PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.

PENYIMPANGAN HUKUM FORMAL
Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
SELAMAT DATANG.
Keadilan Keadilan berasal dari kata “adil” yang diambil dari bahasa arab “adl”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil diberi arti tidak berat sebelah.
TELAAH PENGADUAN PEMERIKSAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Rumusan Tindak Pidana Korupsi
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
Gaya Khas Hukum Ari Wibowo, SHI., SH., MH.
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
Kode Etik dan Rahasia Bank
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Pendidikan Anti-Korupsi
Lingkup Pembahasan Latar Belakang Rumusan Masalah Metode Penelitian
Impeachment atau Pemakzulan
Karakteristik Bahasa Hukum
JENIS DAN BENTUK KORUPSI
Gratifikasi Dasar Pemikiran:
Disusun Oleh : Dr. Andriani Nurdin, SH, MH
KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO
QOU VADIS PEMAKZULAN KEPALA DAERAH
UNDANG-UNDANG RI NO 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN.
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016
Kasus Audit BPK di Depnaker
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
Gugatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
Lembaga Kepresidenan di Indonesia
BANTUAN DOKTER PADA PERADILAN
Apa yang dimaksud dengan gratifikasi?
PENGERTIAN JUAL BELI HUKUM JUAL BELI PERUSAHAAN - 1.
PENGGELEDAHAN, PENYITAAN & INTERSEPSI
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM
GRATIFIKASI.
HUKUM ACARA PIDANA Disampaikan pada Pertemuan Ke-9
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Presiden dan DPR.
EKSAMNINASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 47/PK/PID
Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP
PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA
Penegakan Hukum Persaingan Usaha
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
ASSALAMU ‘ALAIKUM.
Masalah Korupsi di Indonesia ( Good Public Governance)
Oleh : Leha silfiana ( ) Eva nurmalia ( )
SIMULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
GRATIFIKASI Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana
PERKULIAHAN VII.
KOMISI YUDISIAL.
Kekuasaan Presiden (di Indonesia)
Oleh : Dr. M. ADI TOEGARISMAN
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
SISTEM POLITIK INDONESIA “MAHKAMAH AGUNG”
KASUS SIMULATOR SIM.
PERMA N0. 7 Tahun 2016 PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG ADA DI BAWAHNYA SK KMA NO. 069/KMA/SK/V/2009 TENTANG.
PRAPERADILAN DAN BANTUAN HUKUM
RUANG LINGKUP KORUPSI.
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
PENAFSIRAN PERJANJIAN DAN ITIKAD BAIK PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA
GRATIFIKASI Adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian: uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa.
Ketua DPR RI ( ) Ketua Umum Partai Golkar periode Ketua Fraksi Golkar periode Desember 2015 Mundur Dari Jabatan.
Fungsi pengadilan agama
profesional berintegritas
1 SOSIALISASI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI Permen ATR/BPN Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan ATR/BPN Inspektur Wilayah.
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
TATA CARA PENANGANAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHATIDAK SEHAT PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI.
YAYASAN (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan)
NAMA KELOMPOK 2 1.NURHALIZA. RAKHMAN (KETUA) 2.ADIKA FEBRIANA 3.FARADINA JUNAEDI 4.NURALAN NASYRAH 5.HASANUDDIN 6.HAMDI YUSRI 7.M. NAIM NAMA KELOMPOK 2.