KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN

Usulan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CPNS
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
(Kepala Biro Kepegawaian)
OPTIMALISASI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Oleh.
Isu Strategis Pengelolaan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan KKBPK
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
PEMBINAAN DISIPLIN PNS
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
DASAR HUKUM : PERPRES No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM Tahun , mengamanatkan kepada BKN untuk mengukur tingkat Profesionalitas ASN dengan menggunakan.
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan.
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 25 DAN NO. 26 TAHUN 2016 )
LHKASN Direktorat Sumberdaya Manusia Universitas Airlangga & Badan Pengawas Internal.
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
LHKPN DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
(elektronik-Partisipasi Regulasi)
Sekretariat Jenderal (Setjen)
PUTU SUNIKA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
PROGRAM INOVASI PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BIRO KEPEGAWAIAN 2017.
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
Kode Unit Kerja dan Penggunaannya
JABTAN FUNGSIONAL TERTENTU
Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 menyebutkan Setiap instansi Pemerintah wajib menyususn kebutuhan jumlah dan jenis.
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
KELOMPOK 3 LAELA ROSIDHA AWALIN SEPTIANA Z ST KAMILAH AHMAD RIDHO
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
POLITIK HUKUM IUS CONSTITUTUM
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
ORGANISASI ASN KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi.
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PERKENALAN FERDONAL IJACIS MANURUNG UNIT LAYANAN PENGADAAN
PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
Mohammad Ridwan, Kepala Biro Humas
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
DESIMINASI PROGRAM NON DEGREE TRAINING 2017
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
KONSEP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI BKD PROVINSI DKI JAKARTA
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Asdep Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur
Nama kelompok Astri Dewi Pujiati ( )
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Rapat Koordinasi Kemendagri dan KemenPANRB
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
Pemetaan Preferensi Kompetensi Pelaksana
PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.