BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

Realitas Kebijakan dan Anggaran Publik Aceh
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
DaLA DAMAGE AND LOSSES ASSESSMENT sumber : metode ECLAC dalam menyusun DaLA Oleh Bappenas.
Oleh : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
HASIL SIDANG KOMISI VII
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
PT. INDULEXCO Consulting Group
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
Hotel Mercure Ancol, 1 – 4 Juli 2007
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
Disampaikan oleh Direktur Kewilayahan II, Bappenas
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Kegiatan Kedeputian Monitoring, Evaluasi & Penyelesaian Perselisihan
KONSULTASI PUBLIK DRAFT AWAL RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA.
RPJMN Bidang Tata Ruang
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS RAPAT KOORDINASI RANCANGAN AWAL RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPANA MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007-2009 BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS BANDA ACEH, 27 JUNI 2007

AGENDA RAPAT KOORDINASI PENGANTAR RAPAT KOORDINASI PEMAPARAN KERANGKA RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPANA MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007-2009 DISKUSI DAN PEMBAHASAN PEMBENTUKAN TIM KERJA RENAKSI KESIMPULAN DAN RENCANA KERJA TINDAK LANJUT 2 2

Perpres Renaksi RR NAD-Nias 2007-2009 Implementasi RR NAD-Nias I. PENGANTAR A. PROSES DAN RENCANA KERJA BERSAMA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS TAHUN 2007 Gempa 28/03/2005 Jul 07 Progress 2005-2007 Issues 2005-2007 Evaluasi (MTR) 2005-2007 Workplan 2007-2009 Exit Strategy 2008-2009 (RPJM > 2009) Perpres Renaksi RR NAD-Nias 2007-2009 Tsunami 26/12/2004 Rencana Induk Renstra Implementasi RR NAD-Nias 2005 - 2007 Realisasi 2005-2006 Dispute/ Uncoverd Implementasi 2007 Mid-Term Review 2005-2007 Rencana Aksi 2007-2009 Renaksi Nias 2007-2008 Apr 05 Apr 06 Mei 05-Mei 07 Jun 07 Mei 07

B. SIGNIFIKANSI RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS TAHUN 2007-2009 Rencana Induk sebagai dasar kegiatan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi tidak seluruhnya dapat dilaksanakan; Terdapat program / kegiatan yang realisasinya lebih besar dari sasaran Rencana Induk; Terdapat program yang realisasinya sampai tahun 2008, tidak mencapai sasaran dari Rencana Induk; Terdapat program / kegiatan yang dilaksanakan diluar sasaran Rencana Induk; Koordinasi antar pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi (tahun 2005-2006) belum terlaksana dengan baik; Memastikan transisi dari fase rekonstruksi menuju fase pembangunan sedini mungkin dengan melibatkan Pemerintah Daerah di dalam tahap perencanaan, evaluasi, dan transfer kegiatan pemulihan; Memastikan Pemerintah Daerah dan mitra-mitra yang terkait memiliki kewenangan dan kapasitas yang cukup untuk menjalankan dan memelihara fasilitas-fasilitas yang telah dibangun selama proses pemulihan; Menyiapkan mekanisme skema manajemen resiko bencana ke dalam kerangka pembangunan Pemerintah Daerah; 4 4

B. ALUR PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS Rencana Induk Impelementasi & Realisasi Midterm Review Drafting Action Plan PERKIRAAN KERUGIAN & KERUSAKAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PEMULIHAN RENCANA AKSI REHAB-REKON KEBIJAKAN PRIORITAS STRATEGI REHAB-REKON DIKELOMPOKKAN DALAM BIDANG-BIDANG REHAB-REKON SUMBER DATA DARI BRR SUMBER DATA DARI K/L & PEMDA SUMBER DATA DARI MASYARAKAT, DONOR, NGO 5 5

C. KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI KOMPONEN RENCANA AKSI KOORDINASI, KONSINYASI, KONSOLIDASI DAN kONSULTASI PUBLIK, KOMPONEN REHABILITASI: Sektor Perumahan & Permukiman Perumahan dan Pemukiman Tata Ruang Pertanahan Lingkungan Hidup Sektor Infrastruktur: Transportasi Perhubungan Air Bersih dan sanitasi Telekomunikasi Energi/ Listrik Sektor Sosial: Kesehatan Pendidikan Agama Kebudayaan Lembaga Sosial Sektor Perekonomian Industri Perdagangan Pariwisata Pertanian, Perikanan, Peternakan Jasa Kelembagaan dan Hukum Tata Pemerintahan Ketertiban dan Keamanan MITRA PERENCANAAN BAPPENAS Kelompok Masyarakat K/L BRR Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Pemulihan BRR (Wanrah,Bapel & Wanwas) PEMDA RENCANA AKSI PEMDA/ SEKBER Donor/NGO 6 6

D. SUMBER PENYUSUNAN RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS MASUKAN UTAMA Rencana Induk Rencana Strategi BRR Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi & Rekonstruksi NAD 2005/2006 Rencana Aksi Nias 2007-2009 DIPA 2007 Bapel RR Renja 2008 Bapel RR DPA SKPD 2007 Bappeda Provinsi NAD Renja SKPD 2008 Bappeda Provinsi NAD RTRW Provinsi NAD MASUKAN ANTARA Rencana Aksi Kepulauan Nias 2007 – 2009 Mid Term Review BRR KELUARAN Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS Tahun 2007-2009 7 7

II. KERANGKA RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI A. OUT LINE RENCANA AKSI BAB I Pendahuluan BAB II Perkembangan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD Nias Tahun 2005-2006 BAB III Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Yang Perlu Ditangani Tahun 2007-2009 BAB IV Prinsip, Kebijakan Umum dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BAB V Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2007-2009 BAB VI Keberlanjutan Pemulihan Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias 8 8

BAB I: Pendahuluan I.1 Latar Belakang I.3 Tujuan dan Sasaran I.4 Ruang Lingkup Rencana AksI I.5 Kerangka Waktu dan Pelaksana Rencana Aksi I.6 Metodologi Penyusunan I.7 Sistematika Penyusunan Rencana Aksi 9 9

II.3. Kementerian/Lembaga II.4. Pemerintah Daerah BAB II PERKEMBANGAN PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS 2005 - 2007 II.1. BRR II.1.1.Dewan Pengarah II.1.2.Dewan Pengawas II.1.3.Badan Pelaksana II.2. Donor/NGO II.3. Kementerian/Lembaga II.4. Pemerintah Daerah II.5. Identifikasi Masalah dan Upaya Penyelesaian 10 10

BAB III: PERKIRAAN KERUSAKAN DAN KERUGIANYANG PERLU DITANGANI TAHUN 2007-2009 III.1 Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup III.2 Bidang Pemulihan Infrastruktur III.3 Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan III.4 Bidang Pemulihan Perekonomian III.5 Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum 11 11

IV.1.Prinsip-Prinsip Rehabilitasi Dan Rekonstruksi IV.2.Kebijakan Umum BAB IV PRINSIP, KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI IV.1.Prinsip-Prinsip Rehabilitasi Dan Rekonstruksi IV.2.Kebijakan Umum IV.3.Strategi Dan Kebijakan Sektoral IV.3.1. Sektor Perumahan dan Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup IV.3.2. Sektor Infrastruktur IV.3.3. Sektor Sosial Budaya IV.3.4. Sektor Perkonomian IV.3.5. Sektor Kelembagaan dan Hukum IV.4.Pendanaan Rencana Aksi RRWANS IV.4.1. Sumber-Sumber Pendanaan IV.4.2. Mekanisme Pengelolaan Pendanaan IV.4.3. Mekanisme Penyaluran Dana 12 12

IV.5. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa IV.6. Mekanisme Pemantauan Dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi IV.6.1. Kerangka Pemantauan dan Pengendalian IV.6.2. Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian IV.6.3. Kegiatan Pendukung Pemantauan dan Pengendalian IV.6.4. Mekanisme Pengawasan dan Partisipasi Publik IV.7. Strategi Transisi dan Pengalihan Tanggung Jawab Rehabilitasi dan Rekonstruksi IV.8. Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BAB V RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS TAHUN 2007 – 2009 V.1. Penyesuaian Program 2007 (DIPA BRR Tahun 2007) V.1.1 Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan,dan Lingkungan Hidup V.1.2 Bidang Pemulihan Infrastruktur, V.1.3 Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan V.1.4 Bidang Pemulihan Perekonomian V.1.5 Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum V.2. Pemantapan Rencana Program Tahun 2008 (Rencana Kerja BRR Tahun 2008) V.2.1 Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup V.2.2 Bidang Pemulihan Infrastruktur, V.2.3 Bidang Pemulihan Sosial Kemasyarakatan V.2.4 Bidang Pemulihan Perekonomian V.2.5 Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum 14 14

V.3. Tahapan Transisi Pasca 2009 dan Persiapan Exit Strategy V.3.1 Persiapan Transisi dan Pengalihan V.3.1.1 Pemantapan Sekretariat Bersama V.3.1.2 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah V.3.1.3 Pembentukan tim Pengalihan 2008 dan 2009 V.3.1.4 Persiapan Penyelesaian Tugas BRR V.3.2 Pengalihan Pengelolaan Pendanaan V.3.2.1 Dana Sektoral K/L V.3.2.2 Dana Dekonsentrasi V.3.2.3 Dana Tugas Pembantuan V.3.2.4 Dana Perimbangan (DAK) V.3.3 Pengalihan Peralatan dan Perangkat (Aset) V.3.3.1 BRR V.3.3.2 Donor dan LSM V.3.4 Pengalihan Personil (SDM) V.3.5 Pengalihan Dokumen

VI.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2007-2012 BAB VI KEBERLANJUTAN PEMULIHAN WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NAD DAN KEPULAUAN NIAS VI.1. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara VI.1.1. Potensi dan Tantangan VI.1.2. Permasalahan Strategis VI.2. Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias VI.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2007-2012 VI.3.1. Rencana Pengembangan Wilayah VI.3.2. Rencana Pengembangan Sektoral VI.4. Rencana Tata Ruang berdasarkan RTRW Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara VI.5. Keberlanjutan Pelaksanaan Pemulihan Kehidupan Masyarakat Wilayah NAD-Nias 16 16

B. KEBUTUHAN DATA DALAM PENYUSUNAN RENCANA AKSI Kerangka Rencana Aksi Kebutuhan Data dan Informasi Bab I 1. Kebijakan Khusus Pada Masa Awal Penanganan Bencana 2. Rencana Aksi Kepulauan Nias 2007 - 2009 Bab II 1. Laporan P3RIRRWANS 2005-2006 3. Rencana Aksi Kepualuan Nias 2007-2009 4. Laporan 2 tahun Wanrah 5. Laporan Wanwas 6. Laporan 2 tahun Bapel RR 7. Laporan K/L 8. Laporan Donor/NGO Bab III Rencana Induk Rencana Aksi Nias 17

Kebutuhan Data dan Informasi Kerangka Rencana Aksi Kebutuhan Data dan Informasi Bab IV Rencana Induk Perpres N0 80 tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan Jasa Bab V DIPA 2007 Bapel BRR Renja BRR tahun 2008 DPA SKPD Provinsi NAD tahun 2007 Renja SKPD Provinsi NAD tahun 2008 Mid Term Review Bapel RR Rencana Aksi Nias Bab VI RPJMD Provinsi NAD Rencana Tata Ruang Berdasarkan RTRW Provinsi NAD Rencana aksi Nias 18

III. PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENCAN AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS Unsur Unsur Tim Kerja Penyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias Guna menghasilkan dokumen Renaksi RR NAD dan Nias partisipatif, maka kelembagaan yang akan terlibat langsung dalam kegiatan penyusunan dan penulisan Rencana Aksi adalah : Kementerian /Lembaga, diwakili oleh BAPPENAS BRR NAD-Nias (Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana) Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh BAPPEDA Komposisi Pengarah Penanggung Jawab Narasumber Penulis 19 19

IV. KESIMPULAN DAN RENCANA KERJA TINDAK LANJUT Rencana aksi NAD-Nias merupakan penyempurnaan Rencana Induk dari perpres no.30 tahun 2005 pasal 4 “ Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bersama dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Induk, yang dituangkan kedalam rencana aksi rehabilitasi Tahun 2007-2009; Penyusunan rencana aksi ini ini didasarkan pada Mid Term Review Bapel RR 2005/2006 yang merekomendasikan perlunya penajaman kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepuluan Nias Sumatera Utara tahun 2007 – 2009; Melakukan upaya penyusunan Rencana Aksi secara bersama-sama sehingga dapat melahirkan dokumen perencanaan yang partisipatif; Dibutuhkan kelengkapan data dan informasi dalam rangka mendukung proses penyusunan Rencana Aksi Dapat disepakati jadwal kegiatan bersama, sehingga dapat dicapai target akhir berupa Buku Rencana Aksi beserta lampiran Rencana Rinci; 20 20

JADWAL KEGIATAN BERSAMA PENYUSUNAN RENCANA AKSI (Lanjutan) RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (AGENDA BERSAMA) PENYUSUNAN RENCANA AKSI (Lanjutan) JADWAL KEGIATAN BERSAMA PENYUSUNAN RENCANA AKSI (Lanjutan) No. Kegiatan Waktu Lokasi Penyelenggara 1. Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD –Nias Rabu 27 Juni 2007 Banda Aceh Bapel BRR NAD -Nias 2. Konsinyasi Penyusunan Draft Buku Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Kepulauan Nias, Prov. Sumut Minggu - Rabu 1-4 Juli 2007 Jakarta 21 21

JADWAL KEGIATAN BERSAMA PENYUSUNAN RENCANA AKSI No. Kegiatan Waktu Lokasi Penyelenggara 3. Rapat Koordinasi Tim Penyusun dengan SEKBER Senin 16 Juli 2007 Banda Aceh SEKBER 4. Konsultasi Publik Draft Awal Buku Rencana Aksi Selasa 17 Juli 2007 Bapel BRR NAD-Nias 5. Rabu 19 Juli 2007 Jakarta 6. Seminar Nasional 25-28 Juli 2007 7. Rapat Tripatite BRR NAD-Nias 30 Juli – 3 Agustus 2007 Dewan Pengarah BRR NAD-Nias 22 22

TERIMA KASIH