Oleh : LUDFIE JATMIKO Sesi II

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

MENGUJI VALIDITAS ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN DI INDONESIA ?

Advertisements

PENYIMPANGAN HUKUM FORMAL

Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa

TEHNIS BANTUAN HUKUM BAGI PNS YANG TERLIBAT KASUS HUKUM.

PUTUSAN PIDANA Aristo M A P.

Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana

ETIKA PROFESI JAKSA.

Analisa Data dan Dokumen

PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN

PERTEMUAN KE-9 PEMBUKTIAN. Dalam hal pembuktian seharusnya yang dibuktikan yaitu kebenaran surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum Secara umum.

UPAYA HUKUM PERTEMUAN KE 10.

PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan hukum menentukan bagaimana cara-cara mengajukan kedepan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana.

ANGGA KURNIA ANGGORO, DASAR PERTIMBANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PENGANDILAN.

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

PENUNTUTAN Dr.setyo utomo,sh.,m.hum

Untuk banding : Tidak ada syarat-syarat khusus kecuali tentang tenggang waktu saja, pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi). Meruapakan pengadilan.

ACARA PEMERIKSAAN PENGADILAN PERTEMUAN KE-7. SKEMA : PERISTIWA HK ---- PENYELIDIKAN ---- PENYIDIKAN---- PENUNTUTAN---- PENGADILAN Dalam hal PN menerima.

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

“KEDUDUKAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA” Oleh : DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH.

Oleh : Sutio Jumagi Akhirno, S.H.,M.Hum.

HUKUM ACARA PERDATA Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak.

PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002

Oleh : LUDFIE JATMIKO Sesi I

Hukum Pembuktian Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Pembuktian

HUKUM ACARA PERDATA.

BANTUAN DOKTER PADA PERADILAN

VISUM et REPERTUM.

Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa

Oleh : LUDFIE JATMIKO Alat Bukti S U R A T Sesi V

Acara Peradilan Pidana Anak

HUKUM ACARA PIDANA Disampaikan pada Pertemuan Ke-9

Kunjungan Pengadilan Pajak

Oleh : LUDFIE JATMIKO ALAT-ALAT BUKTI MENURUT PASAL 1866 BW Sesi IX a

Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.

HUKUM ACARA PIDANA.

PROSES PERADILAN PIDANA

Oleh : LUDFIE JATMIKO Sesi III Alat Bukti Keterangan Saksi

Federasi Serikat Buruh

PENUNTUTAN Dr. SETYO UTOMO,SH., M.Hum.

SISTEM PEMBUKTIAN DAN BARANG BUKTI

PENGADILAN PAJAK.

Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding

Oleh : LUDFIE JATMIKO Alat Bukti P E T U N J U K Sesi VI

Pengadilan Pajak UU 14 Tahun 2002.

PENGANTAR ALAT BUKTI.

Oleh : LUDFIE JATMIKO BARANG B U K T I Sesi VIII

PEMBUKTIAN Hukum Acara Pidana.

Sosialisasi materi diklat sertifikasi hakim anak dalam SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Oleh: nartilona rangkasbitung, 4 oktober 2017.

Oleh : LUDFIE JATMIKO ALAT-ALAT BUKTI MENURUT PASAL 1866 BW Sesi IX

Pembuktian Terbalik DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Pembuktian Terbalik DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : LUDFIE JATMIKO Alat Bukti Keterangan Ahli Sesi IV

Pembuktian Terbalik DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : LUDFIE JATMIKO Alat Bukti Keterangan Ahli Sesi IV

PENGANTAR ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN PENINJAUAN KEMBALI

PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN DLM UU NO 32 THN 2009 TTG PPLH

PROBLEMATIKA HUKUM TUNTUTAN BEBAS

Hukum Acara Peradilan Konstitusi

DALAM HUKUM ACARA PERDATA

PROSEDUR TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA

LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Transcript presentasi:

Oleh : LUDFIE JATMIKO Sesi II Hukum Pembuktian Oleh : LUDFIE JATMIKO Sesi II

Hukum Pembuktian Sesi II Sistem Pembuktian, Macam-Macam Alat Bukti & Kekuatan Pembuktian Sistem pembuktian Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam2 alat bukti yg boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara2 bagaimana alat bukti itu dipergunakan serta dgn cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP Yg berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kpd seseorang kecuali apabila dgn sekurang2nya 2 (dua) alat bukti yg sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar2 terjadi & bahwa terdakwalah yg bersalah melakukannya”.

Hukum Pembuktian Sesi II Dari pasal tersebut di atas, putusan hakim haruslah di dasarkan pada 2 syarat, yaitu : a. Minimum 2 alat bukti ; b. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Jadi, meskipun di dalam persidangan telah diajukan 2 atau lebih, bila hakim tdk yakin bahwa terdakwala bersalah, terdakwa tersebut akan dibebaskan. B. Macam-Macam Alat Bukti Menurut UU Yang Berlaku Alat bukti dahulu diatur dalam Pasal 295 HIR Yang macamnya disebukan sbg berikut : -Keterangan saksi ; - Pengakuan ; - Surat-surat ; - Tanda-tanda (petunjuk).

Hukum Pembuktian Sesi II Dalam KUHAP, macam2 alat bukti daitur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu : - Keterangan saksi ; - keterangan ahli ; - surat ; -Petunjuk ; -keterangan terdakwa. Alat bukti menurut UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 36 ayat 1 adalah : - surat atau tulisan ; - keterangan saksi ; -keterangan ahli -keterangan para pihak ; - petunjuk ; -alat bukti lain yg berupa informasi yg diucapkan, dikirim atau disimpan secara elektronik

Hukum Pembuktian Sesi II C. Kekuatan Pembuktian. Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185 KUHP s/d 189 KUHAP ; -Kekuatan alat bukti atau juga dapat juga dsb sebagai efektivitaksi alat bukti terhadap suatu kasus sangat tergantung dari beberapa faktor ; - Sebut saja faktor itu adalah psiko sosial (kode etika, kualitas sikap penegak hukum dan hubungan dgn warga masyarakat dan partisipasi masyarakat) ; -Salah satu fungsi hukum, baik sbg kaidah maupun sbg sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.