CERAMAH PANGDAM VI/MLW

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

PERAN BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG DEMOKRATIS
REKOMENDASI RAKERDA FKUB PROV.SULUT Hotel aryaduta, 20 – 22 maret 2014 • Dengan senantiasa mengharapkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Kerja Daerah.
POTENSI KERAWANAN PEMILU
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
Berkelas.
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen. SUBSTANSI KAMPANYE Dasar Hukum: UU 10 /2008 PEMILU -Kampanye Pasal 76 – 140 UU 10/2008 -Peraturan KPU No.19/2008.
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
BELA NEGARA Pengertian Bela Negara
BY:RINDHA WIDYANINGSIH
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI
Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
Created by : Riski kurniasari agusta/pbi/class b/
STRATEGI PENGAWASAN PEMILU
Yoga Gandara : Pengabdian Sesuai Profesi
MENJALIN KOMUNIKASI MEMBANGUN KEMITRAAN Manokwari, 31 Oktober 2016.
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “Bela Negara “
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
KODIFIKASI PKPU TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
PROG NASIONAL UPSUS PAJALE Di WILAYAH KODAM VI/MLW
POLMAS NUSANTARA STRATEGI & IMPLEMENTASI
STRATEGI KEMITRAAN POLRI DAN SENKOM
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
BAB V INTEGRASI NASIONAL DALAM BINGKAI BHINEKA TUNGGAL IKA
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
Quo Vadis Penyelenggara Pemilu
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
BERBAGAI ANCAMAN TERHADAP KEUTUHAN NKRI
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
KEKUASAAN DAN WEWENANG
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
963 PELANGGARAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
2. Pengaruh Aspek Politik
Ancaman di Bidang Sosial Budaya
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI
Pendidikan kewarganegaraan
KPU Provinsi Jawa Tengah
Pendidikan kewarganegaraan
5. Filosofi Sistem Hankamnas dan Hankamrata.
KONSEPSI DAN PERAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
PROVINSI X, Y, Z PAST & PRESENT. PROVINSI X, Y, Z PAST & PRESENT.
Aturan dan Larangan Kampanye
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PENGAWASAN PARTISIPATIF
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
SINERGITAS TIGA PILAR PLUS KEC. MANGUHARJO DALAM RANGKA
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
KEWARGANEGARAAN Ary Handayani 1. Menggali sumber sosiologis & politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia Membangun argumen tentang dinamika.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Transcript presentasi:

CERAMAH PANGDAM VI/MLW TENTANG “PERAN KODAM VI/MLW DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMILU 2014” Samarinda, 4 Pebruari 2014

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN PEMILU 2014 PENGARUHI SUKSESNYA PEMILU 2014 AMAN JUJUR 3 PENDAHULUAN BERBUDAYA JUJUR ADIL DEMOKRATIS AMAN PENGARUHI SUKSESNYA PEMILU 2014 PEMILU 2014 MASIH MEMILIKI POTENSI KERAWANAN & ANCAMAN 3

BUKAN HANYA DOMAIN & TG JWB APKAM SELURUH KOMP MASY HRS AKTIF T’LIBAT SUKSESNYA PEMILU 2014 BUKAN HANYA DOMAIN & TG JWB APKAM SELURUH KOMP MASY HRS AKTIF T’LIBAT WUJUDKAN TAH WIL PENYELENGGARA PEMILU BIROKRAT SWASTA TOMAS, TOGA & TODAT. SELURUH MASY DLL UTK MENJAMIN STABILITAS KEAMANAN & SUKSESNYA PEMILU 2014 DI WIL KALTIM 4

KECENDERUNGAN BANGSIT KALTIM MENJELANG PEMILU 2014

MEDIA MASSA PAMFLET SEMINAR UNRAS - CI[PTA OPINI DIKEMAS & DIEKSPLOITASI OLH POK “OPPURTUNIS” - CI[PTA OPINI - ADU DOMBA - CARI PENGARUH - CARI MASSA - CARI SIMPATI P’MASALAHAN : - IDEOLOGI - POLITIK - EKONOMI - SOSBUD - HANKAM TIMBUL POTENSI KONFLIK ANTAR POK MEDIA MASSA PAMFLET SEMINAR UNRAS DPT GANGGU STABILITAS KAM WIL KALTIM 6

POK “OPPORTUNIS” PENGARUHI “GRASS ROOT” MENGEMAS ISU-ISU SENTRAL MENGEMAS & MENGEKSPLOITASI KELEMAHAN/POLEMIK DI BID IPOLEKSOSBUD DIJADIKAN“TEMA” MENARIK POK “OPPORTUNIS” - CIPTA OPINI MASSA PENGARUHI MASSA KUMPULKAN MASSA KERAHKAN MASSA HASUT MASSA PANCING EMOSI MASSA MANFAATKAN ORMAS/ LSM TERJADI KONFLIK INSTABILITAS WILAYAH TERGANGGUNYA PEMILU PENGARUHI “GRASS ROOT” 7

KONSOS MASY KALTIM POTENSI KERAWANAN & ANCAMAN DPT GANGGU KELANCARAN STAGNASI & DEGRADASI NILAI ETIKA SERTA BUDAYA POTENSI KERAWANAN & ANCAMAN EGO SEKTORAL. - TOLERANSI MENURUN. PAKSAKAN KEHENDAK. MENYERANG INDIVIDU. KESAMPINGKAN HUKUM. PENGERAHAN MASSA UTK MELAKUKAN TEKANAN. BERSIKAP PARANOID DPT GANGGU KELANCARAN PEMILU 2014 8

KONDISI YANG MEMPENGARUHI

KONDISI YG MEMPENGARUHI TONJOLKAN SIKAP INDIVIDU CIPTAKAN PAHAM POK MELEMAHNYA SEMANGAT PERSATUAN & KESATUAN BANYAK TERBENTUK ORMAS-ORMAS KEDAERAHAN YG DIGUN SBG “ALATPENEKAN” SEMPITNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASY CARI BTK (EFORIA) SEJAK PASCA REFORMASI TERJADI BENTURAN ANTAR SESAMA KOMP BGS REFORMASI SERING DIARTIKAN KEBEBASAN TANPA BATAS TIDAK MENGHIRAUKAN PERSATUAN & KESATUAN SIKAP KEDAERAHAN YG MENGENTAL KEKUATAN MASSA DIJADIKAN SUATU MODAL UTK PAKSAKAN KEHENDAK - TDK TAAT HUKUM - TUMBUH SIKAP ANARKHIS MEMICU KONFLIK 10

STABILITAS KAM TERANCAM LEMAHNYA KOORDINASI KURANGNYA KOMUNIKASI ANTAR KOMP MASY KURANGNYA SINERGITAS KURANG PEKA THD BANGSIT WIL BERFIKIR SEKTORAL KOMP MASY EGO SEKTORAL PERMASALAHAN DI WIL TDK DAPAT DIDETEKSI SECARA AKURAT. TIDAK DPT MENGANTISIPASI TERJADINYA PERMASALAHAN DI WIL SECARA DINI. TERLAMBAT DLM PENANGANAN MASALAH DI WIL PERMASALAHAN DI WIL CEPAT MELUAS & SULIT DIELIMINIR. PENANGANAN MASLAH KURANG TERPADU STABILITAS KAM TERANCAM 11

BIAS AKIBAT REFORMASI DEMOKRASI DIANGGAP SBG SUATU KEBEBASAN YG TANPA BATAS. BERSIKAP “EUFORIA “ DLM MENYIKAPI REFORMASI SEHINGGA CENDERUNG BERSIKAP SEMAUNYA SENDIRI DG MENGABAIKAN ATURAN HUKUM YG BERLAKU. CENDERUNG MELAKUKAN PENGERAHAN MASSA UTK MENEKAN PIHAK LAIN & MEMAKSAKAN KEHENDAK. LUNTURNYA JATI DIRI BANGSA. MUSYAWARAH UTK MUFAKAT DLM PENGAMBILAN KEBIJAKAN ATAU KEPUTUSAN SDH TERLUPAKAN. LUNTURNYA KESETIAKAWANAN SOSIAL 12

PENGARUH HEDONISME LUPA AKAN TG JWB NYA KRN APA YG DIA LAKUKAN HANYA SEMATA-MATA UTK MENCARI KESENANGAN DIRI.   - MEMPRIORITASKAN KESENANGAN DIRI SENDIRI DIBANDING MEMIKIRKAN ORANG LAIN, SEHINGGA MENYEBABKAN HILANGNYA RASA PERSAUDARAAN, CINTA KASIH & KESETIAKAWANAN SOSIAL. - SIKAP EGOISME SEMAKIN MEMBUDAYA DIKALANGAN MASY. - SEMAKIN BERKEMBANGNYA SISTEM KAPITALIS-SEKULER KRN SISTEM INILAH YG MENYEBABKAN HEDONISME BERKEMBANG SECARA PESAT DI LINGK MASY. HEDONISME TELAH MERUSAK SISTEM NILAI KEHIDUPAN YG ADA DLM MASY YAITU SISTEM SOSIAL, POLITIK, EKONOMI, HUKUM, PENDIDIKAN &SISTEM PEMERINTAHAN. MENINGKATNYA ANGKA KRIMINALITAS KARENA DILATAR BELAKANGI OLEH SIFAT HEDONISME. 13

POTENSI ANCAMAN & KERAWANAN PEMILU 2014

YG MENJADI SUMBER PEMICU KONFLIK 15 PERMASALAHAN PEMILU YG MENJADI SUMBER PEMICU KONFLIK AKURASI DAFTAR PEMILIH PERSYARATAN CALON TDK LENGKAP PERMASALAHAN INTERNAL PARTAI POLITIK DLM PENGUSUNGAN CALON KPUD YG KRG TRANSPARAN & KRG IDEPENDENT MEMPERLAKUKAN CALON TERJADINYA MONEY POLITICS PERMASALAHAN PEMILU PELANGGARAN PD MASA KAMPANYE PENGHITUNGAN SUARA YG TDK AKURAT 15

MEMICU LAHIRNYA KONFLIK 16 PENYELENGGARA PEMILU (KPUD/BAWASLU) TIDAK NETRAL TIDAK TEGAS TIDAK PROFESIONAL MEMILIKI ANDIL YG BESAR MEMICU LAHIRNYA KONFLIK 16

PERSPEKTIF KERAWANAN PEMILU 2014 17 PERSPEKTIF KERAWANAN PEMILU 2014 KONFLIK ANTAR PESERTA PEMILU/ ANTAR PENDUKUNG (HORIZONTAL CONFLICT) KONFLIK ANTAR PESERTA PEMILU DGN PENYELENGGARA PEMILU (PKU/BANWASLU) (VERTICAL CONFLICT) POTENSI KONFLIK KONFLIK PESERTA PEMILU/ MASYARAKAT DGN PEMERINTAH 17

KARAKTERISTIK PELANGGARAN PEMILU 2014 18 KARAKTERISTIK PELANGGARAN PEMILU 2014 MANIPULASI DANA KAMPANYE MANIPULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAYA RUSAK THD INTEGRITAS PEMILU (FAIRNESS, ACCOUNTABILITY) PELANGGARAN YG BERPOTENSI MEMILIKI DAYA RUSAK TINGGI DAYA RUSAK TATANAN DEMOKRASI & GOOD CLEAN QOVERNANCE KORUPSI POLITIK (BANSOS) ABUSE OF POWER DAYA RUSAK THD MORALITAS BANGSA MONEY POLITIK ISU SARA 18

PELANGGARAN YG BERPOTENSI MEMILIKI DAYA RUSAK RENDAH 19 PEMASANGAN ATRIBUT MENGGANGGU KEINDAHAN KOTA PELANGGARAN YG BERPOTENSI MEMILIKI DAYA RUSAK RENDAH KAMPANYE/ PAWAI MENGGANGGU KETENTRAMAN MASY 19

ANALISA KERAWANAN PEMILU DLM RANGKA PEMETAAN KERAWANAN 20 ANALISA KERAWANAN PEMILU DLM RANGKA PEMETAAN KERAWANAN ANALISA AKTOR YG BERPOTENSI MELAKUKAN PELANGGARAN PEMILU ANALISA AKTOR ANALISA MODUS PELANGGARAN PEMILU YG BIASANYA DILAKUKAN ANALISA DAMPAK TERJADINYA PELANGGARAN PEMILU YG BERPENGARUH THDP STABILITAS KEAMANAN ANALISA MODUS ANALISA DAMPAK 20

POTENSI PELANGGARAN PEMILU BERDASARKAN TAHAPAN PEMILU 21 POTENSI PELANGGARAN PEMILU BERDASARKAN TAHAPAN PEMILU TAHAPAN PERENC PROGRAM & ANGGARAN SESUAI PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU KETERLAMBATAN PENETAPAN PERATURAN KPU TERKAIT TAHAPAN PEMILU KESALAHAN PENGATURAN DLM PERATURAN KPU TAHAPAN KETERLAMBATAN PEMBENTUKAN PANTARLIH YG BERPOTENSI HASILKAN KETERLAMBATAN PEMUTAHIRAN DAFTAR PEMILIH PENGHILANGAN HAK PILIH PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH & PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH 21

PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPP PROVINSI & DPRD KAB/KOTA 22 MANIPULASI DIKUNGAN CALON ANGGOTA DPD MANIPULASI PERSYARATAN CALEG DPR, DPD ATAU DPRD PEMALSUAN IJAZAH PEMALSUAN SURAT KETERANGAN SEHAT PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPP PROVINSI & DPRD KAB/KOTA TAHAPAN 22

MASA KAMPANYE MASA TENANG 23 MASALAH DANA KAMPANYE PENYUMBANG FIKTIF MEMECAH SUMBANGAN SUMBANGAN DARI PIHAK ASING TIDAK MENYERAHKAN LAPORAN DANA KAMPANYE TAHAPAN MASA KAMPANYE POLITISASI BIROKRASI DAN PNS/TNI/POLRI DALAM KAMPANYE PENYALAHGUNAAN ANGGARAN & FASILITAS NEGARA DLM KAMPANYE MONEY POLITIK DLM KAMPANYE TAHAPAN MONEY POLITIK PADA MASA TENANG MASA TENANG 23

PEMUNGUTAN & PERHITUNGAN SUARA 24 MANIPULASI DLM PERHITUNGAN SUARA PENCURIAN SUARA PARPOL YG TDK LOLOS TAHAPAN PEMUNGUTAN & PERHITUNGAN SUARA PENCURIAN SUARA PARTAI UTK DIJADIKAN SUARA CALEG PENCURIAN SUARA ANTAR CALEG MENGUBAH BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN SUARA 24

PERAN KODAM VI/MLW

SBG KOMPARTEMEN STRAT MRPK BAGIAN DARI KESELURUHAN HANNEG YG MAMPU MELAKS OPS SECARA BERDIRI SENDIRI UTK ATASI SETIAP ANCAMAN, HAMBATAN, GANGGUAN DAN TANTANGAN YG DATANG BAIK DARI DALAM MAUPUN DARI LUAR NEGERI DENGAN POLA OPERASI MILITER UNTUK PERANG (OMP) DAN POLA OPERASI MILITER SELAIN PERANG (OMSP). KODAM VI/MLW 26

KODAM VI/MLW HARUS MAMPU MENJAMIN INTEGRITAS WILAYAH & MEMILIKI WEWENANG KOMANDO PENGENDALIAN OPERASI SECARA TERBATAS DI DAERAH, SEPERTI :   - MENJAGA STABILITAS DAERAH AGAR PEMBANGUNAN NASIONAL DIDAERAH DAPAT TERLAKSANA SESUAI RENCANA PEMDA. - MENJAGA STABILITAS POLITIK SHG KEINGINAN KELOMPOK TERTENTU YG INGIN MERUBAH DASAR NEGARA & BERUPAYA MEMISAHKAN DIRI DARI NKRI DAPAT DICEGAH. - MELAKS OPS MIL SELAIN PERANG BAIK OPERASI PENCEGAHAN, OPS PENINDAKAN & OPS PERLAWANAN WIL THDP AKSI YG BERSIFAT PEMBERONTAKAN BERSENJATA DI WIL SERTA BERTINDAK SELAKU KOOPS. - MELAKS OPS MIL UTK PERANG BAIK OPERASI PENCEGAHAN, OPS PENINDAKAN, OPERASI WAN WIL, OPS SERBAL & OPS LIH KAM. SBG KOMP STRATEGIS 27

DLM MENCIPTAKAN STABILITAS WILAYAH GUNA MENJAMIN SUKSESNYA PEMILU 2014 PERAN KODAM VI/MLW DLM MENCIPTAKAN STABILITAS WILAYAH GUNA MENJAMIN SUKSESNYA PEMILU 2014 MENINGKATKAN PARTISIPASI MASY DLM RANGKA SUKSESNYA PENYELENGGARAAN PEMILU 2014. MEMBANGUN ETIKA DAN BUDAYA POLITIK DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA. MENGEMBANGKAN KOMUNIKASI, KONSULTASI & KOORDINASI DGN SEMANGAT KEMITRAAN KERJA ANTAR KOMPONEN MASYARAKAT. MENINGKATKAN PERAN PARA TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH ADAT, TOKOH PEMUDA DAN TOKOH LAINNYA AGAR BERPERAN SERTA AKTIF MEMBANTU MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN DI WILAYAH. 28

MENGEDEPANKAN FASILITASI DARI PADA REGULASI ATAS PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK YANG TERJADI DI WILAYAH. MENEMUKAN & MENGELIMINIR SERTA MENYELESAIKAN SETIAP PERMASALAHAN YG TERJADI DI WIL DG CEPAT. MENUMBUHKAN & MENINGKATKAN RASA IKATAN YG KOKOH KUAT DLM SATU KESATUAN & KEBERSAMAAN DIANTARA SESAMA ANGGOTA MASY TANPA MEMBEDAKAN SUKU, AGAMA, RAS MAUPUN GOLONGAN. MENDORONG MASY GAR TIDAK MEMBANGUN PRIMORDIALISME & EKSLUSIFISME KARENA HANYA MERUSAK PERSATUAN. MENGEMBANGKAN SIKAP UTK BERFIKIR & BERPERILAKU POSITIF DIMANAPUN BERADA, DLM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA & BERNEGARA. 29

DLM MENINGKATKAN KETAHANAN WILAYAH GUNA MENJAMIN SUKSESNYA PEMILU 2014 PERAN KODAM VI/MLW DLM MENINGKATKAN KETAHANAN WILAYAH GUNA MENJAMIN SUKSESNYA PEMILU 2014 MENUMBUHKAN DAN MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA. MENUMBUHKAN DAN MENINGKATKAN KECINTAAN DAN KEBANGGAAN MASYARAKAT TERHADAP NKRI SEBAGAI NEGARA YANG BERDAULAT, BERDEMOKRASI DAN BERKEPRIBADIAN. MENINGKATKAN KEMAMPUAN MASYARAKAT AGAR SECARA SWADAYA MAMPU MENCEGAH DAN MENANGKAL SETIAP BENTUK POTENSI ANCAMAN YG TERJADI DI LINGKUNGANNYA. 30

MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT AGAR SECARA BERSAMA-SAMA IKUT BERPARTISIPASI AKTIF DALAM UPAYA MENCIPTAKAN SITUASI DAN KONDISI YG KONDUSIF DI LINGKUNGANNYA. MENANAMKAN SIKAP MENTAL MASY AGAR TIDAK MUDAH TERPROVOKASI, DIADU DOMBA & DIPECAH BELAH OLEH PIHAK LAIN YANG SENGAJA INGIN MENCIPTAKAN INSTABILITAS WILAYAH. 31

PERAN KODAM VI/MLW DLM MEMBANGUN DETERENCE EFFECK UTK HADAPI POTENSI ANCAMAN PD PEMILU 2014 MENYIAPKAN GELAR PASUKAN SATPUR, SATBANPUR, SATBANMIN & SAT KOWIL SERTA SAT INTEL GUNA HADAPI ANCAMAN & KERWANAN YG MUNGKIN TIMBUL PD PEMILU 2014. . MELAKUKAN PEMETAAN THDP POTENSI KERAWANAN & ANCAMAN YG DIPREDIKSI AKAN MENGGANGGU & MENGHAMBAT PELAKS PEMILU 2014. MENYIAPKAN SUMBER DAYA YG DIMILIKI OLEH KODAM VI/MLW AGAR SETIAP SAAT SIAP DIKERAHKAN DLM HADAPI POTENSI ANCAMAN PD PELAKS PEMILU 2014. 32

GELAR KEKUATAN PSK M’HADAPI ANCAMAN PD PEMILU 2014 WIL KALTIM & KALTARA RAH PSK DI WIL KAB NUNUKAN : 1 SSK YONIF 613/RJA 1 SST DIM 0911/NNK RAH PSK DI WIL KAB MALINAU : 1 SSK YONIF 614/RJP 1 SST DIM 0910/MLN RAH PSK DI WIL KOTA TARAKAN : 2 SSK YONIF 613/RJA 1 SST DIM 0907/TRK RAH PSK DI WIL KAB KUKAR : 1 SSK YON ARMED 18 1 SST DIM 0906/TGR RAH PSK DI WIL KAB BULUNGAN : 1 SSK YONIF 613/RJA 1 SST DIM 0903/TSR RAH PSK DI WIL KAB KUBAR : 2 SST YONIF 611/AWL 1 SST YON ARMED 18 1 SST DIM 0912/KBR RAH PSK DI WIL KAB BERAU : 1 SSK YON ARMED 18 1 SST DIM 0902/TRD RAH PSK DI WIL KOTA BALIKPAPAN : 2 SSK YONIF 600/R 1 SSK DENKAV 1/MTC 1 SST DENZIPUR 7/YD 1 SST DIM 0905/BPP RAH PSK DI WIL KAB KUTIM : 2 SST DENRUDAL 002 1 SST DIM 0909/SGT RAH PSK DI WIL KAB PPU : 1 SSK YONIF 600/R 1 SST DIM 0904/TNG RAH PSK DI WIL KOTA BONTANG : 1 SSK DENRUDAL 002 1 SST DIM 0908/BTG RAH PSK DI WIL KAB TANAH GROGOT : 1 SSK YONIF 600/R 1 SST DIM 0904/TNG RAH PSK DI WIL KOTA SAMARINDA : 2 SST YONIF 611/AWL 1 SST DIM 0901/SMD

MENYIAPKAN PEMBERIAN BANTUAN KPD POLRI & PEMDA INSTRUKSI PRESIDEN RI NO 2 TH 2013 TTG PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TGL 28 JAN 2013 “ Para Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Ketua Tim Terpadu tingkat daerah menyusun rencana aksi terpadu penanganan ganguan keamanan dalam negeri & mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan“ 34

TUGAS PERBANTUAN TNI TUJUAN Membantu Pemda & Polri dlm menanggulangi konflik sosial di wil sesuai dgn Bangsit/permintaan Pemda/Polri shg tdk berkembang & meluas. SASARAN Terbantunya tgs Pemda & Polri dlm menanggulangi ancaman/gangguan pd Kamtibmas susnya konflik sosial. Terwujudnya keterpaduan TNI, Pemda & Polri dlm bersikap & bertindak. Terwujudnya Kamtibmas yg kondusif di suatu wil 35 35

PROSEDUR PERMINTAAN BANTU TNI Pemda/Polri mengajukan permintaan bantu scr lisan kpd Pangdam/Dansat TNI kemudian ditindaklanjuti scr tertulis Surat p`mohon permintaan bantu kpd Pangdam/Dansat TNI scr tertulis pling lmbat 1X24 jam setelah permintaan scr lisan Permohonan permintaan bantu memuat hal : Sas & tempat/lokasi bantu, jmlh pers yg diperlukan & wkt pelaks 36

DASAR PERTIMBANGAN PEMBERI BANTUAN UU RI No 3 / 2002 ttg Pertahanan Negara UU RI No 34 / 2004 ttg TNI Psl 7 Ayat (2) b : Membantu tgs Pemda. Membantu Polri dlm tgs Kamtibmas. UU RI No 7 / 2012 ttg penanganan konflik sosial psl 33 : Ayat (1) : dlm status keadaan konflik skala Kab/Kota, Bupati/Walikota dpt meminta bant pengguna kuat TNI. Ayat (2) : dlm status keadaan konflik skala Prov, Gub dpt meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI. Instruksi Presiden No. 2/2013 ttg penanganan gangguan keamanan dlm negeri th 2013. 37

UPAYA YG HARUS DILAKUKAN DLM MENANGANI PERMASALAHAN PD PEMILU 2014

PENANGANAN MASALAH PEMILU 2014 PRINSIP-PRINSIP PENANGANAN MASALAH PEMILU 2014 KENALI AKAR PERMASALAHAN MEMAKAI CARA DEMOKRATIS UTAMAKAN PENCEGAHAN HINDARI KERUGIAN DAHULUKAN YG DAMPAKNYA MENGGANGGU MASY UMUM MENGAMBIL JALAN MUSYAWARAH UTK MUFAKAT HINDARI TERJADINYA KORBAN JIWA. MENJUNJUNG TINGGI & MENGEDEPANKAN HUKUM 39

UPAYA YG HARUS DILAKUKAN DLM HADAPI ANCAMAN PD PEMILU2014 TINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT. BANGUN ETIKA DAN BUDAYA POLITIK DLM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA MEWUJUDKAN IKLIM POLITIK YG SEHAT. MEWUJUDKAN KESADARAN MASYARAKAT DLM MEMAHAMI SISTEM POLITIK & AKTIF MENYAMPAIKAN ASPIRASI POLITIKNYA SESUAI DGN PERATURAN YG BERLAKU. MENGEMBANGKAN KOMUNIKASI, KONSULTASI & KOORD DG SEMANGAT KEMITRAAN KERJA DGN DGN SEGENAP KOMP MASYARAKAT. MEMOTIVASI TOKOH-TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH ADAT, TOKOH PEMUDA DAN TOKOH LAINNYA AGAR BERPERAN SERTA AKTIF MEMBANTU MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN. 40

TIDAK MENGAMBIL RESIKO SEKECIL APAPUN YG DPT MENGANCAM STABILITAS WIL. PENYELESAIAN KERAWANAN SOSIAL DG TEGAS SERTA PROPOSIONAL, SEMATA-MATA HANYA UTK KEPENTINGAN NASIONAL, BANGSA DAN NKRI. KEUTUHAN WIL NKRI & STABILITAS WIL MENJADI TUJUAN UTAMA TETAP MENJAMIN KELANCARAN RODA PEMERINTAHAN & KEHIDUPAN MASY. MANTAPKAN WAWASAN KEBANGSAAN SEGENAP LAPISAN MASYARAKAT. MENGKAMPANYEKAN PERSATUAN & KESATUAN BANGSA. MENGHENTIKAN BUDAYA SALING MENGHUJAT SESAMA ANAK BANGSA. BANGUN WAWASAN KEBANGSAAN & NASIONALISME SERTA CINTA TANAH AIR 41

KESIMPULAN KODAM VI/MLW BESERTA JAJARANNYA SIAP BANTU PEMDA, POLRI / PIHAK LAIN DLM MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN YG KONDUSIF MENYONGSONG PEMILU 2014 DI WIL KALTIM 42

SEKIAN TERIMA KASIH