan Umum Masyarkat Umum Rutin Bantuan Alumni