PAJAK PENGHASILAN UMUM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
Advertisements

WARISAN YANG BELUM TERBAGI
Oleh : Muhammad Bahrul Ilmi, SE. M.ESy. Dasar Hukum: UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah oleh UU No. 36 tahun 2008 Undang-undang.
PAJAK PENGHASILAN UMUM
IN HOUSE TRAINING PERPAJAKAN–seri PPh OP
RUANG LINGKUP DAN DASAR HUKUM PPH PASAL ORANG PRIBADI (UU NO
Bab II Pajak Penghasilan
PPh Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta. Dasar Hukum PPh 1.Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh); 2.Undang-Undang No. 7.
POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
1 PAJAK PENGHASILAN Presented by: Rika Kharlina E., S.E.,M.T.I.
WELCOME TO MY PRESENTASION. Di buat oleh : JESSYCA GISCA MUJI.
Ruang Lingkup dan Dasar PPh Pasal Orang Pribadi
Pajak Penghasilan.
Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHK-I)
Pajak Penghasilan Pasal 23
PPh Pasal 24.
PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN UMUM
PAJAK PENGHASILAN UMUM
PAJAK PENGHASILAN UMUM
PAJAK PENGHASILAN UMUM
Pajak Penghasilan Pasal 23
Laporan Keuangan Fiskal Pertemuan 06
Pertemuan PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Matakuliah: F PPH Perorangan dan Badan Tahun: 2009.
PAJAK PENGHASILAN.
PERTEMUAN KE 6 PAJAK PENGHASILAN UMUM.
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
PAJAK PENGHASILAN Niken Nindya H., SE., MSA., CA., Ak
PPh PASAL 26.
Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta
Perpajakan PPh Pasal 26 Pertemuan ke-9.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
Objek Pajak Penghasilan
Sebutkan definisi tentang penghasilan menurutr penjelasan Pasal 4
PAJAK PENGHASILAN UMUM
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 PPh 23 & 26.
SOSIALISASI CARA PENGISIAN SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 S dan 1770 SS M. Arief Risman, SE., MSi KPP Madya Jakarta.
PAJAK PENGHASILAN UU NOMOR 17 / 2000
Penggabungan Penghasilan Istri dan Anak yang Belum Dewasa
Program Studi Akuntansi FE-UII Yogyakarta 2009
PROGRAM PEMERIKSAAN PAJAK SPT PPh
Materi 6 Pengertian PPh Ps 23 Penghitungan PPh Ps 23
Materi 4.
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PAJAK PENGHASILAN UMUM
PAJAK PENGHASILAN UMUM
Pasal 21, 22, 23, 24, 25 & 26 (Undang-undang No. 36 Tahun 2008)
OLEH: IIM IBRAHIM NUR, M.AK.
Matakuliah :F0452/Akuntansi Perpajakan Tahun : 2006
BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
PAJAK PENGHASILAN UMUM
Pph PSL 26 MUST PRAM.
PAJAK PENGHASILAN.
Hukum Pajak Pajak Penghasilan (PPh)
Pertemuan 9 : PAJAK PENGHASILAN
Pengantar PPh Hafiez Sofyani, SE., M.Sc PPh_Obyek dan Subyek Pajak.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Pajak Penghasilan.
Undang-undang No 36 Tahun 2008
PAJAK PENGHASILAN UMUM
Kuis 2 Pajak Penghasilan.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 (PPh PASAL 26)
OBJEK DAN NON OBJEK PAJAK PENGHASILAN
PPh PAJAK PENGHASILAN.
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
PPh Ps 26 Mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (baik pribadi maupun.
PAJAK PENGHASILAN DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ADALAH UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN.
Pajak Penghasilan.
Transcript presentasi:

PAJAK PENGHASILAN UMUM UU no 17/2000 tentang Perubahan Ketiga UU No.7/1987 tentang Pajak Penghasilan SUBYEK PAJAK MENURUT KELOMPOK DALAM NEGERI OP  183 HARI (1 TAHUN) BADAN WARISAN BELUM TERBAGI LUAR NEGERI OP  < 183 HARI BADAN  TIDAK BERKEDUDUKAN DI INDONESIA MENURUT JENIS ORANG PRIBADI BADAN BENTUK USAHA TETAP

PAJAK PADA BUT SUBYEK PAJAK DALAM NEGERI SUBYEK PAJAK LUAR NEGERI PAJAK DARI Sisa Laba setelah dikurangi Pajak yang siap dikirim ke negara Asal PAJAK DARI LABA NETO

Perbedaan WP Dalam Negeri dan WP Luar Negeri Obyek Pajak Penghasilan Dalam Negeri & Luar Negeri Penghasilan di Indonesia Dasar Penghitungan Penghasilan Neto x Tarif Penghasilan Bruto x Tarif (Kecuali BUT) Penyampaian SPT WAJIB TIDAK WAJIB

TIDAK TERMASUK WAJIB PAJAK Badan Perwakilan Negara Asing Pejabat Perwakilan Diplomatik, Konsulat atau Pejabat lain dari Negara Asing dan Orang-orang yang diperbantukan kepada merekaOrganisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Syarat : Pejabat perwakilan organisasi internasional (ditetapkan oleh Menteri Keuangan) Unit-unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria

OBYEK PAJAK PENGHASILAN Setiap tambahan kemampuan ekonomis Berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia Dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak Dengan nama dan bentuk apapun

sewa, bunga, deviden, royalti, dsb SUMBER PENGHASILAN SUMBER CONTOH PENGHASILAN DARI PEKERJAAN GAJI., BONUS, HONOR DSB DARI KEGIATAN USAHA LABA USAHA Penghasilan dari modal atau penggunaan harta sewa, bunga, deviden, royalti, dsb LAINNYA keuntungan selisih kurs, penjualan aktiva, hadiah, dsb.

PAJAK PENGHASILAN FINAL PENGHASILAN DITERIMA/ DIPEROLEH TIDAK DIHITUNG KEMBALI PADA SAAT PENGHITUNGAN KEMBALI PADA PADA AKHIR TAHUN PAJAK YANG TELAH DIBAYAR PADA SAAT PEROLEHAN TIDAK DAPAT DIKREDITKAN Biaya-biaya TERKAIT dengan perolehan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final tidak dapat dikurangkan

HARTA SETORAN TUNAI, PENYERTAAN MODAL BUKAN OBYEK PAJAK BANTUAN/SUMBANGAN WARISAN WARISAN BELUM TERBAGI ??? HARTA SETORAN TUNAI, PENYERTAAN MODAL NATURA

PENGGABUNGAN PENGHASILAN Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak. Kecuali penghasilan tersebut hanya diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajaknya. Penghasilan dipisahkan bila Suami istri telah hidup terpisah Dikehendaki secare tertulis oleh suami- istri Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.