widyanti kusuma rahayu

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Advertisements

PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN DPR & DPD
Guru SMA Negeri 1 Yogyakarta
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Gonthor R. Aziz, SH., LLM.
MEKANISME HAM PBB.
Persoalan Hak Asasi Manusia
Instrumen Hukum HAM International dan Peradilannya
KELOMPOK 8 1. Masyarakat Kasus Marsinah termasuk pelaggaran HAM karena melanggar hak hidup seorang manusia Hak berpendapat Marsinah sebagai warga negara.
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
SELAMAT DATANG.
Oleh : Dhimaz PPH Yolla Maharani Abdurahman Fahruzi Nanda Seffri M Mariam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.
KOMNAS HAM.
1. DIMAS CANDRA KRESNA ( ) 2. ZAKI ABID BUDIMAN ( ) 3. RIFQI FADLIN NA’IM ( ) 4. SYAILENDRA AGUSTIAN (
NAMA KELOMPOK  KRISTIAN NUR SETO( )  ARDY DWI CAHYONO( )  MUHAMAD FEBRYANTO( )  AGUS WINANTO( )  EKO ANDRI NUGROHO( )
PROSES PERADILAN HAM.
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
PENGATURAN TENTANG ANAK Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Konvensi HAK SIPOL.
Tujuan Pembelajaran Peserta Didik dapat :
MASUKAN/TANGGAPAN ATAS
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “HAK ASASI MANUSIA (HAM)”
PENYIDIKAN NEGARA.
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
HAKIKAT KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
HAK ASASI MANUSIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2012
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI OLEH KASYFUL QULUB.
HAM Indonesia dan PBB SURYA ARIYANDA
KOMNAS HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi.
Presiden dan DPR.
Warga Negara 1 Hak asasi pribadi (personal rights) 2 Hak asasi ekonomi (property rights atau harta milik) 3 dan perlakuan yang sama dalam keadilan.
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
HAK ASASI MANUSIA di INDONESIA
Bab 5 Hak Asasi Manusia.
Konstitusi & Rule of Law
Penegakan Hukum Persaingan Usaha
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
PELANGGARAN HAM BERAT DAN PENGADILAN HAM
Proses Hukum Acara Peradilan HAM
Fungsi, Wewenang, dan Hak
Sudut ham kejahatan perang sudan
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
PEMBUATAN LITMAS PRA ADJUDIKASI dan ADJUDIKASI Disampaikan oleh : Drs
PENGADILAN HAM Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di Lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau.
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
HAM di Indonesia Mahendra P. Utama.
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
PERTEMUAN XXX, XXI & XXXII
HAK ASASI MANUSIA DAN PERAN KOMNAS HAM DALAM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Oleh Muhammad Nurkhoiron (Komisioner Komnas HAM )
Ketatanegaraan Indonesia Sebelum & Sesudah Amandemen UUD 1945
Kelompok 8 Alfan Sinto Aji (03) Anugrah Vidi Manunggal (04)
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
KOMNAS HAM.
Peran Serta Dalam Penegakan HAM Di Indonesia 1
Emmilia Rusdiana KONVENSI HAM NASIONAL.
Hak Asasi Manusia (HAM) dan Upaya Penegakannya
HAK ASASI MANUSIA DR.SUHARTO,SH,M.Hum.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PERKULIAHAN II.
STRUKTUR HUKUM PRANATA DI INDONESIA
Emmilia Rusdiana KONVENSI HAM NASIONAL.
Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jakarta, 06 April 2011.
BAB 4 Menumbuhkan Kesadaran dan Keterikatan terhadap Norma
Asas Peradilan Pidana Pertemuan 2.
Pelanggaran HAM dalam perspektif pancasila Anggota Kelompok -M Yasin Aryaputra -Dimas Alfarizky -Oqqi Rosihan -Nichika Winarda -Nur Anggraini.
Transcript presentasi:

widyanti kusuma rahayu 124704229 Nama Anggota widyanti kusuma rahayu 124704229 Nisha floretta elfani 124704230 Arya rahman hakinm 123704068 Deny surhatata 124704076 Putu agus jegantara 124704233

Latar Belakang Pengadilan HAM terbentuk di Indonesia setelah Orde Baru Jatuh 1998 Kekerasan yang berindikasi pelanggaran HAM setelah jajak pendapat di Tim Tim 1999 mendorong keluarnya Resolusi PBB Nomor 1264/1999 Resolusi itu mendesak agar peristiwa itu diusut dan pelakunya di bawa ke pengadilan

PRINSIP-PRINSIP Mengadili atau menghukum para pelaku pelanggaran hak asasi manusia Tersedianya Pengadilan HAM nasional merupakan wujud Pengadilan HAM Nasional bersifat komplementer pengadilan HAM internasional

Pengadilan HAM internasional terbuka dipergunakan apabila pengadilan nasional tidak fair dan cenderung melindungi pelaku/tersangka Pengadilan internasional dapat dipergunakan apabila suatu negara dalam keadaan UNWILLING (tidak ingin) dan UNABLE (tidak mampu)

TAHAP-TAHAP PENGADILAN HAM PENYELIDIKAN PENYIDIKAN PENUNTUTAN PERSIDANGAN PUTUSAN HAKIM

MEKANISME PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM AD HOC PENYELIDIKAN KOMNAS HAM PENYIDIKAN KEJAKSAAN AGUNG PENUNTUTAN KEJAKSAAN AGUNG PENGADILAN HAM AD HOC USUL PEMBENTUKAN OLEH DPR KEPUTUSAN PRESIDEN PEMBENTUKAN

Terima Kasih 