SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
oleh Haryo Habirono Salatiga
HOTEL GRAND ANGKASA MEDAN JUMAT, 5 JULI 2013
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
Perencanaan Pembangunan
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
SISTEM INFORMASI DATA (SIDATA) SEBAGAI INSTRUMENT PERENCANAAN
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
[2017] M. Nur Hendratna, SE. MTP
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Oleh: Ir. Suprayitno, MA
PENGANTAR Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah forum antara provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bappeda Kota Surakarta
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT-DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
MUSRENBANG RPJMD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
Forum Konsultasi Publik Bappeda Provinsi Yogyakarta Tahun 2018
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
FORUM KONSULTASI PUBLIK
TIME SCHEDULE PENGGUNAAN E-PLANNING RKPD 2017
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
SELAMAT DATANG DAN SEMANGAT MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI
JADWAL PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2020
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2019 MALANG, 13 NOPEMBER 2017

PERMENDAGRI 86/2017 TATA CARA, PENGENDALIAN & EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANPERDA RPJPD & RPJMD, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RPJPD, RPJMD, & RKPD RKPD Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 tahun Merupakan penjabaran dari RPJMD Disusun dengan berpedoman pada RKP dan PSN Bagi Daerah yang belum memiliki RPJMD : Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD dan mengacu pada RPJMD Provinsi PERSIAPAN PENYUSUNAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL PENYUSUNAN RANCANGAN PELAKSANAAN MUSRENBANG PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN

RKPD Tranparan Responsif Efisien Efektif Akuntabel PARTISIPATIF Terukur Berkeadilan Berwawasan lingkungan Berkelanjutan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan dirumuskan secara RKPD MUSRENBANG hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota,provinsi, dan nasional,sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah Teknokratik Partisipatif Politis Atas-bawah dan Bawah-atas menggunakan pendekatan

SE WALIKOTA MALANG Dasar Pelaksanaan NOMOR : 050/3912/35.73.402/2017 HAL : PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2019 Dasar Pelaksanaan UU 25/2004 tentang SPPN; UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, diubah kedua kali dengan UU 2/2015; PP 8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; Perwal 45/2016 tentang Kedudukan, SO, Tusi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Litbang; Perwal 49/2016 tentang Kedudukan, SO, Tusi serta Tata Kerja Kecamatan.

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD KELURAHAN KECAMATAN KOTA TINGKAT MUSRENBANG TINGKAT TINGKAT DILAKSANAKAN PADA BULAN JANUARI 2018 JUMLAH PESERTA MINIMAL 30 ORANG NARASUMBER : CAMAT/ PEJABAT KECAMATAN TINGKAT KELURAHAN DILAKSANAKAN PALING LAMBAT 15 PEBRUARI 2018 JUMLAH PESERTA MINIMAL 75 ORANG NARASUMBER : KEPALA BARENLITBANG/PEJABAT BARENLITBANG MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN DILAKSANAKAN PADA BULAN MARET 2018 JUMLAH PESERTA MINIMAL 150 ORANG NARASUMBER : KEPALA BAPPEDA PROVINSI/PEJABAT BAPPEDA PROVINSI TINGKAT KOTA

KELUARAN (OUTPUT) USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN/KECAMATAN TAHUN 2019 DAFTAR DELEGASI MUSRENBANG KECAMATAN/ DELEGASI FORUM PD DAN MUSRENBANG KOTA TAHUN 2018 DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG KELURAHAN/ KECAMATAN TAHUN 2018 BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG KELURAHAN/KECAMATAN TAHUN 2018

PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN MUSRENBANG DI TINGKAT KELURAHAN USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KELURAHAN TAHUN 2019 DAFTAR DELEGASI MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2018 DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG KELURAHAN TAHUN 2018 BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG KELURAHAN TAHUN 2018 DISAMPAIKAN KE KECAMATAN DAN KE BAPPEDA MAKSIMAL 1 MINGGU SETELAH MUSRENBANGKEL

PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN MUSRENBANG DI TINGKAT KECAMATAN USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KECAMATAN TAHUN 2019 DAFTAR DELEGASI FORUM SKPD DAN MUSRENBANG KOTA TAHUN 2018 DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2018 BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2018 DISAMPAIKAN KE BAPPEDA MAKSIMAL 1 MINGGU SETELAH MUSRENBANGCAM

MUSRENBANG KELURAHAN

MUSRENBANG KELURAHAN

MUSRENBANG KELURAHAN

MUSRENBANG KELURAHAN

MUSRENBANG KELURAHAN

MUSRENBANG KELURAHAN

SEKIAN TERIMA KASIH