PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
Penyusunan Renja Perubahan
Perencanaan Pembangunan
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Oleh : Tjahjanulin Domai
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
REVIEW PENYUSUNAN LPPD Bogor, 18 Maret 2015
Pengelolaan Keuangan Daerah
TUJUH TOPIK PENTING DALAM PENYUSUNAN RENSTRA OPD
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KONSISTENSI DAN INTEGRASI PENYUSUNAN RENJA SKPD TAHUN 2017
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Keterkaitan RenStra OPD
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Logical Framework Penyusunan RPJMD
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PPT 4.3 MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT-DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Pengelolaan Keuangan Daerah
Forum Konsultasi Publik Bappeda Provinsi Yogyakarta Tahun 2018
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
Pemerintah Kabupaten Buleleng
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Simda perencanaan Dekstop rilis 16. Catatan Update Rilis 16 Perbaikan Laporan RPJMD Perbaikan Laporan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemda.
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD Oleh : Marlupi Julianingrum Perencana Muda pada Bappeda Provinsi Jawa Tengah Sosialisasi Renstra dan Renja PD Kabupaten Jepara Jepara, 21 November 2017 #mjpic @mj_zapa

PROLOG

PERMASALAHAN DALAM PERENCANAAN TIDAK ORIENTASI OUTCOME KINERJA PIHAK LAIN TIDAK KONSISTEN ANTARA DOKUMEN-DOKUMEN PERENCANAAN CASCADING ANTARA TUJUAN DENGAN SASARAN DAN ANTARA ORGANISASI DENGAN UNIT KERJA TIDAK TEPAT INDIKATOR KINERJA TIDAK DAPAT DIUKUR SECARA OBYEKTIF INDIKATOR KINERJA TIDAK RELEVAN DAN TIDAK TEPAT PENENTUAN TARGET TERLALU TINGGI/RENDAH, TIDAK BERBASIS DATA

Perencanaan – Penganggaran - Pertanggungjawaban UU No. 25 / 2004 UU No. 23 / 2014 PP No. 8 / 2008 Permendagri No. 54 / 2010 Permendagri No. 13 / 2006 jo. Permendagri No. 21 / 2011 RPJMD RKPD Renja PD KUA - PPAS R-APBD APBD RKA PD Penjabaran APBD Renstra PD UU No. 17 / 2003 PP No. 58 / 2005 Perencanaan Penganggaran dijabarkan pedoman diacu Disepakati dg DPRD Perda No. 8/ 2006 Pertanggungjawaban PP No. 3/2007 PP No. 6/2008 LKPJ, LPPD, ILPPD EPPD EKPPD EKPOD EDOB PP No. 8/2006 Lap Keuangan Lap, KIP

KESELARASAN SUBSTANSI DOKUMEN RENBANG RPJMD Bab V EX-ANTE / KEBIJAKAN PELAKSANAAN HASIL Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Sesuai visi misi daerah EVALUASI RENSTRA Bab IV Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Sesuai tupoksi OPD Dilaksanakan mll: Program Indikator Kinerja Program Target Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target RPJMD Bab VIII RENSTRA Bab V RKPD & RENJA Bab III

HASIL ≠ CAPAIAN PROGRAM RENJA DAN RKA RENJA Program Indikator Kinerja Program Target Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Antara Renja dan RKA  BERBEDA MASUKAN  5M  Man, money, method, material, machine RENJA mengacu RKPD RKA mengacu pada PPAS HASIL  merupakan hasil yang didapatkan dari sebuah kegiatan Pagu indikatifnya Kegiatannya Indikatornya Targetnya HASIL ≠ CAPAIAN PROGRAM

KERANGKA KERJA LOGIS PROBLEMS / NEEDS Apa yang ingin diubah Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah IMPACT / DAMPAK Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOME / HASIL Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUT / KELUARAN Proses/kegiatan menggunakan input untuk menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan PROSES / KEGIATAN Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja (4M) INPUT PROBLEMS / NEEDS

KERANGKA KERJA LOGIS DAN PJ KINERJA ORGANISASI (DAERAH) TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH (impact) PEMDA DAERAH TUJUAN/SASARAN STRATEGIS OPD (Outcome – impact – intermed outcome) OPD SASARAN PROGRAM (Outcome) SASARAN KEGIATAN (output) BIDANG SEKSI input Proses Proses Pencapaian Output Sumberdaya yang digunakan keterkaitan sinergitas (aligment) keterkaitan sebab akibat (causality)

POHON KINERJA / CASCADING KINERJA PEMDA IMPACT IMPACT IMPACT OPD INTERMED OUTCOME INTERMED OUTCOME BDANG OUTCOME OUTCOME OUTCOME OUTCOME OUTCOME SUB BDANG OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT OUT-PUT

≠ ≠ ≠ KORELASI ANTAR INDIKATOR DAN TARGET SASARAN RPJMD DAN RENSTRA Renstra PD  sesuai tupoksi & permasalahan Tujuan Sasaran Indikator Sas Indikator Program Kegiatan BAB V RPJMD BAB VIII RPJMD Indikator Sasaran  formulasi  IKU OPD ≠ ≠ Indikator Sasaran Dae  IKU Daerah Impact  makro di level daerah Impact/ Intermed outcome  di level OPD Outcome ≠ Output Level Eselon III Level Eselon IV Level daerah Level Eselon II Pastikan indikator sasaran adalah untuk mengukur kinerja eselon 2

RENSTRA PD UU No. 23/2014 Ps. 272-273 Permendagri No. 86/2017 Ps. 108-124

PERBEDAAN RENSTRA SKPD / RENSTRA PD UU 23/2014 VS UU 32/2004 Muatan Substansi UU 32/2004 UU 23/2014 Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif Berpedoman pada RPJMD Tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah Penetapan UU 32/2004 UU 23/2014 Pengesahan oleh Bupati Penetapan oleh Kepala SKPD PERKADA  PERATURAN BUPATI 1 (SATU) BULAN SETELAH PENETAPAN RPJMD

PERBEDAAN SISTEMATIKA RENSTRA SKPD / RENSTRA PD PERMENDAGRI 54/2010 PERMENDAGRI 86/2017 pendahuluan; gambaran pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi; Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan penutup.

TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PD sesuai Persiapan Penyusunan Rentra-PD Musrenbang RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Perda RPJMD Rancangan RPJMD Pengolahan data dan informasi Perumusan sasaran Perumusan Tujuan Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi Analisis Gambaran pelayanan PD SPM Penelaahan RTRW & KLHS Renstra-KL & Renstra PD Provinsi PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-PD Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Rancangan RENSTRA-PD VERIFIKASI Penyesuaian Rancangan Renstra-PD Tdk sesuai Rancangan akhir RENSTRA-PD Penyempurnaan Rancangan Renstra-PD Penetapan Renstra PD RENSTRA-PD Perumusan Strategi dan Kebijakan 1 3 5 6 2 FORUM PD/LINTAS PD 4

Sistematika Renstra PD BAB I - PENDAHULUAN Latar Belakang Apa Renstra PD ? Fungsi Renstra dlm bangda ? Proses penyusunan Renstra ? Keterkaitan Renstra dg RPJMD, Renstra K/L dan Renstra PD prov Landasan Hukum Regulasi ttg tupoksi & kewenangan PD Regulasi terkait renbang, baik pusat maupun daerah  tuliskan yg terkait langsung dg renstra Maksud & Tuj Maksud & tuj susun renstra Sistematika Penulisan Deskripsi substansi pokok tiap bab

BAB II – GAMBARAN PELAYANAN PD Tugas, Fs, & Struktur Organisasi Dasar hukum pembentukan PD Struktur organisasi PD Tugas & fs s/d satu eselon di bwh ka OPD Sb Daya PD Sb daya manusia Aset/modal Unit usaha yang msh operasional Kinerja Pelayanan PD Sasaran / target renstra sebelumnya Indikator & target kinerja berupa indikator & target tujuan, sasaran program + SPM urusan wajib yandas Dapat berdasarkan LAKIP dan lap kinerja bbrp tahun yg lalu Tabel “Capaian kinerja pelay PD” ; “anggaran & realisasi pendanaan pelay PD” Tantangan & Peluang Pengemb Pelay PD Jenis pelayanan  prog unggulan 5 tahun ke depan Perkiraan besaran kebutuhan pelay Arahan lokasi pengemb pelay yg dibutuhkan

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD ….. (5 Tahun) Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD ….. (5 Tahun) Indikator dipilih sesuai dengan renstra SKPD sebelumnya Rasio capaian dengan target  % Capaian / target x 100% Jika ada

Tabel 2.2 Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan PD…. (5 Tahun) Rincian : Pendapatan Belanja Pembiayaan Realisasi dibandingan dengan alokasi anggaran  % Anggaran/Realisasi tahun ke 5 dikurangi tahun ke 1 dibagi 5

Intepretasi Tabel TABEL 2.1 ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut Untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya TABEL 2.2 pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah

BAB III – PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fs Pelay PD Permasalahan PD dlm penyelenggaraan pelay Permasalahan  hasil analisis gambaran pelay PD, telaah RTRW, renstra K/L & prov, KLHS Permasalahan yg dihadapi pelanggan PD Faktor2 yg mempengaruhi Telaahan Visi, Misi, & Prog KDH & WaKDH Terpilih Visi, misi, program KDH & wa KDH Tugas dan fungsi PD yg terkait visi, misi, & program Faktor2 penghambat & pendorong pelay PD yg berpengaruh pd pencapaian visi & misi RPJMD Telaahan Renstra K/L & prov Tujuan & sasaran renstra K/L & prov Tugas & fs PD yg terkait dg ujuan & sas dlm renstra K/L & prov Faktor2 penghambat & pendorong pelay PD yg berpengaruh pd sinergitas tuj, sas & prog renstra K/L & prov Telaahan RTRW & KLHS Faktor2 penghambat & pendorong pelay PD yg berpengaruh pd permasalahan pelay PD  implikasi RTRW & KLHS Penentuan Isu2 Strategis Review permasalahan pelay PD  pd subbab sblmnya Isu strategis pelay PD  hrs ditangani dlm 5 thn

Tujuan & Sasaran Jangka Menengah PD BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN Tujuan & Sasaran Jangka Menengah PD Deskripsi tujuan & sasaran PD Tujuan dan sasaran PD sesuai dengan tupoksi Tertuang dalam tabel “Tujuan dan Sasaran jangka menengah Pelayanan PD” Tujuan Suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan Pernyataan ttg hal yg perlu dilakukan utk mjwb isu dan masalah Disusun dg membalikkan pernyataan isu, masalah ke kalimat positif Ditulis dg “kata kerja + kata benda”  menurunkan angka pengangguran Sasaran Rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah Hasil yg diharapkan dari suatu tujuan yg diformulasikan terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, utk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun Disusun dg pola  meningkatnya/menurunnya... Perhatikan: Kesesuaian dg TUPOKSI Merupakan profil pelayanan PD Klp sasaran yang dilayani jelas

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD .... Tujuan & Sasaran dijabarkan berdasar tupoksi Indikator Tujuan dan Sasaran OPD  intermediate outcome

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi & Kebijakan PD BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi & Kebijakan PD Deskripsi strategi & kebijakan PD Bagaimana PD mencapai tujuan & sasaran Tertuang dalam tabel “Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan” per misi Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran OPD akan dicapai. Strategi dekat dengan program dan kegiatan Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Pengantar Deskripsi singkat ttg tabel inti bab ini  program dan fokusnya Rencana Program & Kegiatan PD Tabel “Rencana Program, dan Kegiatan, serta Pendanaan”  merujuk pd tiap tujuan & sasaran

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Target dan Pendanaan Indikatif dijabarkan per tahun  5 tahun Tujuan, sasaran, indikator sasaran = Tabel 4.1 Program dan kegiatan rutin (Eks BAU) dituangkan di Tabel 5.1, tetapi tidak terkait dengan tujuan dan sasaran OPD Program, indikator, dan targetnya harus sama dengan RPJMD bab VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Pengantar Indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD sbg komitmen mendukung pencapaian tujuan & sasaran RPJMD Indikator Kinerja PD Tabel “Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD”  merujuk bab VII dan/atau bab VIII RPJMD Bisa ditambahkan tabel yang menunjukkan IKU di setiap jenjang Tabel 7.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD BAB VIII PENUTUP

RENJA PD Permendagri No. 86/2017 Ps. 125-143

Ditetapkan oleh KDH setelah RKPD ditetapkan Apa Renja PD ? UU No 23/2014 Ps. 273 Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah UU No 32/2004 Ps. 151 Renstra-SKPD dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Ditetapkan oleh KDH setelah RKPD ditetapkan

SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA SKPD / RENJA PD PP 8/2008, Permendagri 54/2010 Pendahuluan Evaluasi Renja SKPD tahun lalu Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Penutup Permendagri 86/2017 Pendahuluan Hasil Evaluasi Renja PD tahun lalu Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Penutup

Rancangan Akhir Renja PD Tahapan Renja PD Persiapan Renja PD Ranc. Awal RKPD Rancangan Renja PD Ranc RKPD Musrenbang RKPD Ranc Akhir RKPD PerKDH RKPD Penetapan Renja PD Keputusan KDH Verifikasi Sesuai Tidak sesuai RKPD RENJA PD Rancangan Akhir Renja PD

Sistematika Penulisan BAB I - PENDAHULUAN Latar Belakang Apa Renja PD ? Proses penyusunan Renja PD ? Keterkaitan Renja PD dg dokumen renbang lainnya seperti RKPD, Renstra PD, Renja K/L dan lainnya Landasan Hukum Regulasi ttg penyusunan Renja PD Regulasi terkait renbang, baik pusat maupun daerah  tuliskan yg terkait langsung dg renja PD Maksud & Tuj Maksud & tuj susun Renja PD Sistematika Penulisan Deskripsi substansi pokok tiap bab

BAB II – HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya Dituangkan dalam tabel “Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun …. (tahun berjalan)”

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN …. (TAHUN BERJALAN) KABUPATEN/KOTA ....

Dituangkan dalam tabel “Pencapaian Kinerja Pelayanan PD ...” BAB II – HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU Analisis Kinerja Pelayanan OPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Dituangkan dalam tabel “Pencapaian Kinerja Pelayanan PD ...”

TABEL 2. 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ..... KABUPATEN/KOTA ..... Indikator berupa: Indikator tujuan/sasaran pada Renstra PD Indikator program pada Renstra PD, dan atau Indikator SPM dan IKK (jika ada) 36

CATATAN TELAHAAN/REVIEW HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD dan kinerja pelayanan PD kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut 37

BAB II – HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan PD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD Isu-isu penting, mencakup : Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD. Khusus untuk PD provinsi, juga harus melihat sejauhmana sinergi dan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan antara PD provinsi dengan PD kabupaten/kota serta dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dalam mencapai tujuan pembangunan. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB II – HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda Sajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan analisis

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun ……… Kabupaten/Kota ………… Nama PD: .....................

BAB II – HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). LANGKAH-LANGKAH: Inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat. Seleksi apakah usulan-usulan tersebut sesuai dengan kewenangan provinsi/kab/kota. Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku. Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan PD Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ……. Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ……. Kabupaten/Kota ……… Nama PD: ..... ......... No Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Besaran/ volume Catatan *) (1) (2) (3) (4) (5) (6)   Keterangan: *) dalam catatan disebutkan sumber pengusul atas program/kegiatan tersebut dan catatan penting lainnya Deskripsi : Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

BAB III – TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD Tujuan dan Sasaran Renja PD Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra PD, sesuai dengan tupoksi OPD Mendasarkan pada isu-isu penyelenggaraan pemda pada bab 2 Diidentifikasi tujuan dan sasaran Renja PD pada tahun perencanaan dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Program dan Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misal Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dsb. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi Jumlah program dan jumlah kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu), dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya Rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai RKPD yang telah ditetapkan Dituangkan dalam Tabel “Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD ... Tahun .... Dan Perkiraan Maju Tahun ... Kabupaten/Kota ...”

Tabel Rumusan Program dan Kegiatan PD Tahun ... Dan Perkiraan Maju Tahun .... Kabupaten/Kota ……… Nama PD: ..... .........

Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut BAB IV PENUTUP Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

MATUR NUWUN #mjpic @mj_zapa